cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mieke Yustia Ayu Ratna Sari
Contact Email
miekeius@gmail.com
Phone
+6281330592578
Journal Mail Official
jurnalkeadilanfhutb@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung Jl. Gajah Mada. No. 34 Kotabaru, Bandar Lampung 35121 Tel / fax : (0721) 252 686 / (0721) 254 175
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Keadilan
Published by Universitas Tulang Bawang Lampung
ISSN : 18584314     EISSN : 26231867     DOI : https://doi.org/10.37090/keadilan.v19i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Lampung, telah ada sejak tahun 2006 dengan menerima 8 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum setiap edisinya. Namun karena terdapat berbagai kendala mengalami ketidakaktifan selama beberapa tahun. Mulai tahun 2012 terbit kembali, namun dalam edisi cetak. Revitalisasi dilakukan agar dapat mempertahankan publikasi periodiknya, meningkatkan kualitas sebagai sumber referensi hukum yang memenuhi syarat, maka mulai edisi februari 2021 Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum dipublikasikan secara online dapat diakses pada situs web. Edisi cetak diterbitkan pada akhir periode publikasi. Pada penerbitan edisi ini terdapat beberapa perubahan format penulisan, perubahan tim editor, serta perubahan jumlah naskah yang diterbitkan yaitu 5 naskah dalam setiap edisinya. Keadilan Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum adalah anggota Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI). Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Setiap terbit menerima 5 naskah hasil penelitian dan pemikiran kritis mengenai kajian bidang ilmu hukum. Artikel yang diterbitkan merupakan opini dan argumentasi dari masing-masing penulis, bukan sebagai perwakilan dari tim editor maupun pendapat fakultas. Keadilan: Jurnal Penelitian dan Ilmu Hukum mengundang para akademisi, peneliti serta praktisi untuk menerbitkan artikel hasil penelitian maupun pemikiran di bidang hukum dari berbagai perspektif untuk diterbitkan sehingga dapat dibaca dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 130 Documents
 9   10   11   12   13 
PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL KE LUAR NEGERI Peter Theola; Sohirin; M. Alvi Syahrin
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/e6gxy829

Abstract

Pemulangan 146 WNI overstayer dari Arab Saudi pada awal tahun 2025 sebagian besar adalah pekerja migran non-prosedural. Hal tersebut mencerminkan persoalan sistemik keimigrasian menyangkut keberangkatan subjek tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya sinergi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, serta minimnya edukasi hukum masyarakat menjadi faktor pendorong dominan. Dalam konteks preventif, imigrasi berperan melakukan pengawasan penerbitan paspor, pemeriksaan keimigrasian di TPI, serta inisiatif Desa Binaan Imigrasi. Namun, teknologi seperti autogate juga menyisakan celah pengawasan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan menjadi solusi strategis. Penelitian ini menyarankan penguatan kelembagaan imigrasi, peningkatan literasi hukum Masyarakat. Kata Kunci: Imigrasi, Pekerja Migran Non-Prosedural, Overstayer, Strategi Preventif Keimigrasian.
PERBANDINGAN PENGATURAN HUKUM LELANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN EFISIENSI PROSES HUKUM Mustopa, Ceng Ato; Asri Resmining Pramesti, Raden; Vania, Ester
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ejqy0a90

Abstract

Lelang sebagai lembaga hukum berfungsi menciptakan nilai dan mencairkan aset melalui mekanisme terbuka bagi berbagai pihak. Indonesia dan Malaysia, meski memiliki kesamaan sejarah dan budaya, mengadopsi sistem hukum berbeda: civil law dan common law. Perbedaan ini memengaruhi pengaturan lelang, termasuk prosedur, transparansi, dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan pengaturan hukum lelang di kedua negara dari perspektif keadilan dan efisiensi proses hukum, untuk menilai efektivitas regulasi dalam menjamin kepastian hukum, transparansi, dan prosedur lelang yang adil. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, menganalisis perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait lelang di Indonesia dan Malaysia. Studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif dan komparatif untuk menilai efektivitas regulasi dalam menjamin keadilan, transparansi, kepastian hukum, dan efisiensi proses lelang. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum lelang di Indonesia dan Malaysia menawarkan pendekatan berbeda dalam mewujudkan asas keadilan dan efisiensi. Indonesia unggul dalam transparansi dan kecepatan melalui digitalisasi lelang, namun menghadapi keterbatasan perlindungan hukum substantif. Malaysia menekankan pengawasan yudisial yang ketat, menghasilkan kepastian hukum tinggi meski proses lebih lambat. Temuan ini menyoroti trade-off antara efisiensi dan perlindungan hak, memberikan masukan strategis bagi pengembangan mekanisme lelang yang seimbang dan lebih efektif di kedua negara.  Kata Kunci: Hukum Lelang; Keadilan dan Efisiensi; Indonesia-Malaysia 
DISFUNGSI MODERNISASI PENYAMPAIAN RELAAS PANGGILAN:AKSES KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA INDONESIA qomah, isti; Wijayati, Mufliha
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/v8x4gx90

Abstract

Modernisasi penyampaian relaas panggilan di Pengadilan Agama menimbulkan tantangan terhadap prinsip akses keadilan karena dapat memperlebar kesenjangan, terutama bagi pihak yang rentan secara sosial dan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait disfungsi modernisasi penyampaian relaas panggilan terhadap akses keadilan di lingkungan pengadilan agama. Penelitian ini adalah penelitian lapangan berbasis teks dengan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi penyampaian relaas panggilan belum mampu memastikan keadilan di fase hulu bagi sebagian masyarakat yang rentan secara sosial dan administratifnya, disebut disfungsi keadilan substantif. Dalam hal ini keadilan prosedural pemanggilan telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, secara keadilan substantif manfaat modernisasi belum dirasakan secara nyata oleh sebagian masyarakat pencari keadilan.  Kesenjangan infrastruktur digital, disparitas literasi hukum, serta hambatan teknis, yang membuat sebagian pihak kesulitan memahami relaas panggilan dan konsekuensi ketidakhadiran, mengakibatkan tingginya putusan verstek serta terbatasnya hak pembelaan.  Kata Kunci: Disfungsi; Modernisasi; Relaas Panggilan; Akses Keadilan 
TINJAUAN KRIMANOLOGI KORUPSI PENGADAAN BARANG DANJASA PEMERINTAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA Mangunsidi, Mangunsidi; Tian Terina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/kwsyda61

Abstract

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak hal yang dirasa perlu diperbaiki agar tercipta sebuah kestabilan nasional yang lebih baik. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia yang salah satu wujud nyatanya adalah partisipasi dalam pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius yang mengakar di berbagai sektor pemerintahan dan menimbulkan dampak negatif bagi negara, seperti menurunnya kepercayaan investor, meningkatnya ketimpangan sosial, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Metode peneletian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu data  dan Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan faktor penyebab, pola perilaku pelaku, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Faktor penyebab tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam pemerintahan karena Lemahnya sistem pengawasan internal di Dinas PUPR, serta budaya administratif yang permisif terhadap penyimpangan teknis, seperti pada dokumen putusan terdapat kegagalan pengawasan teknis serta interaksi sosial di lingkungan kerja yang sudah terbiasa dengan praktik penyimpangan dalam proyek pengadaan dan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan nomor 10/K/Pid.Sus/2025 memperhatikan hal yang meringankan terdakwa yaitu bahwa terdakwa terbukti tidak menikmati hasil korupsi pengadaan barang dan jasa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 12/Pid.SUS-TPK/2024/TJk dan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT TJK yang semula terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun diperbaiki dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Kata Kunci: korupsi, kriminologi, penyalahgunaan wewenang, pengadaan barang dan jasa.
ANALISIS TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN MERCHANT AKIBAT KESALAHAN SISTEM(Studi Kasus Putusan Nomor 562/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst) Selvan, Tamil; Sri Zanariyah; Rika Santina
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/ktk86x72

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Marketplace atas kerugian Merchant akibat kesalahan sistem. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan berbasis kasus yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai sumber informasi. Temuan penelitian ini memberi makna bahwa tanggung jawab penyelenggara E-Commerce diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian Perlindungan Hukum kepada Merchant akibat kesalahan sistem Marketplace sehingga menjadi sebuahperbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Maka Marketplace sebagai penyelenggara harus bertanggung jawab terhadap beroperasinya dan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik secara aman dan andal, sehingga segala kesalahan sistem yang mengakibatkan kerugian pada Merchant seharusnya menjadi tanggung jawab Marketplace, sebab Marketplace memiliki wewenang identifikasi, otentikasi serta otorisasi dalam terjadinya suatu transaksi pada kanal yang dikuasainya. Putusan Pengadilan Negeri yang dalam pertimbangannya meminta agar pihak pembeli ikut ditarik sebagai pihak tentu sah saja, namun merupakan hubungan hukum yang berbeda antara pembeli sebagai konsumen akhir yang menerima produk atas transaksinya pada Marketplace, dengan hubungan hukum kesalahan sistem Marketplace yang menyebabkan kerugian pada Merchant. Kata Kunci : Marketplace, merchant, IRS Market, e-commerce
PENENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN TIMAH TANPA IZIN DI BANGKA BARAT Akuntari, Intan; Yuningsih, Henny
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/p317sd52

Abstract

Penambangan timah tanpa izin atau Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Bangka Barat merupakan persoalan kompleks yang berdampak multidimensional, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik social, hingga hilangnya pendapatan negara. Studi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perudang-undangan yang relevan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih lemah akibat kurangnya konsistensi aparat, belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), serta minimnya edukasi hukum kepada masyarakat. Padahal, keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta ketentuan sanksi pidana lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, telah secara tegas mengatur larangan dan konsekuensi hukum terhadap aktibitas tambang illegal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanggulangan yang terintegrasi, mencakup pendekatan represif, preventif, serta pemberdayaan ekonomi dan refirmasi perizinan tambang rakyat secara legal dan inklusif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tambang Timah, PETI, Bangka Barat
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WARIS (Studi Kasus Perkara Nomor. 356/Pdt.G/2024/Pa.Bbu) Misini, Misini; Sri Zanariyah; Januri
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/4xggph74

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara waris serta untuk menganalisa faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian field research (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini langsung mengamati terkait gugatan perkara waris di Pengadilan Agama Blambangan Umpu. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Hakim memutuskan perkara waris dengan dasar menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan yang relevan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan yaitu dengan hadirnya penggugat dan tergugat pada persidangan, dan saksi-saksi yang dapat menambah keyakinan hakim dalam memutuskan. Salah satu faktor penghambat yang sangat mempengaruhi jalannya perkara waris adalah ketidakhadiran atau ketidaksiapan para pihak dalam mengikuti proses persidangan. Faktor lain yang turut menjadi penghambat adalah rendahnya pemahaman hukum masyarakat terhadap prosedur waris di Pengadilan Agama. Banyak orang masih menganggap bahwa pembagian waris cukup dilakukan secara musyawarah keluarga tanpa perlu campur tangan hukum. Namun, ketika perselisihan terjadi, mereka baru membawa perkara ke pengadilan dengan persiapan yang tidak matang, kondisi ini membuat proses hukum menjadi tidak optimal. Pada perkara waris yang diselesaikan berdasarkan hukum adat, disarankan agar perlu mendatangkan tokoh adat sebagai saksi agar menambah wawwasan hakim dalam memutuskan perkara. Perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang akan mengajukan gugatan perkara waris, bahwasanya untuk mendapatkan putusan dari hakim dengan adil, tentu semua pihak harus hadir dan memberikan keterangan serta alat bukti yang sah. Kata Kunci: Putusan, Hakim, Perkara, Waris
ANALISIS PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGEDARAN UANG PALSU DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Muhadi, Muhadi; Idham; Delta, Ria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/eprnp806

Abstract

Tindak pidana pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, di mana dampak utama yang ditimbulkan oleh kejahatan mata uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, kejahatan mata uang ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara itu sendiri. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana penjara terhadap pengedaran uang palsu di tinjau dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan bagaimana pengaruh Pasal 36 dan Pasal 37 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terhadap pengedaran uang palsu. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan pidana penjara terhadap pelaku pengedaran uang palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dinilai belum efektif, karena sanksi yang dijatuhkan tergolong ringan dan singkat, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan berpotensi mendorong pelaku untuk mengulangi perbuatannya. (2) Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang berpengaruh terhadap penurunan peredaran uang palsu di Indonesia, yang ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah uang palsu dan pelaku karena meningkatnya kesadaran akan konsekuensi sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Saran dalam penelitian ini adalah agar Hakim menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan efek jera melalui penerapan sanksi maksimal sesuai Undang-Undang, sementara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberantas peredaran uang palsu dengan meningkatkan kesadaran dan mendorong pelaporan apabila ditemukan uang palsu, guna menekan peredarannya di masyarakat. Kata Kunci: Pidana Penjara, Pengedaran, Uang Palsu
PENGARUH PROGRAM BIMBINGAN PENDIDIKAN TERHADAP KESIAPAN ANAK BINAAN LPKA PANGKALPINANG UNTUK REITEGRASI SOSIAL Gusti Ysidora, Juventia; Fitri, Fajriani; Putri , Syadifa Meysa; Haryadi, Dwi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jnckkt55

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program bimbingan pendidikan terhadap kesiapan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang dalam proses reintegrasi sosial. Program bimbingan pendidikan di LPKA dirancang sebagai salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak binaan agar mampu kembali beradaptasi di lingkungan sosial pasca pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap anak binaan yang mengikuti program pendidikan di LPKA Pangkalpinang. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengukur persepsi, kesiapan mental, keterampilan sosial, dan motivasi anak binaan dalam menghadapi reintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesiapan anak binaan dalam aspek emosional, sosial, dan kognitif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi program pendidikan di LPKA sebagai sarana pembentukan karakter dan persiapan reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Kata kunci: Program Bimbingan Pendidikan, Anak Binaan, LPKA, Reintegrasi Sosial, Kesiapan Sosial.
KEBIJAKAN INTERNAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KRIMINALISASI GURU Akbari, Yulistia; Dwi Haryadi; Darwance
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/8k4wkx72

Abstract

Fenomena kriminalisasi guru dalam pelaksanaan fungsi pendisiplinan peserta didik menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta kasus-kasus kriminalisasi guru yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola internal sekolah menyebabkan konflik antara guru, siswa, dan orang tua cenderung diselesaikan melalui jalur pidana tanpa optimalisasi mekanisme dialogis dan restoratif. Padahal, regulasi nasional telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik internal melalui tata tertib, SOP, dan penguatan tata kelola sekolah. Penelitian ini menawarkan model kebijakan internal berbasis restorative justice melalui pembentukan SOP penyelesaian konflik, perumusan batas tindakan pedagogis, serta institusionalisasi Tim Restorative Justice Sekolah (TRJS) yang melibatkan organisasi profesi guru. Kebijakan tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sekaligus memperkuat perlindungan profesi guru dan hak peserta didik secara proporsional. Keywords: kebijakan internal, satuan pendidikan, restorative justice; kriminalisasi

Page 13 of 13 | Total Record : 130

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24 No 1 (2026): Keadilan Vol 23 No 3 (2025): Keadilan Vol 23 No 2 (2025): Keadilan Vol 23 No 1 (2025): Keadilan Vol 22 No 3 (2024): Keadilan Vol 22 No 2 (2024): Keadilan Vol 22 No 1 (2024): Keadilan Vol 21 No 2 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Keadilan Vol 21 No 1 (2023): Jurnal Keadilan Vol 20 No 2 (2022): Keadilan Vol 20 No 1 (2022): Keadilan Vol 19 No 2 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 19 No 1 (2021): Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 2 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 18 No 1 (2020): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 2 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 17 No 1 (2019): KeadilaN Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang More Issue