cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 15   16   17   18   19 
Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat Oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT Dengan Wilayah Kerja yang Berbeda Putri Indarto, Chyntia Devira; Octarina, Nynda Fatmawati
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1326

Abstract

ABSTRAK Dalam ranah hukum perdata, peran notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki dampak signifikan dalam pembuatan dokumen hukum yang sah. Fokus abstrak ini adalah pada kewajiban bagi notaris yang juga merangkap jabatan sebagai PPAT, keabsahan akta notaris dan PPAT yang wilayah kerjanya berbeda, serta akibat hukum terhadap notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan ketentuan yang tegas terkait dengan larangan merangkap jabatan di luar wilayah jabatan, dengan sanksi administratif dan perdata bagi pelanggar. Keabsahan akta notaris dan PPAT tergantung pada aspek formal dan materiil, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pembatalan akta notaris dapat terjadi jika terjadi pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam pembuatannya. Dalam menjalankan tugas, notaris dan PPAT perlu menjaga integritas, meningkatkan pengetahuan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kolaborasi dengan otoritas terkait juga penting untuk memperoleh bimbingan dan dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang kewajiban, keabsahan, dan akibat hukum dalam praktik notaris dan PPAT menjadi kunci dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dan profesional.Kata Kunci: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL Gulo, Nimerodi; Frans, Mardian Putra; Dayanti, Karisma Christiyana Putri; Paembonan, Destri Anel
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1310

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang perubahan KUHP lama ke KUHP baru yakni tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan implementasi politik hukum pidana yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya restorative justice. Penelitian ini akan menjawab bagaimana kebijakan restorative yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan sebab apakah restorative justice yang tertuang dalam regulasi tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan restorative justice yang dibutuhkan masyarakat. Pada penelitian ini akan meneliti dan mencari jawaban dari persoalan mengenai restorative justice yang tertuang dalam KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini akan menjawab apakah restorative justice yang dikehendaki masyarakat sudah benar-benar tertuang dan diterapkan dalam setiap pasal KUHP baru sebab terciptanya restorative justice berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang akan datang. Restorative justice sendiri merupakan kehendak dari masyarakat nasional untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini sampai mendatang. Dengan demikian, maka dibutuhkan penelitian ini yang akan dikaitkan dengan teori Politik Hukum Pidana.
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH Kusumawati, Sonya; Erwinsyahbana, T.; Perdana, Surya
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1439

Abstract

ABSTRAKTahapan pemutakhiran data merupakan tahapan paling awal yang dilakukan oleh KPU bersinergi dengan Badan Ad Hoc Pemilu untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, dalam implementasinya, di dalam tahapan ini juga sering terjadi tindak pidana pemilu seperti: bocornya data pribadi pemilih, coklit yang tidak sesuai dengan data pribadi dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan memperhatikan keharmonisasian antar undang-undang secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih yaitu KPU melakukan upaya perlindungan pre-emtif, preventif dan represif selama proses pemutakhiran data pemilu tahun 2024 dan secara teori legal system, perlindungan hukum yang diberikan secara struktur dan substantif telah didukung dengan UU Perlindungan Pribadi namun secara budaya hukum implementasinya belum maksimal. Kedua, bentuk tindak pidana pemilihan umum selama proses tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu terlihat hanya 8 (delapan) tindak pidana pemilihan umum dalam tahapan penyelenggaraan pemutakhiran data yang diatur di dalam UU Pemilu sehingga mendasar dengan teori keadilan, UU Perlindungan Data Pribadi dihadirkan untuk menjadi alternatif keadilan bagi kekosongan pemidanaan yang terjadi di dalam UU Pemilu tersebut. Ketiga, kepastian hukum perindungan data pribadi dikaitkan dengan tahapan penyelenggaran pemutakhiran data pemilih yaitu merujuk pada teori kepastian hukum maka harus rumusan undang-undang perlindungan data pribadi ini harus mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang berimbas pada perlu adanya revisi yang substantif maupun penambahan-penambahan pasal pemidanaan baru yang berkaitan dengan perbuatan pidana pada saat tahapan pemutakhiran data (fase pre-election). Kata Kunci: Data Pemilih, Tindak Pidana, Pemilihan Umum, Penyelenggaraan Pemutakhiran.
PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA Saripudin, Akhmad; Abdillah, Muhammad Torieq
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1292

