cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 467 Documents
 39   40   41   42   43 
PRAKTIK KONSINYASI DALAM PENJUALAN PRODUK PADA TOKO KELONTONG DI BLOK BALIR DESA MEKARJAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Akmal Ludin Nasution; Irvan Iswandi; Ahmad Asrof Fitri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62340

Abstract

Abstrak Kegiatan ekonomi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial yang saling bergantung, karena pada dasarnya ekonomi berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui pertukaran barang dan jasa. Salah satu bentuk transaksi yang berkembang adalah sistem konsinyasi yang banyak digunakan oleh usaha kecil seperti toko kelontong. Sistem ini memungkinkan pemilik toko menjual produk tanpa modal besar karena barang tetap milik pemasok hingga terjual. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik konsinyasi di Toko Kelontong Blok Balir, Desa Mekarjaya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan pemilik toko dan pemasok serta kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem konsinyasi dijalankan melalui kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan timbal balik. Pemilik toko hanya membayar barang yang terjual, sedangkan barang tidak terjual dikembalikan kepada pemasok. Praktik ini sejalan dengan akad Samsarah dan Ju‘alah dalam muamalah Islam, di mana pemilik toko bertindak sebagai perantara dan memperoleh komisi dari hasil penjualan. Berdasarkan hukum ekonomi Islam, praktik ini mencerminkan prinsip Tawhid, ‘Adl, Khilafah, dan Mashlahah, sehingga dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip muamalah syariah karena mengandung keadilan, kejujuran, dan manfaat bersama. Kata Kunci: Konsinyasi, Toko Kelontong, Akad Samsarah, Akad Ju‘alah, Hukum Ekonomi Syariah.   Abstract Community economic activities cannot be separated from interdependent social relations, because basically the economy functions to meet the needs of life through the exchange of goods and services. One form of transaction that has developed is the consignment system, which is widely used by small businesses such as grocery stores. This system allows shop owners to sell products without large capital because the goods remain the property of the supplier until they are sold. This study aims to analyze the practice of consignment at the Balir Block Grocery Store, Mekarjaya Village, and to assess its compliance with the principles of sharia economic law. The method used is descriptive qualitative with field research through interviews with shop owners and suppliers, as well as literature review. The results show that the consignment system is carried out through an oral agreement based on mutual trust. The shop owner only pays for goods that are sold, while unsold goods are returned to the supplier. This practice is in line with the Samsarah and Ju‘alah contracts in Islamic muamalah, where the shop owner acts as an intermediary and receives a commission from sales proceeds. Based on Islamic economic law, this practice reflects the principles of Tawhid, ‘Adl, Khilafah, and Mashlahah, so it can be categorized as in accordance with the principles of sharia muamalah because it contains elements of justice, honesty, and mutual benefit. Keywords: Consignment, Grocery Store, Samsarah Agreement, Ju'alah Agreement, Sharia Economic Law.
MAKNA FILOSOFIS FAWATIḤ AL-SUWAR DALAM SURAH AL-BAQARAH: SEBUAH TELAAH LINGUISTIK DAN TEOLOGIS TERHADAP HURUF ALIF LAM MIM Nurhikmah; Achmad Abubakar; Halimah Basri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62481

Abstract

Abstract This study analyzes the function of Fawatiḥ al-Suwar (the initial letters) in Surah Al-Baqarah, by examining the linguistic, theological, and thematic aspects contained in the structure of the Qur'an. The aim of this study is to strengthen the understanding that the initial letters such as Alif Lām Mīm are not merely sacred signs that have no meaning, but rather carry a deeper message that emphasizes the greatness of revelation and the unity of meaning in the following verses. This study applies a qualitative-descriptive method with a thematic and linguistic approach in the interpretation of the Qur'an, supported by research from the perspectives of both classical and modern exegetes. The results show that Fawatiḥ al-Suwar plays a role as an opener of divine communication, which strengthens the relationship between God, His Book, and humanity. In addition, the existence of these letters contains references to spiritual and moral values, including awareness of Tawhid, justice, and social and economic responsibility, as reflected in the contents of Surah Al-Baqarah. Thus, the muqatta'ah letters are not only a puzzle, but also a symbol of the magic of the Koran, which invites humanity to continue to ponder and understand the divine message more deeply. Keywords: Fawatiḥ al-Suwar, Al-Baqarah, disjointed letters, Qur’anic exegesis, divine communication   Abstrak Kajian ini menganalisis fungsi Fawatiḥ al-Suwar (huruf muqaṭta‘ah) di dalam Surat Al-Baqarah, dengan meneliti aspek linguistik, teologis, dan tematik yang ada dalam struktur Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperkuat pemahaman bahwa huruf-huruf awal seperti Alif Lām Mīm bukanlah sekadar tanda suci yang tidak memiliki makna, melainkan membawa pesan yang lebih dalam yang menekankan kebesaran wahyu dan kesatuan makna dalam ayat-ayat selanjutnya. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan tematik dan linguistik dalam penafsiran Al-Qur'an, yang didukung oleh penelitian dari sudut pandang para mufassir baik klasik maupun modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fawatiḥ al-Suwar berperan sebagai pembuka jalur komunikasi ilahi, yang memperkuat hubungan antara Tuhan, Kitab-Nya, dan umat manusia. Selain itu, keberadaan huruf-huruf ini mengandung acuan pada nilai-nilai spiritual dan moral, termasuk kesadaran akan Tauhid, keadilan, serta tanggung jawab sosial dan ekonomi, seperti yang tercermin dalam isi Surat Al-Baqarah. Dengan demikian, huruf-huruf muqatta'ah tidak hanya merupakan suatu teka-teki, tetapi juga merupakan simbol keajaiban Al-Quran, yang mengajak umat manusia untuk terus merenungkan dan memahami pesan ilahi dengan lebih dalam. Kata Kunci: Fawatiḥ al-Suwar, Al-Baqarah, huruf muqaṭṭa‘ah, tafsir Qur’ani, komunikasi ilahi.
ANALISIS YURIDIS PERANAN APLIKASI SIKS-NG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN LUWU TIMUR Resky Fauzia. M
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62609

Abstract

Abstrak Latar belakang: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur merupakan instansi pemerintah yang menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat dalam menangani permasalahan bantuan sosial kepada masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok, dan masyarakat. Tujuan Untuk mengetahui peranan Aplikasi SIKS-NG Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Metode: Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang termasuk dalam penelitian hukum yudiris-empiris. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik yang bertujuan untuk menjawab dan memecahkan gejala sosial yang terjadi dan berusaha memberikan gambaran-gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada di Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa terjadinya penyelewengan jabatan dalam melkukan verifikasi datapenerima BPNT dan tidak valid nya data pertanggungjawaban yang dilakukan. Kesimpulan: Peranan Aplikasi SIKS-NG akan sangat berperan baik jika bagian dariverifikasi lapangan dapat mengikuti mekanisme pembagian BPNT sesuai dengan aturan Permensos Nomor 1 Tahun 2019 dan Noor 3 Tahun 2021. Kata Kunci: Peran, Aplikasi SIKS-NG, Penyaluran Bantuan Sosial   Abstract The Social Service, Women's Empowerment, and Child Protection (Dinsos P3A) of East Luwu Regency is a government agency that follows up on Central Government policies in addressing social assistance issues for the community. It plays a role in improving the social welfare of individuals, groups, and communities. To determine the role of the SIKS-NG Application of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection. The type of research used is a judicial-empirical legal research. Using a descriptive analytical approach, it aims to address and resolve existing social phenomena and provides a clear picture of the problems at the Social Service, Women's Empowerment, and Child Protection. The study showed that abuse of office occurred in verifying BPNT recipient data and that the accountability data was invalid. The SIKS-NG application will play a significant role if field verification adheres to the BPNT distribution mechanism in accordance with the regulations of the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2019 and No. 3 of 2021. Keywords: Role, SIKS-NG Application, Distribution of Social Assistance
ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DAN MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BPRS DAYA ARTHA MENTARI LAWANG: ANALISIS PENERAPAN AKAD WADIAH DAN MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN BPRS DAYA ARTHA MENTARI LAWANG Eka Aprilia Dewitasari; Claudyea Fatimatuh Zuhro; Ifdlolul Maghfur
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62667

Abstract

Abstrak BPRS Daya Artha Mentari Lawang adalah salah satu bank syariah yang hanya menyediakan produk dan layanan sesuai dengan prinsip Al-Quran serta aturan syariat Islam, sehingga menghindari segala bentuk yang bertentangan. Bank ini menawarkan berbagai jenis tabungan yang berbasis pada dua kontrak pokok. Pertama, kontrak Mudharabah atau bagi hasil, yang diterapkan pada Tabungan At-Tiin, At-Taat, dan Umroh Reguler. Di sini, nasabah berperan sebagai penyedia dana (shahibul maal). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan akad Wadiah dan Mudharabah pada produk simpanan yang ditawarkan oleh BPRS Daya Artha Mentari Lawang. Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis karakteristik, mekanisme, serta implementasi kedua akad dalam berbagai jenis produk tabungan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Mudharabah diterapkan pada produk Tabungan At Tiin, At Taat, dan Umroh Reguler dengan sistem bagi hasil, sedangkan akad Wadiah digunakan pada produk Tabungan Haji dan Tabungan Qurban dengan prinsip titipan. Penerapan kedua akad tersebut telah disesuaikan dengan fatwa DSN-MUI, serta memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah dalam melaksanakan kegiatan ibadah maupun investasi sesuai syariat Islam. Kata Kunci: Akad Wadiah, Akad Mudharabah, Tabungan Syariah, BPRS, Perbankan Syariah   Abstract BPRS Daya Artha Mentari Lawang is a sharia-compliant bank that provides products and services in accordance with the principles of the Quran and Islamic law, avoiding any conflict of interest. The bank offers various types of savings based on two main contracts. First, the Mudharabah contract, or profit-sharing, applies to At-Tiin, At-Taat, and Regular Umrah Savings. Here, the customer acts as the fund provider (shahibul maal). This study aims to examine in-depth the application of Wadiah and Mudharabah contracts in the savings products offered by BPRS Daya Artha Mentari Lawang. As a financial institution operating based on sharia principles, Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) plays a crucial role in providing banking services in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative descriptive method, focusing on analyzing the characteristics, mechanisms, and implementation of these two contracts in various types of savings products. The research results show that the Mudharabah contract is applied to the At Tiin, At Taat, and Regular Umrah Savings products with a profit-sharing system, while the Wadiah contract is used for the Hajj Savings and Qurban Savings products with a deposit principle. The implementation of both contracts has been adjusted to the DSN-MUI fatwa and provides convenience and benefits for customers in carrying out worship and investment activities in accordance with Islamic law. Keywords: Wadiah Contract, Mudharabah Contract, Sharia Savings, BPRS, Sharia Banking.
ANALISIS SRATEGI PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN (STUDY BANK SYARIAH INDONESIA KC MUARA BUNGO) Liana Fajarwati; Lucky Enggrani Fitri; Arfah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62941

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan kinerja karyawan dengan fokus pada pelatihan, penghargaan, dan motivasi kerja sebagai faktor utama pendorong kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada manajemen dan karyawan sebagai data primer, disertai analisis dokumen dan studi pustaka sebagai data sekunder, serta menggunakan matriks TOWS untuk merumuskan strategi berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan, sistem penghargaan yang adil dan transparan, serta motivasi kerja yang dipengaruhi oleh lingkungan kerja kondusif dan nilai-nilai Islam secara signifikan meningkatkan disiplin, produktivitas, dan kualitas kerja; sementara peluang pengembangan karir, kerja sama antar divisi, dan budaya kerja positif mendukung peningkatan kinerja, di sisi lain tantangan berupa tekanan target tinggi, kebutuhan adaptasi teknologi, dan kompleksitas pelayanan nasabah harus diantisipasi. Strategi yang diusulkan meliputi pelatihan terstruktur untuk peningkatan kompetensi, disiplin ketat, pemberian apresiasi dan insentif, serta pengelolaan stres dan beban kerja yang seimbang untuk menjaga kualitas kinerja secara berkelanjutan. Rekomendasi diberikan agar Bank Syariah Indonesia KC Muara Bungo terus mengoptimalkan pengelolaan beban kerja, memperkuat pelatihan dan motivasi, serta mengembangkan sistem penghargaan yang adaptif demi pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.Kata kunci: strategi peningkatan kinerja Bank Syariah Indonesia, matriks TOWS.   Abstract This study aims to analyze employee performance improvement strategies with a focus on training, rewards, and work motivation as the main factors driving performance. The study uses a qualitative approach with in-depth interviews with management and employees as primary data, accompanied by document analysis and literature studies as secondary data, and uses the TOWS matrix to formulate strategies based on the organization's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The results of the study indicate that continuous training, a fair and transparent reward system, and work motivation influenced by a conducive work environment and Islamic values ​​significantly improve discipline, productivity, and work quality; while career development opportunities, inter-divisional cooperation, and a positive work culture support performance improvement. On the other hand, challenges such as high target pressure, the need for technology adaptation, and the complexity of customer service must be anticipated. The proposed strategy includes structured training to improve competency, strict discipline, providing appreciation and incentives, and managing stress and workload in a balanced manner to maintain sustainable performance quality. Recommendations are given for Bank Syariah Indonesia KC Muara Bungo to continue optimizing workload management, strengthening training and motivation, and developing an adaptive reward system to achieve company goals effectively and efficiently. Keywords: performance improvement strategy of Bank Syariah Indonesia, TOWS matrix.
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DIKALANGAN PEDAGANG MUSLIM DI PASAR ATAS MUARA BUNGO Manna Sari Mona Liza; Nurida Isnaeni; Ary Dean Amri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.62963

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas implementasi etika bisnis Islam pada pedagang Muslim di Pasar Atas Kabupaten Muara Bungo. Fenomena praktik dagang seperti ketidakjujuran, ketidakseimbangan harga, serta penggunaan timbangan yang tidak akurat menunjukkan adanya kesenjangan antara aktivitas perdagangan nyata dengan prinsip syariat yang seharusnya menjadi pedoman bagi pedagang Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pemahaman serta penerapan etika bisnis Islam dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan usaha pedagang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam kepada pedagang berbagai jenis komoditas, serta dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang hanya memahami etika bisnis sebatas keharaman barang dan kejujuran dasar, sementara implementasi prinsip seperti transparansi, keadilan, amanah, dan penghindaran gharar masih belum optimal. Praktik seperti tidak menunjukkan timbangan, mencampur kualitas barang, dan ketidaksesuaian contoh barang masih ditemukan. Sebaliknya, pedagang yang menerapkan etika secara konsisten memperoleh kepercayaan pelanggan, hubungan dagang yang lebih harmonis, dan usaha yang lebih stabil. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan terkait etika bisnis Islam guna menciptakan pasar yang jujur, sehat, dan sesuai prinsip syariah. Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Kejujuran, Keadilan, Pedagang Muslim, Implementasi Etika, Pasar Muara Bungo.   Abstract This study examines the implementation of Islamic business ethics among Muslim traders in the Upper Market in Muara Bungo Regency. Trade practices such as dishonesty, price imbalances, and the use of inaccurate scales indicate a gap between actual trading activities and the sharia principles that should guide Muslim traders. This study aims to analyze the level of understanding and application of Islamic business ethics and their impact on the sustainability of traders' businesses. The method used was descriptive qualitative, using observation, in-depth interviews with traders of various commodities, and field documentation. The results indicate that some traders only understand business ethics as limited to the prohibition of goods and basic honesty, while the implementation of principles such as transparency, fairness, trustworthiness, and the avoidance of gharar (unlawful acts). Practices such as not displaying scales, mixing goods, and discrepancies in product samples are still common. In contrast, traders who consistently implement ethics gain customer trust, more harmonious trade relationships, and more stable businesses. This study emphasizes the importance of ongoing education regarding Islamic business ethics to create an honest, healthy, and sharia-compliant market. Keywords: Islamic Business Ethics, Honesty, Justice, Muslim Traders, Implementation of Ethics, Muara Bungo Market.
ANALISIS TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM: STUDI PUSTAKA TENTANG PRINSIP SYARIAH DAN MEKANISME PASAR Oong Sopitri; Rezti Selviani; Niken Mayang Sari; Hasta Tiara; Juki Alyus Prtatama; Nur Hidayah; Andang Sunarto
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63067

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dengan pendekatan studi pustaka. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara praktik pasar kapitalistik yang bebas nilai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana teori permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam sistem pasar modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan menganalisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori permintaan dan penawaran dalam Islam mengutamakan kebutuhan (needs) bukan keinginan (wants), serta mengharuskan adanya pengawasan negara melalui lembaga hisbah. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai syariah dalam mekanisme pasar membutuhkan sinergi antara regulasi, literasi masyarakat, dan peran institusional. Saran yang diajukan meliputi penguatan lembaga pengawas, redistribusi kekayaan melalui zakat, dan formulasi kebijakan ekonomi berbasis maqashid al-shariah. Kata Kunci: Ekonomi Islam, hisbah, keadilan pasar, mekanisme pasar, permintaan dan penawaran   Abstract This study aims to analyze the theory of demand and supply in Islamic economics through a literature review approach. The background of this research is the gap between value-neutral capitalist market practices and sharia principles that emphasize justice, transparency, and the prohibition of riba, gharar, and maysir. The main issue addressed is the extent to which Islamic economic theories of demand and supply can be implemented in the modern market system. This study applies a qualitative-descriptive method by analyzing classical and contemporary literature. The findings show that Islamic demand and supply emphasize needs (not wants) and require state supervision through the hisbah institution. The conclusion reveals that applying sharia values in market mechanisms requires synergy between regulation, public literacy, and institutional roles. Recommendations include strengthening supervisory bodies, wealth redistribution through zakat, and policy formulation based on maqashid al-shariah. Keywords: demand and supply, hisbah, Islamic economics, market justice, market mechanism
PEMETAAN PERKEMBANGAN BISNIS DIGITAL ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS BIBLIOMETRIK Jessika Gafur Lamba; Sudirman; Ridwan Kambau; Syaifullah
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63177

Abstract

Abstract This study explores the development of Islamic Digital Business in Indonesia, focusing on the growth and trends of digital transformation within Islamic business practices from 2011 to 2026. With the rapid growth of digital technologies, this research examines how Islamic principles are integrated into digital business models, particularly in the context of e-commerce, small and medium-sized enterprises (SMEs), and digital innovation. The study aims to identify key themes, emerging trends, and gaps in the existing literature, providing a comprehensive understanding of the field. A bibliometric analysis of relevant scholarly articles is conducted to assess global contributions and identify leading countries, institutions, and authors. The research methodology includes thematic analysis to explore dominant themes such as business performance, digital transformation, and business sustainability, along with underexplored areas like halal certification and Islamic finance. The study also examines the social and ethical implications of digital business in the Islamic context, emphasizing the importance of aligning business practices with Islamic values. Findings reveal that while e-commerce and digital transformation dominate the research landscape, areas like Islamic finance and sustainability remain underexplored. The research highlights the importance of interdisciplinary collaboration and suggests future research directions, particularly in integrating AI with Islamic business models and ensuring ethical and sustainable business practices. This study significantly contributes to the understanding of Islamic digital business in Indonesia, offering insights that can guide future research and practices in the field. Keyword: Islamic Digital Business, Islamic E-commerce, Digital Transformation
PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI BUDIMAN SWALAYAN BUKITTINGGI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Nurul Fajria; Nuri Hidayatika
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63208

Abstract

Abstrak Perkembangan pada zaman sekarang ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan swalayan yang semakin menjamur sampai ke area perumahan. Terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dimana tindakan ini dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan pemungutannya. Seharusnya jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan dalam bentuk donasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan uang kembalian di Budiman Swalayan Bukittinggi yang melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Budiman Swalayan Bukittinggi di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan. Sedangkan ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang di lakukan oleh Budiman Swalayan Bukittinggi apabila didasari kerelaan, suka sama suka, rela antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah, hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela. Kata Kunci: Pengalihan, Uang Kembalian, Swalayan   Abstract Developments in this day and age make the market a place for buying and selling transactions, not only in the form of a traditional market which can bargain between sellers and buyers. But modern markets such as malls, supermarkets, and supermarkets are also developing which are increasingly mushrooming into residential areas. Regarding the transfer of change in the form of donations, where in practice there are often irregularities in the form of violations of consumers' change rights in terms of voluntary collection. It should be bought and sold using a means of exchange in the form of money to get an item and the change is received in the form of money and not in the form of donations. The results of this study show that the transfer of change at Budiman Swalayan Bukittinggi which transfers change in the form of donations. Donations as a form of transfer of change at Budiman Swalayan Bukittinggi are reviewed from Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection can be done but must be known to consumers because if without the knowledge of the consumer, it can be categorized as defective will or classified as coercion. Meanwhile, reviewed in Sharia Economic Law, the transfer of change in the form of donations made by Budiman Swalayan Bukittinggi if it is based on willingness, consensuality, willingness between the cashier and the consumer, especially the consumer, whether they agree with the donated change, then there is no problem, this is allowed. Because buying and selling is legal when both parties are mutually pleasing and willing. Keywords: Transfer, Change, Self-Service
PEMULIHAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL: STUDI EVALUATIF TERHADAP PERAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 Maya Novatina; Didiek Wahju Indarta; Irma Mangar
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 2 (2026): Januari
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i2.63210

Abstract

Abstrak Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, khusunya dampak terhadap kondisi psikologis Perempuan sebagi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemulihan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hakikat penetapan kebijakan pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual serta pengaturan pemulihan psikologis berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan psikologis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan hak korban secara komprehensif dan berprespektif korban. Pemulihan psikologis tidak hanya berarti sebagai proses penyembuhan trauma tetapi juga sebagai upaya mengembalikan martabat, rasa aman, dan fungsi sosial korban, Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya tenaga professional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara melalui kebijakan yang implementatif dan berkelanjutan agar pemulihan psikologis bagi Perempuan korban kekerasan seksual dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci: kekerasan seksual, pemulihan psikologis, peran negara, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.   Abstract Sexual violence is a serious violation of human rights that has serious consequences, especially psychological consequences for women as the group most vulnerable to becoming victims. The state has an obligation to provide comprehensive protection and recovery, including psychological recovery. This study aims to analyze the essence of establishing psychological recovery policies for women victims of sexual violence and the regulation of psychological recovery based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. The results of the study show that the psychological recovery policy in the Law on Sexual Violence Crimes is the responsibility of the state in ensuring comprehensive and victim-centered recovery of victims' rights. Psychological recovery does not only mean the process of healing trauma but also efforts to restore the dignity, sense of security, and social function of victims. However, in its implementation, there are still obstacles, such as limited resources, a lack of professionals, and weak coordination between relevant institutions. Therefore, it is necessary to strengthen the state's commitment through implementable and sustainable policies so that psychological recovery for women victims of sexual violence can be carried out effectively and fairly.. Keywords: sexual violence, psychological recovery, role of the state, Law on Sexual Violence Crimes.

Page 41 of 47 | Total Record : 467

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2026): April Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue