cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 474 Documents
 40   41   42   43   44 
PENGARUH GENDER DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN Dwi Ayu Siti Hartinah H; Nila Sastrawaty; Farhan Dwinanda H
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63215

Abstract

Abstrak Kepatuhan wajib pajak merupakan pondasi bagi sebuah negara namun tingkat kepatuhan sering kali dipengaruhi beberapa hal, antara lain variabel peran gender yang cenderung terabaikan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa ada potensi perbedaan antara perilaku kepatuhan pajak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan Theory of Planned Behavior. Metode dalam penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dimana  peneliti menyebarkan langsung kuesioner di lapangan. sampel diambil dengan menggunakan sampling incidental, yaitu siapa saja yang ditemui peneliti secara tidak sengaja dapat dijadikan sampel yaitu sebanyak 100 koresponden. Hasil penelitian ini secara tegas menunjukkan bahwa gender perempuan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kata Kunci: Gender dan Kepatuhan Wajib Pajak, dan Theory of Planned Behavior   Abstract Taxpayer compliance is the foundation of a nation, but the level of compliance is often influenced by several factors, including gender, one of the most overlooked sociological variables. Several previous studies have found potential differences between male and female tax compliance behavior. This study aims to determine the influence of gender on individual taxpayer compliance at the South Makassar Pratama Tax Office (KPP Pratama) using the Theory of Planned Behavior. The method used in this study is quantitative. The data source used is primary data, where researchers directly distributed questionnaires in the field. Samples were taken using incidental sampling, namely anyone who was accidentally met by researchers could be sampled, namely 100 correspondents. The results of this study clearly show that female gender has a significant and positive influence on taxpayer compliance intentions and behavior. Keywords: Gender and Taxpayer Compliance, and Theory of Planned Behavior
KESENJANGAN NORMA DAN PRAKTIK PENEGAKAN HAK CIPTA DI INDUSTRI MUSIK INDONESIA: ANALISIS PUTUSAN SENGKETA ARI BIAS VS AGNEZ MO DALAM PERSPEKTIF TEORI GUSTAV RADBRUCH Prakoso, Andrianto Dwi; Setiady, Tri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63227

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang penegakan hak kekayaan intelektual pada sektor musik nasional dengan menelaah sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo terkait penggunaan lagu “Bilang Saja” pada suatu pertunjukan komersial. Strategi pendekatan yang diterapkan adalah yuridis normatif, yang mengombinasikan kajian terhadap regulasi, teori, serta analisis atas putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan penafsiran tekstual yang menjadikan penyanyi sebagai pihak yang memikul kewajiban pembayaran royalti., sedangkan Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut dan menegaskan bahwa kewajiban tersebut berada pada penyelenggara konser sebagai pihak yang memperoleh keuntungan komersial. Ditinjau melalui teori tujuan hukum Gustav Radbruch, pertimbangan Mahkamah Agung lebih mendekati prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi penafsiran antar lembaga peradilan serta penguatan peran LMKN sebagai pusat pengelolaan royalti. Secara keseluruhan, meskipun kerangka normatif hak cipta di Indonesia telah memadai, implementasinya masih perlu diperkuat agar sejalan dengan dinamika industri musik dan tujuan hukum yang ideal. Kata Kunci: Hak Cipta, Kepastian Hukum, Royalti music.   Abstract This study examines the enforcement of intellectual property rights in the national music sector by reviewing the dispute between Ari Bias and Agnez Mo regarding the use of the song “Bilang Saja” in a commercial performance. The approach used is a normative legal one, combining a review of regulations and theory with an analysis of court decisions. The results of the study show a discrepancy between the provisions of Law No. 28 of 2014 and Government Regulation No. 56 of 2021 and their application in the settlement of cases in court. In this case, the Central Jakarta Commercial Court provided a textual interpretation that made the singer the party responsible for paying royalties, while the Supreme Court overturned the ruling and emphasized that the obligation lies with the concert organizer as the party that derives commercial benefits. Reviewed through Gustav Radbruch's theory of legal purpose, the Supreme Court's consideration is closer to the principles of justice, certainty, and benefit. This study emphasizes the importance of harmonizing interpretations between judicial institutions and strengthening the role of LMKN as a royalty management center. Overall, although the normative framework of copyright in Indonesia is adequate, its implementation still needs to be strengthened to keep pace with the dynamics of the music industry and ideal legal objectives. Keywords: Copyright, Legal Certainty, Music Royalties.
KESESUAIAN MULTI LEVEL MARKETING DENGAN PRINSIP SYARIAH: KAJIAN TERHADAP ASPEK ETIS DAN LEGALITAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 75/2009 Ahmad Sauqi Farhan Abror; Muhammad Habib Nasrullah; Agus Eko Sujianto; Zulfatun Ni’mah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63261