Abstract

ABSTRAK Hukum memiliki peran dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga industri halal di Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan hukum sekaligus dalam mewujudkan social welfare atau kesejahteraan sosial. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi syariah membuat Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pembangunan ekonomi sehingga kebijakan perlu dibuat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga industri halal di Indonesia dalam bentuk kebijakan berupa peraturan. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hukum dalam ekonomi nasional berupa melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha, produsen, konsumen, bahkan tenaga kerja, secara aktif dalam aktivitas ekonomi negara melalui perlindungan hak-hak yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, dan lain-lain. Peran hukum dalam industri halal di Indonesia berupa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana menurut system theory, adanya kebijakan ini menandakan adanya respons hukum terhadap kebutuhan masyarakat sehingga lahirlah kebijakan ini.Kata Kunci: Peran Hukum, Pembangunan Ekonomi Nasional, Industri Halal
URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN KOPERASI DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM Sosiawan, Arif Budi; Suparnyo, Suparnyo
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1398

Abstract

Koperasi merupakan perwujudan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang perekonomian, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Keberadaan koperasi mudah dijumpai di berbagai lapisan masyarakat karena sifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka sehingga koperasi dapat berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya pengelolaan koperasi juga dihadapkan pada permasalahan, salah satunya masalah pengelolaan keuangan sehingga mengakibatkan koperasi dalam keadaan rugi. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada koperasi simpan pinjam sehingga simpanan anggota koperasi tidak dapat diambil atau dengan kata lain mengalami gagal bayar. Adanya koperasi yang gagal bayar dapat merugikan anggota koperasi. Untuk itu diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang terkena dampak koperasi gagal bayar. Salah satu upaya perlindungan hukum yang perlu dilakukan adalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan koperasi yang dibentuk oleh Pemerintah. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi merupakan hal yang urgensi karena terdapat banyak kasus koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar namun simpanan anggotanya belum sepenuhnya dikembalikan. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sudah dibentuk maka tidak akan ada keraguan bagi anggota koperasi simpan pinjam karena simpanannya aman dan dijamin oleh Pemerintah.
Peran Notaris Terhadap Penolakan Pemegang Protokol Notaris Febrihamzah, Muhammad Dwiki; Rini, Indrati
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1470

Abstract

ABSTRAK Notaris merupakan pejabat umum diberi wewenang dan mempunyai kewenangan khusus untuk mengesahkan suatu akta. Bukti lebih lanjut tidak diperlukan untuk menetapkan suatu kasus, mengingat keabsahan hukum mutlak dari setiap akta asli. Akibatnya, akses terhadap kontennya dibatasi hanya untuk pihak-pihak dan entitas lain yang ditunjuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kerahasiaannya terjamin. Selain pengesahan akta, Notaris juga wajib mencatatnya dalam suatu protokol notaris yang merupakan salah satu unsur administrasi perkantoran, baik dalam bentuk risalah akta maupun surat-surat lainnya. Protokol Notaris ini penting untuk dipelihara dan diteliti secara menyeluruh, karena wajib disimpan dalam arsip negara. Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal Notaris yang melaksanakan akta mengalami komplikasi atau termasuk dalam golongan, maka protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada pihak alternatif yang ditunjuk sebagai pembawa atau penerima protokol. Namun dalam praktiknya, tidak mustahil bagi penerima maupun pemegang protokol untuk menolak peran pemegang protokol karena alasan yang sebenarnya, misalnya pemegang protokol sedang sakit atau kekurangan ruang kantor untuk menyimpan protokol, dan kemungkinan penyebab lainnya. Praktek ini dilarang karena memerlukan pengetahuan notaris tentang protokolnya meskipun tidak ada landasan hukum tertentu. Kewajiban ini tersirat baik dalam putusan pengadilan yang diteliti dalam penelitian ini maupun dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, temuan-temuan penelitian di atas mendukung adanya keharusan bagi seorang notaris untuk menaati protokol notaris. Apabila penerima protokol mendapati dirinya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memperoleh status pemegang protokol Notaris, maka menjadi tugas pemegang protokol yang menolak tetapi ingin mencabut protokol tersebut melalui pernyataan.Kata Kunci: Protokol Notaris, Tanggung Jawab, Penolakan.
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif Dan Perspektif Maqashid Syariah Dipayanti, Ashylla Zabrina; Iksan, Muchamad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1331

Abstract

Children as members of the younger generation are a substitute for the country's independence aspirations and the potential for human resources for the founding of the country. Recently, sexual crimes have not only happened to adults but also to children. Legal protection is the most important element in a legal state, because legal protection is the right of every citizen and the obligation of the state as the organizer of protection. This article aims to describe legal protection for child victims of sexual violence from the perspective of State regulations and Maqashid Syariah. The research method used in this article is normative juridical, a way of analyzing library materials, namely primary and secondary legal materials. The results of the analysis show that the concept of child protection which is accommodated by the State is manifested in various regulations governing the provision of severe sanctions against perpetrators of abuse of minors as stated in Articles 59 and 81-82 of Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, Articles 289-296 of the Criminal Code. Legal protection for child victims of sexual violence viewed from the Maqashid Syariah perspective is in a very urgent position, namely at the dharuriyyah (primary) level. The benefit of the world and the hereafter is oriented towards upholding the maintenance of primary legal objectives, namely: hifdz al-din, hifdz an-nafs, hifdz al-aql, hifdz an-nasl and hifdz al-mal. Its existence is absolute in humans so its perfection must be guarded and maintained.
Urgensi Peraturan Protokol Notaris Yang Menolak Serah Terima Protokol Dari Notaris Lain Khairunnisa, Azzahra Kamiliya
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1446

Abstract

 ABSTRAKSaat seorang Notaris meninggal, pensiun atau tidak dapat menjalankan tugasnya, protokol Notaris yang berada di bawah tanggung jawabnya harus diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk. Proses penyerahan ini diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun pada prakteknya, notaris yang di tunjuk kerap kali menolak. Mengenai  penyerahan protokol notaris ini belum diatur secara spesifik baik UUJN maupun UUJN Perubahan. sehingga diperlukan pembentukan aturan tentang peraturan penyerahan protokol kepada notaris yang di tunjuk guna mewujudkan kepastian hukum bagi notaris dan Masyarakat Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State Soraya, Joice; Hamdani, Fathul; Putra, Eduard Awang Maha; Azwar, Lalu Muhammad
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1322

Abstract

ABSTRAK Seiring dengan disahkannya revisi UU Minerba, instrumen perizinan merupakan prinsip dasar yang mendasari pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber daya mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aspek perizinan terhadap pengelolaan sumber daya alam pasca disahkannya revisi UU Minerba, dan bagaimana fungsi perizinan dalam pengelolaan SDA pasca pengesahan revisi UU Minerba ditinjau dari perspektif hukum administrasi. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsptual. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa kewenangan dalam memberikan perizinan, khususnya sumber daya mineral mengarah ke arah yang lebih sentralistik. Misalnya seperti Pasal 35 ayat (1) yaitu usaha pertambangan dilaksanakan atas  kewenangan izin berusaha dari Pemerintah Pusat. Kemudian dalam UU Minerba yang baru Tahun 2020. Kemudian terdapat penyederhanaan izin, dimana sebelumnya IUP eksplorasi dan operasi-produksi dipisahkan sehingga pengusaha tambang harus mendaftar dua kali untuk kedua izin tersebut. Namun kini, cukup sekali. Oleh karena itu, dengan disahkannya revisi UU Minerba, maka iklim berusaha khususnya terkait perizinan menjadi lebih disederhanakan guna mewujudkan kepastian berinvestasi dan kemudahan berusaha di bidang pertambangan minerba. Sentralisasi usaha pertambangan menunjukkan semangat debirokratisasi atau penyederhanaan birokrasi agar usaha pertambangan berjalan lebih efektif dan efisien.Kata Kunci: Hukum Administrasi, Pengelolaan SDA, Perizinan, Revisi UU Minerba, Welfare State
Analisis Hukum Mengenai Kinerja Keuangan Perusahaan dan Pembagian Dividen Terhadap Pemegang Saham di Tinjau dari Current Ratio, Debt to Equinty Ratio dan Turn Over Sari, Retno Dewi Pulung; Br. Manulu, Golorya
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1163

Abstract

This study discusses how the effect of Current Ratio, Debt To Equity Ratio and Turnover on company performance and dividend distribution to shareholders and how the legal impact will be if the company is in bankruptcy. The research method taken by the author is to use the normative juridical method, which discusses research by collecting materials through literature studies. The findings of this study show that share ownership in a company affects how dividends are distributed, as reviewed from the Current Ratio, Debt To Equity Ratio and Turnover where the distribution of shares to shareholders has a positive impact. Article 57 paragraph (1) of the Law contains dividends which are the rights of shareholders. Thus, when the company goes bankrupt, shareholder dividends can also be calculated as a form of company debt. This is possible because the definition of debt in PKPU and the Bankruptcy Law follows the definition of debt in the Civil Code, namely debt in a broad sense with additional discussion about the consequences of corporate bankruptcy.

Page 17 of 22 | Total Record : 216

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue