cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 467 Documents
 41   42   43   44   45 
PRAKTIK SIMPAN PINJAM DI KOPERASI GURU HARAPAN MAJU BERSAMA SMP NEGERI 1 KUOK DESA LERENG DI TINJAU DARI FIQIH MUAMALAH Nabila Zakiyah; Rini Maya Saroh Siregar; Yulianti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63696

Abstract

Abstrak Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang banyak terjadi di Koperasi simpan pinjam yakni banyak sekali koperasi simpan pinjam yang melakukan  aktivitas simpan pinjamnya tidak sesuai dengan apa yang dibolekan oleh agama islam.  Seperti di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng  dimana terdapat tambahan uang dari jumalah yang dipinjam. Sesuai dengan rapat tahunan  koperasi bahwasanya setiap diawal peminjaman akan di potong sebesar 6% dari jumlah  yang dipinjam. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Koperasi Guru  Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng. Koperasi ini berada dalam  naungan SMP Negeri 1 Kuok. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana  mekanisme di koperasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng dan  untuk mengetahui bagaimana praktik simpan pinjam di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng Di Tinjau Dari Fiqih Muamalah.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian field research yaitu penulis meneliti langsung kelapangan untuk menghimpun data dalam penelitian. Kemudian teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi  dan studi kepustakaan. Analisa data yang dilakukan secara deskriptif yaitu memberikan  dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan  kesimpulan. Kesimpulan daam penelitian ini ditarik secara deduktif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam yang terjadi di Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng bila dilihat dari  Fiqih Muamalah termasuk kedalam kategori qardhul hasan yaitu transaksi yang  dibenarkan oleh islam karena mendatangkan manfaat bagi anggotanya. Oleh karena itu  pengelola Koperasi Guru Harapan Maju Bersama SMP Negeri 1 Kuok Desa Lereng harus  benar-benar memengang prinsip-prinsip muamalah demi menjaga kualitas dan  kesejahteraan bagi anggota koperasi.   Kata kunci : Hukum Muamalah, Simpan Pinjam, Koperasi, SMP Negeri 1 Kuok.     Abstract The background of writing this thesis is the problems that often occur in savings and loan cooperatives, namely that there are many savings and loan cooperatives whose savings and loan activities are not in accordance with what is permitted by the Islamic religion. For example, the Guru Harapan Maju Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok, Desa Slope, where there is additional money from the amount borrowed. In accordance with the cooperative's annual meeting, every initial loan will be deducted by 6% of the amount borrowed. The object of this research is the Harapan Maju Guru Cooperative  with SMP Negeri 1 Kuok, Slope Village. This cooperative is under the auspices of SMP Negeri 1 Kuok. Therefore researchers want to know how the mechanism in this cooperative. This study aims to determine the implementation of savings and loans at the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok Slope Village and to find out how the practice of savings and loans at the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok Slope Village is reviewed from Fiqh Muamalah.  This research uses field research research methods, namely the author examines the field directly to collect data in research. Then the data collection techniques in this study by means of observation, interviews, documentation and literature study. Data analysis was carried out descriptively, namely providing data from the data obtained and connecting one another to draw conclusions. The conclusions in this research are drawn deductively.  The results of this study indicate that the implementation of savings and loans that occurred in the Harapan Maju Guru Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok Slope Village, when viewed from the Fiqh Muamalah, is included in the qardhul hasan category, namely transactions that are justified by Islam because they bring benefits to its members. Therefore, the management of the Guru Harapan Maju Cooperative with SMP Negeri 1 Kuok, Slope Village, must truly adhere to the principles of muamalah in order to maintain the quality and welfare of cooperative members.  Keywords: Muamalah Law, Savings and Loans, Cooperatives, SMP Negeri 1 Kuok
PENGARUH FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH PEER TO PEER LENDING DAN PAYMENT GATEWAY TERHADAP TINGKAT KINERJA UMKM KOTA JAMBI Sherly Pricilia; Agustina Mutia
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63737

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh fintech syariah peer to peer lending terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi dan mengetahui pengaruh payment gateway terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yakni penyebaran kuisioner kepada 100 responden. Dalam menghitung dan menganalisis data, peneliti memanfaatkan program Smart-Pls 4.0 dengan pendekatan Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fintech syariah peer to peer lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi karena dapat membantu pelaku UMKM dalam mendapatkan permodalan untuk menigkatkan usahanya. Payment gateway juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kinerja UMKM di Kota Jambi, keberadaan payment gateway akan membantu dan mempermudah dalam melakukan transaksi selama penjualan. Hasil perhitungan R-square menunjukkan bahwa 66,9% variabel kinerja UMKM dipengaruhi oleh fintech syariah peer to peer lending dan payment gateway. Sedangkan 33,1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Kata kunci: Fintech Syariah, Peer to Peer Lending, Payment gateway, Kinerja UMKM.   Abstract The purpose of this study is to determine the effect of sharia peer-to-peer lending fintech on the performance level of MSMEs in Jambi City and to determine the effect of payment gateways on the performance level of MSMEs in Jambi City. The method used is quantitative with primary data, namely the distribution of questionnaires to 100 respondents. In calculating and analyzing the data, the researcher utilized the Smart-PLS 4.0 program with a Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) approach. The results of this study indicate that Islamic fintech peer-to-peer lending has a positive and significant impact on the performance level of SMEs in Jambi City, as it helps SME operators obtain capital to enhance their businesses. Payment gateways also have a positive and significant impact on the performance level of SMEs in Jambi City, as the presence of payment gateways facilitates and simplifies transactions during sales. The R-square calculation results indicate that 66.9% of SME performance variables are influenced by Islamic fintech peer-to-peer lending and payment gateways, while 33.1% are influenced by other factors or variables. Keywords: Sharia Fintech, Peer to Peer Lending, Payment Gateway, SME Performance.
ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM SISTEM EKONOMI SYARI’AH Muaz Dhiyaulhaq Imran; Nasrullah bin Sapa; Abdul Syatar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63753

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana zakat infak dan sedekah dalam ekonomi syari’ah. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) yakni mengkaji beberapa jurnal buku dan beberapa pendapat ahli hukum atau ulama yang berkaitan dengan pengelolaan infaq zakat dan sedekah. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Infak adalah pemberian harta oleh seseorang untuk kepentingan yang baik dan diridai Allah secara sukarela, tanpa batasan jumlah, waktu, atau jenis harta tertentu. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kebaikan dan kepedulian kepada orang lain dengan tujuan mencari ridha Allah. Pemahaman masyarakat terhadap zakat, infak, dan sedekah sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesadaran beribadah dan keefektifan distribusi bantuan sosial dalam Islam. Transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, akuntabilitas, dan efektivitas bantuan sosial. Kata Kunci: Zakat, infak, sedekah, ekonomi syari’ah   Abstract The main problem of this research is how zakat, infaq, and sedekah are managed in Islamic economics. This research is library research, namely reviewing several journals and several opinions of legal experts or scholars related to the management of zakat and sedekah. Zakat is an obligation for every Muslim who is able to allocate a certain portion of his wealth and give it to those who are entitled to receive it. Infaq is the voluntary giving of wealth by someone for a good cause and is approved by Allah, without limitations on the amount, time, or type of certain assets. Sadaqah is a voluntary giving as a form of kindness and concern for others with the aim of seeking Allah's pleasure. Public understanding of zakat, infaq, and sedekah is very important because it is directly related to awareness of worship and the effectiveness of the distribution of social assistance in Islam. Transparency in the management of zakat, infaq, and sedekah (ZIS) is very important because it is directly related to trust, accountability, and the effectiveness of social assistance.  Keywords: Zakat, infak, alms, shariah economics
FARMASI DAN PRODUK KESEHATAN HALAL: STANDARISASI SERTIFIKASI HALAL, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN KEPUASAN PASIEN Rina Saputri; Nasirah Asri; Murtiadi Awaluddin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63766

Abstract

Abstrak Industri farmasi dan produk kesehatan halal menjadi salah satu sektor strategis dalam pengembangan ekonomi syariah global. Peningkatan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk mendorong kebutuhan akan sistem sertifikasi yang terstandar, transparan, dan terpercaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses standardisasi sertifikasi halal pada produk farmasi, menilai implikasinya terhadap perlindungan konsumen, serta mengkaji pengaruhnya terhadap tingkat kepuasan pasien. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan yang bersumber dari peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI, serta studi kasus pada industri farmasi bersertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standardisasi sertifikasi halal berperan penting dalam menjamin kehalalan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk farmasi. Selain itu, keberadaan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat perlindungan hukum bagi pengguna produk kesehatan, serta berkontribusi terhadap kepuasan pasien melalui jaminan keamanan dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri untuk mempercepat implementasi sistem jaminan halal di sektor farmasi secara menyeluruh. Kata kunci: Farmasi halal, standardisasi sertifikasi halal, perlindungan konsumen, kepuasan pasien.   Abstract The halal pharmaceutical and health products industry is one of the strategic sectors in the development of the global sharia economy. Increased awareness among Muslims of the importance of product halal certification has driven the need for a standardised, transparent and reliable certification system. This study aims to analyse the halal certification standardisation process for pharmaceutical products, assess its implications for consumer protection, and examine its impact on patient satisfaction levels. The research approach used is descriptive-qualitative with literature studies and policy analysis sourced from the regulations of the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH), LPPOM MUI, and case studies in the halal-certified pharmaceutical industry. The results show that halal certification standardisation plays an important role in ensuring the halal status of raw materials, production processes, and distribution of pharmaceutical products. In addition, the existence of halal certification increases consumer confidence, strengthens legal protection for users of health products, and contributes to patient satisfaction through safety guarantees and compliance with sharia principles. This study recommends the need for synergy between the government, certification bodies, and industry players to accelerate the implementation of a comprehensive halal assurance system in the pharmaceutical sector. Keywords: Halal pharmacy, halal certification standardisation, consumer protection, patient satisfaction.
- JUAL BELI MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH DAN ‎KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TARATAK TANJUANG GADANG, LAREH ‎SAGO HALABAN: - Bagus Pria Alwadipa; Hamdanil; Syukri Iska; Elsy Renie; Fuji Pratami; Riski Khairani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63863

Abstract

Abstrak Penelitian ini menganalisis praktik jual beli minyak eceran sebagai bentuk transaksi muamalah berbasis kearifan lokal masyarakat Taratak Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli minyak eceran dilakukan secara sederhana dengan mengandalkan kepercayaan, kesepakatan lisan, dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar muamalah, khususnya kerelaan antar pihak (tarāḍī) dan kemanfaatan. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan berupa penakaran yang tidak standar, ketidakjelasan kualitas minyak, serta perbedaan harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif muamalah dan kearifan lokal (ʿurf), praktik ini dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), dan kemudaratan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai etika, transparansi, dan kesadaran kolektif masyarakat agar praktik jual beli minyak eceran berjalan secara adil dan berkelanjutan. Kata kunci: Muamalah, kearifan lokal, jual beli minyak eceran, ekonomi Islam.   Abstract This study analyzes the practice of retail oil trading as a form of muamalah transaction based on local wisdom in Taratak Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban. The research employs a qualitative field research approach using interviews, observations, and documentation. The findings indicate that retail oil trading is conducted through simple transactions grounded in mutual trust, verbal agreements, and long-established community practices. These practices generally fulfill basic principles of Islamic muamalah, particularly mutual consent (tarāḍī) and mutual benefit. However, several issues remain, including non-standard measurement, unclear product quality, and price disparities that may lead to injustice. From the perspective of muamalah and local wisdom (ʿurf), such practices are considered acceptable as long as they do not involve fraud, uncertainty (gharar), or harm. Therefore, strengthening ethical values, transparency, and community awareness is essential to ensure fair and sustainable retail oil transactions. Keywords: Muamalah, local wisdom, retail oil trading, traditional market, Islamic economics.
PELAKSANAAN KERJASAMA MA’TESENG DI BONE DAN SIPALLAMBI DI ULOSALO DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Yuli Anti; Rini Maya Saroh Siregar; Nabila Zakiyah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63916

Abstract

Abstrak Kerjasama pertanian tradisional masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat pedesaan, seperti sistem Ma’teseng di Kabupaten Bone dan Sipallambi di Ulusalo. Praktik ini tumbuh dari kearifan lokal sebagai bentuk tolong-menolong antara pemilik lahan dan penggarap. Namun, dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan terkait kejelasan akad, pembagian hasil, serta pembagian risiko yang berpotensi tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama Ma’teseng dan Sipallambi serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kedua bentuk kerjasama tersebut mengandung nilai keadilan dan kemaslahatan, namun masih terdapat praktik yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan akad syariah, terutama dalam aspek kejelasan kesepakatan dan pembagian hasil. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai akad syariah agar pelaksanaan kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam dan memberikan perlindungan bagi para pihak. Kata Kunci: Ekonomi, Hukum, Kerjasama, Ma’teseng.   Abstract Traditional agricultural cooperation is still widely practiced by rural communities, such as the Ma'teseng system in Bone Regency and the Sipallambi system in Ulusalo. This practice arose from local wisdom as a form of mutual assistance between landowners and cultivators. However, in its implementation, problems often arise related to the clarity of contracts, profit sharing, and risk sharing, which potentially deviate from the principles of justice in Islamic economic law. This study aims to analyze the implementation of Ma'teseng and Sipallambi cooperation and their compliance with the principles of Islamic economic law. The research method used is qualitative research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and literature review. The results indicate that both forms of cooperation generally embody the values ​​of justice and welfare, but some practices still do not fully comply with the provisions of Sharia contracts, particularly regarding the clarity of agreements and profit sharing. Therefore, a better understanding of Sharia contracts is needed so that the implementation of such cooperation complies with the principles of Islamic economic law and provides protection for all parties. Keywords: Economics, Law, Cooperation, Ma'teseng.
PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Citra Nasir; Andi Fatmawati Syam; Nasrah Hasmiati Attas
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63918