Abstract

Abstrak Multi Level Marketing (MLM) merupakan sebuah inovasi pemasaran yang sering menghasilkan kontroversi. Sebagian ulama berpendapat bahwa sistem ini boleh menurut Syariah, sementara yang lain menyoroti risiko keuangan dan masalah etika transaksi, seperti kejujuran, keadilan, dan kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Praktik MLM dalam konteks hukum ekonomi Islam dan etika transaksi, bermaksud memberikan perspektif yang berimbang mengenai kebolehan dan etika implikasi MLM dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, dan fatwa para ulama terkait MLM. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis konten, mengkaji teks-teks yang relevan tentang MLM. Sumber triangulasi digunakan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. MLM melibatkan penjualan produk melalui jaringan distributor yang memperoleh penghasilan komisi dari penjualan langsung dan penjualan yang dilakukan oleh anggota yang direkrut. Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 menyatakan bahwa MLM diperbolehkan jika produknya dijual menguntungkan, transaksi dilakukan secara transparan tanpa penipuan, komisi didasarkan pada penjualan produk, dan sistem rekrutmen tidak merugikan anggota baru. Kata Kunci: Multi Level Marketing; Fatwa MUI   Abstract Multi Level Marketing (MLM) is a marketing innovation that often generates controversy. Some scholars declare that this system is permissible according to Sharia, while others highlight financial risks and ethical concerns in transactions, such as honesty, justice, and prudence. This study aims to analyse MLM practices in the context of Islamic economic law and transaction ethics, intending to provide a balanced perspective on the permissibility and ethical implications of MLM in Islam. The research employs a descriptive qualitative approach with a literature study. Data are collected from scholarly literature such as books, journals, articles, and fatwas from Islamic scholars related to MLM. Data analysis is conducted using content analysis methods, examining relevant texts about MLM. Source triangulation is used to ensure consistency and validity of the findings. MLM involves selling products through a network of distributors who earn commissions from direct sales and sales made by recruited members. Fatwa DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 states that MLM is permissible if the products sold are beneficial, transactions are conducted transparently without deception, commissions are based on product sales, and the recruitment system does not harm new members Keywords: Multi Level Marketing, Fatwa MUI
STUDI KOMPARATIF METODE ISTINBATH MAZHAB SYAFI'I DAN HANAFI DALAM MASALAH MUAMALAH KONTEMPORER Lutfi Chakim; Naila Humnati Rosyidah; Syahidah Asma Amanina; Hariirotus Sa’diyyah; Siyono
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63307

Abstract

Abstrak Perkembangan muamalah kontemporer memunculkan bentuk transaksi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam metodologi fikih klasik, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana metode istinbath Mazhab Syafi’i dan Hanafi dapat digunakan untuk menjawab problem ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan metode istinbath kedua mazhab serta menilai relevansinya dalam isu kontemporer seperti transaksi digital, akad daring, dan aset digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui analisis komparatif terhadap literatur ushul fikih klasik dan kajian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sama-sama berpegang pada Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas, dengan Mazhab Syafi’i yang lebih tekstual dan ketat, sementara Mazhab Hanafi lebih rasional dan fleksibel melalui penerapan istihsan dan ‘urf. Perbedaan ini menghasilkan variasi penetapan hukum pada kasus digital seperti e-wallet, jual beli online, dan cryptocurrency. Penelitian ini menyarankan integrasi antara kehati-hatian metodologis Syafi’i dan fleksibilitas Hanafi sebagai dasar perumusan hukum muamalah modern yang adaptif serta sesuai prinsip syariah. Kata Kunci: Istinbath hukum, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, Muamalah Kontemporer, Transaksi digital   Abstract Contemporary muamalah developments have given rise to new forms of transactions that are not fully accommodated in classical fiqh methodology, raising questions about how the istinbath methods of the Shafi'i and Hanafi schools of thought can be used to address modern economic problems. This study aims to identify the differences and similarities between the istinbath methods of the two schools of thought and assess their relevance to contemporary issues such as digital transactions, online contracts, and digital assets. The study uses a qualitative approach based on a literature review through a comparative analysis of classical usul fiqh literature and contemporary studies. The results show that both schools adhere to the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, with the Shafi'i school being more textual and strict, while the Hanafi school is more rational and flexible through the application of istihsan and 'urf. These differences result in variations in the determination of laws in digital cases such as e-wallets, online buying and selling, and cryptocurrency. This research suggests integrating the methodological caution of the Shafi'i school with the flexibility of the Hanafi school as the basis for formulating adaptive modern muamalah laws that are consistent with Shariah principles. Keywords: Legal istinbath, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi, Contemporary muamalah, Digital transactions  
ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK KLETEK UDANG Agus Purnomo; Lucky Enggrani Fitri; Heni Pratiwi; Ridhwan
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63410

Abstract

Abstrak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban bagi produk makanan dan minuman. Namun, pelaku usaha mikro, khususnya di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal serta dampaknya terhadap peningkatan daya saing produk kletek udang di Desa Teluk Majelis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberhasilan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal pada pelaku usaha kletek udang masih tergolong rendah akibat keterbatasan pengetahuan, biaya, serta minimnya pendampingan. Namun, pelaku usaha yang telah bersertifikasi halal mengalami peningkatan kepercayaan konsumen, perbaikan kualitas produksi, dan perluasan akses pasar. Dengan demikian, sertifikasi halal berperan strategis dalam meningkatkan daya saing produk kletek udang. Diperlukan peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan agar implementasi sertifikasi halal dapat berjalan optimal. Kata Kunci: daya saing, kletek udang, sertifikasi halal, UMKM   Abstract The enactment of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance makes halal certification mandatory for food and beverage products. However, micro enterprises, particularly in rural areas, still face various challenges in its implementation. This study aims to analyze the implementation of halal certification and its impact on enhancing the competitiveness of shrimp cracker (kletek udang) products in Teluk Majelis Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, observation, documentation, and literature review. Data analysis was conducted using SWOT analysis to identify internal and external factors influencing the success of halal certification. The results indicate that the implementation of halal certification among shrimp cracker producers remains limited due to lack of knowledge, financial constraints, and insufficient assistance. Nevertheless, businesses that have obtained halal certification experienced increased consumer trust, improved production quality, and expanded market access. Therefore, halal certification plays a strategic role in improving product competitiveness. Continuous support from the government and related institutions through education, assistance, and financial facilitation is essential to optimize the implementation of halal certification. Keywords: competitiveness, halal certification, shrimp cracker, SMEs
STRATEGI BISNIS BERBASIS TRANSFORMASI DIGITAL: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MANAJEMEN STRATEGIK MODERN Elmi Abbas; Uswatun Hasanah; Nurita Andriani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63550

Abstract

Abstract Digital transformation has become a key factor in the sustainability of business operations and modern strategic management. This article analyzes the impact of digital transformation on organizational strategy by reviewing the challenges, opportunities, and the role of human resources and governance in successful technology adoption. The method used is a systematic literature review with a qualitative approach. The analysis shows that digital transformation drives operational efficiency, data-driven decision-making, continuous innovation, and the formation of competitive advantage. However, it also presents challenges such as internal resistance, low digital literacy, cybersecurity risks, and data governance complexity. The success of digital transformation is determined by the harmonious integration of technology, human resource capabilities, adaptive organizational strategies, and the implementation of modern strategic management, which includes digital leadership, adaptive organizational culture, digital performance monitoring, and change management. These findings confirm that organizations that are able to manage digital transformation holistically will be better prepared to face market dynamics, increase competitiveness, and ensure business sustainability in the complex digital era. Keywords: digital transformation, modern strategic management, digital leadership, digital literacy, competitive advantage.
QUDROT DAN IRODAT ALLAH PADA REALITAS Apipudin; Novianto
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63552

Abstract

Abstrak Penelitian menemukan bahwa surat yasin ayat 82 menggambarkan wujud qudrat dan iradat Allah swt. Qudrat kekuasaan Allah dan iradat kehendak Allah. Dari isyarat suarat yasin ayat 82, ditemukan bahwa gambaran qudrat dan iradat berasal dari akar kata yang sama, yang membedakan hanya bentuk kata. Pemahaman iradat dapat ditangkap dari kata kun (terjadilah), dengan bentuk fi’il amar, yakni kata perintah. Semnatara qudrat dapat ditangkap dari kata fayakun (maka terjadi) dengan bentuk fi’il mudhari. Penelitian ini menggunakan kajian pustakan, dengan pendekatan hermenetika. Hermenetikan yang ditekankan pada penelitian ini didasarkan pada ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ilmu sharaf salah satu disiplin ilmu yang mebjelaskan perubahan kata. Adapun ilmu nahwu disiplin ilmu untuk mengetahui keududukan kata dalam sebuah kalimat. Adapun sumber yang digunakan, terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan dalam kajian ini berupa ayat al-Qur’an khususnya surat yasin ayat 82. Sementara sumber sekunder berupada kitab-kitab tauhid, tafsir dan kajian-kajian yan ada hubungannya baik langsung maupun tidak langsung. Kata Kunci: Qudrat, Iradat, Surat Yasin.   Abstract Research has found that Surah Yasin verse 82 describes the form of Allah's power and will. Allah's power is His authority, and His will is His desire. From the indications in Surah Yasin verse 82, it was found that the descriptions of qudrat and iradat come from the same root word, with only the form of the word differing. The meaning of iradat can be understood from the word kun (let there be), which is in the form of fi'il amar, meaning a command. Meanwhile, qudrat can be understood from the word fayakun (then it happened) in the form of fi'il mudhari. This study uses a literature review with a hermeneutic approach. The hermeneutics emphasized in this study are based on nahwu and sharaf. Sharaf is a discipline that explains word changes. Nahwu is a discipline for understanding the position of words in a sentence. The sources used consist of primary and secondary sources. The primary source used in this study is the verse of the Qur'an, specifically Surah Yasin verse 82. Meanwhile, the secondary sources are books on tauhid, tafsir, and studies that are directly or indirectly related. Keywords: Qudrat, Iradat, Surah Yasin.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: Tantangan dan Arah Reformasi Hukum dalam Konteks Pencapaian SDGs Rismayani
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63553

Abstract

Abstrak Indonesia menegaskan komitmennya sebagai negara hukum dalam pengelolaan lingkungan melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan serius, antara lain eksploitasi berlebihan, degradasi ekosistem, serta lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan ketidaksesuaian antara cita konstitusi dan realitas di lapangan. Dengan ini, reformasi hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan, menganalisis regulasi lingkungan, literatur ilmiah, dan kebijakan terkait SDGs. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum lingkungan berperan strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Reformasi diperlukan untuk memperkuat legislasi, meningkatkan integritas kelembagaan, serta mendorong partisipasi masyarakat dan peran NGO dalam pengawasan dan advokasi. Artikel ini menegaskan, keberhasilan Indonesia mencapai SDGs 2030 bergantung pada transformasi hukum lingkungan yang lebih adaptif, berkeadilan ekologis, dan mampu menyeimbangkan pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Kata Kunci: Reformasi Hukum Lingkungan; Tata Kelola; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan   Abstract Indonesia affirms its commitment as a state governed by law in environmental management through Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, its implementation still faces serious challenges, including excessive exploitation, ecosystem degradation, and weak law enforcement, which create a gap between constitutional ideals and administrative realities. Consequently, environmental law reform has become an urgent necessity, particularly in relation to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). This study employs a qualitative method by conducting library research, analyzing environmental regulations, academic literature, and policies related to the SDGs. The findings indicate that environmental law reform plays a strategic role in supporting the achievement of the SDGs. Reform is required to strengthen legislation, improve institutional integrity, and encourage public participation as well as the role of NGOs in monitoring and advocacy. This article asserts that Indonesia’s success in achieving the 2030 SDGs depends on the transformation of environmental law into a more adaptive framework that upholds ecological justice and balances development with environmental sustainability. Keywords: Environmental Law Reform; Governance; Sustainable Development Goals
- BAI’ MUZAYADAH DALAM TRADISI LELANG SINGGANG AYAM: TELAAH ‎HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KEARIFAN LOKAL NAGARI ‎PADANG LIMAU SUNDAI DAN BIDAR ALAM KABUPATEN SOLOK SELATAN: - Silvia Rahma Yenti; Zana Seftiani; Dova Ilham Pratama
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63589

Abstract

Abstrak Tradisi lelang singgang ayam merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap hidup dan berkembang di Nagari Padang Limau Sundai dan Bidar Alam, Kabupaten Solok Selatan. Praktik ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian adat dan kegiatan keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan sosial dan ekonomi masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis terlibat langsung sebagai panitia MTQ pada Maret 2025. Data penelitian diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi lelang singgang ayam tidak hanya dilaksanakan pada malam puncak MTQ Ramadan, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai kegiatan nagari lainnya, seperti peringatan 17 Agustus, malam pergantian tahun, kegiatan keagamaan, serta acara adat yang melibatkan partisipasi luas masyarakat. Tradisi ini memfasilitasi terbangunnya solidaritas komunal, kepedulian sosial, serta pengumpulan dana kolektif untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pembangunan sosial di nagari. Penelitian ini secara khusus menelaah pelaksanaan tradisi tersebut dalam perspektif bai’ muzayadah, yaitu mekanisme jual beli melalui sistem penawaran harga tertinggi yang sah menurut hukum ekonomi Islam. Kajian menunjukkan bahwa praktik lelang singgang ayam memenuhi unsur-unsur bai’ muzayadah seperti adanya transparansi harga, kompetisi penawaran yang sehat, kerelaan pihak-pihak yang terlibat (taradhi), serta kejelasan objek transaksi. Pelaksanaan lelang juga tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, sehingga selaras dengan prinsip syariah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, hadis, literatur fikih kontemporer, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya berperan sebagai simbol identitas budaya, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi berbasis masyarakat yang adaptif, religius, dan tetap mempertahankan karakter lokal di tengah arus modernisasi. Kata Kunci: Bai’ Muzayadah, Lelang Singgang Ayam, Hukum Ekonomi Syariah, Kearifan Lokal.   Abstract The tradition of auctioning singgang ayam (spiced grilled chicken) continues to thrive as a distinctive form of local wisdom in Nagari Padang Limau Sundai and Bidar Alam, Solok Selatan Regency. This practice not only accompanies customary and religious activities but also serves as a vital mechanism for strengthening social cohesion and community-based economic support. This study employs a qualitative field research approach, in which the researcher directly participated as a committee member of the Nagari MTQ in March 2025. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that the singgang ayam auction is conducted not only during the peak night of the Ramadan MTQ but also during various community events such as Independence Day celebrations, New Year’s Eve gatherings, religious programs, and customary ceremonies that involve broad public participation. The tradition fosters communal solidarity, enhances social responsibility, and mobilizes collective funds to support religious initiatives and social development within the nagari. This study particularly examines the practice through the framework of bai’ muzayadah, a form of sale by competitive bidding recognized in Islamic economic law. The analysis demonstrates that the singgang ayam auction fulfills the essential elements of bai’ muzayadah, including price transparency, healthy bidding competition, mutual consent (taradhi), and clarity of the object being sold. The process does not contain elements of gharar or fraud, aligning with Islamic legal principles as outlined in the Qur’an, hadith, contemporary fiqh literature, and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). Thus, the tradition serves not only as an expression of cultural identity but also as a community-based economic instrument that is adaptive, religiously grounded, and capable of preserving local values amid modern societal transformation. Keywords: Bai’ Muzayadah, Singgang Chicken Auction, Islamic Economic Law, Local Wisdom.
PENERAPAN PROGRAM SENTRA TERNAK DOMPET DHUAFA DALAM MENSEJAHTERAKAN PENERIMA MANFAAT DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH Rini Maya Saroh Siregar; Nabila Zakiyah; Yuli Anti
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63694

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau yang beralamatkan di Desa Simpang Petai, Kec, Rumbio Jaya, Kab. Kampar. Program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan para mustahik yang dimana mereka memiliki kemauan untuk mengembangkan usaha ternak namun mereka terkendala karena tidak memiliki modal atau biaya oleh karena itu program sentra ternak ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau dalam mensejahterakan penerima manfaat? Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan program sentra ternak Dompet Dhuafa Riau? Bagaimana tinjauan fiqh muamalah pada penerapan program sentra ternak Dompet Dhuafa dalam mensejahterakan penerima manfaat? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Dompet Dhuafa Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik total sampling. Sumber data menggunakan data primer yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait. Data sekunder dari buku, karya ilmiah, dokumen yang terkait dengan penelitian. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data berupa metode deskritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program Dompet Dhuafa dari segi sentra ternak ini memang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat melalui pemberdayaan diberikan modal usaha juga diberikan pelatihan dengan itu maka dapat dikatakan sudah sesuai dan dapat mensejahterakan penerima manfaat. dari segi tinjauan fiqh muamalah bahwa program sentra ternak ada di dapat temuan bahwa belum sesuai dengan fiqh muamalah, dalam hitungan pengeluaran zakat ternak Ketika para penerima manfaat sudah berhasil dan hewan sampe nisab. Kata Kunci: fiqih muamalah, mensejahterakan, penerapan   Abstract This research was motivated by the Dompet Dhuafa Riau livestock center program which is located at Simpang Petai Village, Kec, Rumbio Jaya, Kab. Kampar. The Dompet Dhuafa Riau livestock center program aims to improve the welfare of mustahik who have the desire to develop a livestock business but are constrained by not having the capital or costs, therefore this livestock center program aims to empower the surrounding community. The formulation of the problem examined in this research is: How is the implementation of the Dompet Dhuafa Riau livestock center program in improving the welfare of the beneficiaries? What factors support and inhibit the implementation of the Dompet Dhuafa Riau livestock center program? What is the view of muamalah fiqh on the implementation of the Dompet Dhuafa livestock center program in improving the welfare of the beneficiaries? This research is a type of field research conducted in Dompet Dhuafa Riau. The population in this study was 15 people. The sample in this study used a total sampling technique. The data source uses primary data, namely direct interviews with related parties. Secondary data from books, scientific works, documents related to research. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The data analysis method is a qualitative descriptive method. Based on the research results, it can be concluded that the Dompet Dhuafa program in terms of livestock centers is indeed aimed at improving the welfare of the community through empowerment provided with business capital and also provided with training, so it can be said that it is appropriate and can improve the welfare of the beneficiaries. From the perspective of muamalah fiqh, it was found that the livestock center program was not in accordance with muamalah fiqh, in calculating the expenditure of zakat on livestock when the beneficiaries were successful and the animals reached the nisab. Keywords: muamalah fiqih, prosperity, application

Page 42 of 48 | Total Record : 474

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2026): April Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue