Jurnal Yustitia
JURNAL YUSTITIA adalah Jurnal Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, yang menjadi sarana dalam menyebarluaskan gagasan atau pemikiran akademis di bidang ilmu hukum. YUSTISIA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Desember. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian hukum dengan ruang lingkup di bidang, antara lain: Hukum Acara Hukum Tata Negara Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia. YUSTITIA memfokuskan publikasi terhadap artikel penelitian hukum baik dengan pendekatan normatif maupun empiris dengan penekanan topik utama penelitian tentang (namun tidak terbatas pada): 1. Penegakan, Implementasi/penerapan, dan efektivitas hukum; 2. Sengketa-sengketa Hukum; 3. Perlindungan Hukum; Dan topik hukum lainnya yang memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ilmu hukum maupun dalam prakteknya.
Articles
228 Documents
<![CDATA[HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAERAH PADA MASA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAN ]]>
<![CDATA[adrie S.Sos, SH.MH]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.976
<![CDATA[Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen Pegawai Negeri Sipil sekaligussebagai penghargaan atas jasa Pegawai Negeri Sipil selama mengabdi pada negara. Hakpensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang saat purna berpredikat “DiberhentikanDengan Hormat”.Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui jaminan kepastian hukumterhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil daerah pada masa pensiun dan untuk mengetahuihak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil daerah saat pensiun menurut hukumkepegawaian, menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitianhukum kepustakaan.Adapun kesimpulannya antara lain: (1) Jaminan kepastian hukum terhadap hakhak Pegawai Negeri Sipil Daerah pada masa pensiun hingga saat ini masih ditanggungoleh Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang PensiunPegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai hingga sampai ada keputusan lebih lanjutdari Kementerian Keuangan mengenai pemisahan pembayaran pensiun Pegawai NegeriSipil (PNS) pusat dan daerah, (2) Hak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerahsaat pensiun menurut hukum kepegawaian adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil danJanda/Duda yang tidak hanya akan mendapatkan pensiun pokok, ASN purnabakti jugamendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan perbulannya.]]>
<![CDATA[SISTEM HUKUM DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Cok Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.977
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum perkawinan campuran danhukum yang digunakan dalam perjanjian perkawinan. Perkawinan campuran adalahperkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kewarganegaraan. Akibathukum perkawinan campuran ini akan terletak pada bidang harta kekayaan, misalnyahak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, jenis PT dansebagainya. Solusi dari hal ini adalah akad nikah untuk memisahkan harta. Sistem hukumyang digunakan adalah sistem hukum Indonesia selama perkawinan berlangsung diIndonesia]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY ]]>
<![CDATA[I Putu Raditya Sudwika Utama]]>;
<![CDATA[ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA PRATHAMA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.978
<![CDATA[Keberadaan manusia di era globalisasi, memiliki kepentingan dan tuntutan yang harus dicapai.Salah satunya kemudahan, khususnya dalam layanan jasa keuangan secara digital. Dengan adanyalayanan jasa keuangan digital semakin mudahnya bertransaksi kepada manusia untuk memenuhikebutuhannya. Agar mendapatkan perlindungan maka diperlukan sebuah aturan, dan lembaga agarsah untuk melakukan transaksi. Bank Indonesia merupakan lembaga bank sentral yang memilikiperanan penting dalam perekonomian di Indonesia. Peran Bank Indonesia, yaitu menetapkan,melaksanakan, mengatur, dan mengawasi bank yang ada di seluruh Indonesia. Bank Indonesiaharus menciptakan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Maka dari itu terciptanya FinancialTechnology (Fintech) guna mencakup layanan jasa keungan saat ini, diperlukan pengawasan didalam sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kegiatan masyarakat. maka dari itu hadirnyaOtoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki dasar UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK diharapkanuntuk melakukan pengawasan, maupun pemeriksaan. Pada tahun 2016 OJK mengeluarkan aturanPOJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dengan adanya aturan tersebut dapat melakukan pengawasankegiatan usaha yang bersifat Fintech. Namun dalam pelaksanaan masih belum sesuai denganOJK, dimana salah satu perusahaan fintech masih menyimpang dari aturan tersebut. Terdapatkaijan masalah bentuk pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggarafinancial technology. Dan mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap financialtechnology berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.Metode Penelitian yang digunakan Metode Normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahuibentuk pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara financial technology,dan mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap financial technology berdasarkanPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Hasil dari pembahasan yang pertamaBank Indonesia telah menerbitkan aturan khusus mengenai fintech, yang memiliki urgensiuntuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dan hasil pembahasan kedua POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengaturmekanisme pengawasan OJK terhadap Fintech P2P Lending memiliki 2 tahap: pra operasionaldan operasional. Saran yang bisa kami sampaikan penerapan dari Fintech harus sesuai denganregulasi agar tidak terjadi kekosongan aturan, dan Pemerintah segera membuat infrastruktur danregulasi pada bidang layanan pinjam meminjam uang agar dapat berjalan dengan baik]]>
<![CDATA[DISKRESI PEMERINTAH DALAM KEDARURATAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>;
<![CDATA[I PUTU ANDIKA PRATAMA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.979
<![CDATA[Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan diskresiguna keselamatan masyarakatnya. Apabila persoalan ini tidak diperhatikan, maka akanmenimbulkan lebih banyak korban jiwa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian iniyaitu: (1) Pengaturan terkait diskresi pemerintah di Indonesia; dan (2) Diskresi pemerintahakibat Pandemi COVID-19.Penelitian ini menggunakan tipe penulisan Doctrinal Research dengan menggunakanbahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulanbahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (card system) dan menggunakan pendekatanperundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pemerintah dalam fungsinya menjalankanpemerintahan, tindakan organ administrasi negara pada dasarnya dilakukan berdasarkanaturan yang dibentuk oleh organ administrasi negara tersebut dengan merujuk padaundang-undang. Namun dalam menyangkut beberapa hal, organ administrasi mempunyaikeleluasaan bertindak atas dasar kebijaksanaan yang disebut diskresi sebagaimana diaturdi dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan. Kedua, Diskresi dibenarkan dalam upaya penanganan persoalan yangmendesak dan membahayakan kepentingan umum, seperti misalnya kedaruratan kesehatanakibat pandemi. Pemerintah dalam hal ini lebih mengutamakan pencapaian tujuan ataumanfaat (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid)]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN DENGAN ARSITEKTUR TRADISIONAL DI ERA BALI MODERN ]]>
<![CDATA[I PUTU ANDIKA PRATAMA]]>;
<![CDATA[Ni Made Anggia Paramesthi Fajar]]>;
<![CDATA[Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.980
<![CDATA[Arsitektur tradisional Bali seiring perkembangan jaman semakin tergerus oleh seniarsitektur modern dan juga terjadinya kerusakan-kerusakan. Berdasarkan hal tersebut,adapun rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: (1) Bagaimanakah perlindunganbangunan arsitektur tradisional di era Bali modern, dan (2) Bagaimanakah permasalahanterkait pelestarian arsitektur tradisional di era Bali modern.Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukumprimer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistemkartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisiskonseptual.Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Secara hukum nasional, arsitektur tradisionalBali merupakan salah satu cagar budaya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitekturtradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung; Kedua, Salah satu cara yangdilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelestarian arsitektur tradisional Baliadalah dengan mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selaindigunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desainpagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Arsitektur Bali jugadiwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumahdinas maupun rumah jabatan.]]>
<![CDATA[REKONTSRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM MENANGGULAGI INVESTASI ILLEGAL ]]>
<![CDATA[Dewi Bunga]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Sudarma Putra]]>;
<![CDATA[I Wayan Putu Sucana Aryana]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.981
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu menganalisisbudaya hukum masyarakat yang melakukan investasi ilegal dan menganalisis serta menemukanpenegakan hukum terhadap investasi ilegal. Kebebasan finansial (financial free) dapat dicapaidengan berinvestasi. Berbagai bentuk investasi dalam masyarakat ditawarkan oleh para pelakuusaha. Ekspektasi untung besar justru memicu tumbuhnya investasi ilegal. Padahal, ada hal yangsangat mudah yang bisa membedakan investasi aman dengan investasi ilegal, yaitu investasiilegal, keuntungan yang dijanjikan di luar kewajaran. Namun, keuntungan besar tersebut justrumembuat banyak orang tergiur untuk menginvestasikan dananya. Investasi ilegal menggunakanskema money game atau skema Ponzi yaitu dengan menggunakan dana yang didapat dari nasabahbaru untuk membayar bonus kepada nasabah lama. Kerugian yang ditimbulkan dari praktekinvestasi ilegal tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Komang Mila Damayanti]]>;
<![CDATA[Deli Bunga Saravistha]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.982
<![CDATA[Seperti kita ketahui level pemerintahan desa, kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa bersamaperangkat desa yang berada dibawah kepemimpinan seorang Bupati sebagai pemegang kekuasaanpemerintahan tertinggi di Kabupaten dan/atau Walikota di tingkatan Kota. Penyelenggaraanpemerintahan desa baik juga dalam hal pembangunan, pembinaaan masyarakat desa harusdidasari atas Pancasila sebagai Staaffundamentalnorm, UUD 1945, konsep Negara KesatuanRepublik Indonesia dan juga Bhineka Tunggal Ika. Pedoman mutlak dalam penyelenggaraanpemerintahan desa tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa. menjalankan pemerintahan, pemegang kekuasaan pemerintahan baik pusat maupun didaerah berwenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan terkait diskresi dalam jabatannya.Walaupun demikian, kebijakan tersebut tetaplah harus berlandasakan pada hukum positifyang berlaku. Dalam pembentukan peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah tetap wajibberpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU 12/2011”). Dalam kaitannya denganpemerintahan desa, terdapat bentuk peraturan yang dikenal dengan Peraturan Desa atau Perdes.Hal ini diatur dalam Pasal 26 UU Desa sebagai landasan yuridis. Namun, dalam Pasal 7 UU12/2011 tidak ditemukan bentuk peraturan tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangandi Indonesia. Perdes merupakan bentuk diskresi aparatur pemerintahan di level desa, berdasarkanFreies Ermessen. Kendatipun demikian, pelaksanaannya bukanlah tanpa batasan. Hukum bertugasuntuk mengambil peranan mencegah dan mengantisipasi kesewenang-wenangan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELOMPOK MARJINAL (PEKERJA RUMAH TANGGA) DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Yuditia Nurimaniar]]>;
<![CDATA[Tony Yuri Rahmanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.983
<![CDATA[Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu faktor dalam membangun ketahanankeluarga. Kendati demikian munculnya wabah Pandemi Corona Virus Disease (COVID)19 menyebabkan kelompok perempuan khususnya pekerja rumah tangga kesulitan untukmemperoleh hak ekonomi. Tujuan kajian dimaksudkan untuk mengidentifikasi danmenganalisa upaya pemerintah dan pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhanhak ekonomi di masa pandemi covid-19.Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data memakailima elemen dalam kerangka kerja Longwe mengenai pemberdayaan perempuan yaknikesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan pengendalian.Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah sejatinya telahmengupayakan bantuan sesuai kebutuhan di lokasi masing-masing atas permintaanmasyarakat kelompok perempuan Meskipun tidak terfokus pada bantuan bagi pekerjarumah tangga. Disisi lain dalam pandangan kelompok perempuan terdapat kendalautamanya dalam hal akses dan partisipasi yang mengakibatkan upaya yang dilakukanpemerintah belum optimal bagi perempuan pekerja rumah tangga. Oleh karenanyasejumlah langkah direkomendasikan kepada beberapa stakeholder terkait dalam halsosialisasi sejumlah kebijakan untuk mempermudah akses mendapatkan informasi sertamendorong untuk perluasan akses partisipasi bagi perempuan pekerja rumah tangga dalamproses penyusunan, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan agar dapat terpenuhihak-haknya khususnya dalam pemenuhan hak di bidang]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN RESTITUSI LPSK UNTUK KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siswandi .]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[H. Agus Takariawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 16 No 2 (2022): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v16i2.984
<![CDATA[Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bagian dalam sistemperadilan pidana di Indonesia, sehingga korban tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga memiliki hak untuk memperoleh keadilan, karena korban tindak pidana kekerasandalam rumah tangga mengalami kerugian material dan immaterial, korban tindak pidanakekerasan dalam rumah tangga memiliki hak mendapatkan pertanggungjawaban pemulihandari pelaku. Jaminan pemberian hak restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasandalam rumah tangga belum terlaksana dengan baik, karena belum ada jaminan keadilanyang diberikan oleh pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, maupun dari pelaku.Sehingga kesejahteraan dan pemulihan fisik dan psikis yang seharusnya diperoleh korbantindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sulit terpenuhi. Akibatnya, pemberian hakrestitusi yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana kekerasan dalam rumahtangga masih banyak mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Peran LembagaPerlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak korban tindak pidanauntuk memperoleh keadilan berupa restitusi, Sehingga Salah satu hak korban tindakpidana memperoleh keadilan yakni berupa restitusi.]]>
<![CDATA[LINTAS SEJARAH PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DALAM ASPEK NEGARA HUKUM ]]>
<![CDATA[Suardita, I Ketut]]>;
<![CDATA[S, Adrie]]>;
<![CDATA[PRATAMA, I PUTU ANDIKA]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustitia Vol 17 No 01 (2023): JURNAL YUSTITIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62279/yustitia.v17i01.1044
<![CDATA[The state in its capacity as a rule of law has a role in economic development. This researchis a doctrinal research used by historical and analytical approaches. With the occurrence of “TheGreat Depression”, the role of the state is needed in the welfare of its people so that the concept ofthe Welfare State is born. Although considered good, the policies of the Welfare State concept areconsidered detrimental to the state, especially in the economic field. The existence of the conceptof Good Governance, can always improve the economic system which begins with improvingthe bureaucratic system, namely by implementing deregulation and de-bureaucratization.Deregulation and de-bureaucratization are things that need to be implemented in order to realizepeople’s welfare in accordance with the characteristics of good governance.]]>