Abstract

Abstrak Mahkamah Konstitusi memiliki peran krusial dalam menjaga kesesuaian antara produk hukum dan konstitusi, dengan kewenangannya dalam menguji undang-undang serta memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar negara. Keputusan-keputusan MK seringkali memicu perubahan substansial dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia tanpa memerlukan amandemen formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode normatif dan analisis dokumen, yang berfokus pada kajian terhadap teks putusan MK dan perbandingannya dengan UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap perubahan tafsiran pasal-pasal dalam UUD 1945, seperti pada putusan mengenai Pasal 22E Ayat (2) yang memperjelas prinsip checks and balances dalam pengangkatan pejabat tinggi negara, serta pada putusan mengenai Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan terkait kebebasan berpendapat demi kepentingan umum. Implikasi dari keputusan-keputusan MK ini menunjukkan adanya perubahan dalam penerapan konstitusi yang lebih dinamis, meningkatkan perlindungan hak konstitusional, serta memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi. Keputusan MK memainkan peran penting dalam memperbaharui tafsiran terhadap pasal-pasal konstitusi, yang pada akhirnya memperkuat sistem hukum Indonesia dan menjamin keberlanjutan prinsip-prinsip dasar negara di tengah perubahan sosial-politik yang terjadi. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar, Interpretasi Konstitusional   Abstract The Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) plays a crucial role in ensuring the alignment between legal products and the constitution, with its authority to review laws and provide decisions that can influence the understanding of the basic principles of the state. The decisions of the Constitutional Court often trigger substantial changes in Indonesia's legal and governance systems without requiring formal amendments. This research employs a descriptive-analytical approach using normative methods and document analysis, focusing on the study of the Constitutional Court's rulings and their comparison with the 1945 Constitution. The findings indicate that the Constitutional Court's decisions have a significant impact on the interpretation of articles within the 1945 Constitution, such as the decision on Article 22E Paragraph (2) that clarifies the principle of checks and balances in the appointment of high state officials, and the decision on Human Rights which sets limitations on freedom of expression for the sake of public interest. The implications of these decisions show a more dynamic application of the constitution, enhancing the protection of constitutional rights and reinforcing the principles of the rule of law and democracy. The Constitutional Court plays an important role in renewing interpretations of constitutional articles, ultimately strengthening Indonesia's legal system and ensuring the continuity of the basic principles of the state amid ongoing socio-political changes. Keywords: Decision of the Constitutional Court, Amendment of the Constitution, Constitutional Interpretation
IMPLEMENTASI PRINSIP SHARIA CORPORATE GOVERANANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AL-AZHAAR KOTA LUBUK LINGGAU Nurul Aini; Supardi Mursalin; Uswatun Hasanah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63924

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip Sharia Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar Kota Lubuk Linggau dan untuk mengetahui apa saja kendala implementasi prinsip Sharia Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar Kota Lubuk Linggau. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta mengumpulkan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) BMT Al-Azhaar telah menerapkan lima pilar utama SCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan dalam aktivitas operasionalnya. Implementasi prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan, terutama dalam hal loyalitas terhadap organisasi, prestasi kerja, tanggung jawab, Nilai kejujuran, kerja sama tim (teamwork) dan disiplin kerja yang berorientasi pada nilai-nilai islami. (2) Beberapa kendala SCG, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sistem informasi dan teknologi yang belum optimal, keterbatasan pengawasan dan evaluasi internal, keterbatasan produk dan diversifikasi layanan, pengaruh struktur organisasi terhadap independensi, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada nasabah dan faktor eksternal dan dinamika persaingan. Kata Kunci: Sharia Corporate Governance, Kinerja Karyawan, BMT Al-Azhaar, Tata Kelola Syariah.   Abstract The purpose of this study is to determine the implementation of Sharia Corporate Governance principles in improving the performance of employees of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar in Lubuk Linggau City and to determine the obstacles to the implementation of Sharia Corporate Governance principles in improving the performance of employees of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Al-Azhaar in Lubuk Linggau City. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach, and collects data through interviews, field observations, and documentation. The data analysis technique used is content analysis. The results of the study reveal that: (1) BMT Al-Azhaar has implemented the five main pillars of SCG, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in its operational activities. The implementation of these principles has a positive impact on employee performance, especially in terms of loyalty to the organization, work performance, responsibility, honesty, teamwork and work discipline oriented towards Islamic values. (2) Several SCG constraints, such as limited human resources (HR), suboptimal information and technology systems, limited internal supervision and evaluation, limited product and service diversification, the influence of organizational structure on independence, lack of socialization and education for customers and external factors and competitive dynamics.growth in Indonesia. Keywords: Sharia Corporate Governance, Employee Performance, BMT Al-Azhaar, Sharia Governance
EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY (CSR) TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENJADI NASABAH (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Panorama Kota Bengkulu) Viya Aneka Rera
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63925

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panorama Kota Bengkulu dalam meningkatkan minat masyarakat menjadi nasabah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan sampel 31 responden yang dipilih melalui purposive sampling, dilengkapi data primer berupa angket skala Likert dan data sekunder dari laporan CSR BSI. Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, serta regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR yang dijalankan BSI, meliputi program pendidikan, pemberdayaan UMKM, fasilitas tempat ibadah, bantuan kesehatan, hingga kemitraan sosial di lingkungan lokal, terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan minat masyarakat. Tingkat efektivitas CSR setiap tahunnya berada pada kategori cukup efektif hingga efektif, yakni 88,94% pada tahun 2022, 90,2% pada tahun 2023, dan 90,18% pada tahun 2024 . Efektivitas tersebut didukung oleh relevansi program dengan kebutuhan masyarakat, penguatan citra BSI sebagai bank yang peduli, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap layanan syariah. Kata Kunci: Efektivitas, Corporate Social Responsibility (CSR), Minat Masyarakat, BSI   Abstract This study aims to analyze the effectiveness of the Corporate Social Responsibility (CSR) program of Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Panorama Bengkulu City in increasing public interest in becoming customers. This research employs a descriptive quantitative approach with a sample of 31 respondents selected through purposive sampling, supported by primary data obtained from Likert-scale questionnaires and secondary data from BSI’s CSR reports. Data analysis includes validity tests, reliability tests, normality tests, linearity tests, and simple linear regression. The results indicate that the CSR programs implemented by BSI covering education support, MSME empowerment, worship facility development, health assistance, and community partnerships, have a positive impact on increasing public interest. The effectiveness level of CSR from 2022 to 2024 falls within the moderately effective to effective category, namely 88.94% in 2022, 90.2% in 2023, and 90.18% in 2024. This effectiveness is supported by the relevance of the programs to community needs, BSI’s strengthened image as a socially responsible bank, and enhanced public trust in Islamic financial services.   Keywords: Effectiveness, Corporate Social Responsibility (CSR), Public Interest, BSI
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT Dimas Eri Saputra
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63938

Abstract

Abstrak Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya laut, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Disimpulkan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain itu Pemerintah Pusat diberikan Kewenangan untuk membuat Badan Pengelola Perbatasan serta diberikan kewenangan kepada kementrian terkait untuk pelaksanaan pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Kewenangan pemerintah daerah pengelolaan sumber daya laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 012 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut Kabupaten/Kota kini menjadi 0-4 mil. Kedua, Pembagian urusan bidang Kelautan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pengelolaan Sumber Daya Laut   Abstract The purpose of this study is to determine the forms of authority of the central government and regional governments in the management of marine resources, according to Law Number 23 of 2023 concerning Regional Government. The study uses a normative juridical research method. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, and the statutory approach. It is concluded that the Central Government has the authority to determine the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) for Provinces and Regencies/Cities. In addition, the Central Government is given the authority to establish Border Management Agencies and relevant ministries are given the authority to implement the integrated management of seas, coasts, and small islands. The authority of local governments in managing marine resources of the Province, which was originally 4-12 miles, is now 0-12 miles. The management of waters previously carried out by Regency/City Governments is taken over by the Provincial Government, one of which is the authority for sea zoning of Regencies/Cities, which is now 0-4 miles. Secondly, the division of marine affairs between the Central Government, Provincial Governments, and Regency/City Governments, especially in the marine and fisheries sector. Keywords: Authority, Government, Management of Marine Resources

Page 43 of 47 | Total Record : 467

 41   42   43   44   45 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2026): April Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue