cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Wayan Putu Sucana Aryana
Contact Email
jurnalyustitiafhunr0@gmail.com
Phone
+6287740788551
Journal Mail Official
jurnalyustitiafhunr0@gmail.com
Editorial Address
Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Yustitia
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : 19078188     EISSN : 27974170     DOI : https://doi.org/10.62279/yustitia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL YUSTITIA adalah Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran akademis di bidang ilmu hukum. YUSTISIA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian hukum dengan ruang lingkup di bidang, antara lain: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia. YUSTITIA memfokuskan publikasi terhadap artikel penelitian hukum baik dengan pendekatan normatif maupun empiris dengan penekanan topik utama penelitian tentang (namun tidak terbatas pada): 1. Penegakan, Implementasi/penerapan, dan efektivitas hukum; 2. Sengketa-sengketa Hukum; 3. Perlindungan Hukum; Dan topik hukum lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu hukum maupun dalam prakteknya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 228 Documents
 5   6   7   8   9 
IMPLEMENTASI TABUNGAN ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL (TASPEN) BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN adrie S.Sos, SH.MH
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil atau yang lebih dikenal dengan Taspen merupakan sesuatu yang penting dan mendasar yang dibutuhkan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan pensiun pada masa tua yaitu masa-masa dimana seorang Pegawai Negeri Sipil sudah tidak mampu bekerja atau seproduktif sebelumnya. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui mekanisme penyelenggaraan Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dan untuk mengetahui kendala penyelenggaraan Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menurut aturan hukum kepegawaian. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun kesimpulan dari hasil penulisan karya ilmiah ini antara lain: (1) mekanisme tabungan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 yang didukung dengan adanya Peraturan Direksi Nomor PD-12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta; (2) yang menjadi kendala penyelenggaraan tabungan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil menurut aturan hukum kepegawaian yaitu tidak ada aturan regulasi mengenai jaminan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan tidak hormat padahal yang bersangkutan telah bekerja dan mengabdi kepada negara sebelum melakukan kesalahan dan diberhentikan dengan tidak hormat, dan adanya sistem digitalisasi pelayanan pensiun aparatur negara pada Taspen karena kebanyakan peserta pensiun merupakan para orang tua yang sudah usia lanjut (lansia) yang susah dalam memahami sesuatu yang baru terlebih berkaitan dengan kecanggihan teknologi.
KEKERASAN SEKSUAL DILAKUKAN AYAH TERHADAP ANAKNYA SELAMA 4 TAHUN DI DESA KEROBOKAN KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG I Dewa Made Rasta
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diadakan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruman Tangga, diharapkan mampu untuk mencegah segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual terutama kekerasan seksual terhadap anak. Namun belakangan ini banyak sekali terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak di beberapa kabupaten di Bali. Mirisnya kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dilakukan oleh ayah terhadap anaknya sendiri, seperti yang terjadi di Kabupaten Tabanan, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Di Buleleng kasus kekerasan seksual sejak awal Januari hingga Agustus 2021 tercatat sudah ada 6 kasus. Kasus seorang ayah berinisial Nyoman S, umur 47 tahun tega melakukan kekerasan seksual/ menyetubuhi anaknya sendiri berinisial Putu LM, selama 4 tahun sejak anaknya berumur 15 tahun hingga berumur 19 tahun di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Yang menjadi permasalahan dalam pembahasan kasus ini yaitu faktor apa yang menyebabkan ayah melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan bagaimana sanksi terhadap ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya di Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN HUTAN I Wayan Putu Sucana Aryana
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forests are an environment that must be protected. Forest protection is carried out by establishing laws and regulations and programs made by the government, non-governmental organizations and the community. The rate of forest destruction is something that cannot be avoided, both in the form of forest fires, illegal logging and others. In this study, the criminal law policy in forest protection will be discussed. Regulations on forest protection are regulated in The Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and The Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction. These provisions regulate prohibited acts. Criminal liability can be held against people who can be legally responsible.
URGENSI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENCURIAN DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI Kadek Ary Purnama Dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap orang memiliki data pribadi, data pribadi tersebut melekat pada masing-masing orang yang menjadi indentitas dan jatidiri dari pemilik data. Data pribadi bersifat privasi sehingga perlu adanya perlindungan hukum yang mampu menjamin perlindungan atas data pribadi seseorang sebagai hak privasi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak konstitusional warga negara dalam hal perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaanya. Pentingnya sebuah aturan hukum yang dengan khusus mengatur tentang data pribadi memerlukan sebuah kajian sebagai pendorong bagi pemerintah tentang Urgensi Kebijakan Penanggunalang Pencurian Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. Permasalahan yang timbul mengenai urgensi kebijakan tentang perlindungan data pribadi dirumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu : 1) Apakah hakekat data ribadi sebagai hak privasi ?, 2) Bagaimanakan urgensi dari pembentukan kebijakan tentang perlindungan data pribadi ?. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : data pribadi sebagai hak privasi telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28 huruf G angka 1. Dan dibentuknya undang-undang yang saat ini masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi bersifat urgen demi mewujudkan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara terhadap hak asasinya untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya
PENGARUH HUKUM ADAT BALI TERHADAP PERSEPSI REMAJA MENGENAI GENDER DAN JUMLAH ANAK DI PROVINSI BALI Ni Made Anggia Paramesthi Fajar
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat merupakan warisan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Hal itu disebabkan karena karena sistem hukum yang berlaku adalah pluralistis, dimana masih berlaku beberapa sistem hukum dalam masyarakat. Hukum yang berasal dari kebiasaan atau hukum adat menjadi sebuah pertimbangan dalam tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Hukum adat merupakan spirit dalam tatanan kehidupan masyarakat adat mengikuti tempat dimana kebiasaan hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur dan kebudayaan masyarakat setempat. Selanjutnya, hukum adat mempunyai peran yang besar pada persepsi dan cara pandang dari masyarakat adat itu sendiri, dengan keunikan dan ciri khas yang masing-masing. Isu gender dan juga cara pandang dari masyarakat tentang keturunan merupakan salah satu hal yang sering di mencuat ketika membahas mengenai hukum adat di Indonesia, salah satunya juga terjadi pada masyarakat hukum adat di Bali. Penelitian ini menunjukkan bahwa remaja Bali merasakan adanya tekanan terkait dengan pilihan fertilitas mereka. Tekanan tersebut kemudian berpengaruh kepada rencana fertilitas mereka kedepan.
KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Tinjauan Terhadap Putusan Konstitusional Bersyarat (Conditionally Constititional) dan Putusan Inkonstitusional Bersyarat(Conditionally Unconstititional) geney srikusuma dewi
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar berpijak pada tafsiran konstitusional inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam putusan-putusan MK yang masing-masing memiliki karakteristik model putusan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan model putusan inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional) pada dasarnya model merupakan model putusan yang secara hukum tidak membatalkan dan menyatakan tidak berlaku suatu norma, akan tetapi kedua model putusan tersebut memuat atau mengandung adanya penafsiran (interpretative decision) terhadap suatu materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang ataupu nundang-undang secara keseluruhan yang pada dasarnya dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
PEMUATAN DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL I Made Artana
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dihadapi masyarakat Bali sering terjadi Lokika Sanggraha,jika dikaitkaan dengan aspek kesusilaan akan selalu berkaitan dengan moral.Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui serta menganalisa zisurgensi pemuatan Delik Lokika Sanggraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga di dapat suatu argumentasi yang komprehensif dan memadai. Dengan menggunakan pendekatan rasional dan fungsional yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana di Indonesia, (2) mengkaji lebih mendalam konsep pengaturan Delik Lokika Sanggaraha dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mencari kesesuaian antara doktrin, asas dan teori dalam hukum pidana sehingga di dapat suatu rumusan pengaturan Delik Lokika Sanggraha yang dapat dimuat dalam hukum nasional. Hasil penelitian, ditemukan antara lain: (1) bahwa Delik Lokika Sanggraha belum di atur di dalam KUHP, Jika ada pelanggaran terhadap Delik adat Lokika Sanggraha maka Pengadilan Negeri dalam putusannya selalu mengaitkan dengan Undang-Undang Drt No. 1 Tahun 1951, (2) kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus di jadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinaan tersebut ke dalam perbuatan melawan hukum. Fleksibilitas seperti ini, diharapkan agar hukum agar benar-benardapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di satusisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum di sisi lain (kebenaranformalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satusum berhukum formil adalah hukum adat (hukumkebiasaan).
KEWENANGAN KPK DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI I Made Artha Rimbawa
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 26 terkait Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002. bagaimana halnya dari hasil penyidikan tersebut KPK tidak menemukan bukti permulaan yang cukup. Sedangkan bukti ini sangat bermanfaat untuk pemeriksaan tindak pidana korupsi ditingkat selanjutnya. Lalu langkah hukum apa yang harus diambil/dilakukan oleh KPK karena terganjal dengan ketentuan Pasal 40 UU No.30 Tahun 2002. Adapun permasalahannya yaitu bagaimanakah kewenangan KPK dalam memberantas korupsi sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No.30 Tahun 2002 dan bagaimanakah Sinkronisasi dan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi antara KPK dengan Jaksa. menggunakan jenis Penelitian Yuridis Empiris. KPK diberikan kewenangan memberantas korupsi sesuai dengan Pasal 6 Undang- Undang No.30 Tahun 2002. KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan adanya koordinasi antara KPK, Jaksa, dan Polisi guna mengungkapkan dan sekaligus memberantas tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas koordinasi sesuai dengan Pasal 6 huruf a dan Pasal 7 Undang-Undang No.30 Tahun 2002
Pertanggungjawaban Notaris Dan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Akibat Perjanjian Nominee Kadek Mery Herawati
Jurnal Yustitia Vol 15 No 2 (2021): Yustitia
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nominee agreements are categorized as agreements that indicate creating legal smuggling. The Nominee Agreement has not yet been regulated in the Civil Code. The Nominee Agreement was made to provide an opportunity / gap for foreigners to control and own parcels of land in Indonesia. Nominee agreements between foreigners and Indonesian citizens relating to land ownership, cannot be separated from the role of a notary / PPAT. In practice, most foreigners and citizens use the services of a notary / PPAT to legalize the Nominee agreement. The objective to be achieved in this study is to provide legal understanding to the public regarding the Notary's Liability for the Nominee Agreement Making and the legal certainty of resolving disputes over land rights under the Nominee Agreement. Legal issues studied, namely: reviewing the Notary Liability arrangements in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJN), was assessed using the Juridical-Normative research method. The results of this study indicate that: the responsibility of a Notary who acts against the Law through a Nominee agreement, does not set clear and strict sanctions in the form of civil sanctions or criminal sanctions in the UUJN. Settlement of disputes over nominee agreement matters is generally resolved through legal channels, namely through court proceedings because it involves contractual legal issues. However, other than through the Court (Litigation) and Non-Litigation (Non Litigation).
HARMONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN PROTOKOL PALERMO DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA ANANDA CHRISNA D. PANJAITAN
Jurnal Yustitia Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terdapat perbedaan makna yang ketika Protokol Palermo menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan dalam berbagai bentuk kekerasan atau ancaman lainnya sedangkan di Indonesia tidak menafsirkan bentuk kejahatan tersebut mengakibatkan formulasi tindak pidana perdagangan orang dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pada prinsipnya ingin mewujudkan perlindungan korban perdagangan orang namun rumusan bentuk kejahatan tindak pidana perdagangan orang masih belum memadai. Tujuan dari penulisan ini untuk mengkaji peraturan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangangan Orang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa daya mengikat Protokol Palermo terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum efektif dalam melakukan ratifikasi khususnya masalah perubahan definisi yang mengakibatkan kesalahan tafsiran dan disharmonisasi Protokol Palermo dan UU TPPO tidak akan berakibat secara langsung namun akan mengakibatkan Indonesia dianggap tidak maksimal untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Page 7 of 23 | Total Record : 228

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI Vol 20 No 1 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA Vol 16 No 1 (2022): YUSTITIA Vol 15 No 2 (2021): Yustitia Vol 15 No 1 (2021): YUSTITIA Vol 14 No 2 (2020): Yustitia Vol 14 No 1 (2020): Yustitia Vol 13 No 2 (2019): YUSTITIA Vol 13 No 1 (2019): Yustitia Vol 12 No 2 (2018): Yustitia Vol 12 No 1 (2018): Yustitia More Issue