cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yeremias Jena
Contact Email
yeremias.jena@atmajaya.ac.id
Phone
+6221-5708808
Journal Mail Official
ppe@atmajaya.ac.id
Editorial Address
Pusat Pengembangan Etika Gedung Karol Wojtyla Lt. 12 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Jakarta 12930
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Respons: Jurnal Etika Sosial
Published by Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
ISSN : 08538689     EISSN : 27154769     DOI : https://doi.org/10.25170/respons.v25i02
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Respons (p-ISSN 0853-8689/e-ISSN 2715-4769) is a bilingual (Indonesian and English language) and peer-reviewed journal published by Centre for Philosophy and Ethics of Atma Jaya Catholic University of Indonesia. Respons specializes in researched papers related to social ethics, philosophy, applied philosophy from interdisciplinary-methodological point of view. Respons welcomes ethical and philosophical contributions from scholars with various background of disciplines. This journal uses English and Indonesian Language. "Respons" is an open access journal whose papers published is freely downloaded.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Filsafat
Articles 143 Documents
 7   8   9   10   11 
Disrupsi: Tantangan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi Johanis Ohoitimur
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v23i02.553

Abstract

Disrupsi, lebih dari sekedar gangguan terhadap kemapanan, merupakansebuah peluang bagi inovasi pengetahuan dan perguruan tinggi. Denganmengacu pada pemikiran Christensen dan Fukuyama mengenai disrupsi, artikelini mencoba memperlihatkan dimensi kreatif dan inovatif ilmu pengetahuandan perguruan tinggi. Secara khusus, artikel ini menyampaikan 5 tesis pentingtentang dimensi inovatif disrupsi, yaitu, disrupsi mendorong pemberontakanterhadap dogmatisme dan moralitas yang koruptif dalam pengembangan ilmupengetahuan, menaruh perhatian pada dimensi non-kognitif pengembanganilmu pengetahuan, memberikan perhatian pada learning skill daripadapengembangan pengetahuan dalam kurikulum pendidikan tinggi, mendorongkerjasama interdisipliner dan multikultural, dan mendorong penelitian menaruhperhatian pada masalah-masalah fundamental. Disruption, more than a disturbance to a system and habit, is anopportunity for innovation. By reference to Christensen and Fukuyama’s thoughtson disruption, this article tries to trace out the creative and innovative dimensions ofscience and higher education. In particular, this article presents 5 important theses onthe innovative dimension of disruption, that are: it encourages the rebellion againstdogmatism and moral corruption in the development of science; pays attention to thenon-cognitive dimension of science development; urges the learning skills rather thandeveloping knowledge in the higher education curriculum; encourages interdisciplinaryand multicultural collaboration; and lastly, promotes the fundamental issues inscientific research.
Urgensi Kebajikan Intelektual di Era Pasca-Kebenaran: Suatu Deskripsi Analitis Melalui Pemikiran Epistemologi Kebajikan Linda Zagzebski Herdito Sandi Pratama
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v23i02.554

Abstract

Epistemologi kebajikan (virtue epistemology) adalah suatu gerakan dalamepistemologi yang menggeser fokus epistemologi dari semula menekankan padakeyakinan yang membentuk pengetahuan menuju penekanan pada agen penahu.Strategi analisisnya adalah menggagas karakter kebajikan yang disyaratkan dimilikioleh agen penahu dalam proses berpengetahuan. Selaras dengan etika kebajikanyang menekankan pada karakter dari agen moral, epistemologi kebajikanmengalihkan fokus dari properti-properti keyakinan kepada karakter intelektualdari agen penahu. Nilai epistemik dipahami sebagai kualitas dari agen penahuyang memampukannya bertindak efektif secara kognitif dan dalam cara-caraterpuji. Artikel ini merupakan deskripsi analitis terhadap epistemologi kebajikan,khususnya dalam pemikiran Linda Zagzebski mengenai kecakapan intelektualdan kebajikan intelektual, serta mendemonstrasikan urgensinya dalam membacafenomena era dan masyarakat pasca-kebenaran yang ditandai oleh semakinsumirnya batas antara fakta dan fi ksi, serta semakin tidak berperannya faktaobjektif dalam membentuk opini publik dibandingkan bujukan dan preferensiemosional. Artikel ini berargumen bahwa di tengah keniscayaan perkembanganteknologi informasi yang memungkinkan terciptanya era dan masyarakat pascakebenaran,kebajikan intelektual perlu dikembangkan untuk mengaktifkankembali percakapan publik yang sehat dalam ‘mendekati kebenaran’. Kebajikanintelektual tidak diartikan sebagai dominasi terhadap pluralitas opini, melainkansuatu sikap bertanggung jawab dari agen penahu dalam hidup dan berhadapandengan era pasca-kebenaran. Virtue epistemology is a movement in epistemology that shifts the focusfrom its initial emphasis on beliefs that form knowledge towards an emphasis on theknower. Th e strategy of the analysis is to initiate the character of the virtues needed bythe knower in the process of acquiring knowledge. Aligned with the ethics of virtuesthat emphasizes the character of the moral agent, virtue epistemology shifted focusfrom the properties of belief to the intellectual character of the knower. Epistemicvalue is understood as the quality of the knower that enables him to act cognitively incommendable ways. Th is article is an analytical description of the virtue epistemology,in particular, in Linda Zagzebski’s thought about intellectual skills and intellectualvirtues. Th is paper also seeks to demonstrate the urgency in interpreting phenomenaand society in the post-truth era which is marked by boundary vagueness betweenfacts and fi ction and the diminishing role of objective facts in shaping public opinionwhen compared to persuasion and emotional preference. Th is article argues thatin the midst of the inevitability of the development of information technology thatenables the post-truth era and its society, intellectual virtue needs to be developed toreactivate lively public conversation in ‘approaching the truth.’ Intellectual virtueis not construed as dominance against the plurality of opinion, but a responsibleattitude of the knower in life which deals with the post-truth era.
Sumbangsih Pemikiran James W. Fowler dalam Pendidikan Agama di Perguruan Tinggi Indonesia Johan Hasan
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v23i02.555

Abstract

Pendidikan agama mendapat tempat yang khusus dalam perguruantinggi Indonesia dan diharapkan dapat membentuk manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Namun, kekerasandan pelanggaran HAM atas nama agama atau Tuhan justru meningkat, terutamapada generasi muda di Indonesia. Tulisan ini ingin menunjukkan bahwa formatpendidikan agama di universitas yang dikumpulkan sesuai agamanya justrudapat menghambat pertumbuhan iman dan akhlak mulia yang diharapkan sertatidak sesuai dengan realitas agama dan keyakinan yang berbeda di Indonesia.Tulisan ini mengemukakan pemikiran James W. Fowler yang dapat memberikanorientasi bagi format seharusnya dari pendidikan agama di Perguruan Tinggi diIndonesia agar tujuan pendidikan agama tersebut dapat tercapai. Religious education has a special place in the higher education in Indonesiaand is expected to shape a noble character and faith of God’s believers as stated by law.Unfortunately, violence and violations of human rights in the name of religion or Godhave increased especially among Indonesia’s young generation. Th is writing would like toshow that the format of religious education at the university that is defi ned by religiousaffi liation can inhibit the growth of faith and its noble character, which does not suitthe diversity of religions and beliefs in Indonesia. Th is paper suggests James W. Fowler’sthought that provides an orientation for the supposed format of religious education atuniversities in Indonesia in order to reach the purpose of religious education.
Memahami Paradigma Pergeseran Kekuasaan Berdasarkan Gagasan Michel Foucault tentang Kuasa dalam Discipline and Punish Untoro Simon
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v23i02.556

Abstract

Dalam banyak kasus politik kontemporer, teori tentang kekuasaanyang terfokus pada otoritas tidak lagi memadai untuk menjelaskan berbagaifenomena politik. Ini terjadi karena dalam sistem demokrasi masa kini, kehidupanpolitik merupakan ruang diskursus gagasan yang mengandaikan kemampuanberpikir rasional dari partisipannya. Di satu sisi, sistem ini nampak adil karenamenunjukkan ciri egaliter masyarakat yang akan menilai setiap gagasan secaraobjektif. Dalam kondisi ini, kekuasaan yang mendasarkan diri pada otoritastidak akan mendapat legitimasi yang cukup bila tidak didukung oleh alasanalasanyang rasional dalam menjalankan kebijakannya. Di sisi lain, dalamdemokrasi semacam ini, hampir selalu muncul kelompok masyarakat denganberbagai bentuk teknik kontrol yang mengatasnamakan rasionalitas, dijalankanoleh tiap individu demi mencapai kekuasaan. Dalam gagasan Michel Foucaultteknik kontrol terhadap masyarakat ini terjadi melalui injeksi pengetahuan dalamberbagai permainan wacana. Baginya, kehidupan bersama pada dasarnya berciripolitis dan penuh dengan pertarungan rasionalitas. Di sinilah, proses hidupbersama tidak lagi tergantung sepenuhnya pada institusi atau fi gur tertentunamun tergantung pada proses penyebaran pengetahuan yang diinjeksikan bagisetiap individu anggota masyarakat. In many contemporary political cases, the theory of authority-focusedpower is no longer suffi cient to explain various political phenomena. Th is is becausein contemporary democratic system, political life is a space of discursive ideas thatpresupposes on the abilities of rational thinking by its participants. On the one hand,this system seems to be fair because it shows an egalitarian characteristic of society who will value all ideas objectively. Under these circumstances, a power based on authoritywill not have suffi cient legitimacy in doing their policy if it is not supported by rationalargumentations. On the other hand, in this kind of democracy, almost always emergesa group of people with various forms of control techniques in the name of rationalityin order to mobilize people for the sake of power. In Michel Foucault’s idea, thesecontrol techniques are done through knowledge injection in various discourse games.For him, living together is essentially political and full of rationality contestations.Here, the process of living together no longer depends entirely on certain institutionsor fi gures but depends on the process of disseminating knowledge injected to eachindividual member of society.
Krisis Kepedulian dan Kapitalisme dalam Pemikiran Nancy Fraser Amin Mudzakkir
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v23i02.557

Abstract

Tulisan ini mengkaji krisis kepedulian dalam perkembangan tigarezim kapitalisme dan bagaimana ia seharusnya ditanggapi melalui perspektifNancy Fraser. Dengan merekonstruksi pemikiran Karl Polanyi dalam kerangkafeminisme sosialis, Fraser memahami dua sisi kapitalisme—produksi danreproduksi sosial—sebagai kondisi yang memungkinkan terjadinya krisiskepedulian dan lalu menawarkan suatu gerakan rangkap tiga sebagai jalan untukmengatasi itu. Dengan cara ini Fraser berhasil menempatkan krisis kepeduliantidak hanya dalam batas-batas negara-bangsa, tetapi juga dalam situasi abad ke-21 yang terglobalkan. Th is paper examines the crisis of care in the development of the three regimesof capitalism and how it must be addressed through Nancy Fraser’s perspective. Byreconstructing Karl Polanyi’s thought in a socialist feminism framework, Fraserunderstood the two sides of capitalism - production and social production - as acondition that allows for the crisis of care and then off ered a triple movement asa way to overcome it. In this way Fraser succeeded in placing the crisis of care notonly within the borders of the nation-state, but also in the globalized 21st centurysituation.
Dibalik Bayang-Bayang Realitas Rodemeus Ristyantoro
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v23i02.558

Abstract

Hidup adalah kenyataan apakah itu terjadi sebagaimana yang kita pikirkanatau tidak, sebagaimana yang kita harapkan atau tidak. Ada jurang yanglebar antara bagaimana seharusnya orang hidup dan bagaimana senyatanyaorang hidup. Konsep hidup bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan,dan orang baik mestinya akan menikmati kehidupan yang baik tidak selalusejalan. Hidup bisa saja tampak absurd dan kadangkala dirasakan hopeless.Tetapi, Anthony de Mello memberi nasehat bahwa kehidupan itu tidak sehopelessyang dikatakan orang. “Anda tahu, para mistik – Katolik, Kristen,bukan Kristen, tidak peduli apa pun teologi yang mereka anut – dengansuara bulat sepakat mengenai satu hal yaitu bahwa segala sesuatu dalamhidup ini baik adanya. Walaupun semua kelihatan kacau”, ia melanjutkan“hidup sesungguhnya baik adanya”.1
Menguak Posisi dan Tujuan Otentik Ekonomi Telaah Etika Bersama Karl Polanyi dan Aristoteles Andre Ata Ujan
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 01 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v15i01.559

Abstract

Ekonomi harus dimengerti sebagai kegiatan yang bersifat sosial, karenaekonomi merupakan bagian dari dan tertanam dalam peraturan yang berlaku dalammasyarakat. Sifat sosial ekonomi mengisyaratkan bahwa tujuan otentik ekonomiadalah untuk mewujudkan kesejahteraan itu bersama. Tujuan ini mengimplikasikanbahwa nilai-nilai moral merupakan bagian yang terpisahkan dari prinsip dasardalam aktivitas ekonomis. Pada zaman sekarang para ahli ekonomi tak membuatdefinisi bahwa ekonomi hanya bersifat individual, karena tujuan ekonomi dilihathanya untuk memperkaya diri dengan perolehan keuntungan sebesar-besarnya.Dengan demikian tujuan ekonomi hanyalah untuk mewujudkan kepentingan dirisendiri, bahkan mengungkapkan egoisme yang absolut. Dalam pandangan inimoralitas tidak lagi diletakkan sebagai dasar dalam kegiatan ekonomi. Praktikseperti ini sebagaimana ditegaskan oleh Aristoteles dan Karl Polanyi telahmematikan otentisitas ekonomi. Dengan praktik seperti ini ekonomi tidak lagimensejahterakan masyarakat, melainkan menyengsarakannya. Economy is essentially a social activity. It is a part of and embedded in social rulesof game. This character signifies that the main purpose of economical activites is to promote thecommon good for all people. This principle however is overlooked by many economist. In theperspective of new capitalism, economy is understood as the sole instrument to getting profit asmuch as possible. Egoism becomes the basic motive of economical activity. Instead of promotingcommon good, economy fences itself into profit maximalization principle. In the context of thisambition, moral principles are eliminated from economic activities. According to Karl Polanyi andAristoteles, this motive drives economy to the wrong orientation.
Karl Polanyi dan Antropologi Keadilan Donny Gahral Adian
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 01 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v15i01.560

Abstract

Gagasan John Rawls tentang keadilan sebagai fairness memuatpersoalan kesempatan yang adil sekaligus membatasi ketidakadilan ekonomi dansosial bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Gagasan iniberangkat dari asumsi filosofis yang meyakini bahwa semua kegiatan manusiaberakar pada kehidupan dan kerjasama sosial. Gagasan tersebut sejalan dengangagasan ketertanaman ekonomi yang mengasumsikan manusia bukan hanya sebagaimakhluk ekonomi namun secara metafisik sebagai makhluk sosial. Teori keadilandan ketertanaman ekonomi bertemu pada garis etis yang sama yakni bahwa semuakegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya didasarkan pada keuntungan sematatetapi yang lebih penting adalah kerjasama, kepedulian dan keadilan. John Rawls’ idea of justice as fairness that ensures fair equality of opportunity onthe one hand and restricts social and economic inequalities to those that would benefit the leastadvantaged members of society presupposses a philosophical assumption that all human activitieshave their roots in the social life and networks. This idea has its affinity with the idea ofembedded economy that assumes that man is not just homo oeconomicus, but metaphysically asocial beings. Both theory of justice and embedded economy meet on the same ethical line that alleconomic activities should not be merely ruled by profit orientation principlebut by justice that isessentially cooperative, sensitive and moderate.
Kritik Polanyi Atas Self-Regulating Market Sonny Keraf
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 01 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v15i01.562

Abstract

”Peradaban abad ke19 telah hancur”. Demikian Karl Polanyimenyatakan dalam bukunya The Great Transformation. Kehancuran peradabantersebut tidak lain disebabkan karena kegiatan ekonomi dilepaskan dari asalusulnyasebagai bagian dari relasi social. Lebih dari itu, muncul tuntutan agarkegiatan ekonomi dilepaskan dari urusan-urusan politik, atau lebih sering dikenaldengan istilah self regulating market. Polanyi meramalkan perilaku tersebut akanmerusak tatanan sosial dan menghancurkan nilai-nilai manusia dan alam itu sendiri.Karena itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan dunia ini kecuali kita kembalike embedded economy. Tatanan ekonomi bukanlah tatanan yang berdiri sendirisecara otonom lepas dari pengaruh dan campur tangan politik dan institusi sosiallainnya. Namun, harus diakui bahwa kontrol dan campur tangan politik dan sosialdari negara tidak menjamin tatanan ekonomi menjadi lebih baik, terutama kalaunegara sebagai wasit tidak bisa berlaku fair, adil dan tegas demi kepentinganbersama. Demi menjamin keadilan ekonomi institusi politik dan institusi sosialsangat dibutuhkan. “The Nineteenth-century civilization has collapsed”, thus wrote Karl Polanyi inThe Great Transformation. The economic activity that should be rooted in the social relations,now, develops itself according to its own rule, i.e. the rule of self-regulating market. Polanyipredicates, that kind of behavior will destroy the social order and destruct human values as well asits own nature. He suggests that we should be back to the primary root of economic activity: theeconomic activity should be embedded in the social and political order. That means economic orderis not an outonomous order apart from political and social institutions on the one side. But on theother side, the political and social control and intervention from state cannot guarantee a bettereconomic welfare, if the state does not act as an impartial party that should be fair and honest.To achieve an economical fairness, political and social institution really are needed.
Gagasan "Regulasi" dalam Upaya Mewujudkan Embedded Economy A Prasetyantoko
Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 01 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial
Publisher : Center for Philosophy and Ethics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/respons.v15i01.565

Abstract

Segala usaha di bidang ekonomi yang dilakukan untuk mencapaikesejahteraan dan kesetaraan dalam kehidupan umat manusia tampaknya berakhirdengan dehumanisasi. Alih-alih mencapai tujuan ekonomi yakni pengelolaansumber-sumber daya alam demi mencapai kehidupan manusia yang lebih baik,sistem ekonomi malah gagal mencapai tujuannya. Krisis demi krisis menghantamdan menghancurkan sistem ekonomi. Belajar dari kegagalan yang terjadi sepanjangsejarah ekonomi, beberapa ilmuwan mencoba untuk membangun kembali sistemekonomi yang menempatkan ekonomi sebagai bagian dari kehidupan manusia.Teori Régulasi adalah upaya untuk mengembalikan ekonomi kembali kepadaakarnya yakni kehidupan sosial. Any effort in economy to accomplish welfare and equality in human life seems toend in dehumanization. Instead of reaching the economic goal that is to cultivate all resources andbring a better life for all, economic system fails to do what it purposes. Crises after crises ruin theconstruction of economic system. Learning from the failures that were happening in the history ofeconomy, few scientists tried to build a new economic system that puts economy as part of humanlife. The Regulation Theory is an effort to bring back economy to its root that is human social life.

Page 9 of 15 | Total Record : 143

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2008 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 02 (2020): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 24 No 02 (2019): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 02 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 23 No 01 (2018): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 02 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 22 No 01 (2017): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 21 No 02 (2016): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 21 No 01 (2016): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20 No 02 (2015): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 20 No 01 (2015): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 19 No 02 (2014): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 19 No 01 (2014): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 18 No 02 (2013): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 18 No 01 (2013): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 17 No 02 (2012): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 17 No 01 (2012): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 16 No 02 (2011): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 16 No 01 (2011): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 02 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 15 No 01 (2010): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 14 No 02 (2009): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 14 No 01 (2009): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 13 No 02 (2008): Respons: Jurnal Etika Sosial Vol 13 No 01 (2008): Respons: Jurnal Etika Sosial More Issue