cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Liantha Adam Nasution
Contact Email
el.ahli@stain-madina.ac.id
Phone
+6281360891493
Journal Mail Official
el.ahli@stain-madina.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978 Kabupaten Madina Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. mandailing natal,
Sumatera utara
INDONESIA
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
ISSN : 27222241     EISSN : 2722225X     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal El-Ahli adalah Jurnal Hukum Keluarga Islam yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali dalam satu tahun yakni bulan Juni dan bulan Desember. Fokus dari jurnal ini mengkaji penelitian dibidang pemikiran hukum islam dan hukukm keluarga islam, baik penelitian literasi ataupun penelitian lapangan. Cakupan kajian jurnal ini dalam bidang pemikiran islam dan pemikiran hukum islam yang berkaitan dengan keluarga, hak asasi manusia, pernikahan, talak cerai, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat dan shodaqoh.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 140 Documents
 1   2   3   4   5 
The Javanese Culture and Islamic Law: Pemilihan calon pengantin dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam Umarwan Sutopo, Umarwan Sutopo
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v2i2.522

Abstract

Abstrak: Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah alami manusia yang kemudian diakomodir syariat islam dalam bentuk pernikahan. Perkawinan memiliki beberapa proses dimana salah satu tahapannya adalah memilih calon pasangan yang ketentuannya telah ada dalam al Qur’an maupun al Hadis. Suku Jawa, termasuk di dalamnya sebagian penduduknya yang muslim tidak jarang masih mempercayai dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi dalam pemilihan calon pasangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan basis library research dimana hasilnya adalah tidak adanya benang merah antara larangan/ pantangan atas pemilihan calon pasangan perspektif budaya dengan dengan dalil-dalil syariat.
ANALISIS HUKUM TENTANG PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP) Samad, Muh Rizal
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v2i2.527

Abstract

ABSTRACT The research aims (1) to find out whether domestic violence can be used as a reason to file for divorce. (2) To find out the legal consequences arising from divorce caused by domestic violence in the Sidrap Religious Court. This study uses qualitative research methods. The data in this study were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses a qualitative descriptive technique, namely Inductive, starting from specific matters or events and then generalizing to obtain general and deductive conclusions (laws), the opposite of deductive, which is starting from general things or events to give birth to a conclusion. . The results of this study indicate that (1) the factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence include jealousy, economic factors, and lack of knowledge about the UU KDRT. (1) legal protection for women victims of criminal acts of domestic violence has been regulated in UU No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. ABSTRAK Penelitian bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. (2) Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode penelitia kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu Induktif, bertolak dari perihal atau peristiwa- peristiwa yang khusus kemudian digeneralkan untuk mendapatkan kesimpulan (hukum) yang umum dan deduktif, kebalikan dari deduktif, yaitu bertolak dari hal – hal atau peristiwa yang umum untuk melahirkan sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT. (1) perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Metode Hitungan Waris Islam Pada Kasus Munasakhat Korban Pandemi Covid-19 dan Bencana Alam Ritonga, Raja; Nasution, Liantha Adam
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v2i2.639

Abstract

There are so many demises together occurs when epidemic of Corona Virus 19 appears or before disasters as like quake, tsunami, flood, landslide, maountain eruption, fire, plane accident and sink of ship, etc. when someone dies, then his/her wealth will move to others or his/her relatives. Transfer of ownership rights due to cases of death is regulated in the inheritance fiqh. Inheritance’s law is identical with death. In death together case, the counting of heir must be described in detail. The research design is library research in qualitative way. The death cases are described, and then analyzed in qualitative way and finished by the counting of every death case. The result of this research shows that every deatch case happends, it is a must to do the determining of inheritance. The postponement of determining of inheritance causes new cases, for examples the changing of religion, death, and born a new heirs. Afterwards, the finishing of death together cases mentioned as munasakhat. Death together in one family can make inherit something to others if the time of death was known. But, if it is unknown, then they can not inherit someone to others although they are one family. Keywords: demises together; munasakhat; determining inheritance. Kejadian kematian beruntun banyak terjadi ketika munculnya wabah pandemic covid-19 atau sebab terjadinya bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, pesawat jatuh, kapal tenggelam dan lainnya. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta miliknya akan beralih kepada keluarga dan kerabatnya. Peralihan hak kepemilikan karena kasus kematian diatur dalam fiqh waris. Hukum kewarisan identik dengan masalah kematian. Pada kasus kematian beruntun, penghitungan warisan harus diuraikan secara detail. Penelitian yang digunakan adalah library research dan bersifat kualitatif. Sejumlah kasus kematian dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan cara penyelesaian hitungan waris masing-masing kasus. Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa setiap ada peristiwa kematian, maka harus dilakukan penentuan bagian atau pembagian warisan. Penundaan pembagian warisan secara berlarut-larut dapat mengakibatkan munculnya kasus baru seperti perubahan agama, meninggal dan lahirnya anggota waris yang baru. Kemudian, penyelesaian pada kasus kematian beruntun disebut dengan istilah munasakhat. Meninggal secara beruntun dalam sebuah keluarga bisa saling mewarisi apabila waktu meninggalnya diketahui. Namun, jika tidak diketahui waktunya maka tidak ada saling mewarisi di antara mereka meskipun satu keluarga. Kata Kunci: kematian beruntun; munasakhat; penentuan warisan.
TELAAH FILOSOFIS MAKNA KEPATUHAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Rahmat, Paisal; Arif, Marlian Arif Nasution
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.716

Abstract

Abstract The existence of law as a rule or social norm, is to regulate social life. Law as an order and guide in behavior is intended to regulate human behavior in social life in order to protect social life and further to maintain social life. In principle, the law only gets its validity when the community accepts it and then obeys it. Compliance with this law can mean acceptance internally or externally. External acceptance is paying attention to formalities or the legal form cannot be separated from the coercive power inherent in the law in the form of sanctions for those who violate it, then the law is interpreted as a coercion. But on the other hand, internal acceptance is more about legal acceptance, which is not only a formality but is more substantial. So that the law is substantially, indeed aims to protect the interests of the community so that they have the obligation and awareness to comply with it. This process of acceptance through good internalization of the law should be owned by every member of the community as a form of compliance with the law. Keywords: Philosophical Studies, Compliance, Legal Philosophy Abstrak Keberadaan hukum sebagai aturan ataupun norma sosial, adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai tatanan dan pedoman dalam bertingkah laku ditujukan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dalam rangka melindungi kehidupan bermasyarakat dan lebih lanjut untuk mempertahankan kehidupan bermasyarakat. Pada prinsipnya hukum barulah mendapatkan keberlakuannya ketika masyarakat menerima yang kemudian mematuhinya. Kepatuhan terhadap hukum ini bisa bermakna penerimaan secara internal maupun eksternal. Penerimaan secara eksternal adalah memberikan perhatian secara formalitas atau bentuk hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dengan daya paksa yang melekat pada hukum berupa sanksi bagi yang melanggarnya, maka hukum dimaknai sebagai suatu paksaan. Namun di sisi lain penerimaan secara internal lebih kepada penerimaan hukum yang tidak hanya secara formalitas tetapi lebih kepada substansial. Sehingga hukum secara substansial, memanglah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat sehingga memiliki kewajiban dan kesadaran untuk mematuhinya. Proses penerimaan melalui internalisasi yang baik terhadap hukum inilah yang hendaknya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap hukum.
METODE PENELITIAN HUKUM ISLAM: PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA SAAT SUAMI TERPIDANA sainul, Ahmad Sainul Nasution
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.745

Abstract

Nafkah adalah kebutuhan keluarga akan tempat tinggal, makanan, pakaian dan sebagainya. Besar kecilnya penghasilan yang dituntut suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan serta pertimbangan kemampuan ekonomi suami, penghasilan keluarga bisa banyak atau sedikit tergantung situasi, kondisi dan kemampuan dari suami. Macam-macam nafkah keluarga adalah sebagai berikut: makanan, sandang, perumahan, dan kasih sayang. Tata cara pembayaran nafkah dalam keluarga dapat dilihat dalam surah At-Thalaq ayat 7 yang menyatakan bahwa orang yang mampu mencari nafkah sesuai dengan kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya harus mencari nafkah dari harta yang dimiliki Allah berikan kepada mereka. Allah tidak membebani seseorang tetapi berdasarkan kemampuannya Allah selalu memberikan kelapangan setelah kesulitan. Kewajiban memenuhi keluarga istri dan anak-anak dalam keluarga ketika suami menjadi terpidana hanya bersifat sementara. Artinya kewajiban itu tetap menjadi tanggung jawab suami, tetapi karena suami adalah tawanan, maka ia tidak bebas mencari nafkah di luar, menjadi utang baginya. Hutang adalah hutang suami yang harus dibayar setelah ia mampu membayarnya. Sama halnya misalnya seorang suami tidak mampu menafkahi keluarganya karena sakit, jika suaminya sehat maka ia wajib membayar semua hutang untuk menghidupi keluarga selama ia sakit. Atau jika suami tidak mampu menafkahi keluarga, maka istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kebutuhan yang ada
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI PADA PERKARA PERDATA DIMASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN Rita, Rita Defriza; Nisa, Ardina Khoirun
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.746

Abstract

Perkara perdata adalah perkara yang terjadi antar satu pihak dengan pihak yang lainnya pada hubungan keperdataan. Permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya yang tidak bisa diselesaikan oleh para pihak yang berperkara dalam hubungan keperdataan, untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya maka perkara dapat diajukan melaluia pengadilan. Dimasa pandemi covid-19 persidangan biasanyan dilaksanakan secara konvensional /offline, namun beralih dilakukan dalam bentuk persidangan secara online untuk menghindari penyebaran covid-19. Pandemi bukan penghalang dalam melakukan persidangan secara virtual dapat membantu para pencari keadilan dalam proses kepastian hukum. Ditahun 2020 hingga saat ini Pengadilan Agama Panyabungan kembali melaksankan persidangan secara konvensional atau offline dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan mengurangi jumlah peserta persidangan. Alat bukti pada peradilan perdata dimasa covid-19 yang sering dipakai dalam persidangan pada proses pembuktian seperti, alat bukti tertulis yaitu (akta autentik, akta di bawah tangan, dan surat biasa), bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Penggunaan alat-alat bukti pada perkara perdata di Pengadilan Agama Panyabungan dimasa pandemi covid-19 di persidangan melalui E-Litigasi/ Ecourt dalam hal alat bukti tertulis yaitu dalam bentuk akta autentik karna lebih mudah untuk dilaksanakan proses pembuktiannya. Dilaksanakan ecourt dan pembuktian berfokus pada alat bukti dokumen elektronik dalam rangka penegakan hukum. Jenis data elektronik berupa tulisan, fhoto, gambar, dan suara merupakan informasi secara elektronik, sementara bentuk informasi elektronik yaitu gambar, tulisan, fhoto, dan suara yang disimpan dalam flash disk dan bisa dibuka menggunakan perangkat komputer merupakan dokumen elektronik. Sedangkan alat bukti dengan keterangan saksi terjadi kesulitan pembuktian diakibatkan kurangnya pengetahuan para saksi dalam penggunaan informatika dan elektronik pada peradilan melalui E-court.
TRADISI PENYERAHAN ERANG-ERANG SEBAGAI SYARAT KELENGKAPAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Rijang Panua Kecamtan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang) Samad, Muh Rizal; Jumiyati; Wahyunisa, Hasmia; Nurzakiah; Anwar, Wirani Aisiyah; Mujahiddin; Mutmainnah; Nurhawa; abd. Hakim
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.836

Abstract

Abstract This study aims to 1). This study aims to find out the traditional practice of handing over Erang-erang as a condition for completeness of marriage in Rijang Panua Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. (2) To find out the sociological review of Islamic law on the traditional practice of surrendering Erang-erang as a condition for completeness of marriage in Rijang Panua Village, Kulo District, Sidenreng Rappang Regency. This study uses qualitative research methods with semiotic analysis of Charles S. Pierce. The data in this study were collected through in-depth interviews, observation, documentation. The subjects of this study were religious leaders, community leaders and traditional stakeholders in Rijang Panua Village. The results showed that (1) the submission of Erang-erang in the Bugis community in Rijang Panua village was almost the same as the Bugis community in other villages. The delivery of Erang-erang is carried out when the groom's entourage arrives at the bride's house a few moments before the marriage ceremony/ijab and Kabul. (2) The moaning of traditional marriages in Rijang Panua Village can be accepted by the sociology of Islamic law because it contains elements of livelihood for the welfare of living in a household. Meanwhile, Islamic teachings also prohibit the prevention of marriage because they want to get more in terms of worldly (wealth) which is viewed from the moral aspect of Islam, because that is excessive and burdensome for the groom. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk 1). Untuk mengetahui praktik tradisi penyerahan Erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik tradisi penyerahan Erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan di Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis semiotika Charles S. Pierce. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, Subjek penelitian ini yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku adat di Desa Rijang Panua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penyerahan Erang-erang dalam masyarakat Bugis di desa Rijang Panua hampir sama dengan masyarakat Bugis di desa lain. Penyerahan Erang-erang dilaksanakan pada waktu rombongan mempelai pria tiba di rumah mempelai perempuan beberapa saat sebelum acara akad nikah/ijab dan Kabul. (2) Erang-erang pada perkawinan adat di Desa Rijang Panua dapat di terima oleh sosiologi hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara ajaran islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.
TRADISI MARLONJONG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI USIA NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN) M.Fadhlan Is
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.847

Abstract

ABSTRAK Diantara faktor permohonan dispensasi nikah yang masukk ke Pengadilan Agama Panyabungan adalah karena alasan marlonjong yang masih dipraktekkan di tengah masyarakat Mandailing khsususnya di Panyabungan. Adapun rumusan masalah adalah untuk menjawabBagaimana permohonan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Panyabungan tahun 2021 dan Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Panyabungan dalam pemberian dispensasi nikah bagi pelaku marlonjong Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yakni suatu metode yang menekankan pada metode penelitian deskriptif Analisis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris sosiologis. Kesimpulan penulis bahwasanya Pertimbangan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawinnomor 113/Pdt.P/2021/PA.Pyb dan 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb,menurut penulis ada dua alasan kuat hakim: pertama,telah sesuai dengan kaidah fiqh:“Daru al-mafasid Muqhaddamu ‘ala jalbil al-mashalih”Artinya: Menolak kemudharatan itu lebih baik didahulukan dari pada mendatangkan suatu maslahatan.Hakim mendahulukan menolak kemudhoratan dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidanganapabila tidak segera dinikahkan akan mengalami kesulitan dan kesukarandan khawatir akan terjadi kerusakan sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh kehormatan, akal, harta. Kedua, telahsesuai dengan ka’idah fikih al-‘Adat al-Muhakamahyaitu tradisi yang telah lama berlaku dimasyarakat Mandailing khsususnya di Panyabungan. Abstrak Among the factors that apply for a marriage dispensation that is submitted to the Panyabungan Religious Court is for the reason that marlonjong is still practiced in the Mandailing community, especially in Panyabungan. The formulation of the problem is to answer how the application for a marriage dispensation at the Panyabungan Religious Court in 2021 and how the consideration of the Panyabungan Religious Court judge in granting a marriage dispensation for marlonjong perpetrators This type of research uses descriptive qualitative research, which is a method that emphasizes descriptive analysis research methods. The approach used in this research is sociological juridical. The author's conclusion is that the consideration in determining the application for dispensation for marriage number 113/Pdt.P/2021/PA.Pyb and 133/Pdt.P/2021/PA.Pyb, according to the author, there are two strong reasons for the judge: first, it is in accordance with fiqh rules: "Daru al-mafasid Muqhaddamu 'ala jalbil al-mashalih" It means: Rejecting harm is better prioritized than bringing a benefit. The judge prioritizes refusing harm by considering the facts at trial if they are not married immediately, they will experience difficulties and difficulties and fear that something will damage the soul, members of the body, honor, reason, property. Second, it is in accordance with the fiqh rules of al-'Adat al-Muhakamah, namely a tradition that has long been in effect in the Mandailing community, especially in Panyabungan.
TINJAUAN PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH PADA PERUSAHAAN DAGANG Nasution, Martua
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i1.851

Abstract

Abstrak Islam menyebut undian dengan nama qur’ah yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (alternatif) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (probabilitas) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian. Dan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini: bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dan bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelusuran data-data serta pengolahan (buku-buku, literatur dan bahan pustaka) yang berkaitan dengan topik pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian tentang dan setelah mengadakan penelitian serta penelaahan secara seksama tentang “Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Mengenai undian berhadiah, Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkannya dengan alasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya. Kata Kunci: Undian, Yusuf Qardhawi, Hukum Islam Abstract Islam calls the lottery with the name qur'ah which means that the effort to choose some of the options (alternatives) from the total available options has the same probability (probability) of being selected. Lottery is an effort that is most capable of removing the element of partisanship in choosing and can be carried out for various and broad purposes, it can be for gambling purposes and it can also be for purposes that are far from gambling. And the problem in this research: what is Yusuf Qardhawi's opinion about the lottery and how is Yusuf Qardhawi's legal istinbath about the lottery. This type of research uses library research, namely research activities carried out by collecting and searching data and processing (books, literature and library materials) related to the topic of discussion. Based on the results of research on and after conducting research and careful study of "Analysis of Yusuf Qardhawi's Opinions About Lucky Draws. So the author can draw the following conclusions: Regarding the lottery with prizes, Yusuf Qardhawi generally forbids it on the grounds that it is included in the category of gambling or approaching it. Keywords: Lottery, Yusuf Qardhawi, Islamic Law
PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL Andri muda Nst
El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/el-ahli.v3i2.953

Abstract

Abstrak Kajian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal tanpa adanya wasiat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), pendekatan yang dipakai adalah Content Analisys yaitu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen, artinya menelaah data-data dari kitab yang akan diteliti. Selain itu berusaha memaparkan kembali kerangka pemikiran karya yang sedang diteliti dengan mendeskripsikannya. Dalam analisa ini dipergunakan kajian Fiqih dan Ushul Fiqih. Pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan Ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya wasiat berdalil kepada Al-Qur’an Surat al-Najm ayat 38 dan 39 serta Hadits dari Imam Turmuzi. Setelah dianalisa dan diteliti ayat yang mereka pakai yaitu Al-Qur’an Surat al-Najm ayat 38 dan 39 telah dimansukhkan hukumnya oleh firman Allah surat Al-Thur ayat 21, dan Hadits yang dipergunakan ternyata hadits Dhaif dan Gharib, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Hasil yang ditemukan bahwa pelaksanaan ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal boleh dilakukan oleh ahli warisnya sekalipun tanpa adanya wasiat dari si mayit dan Ibadah Qurban tersebut akan memberi manfaat kepada si mayit berupa amal ibadah dari orang yang masih hidup. Kata Kunci: Pelaksanaan, Ibadah Qurban, Orang Meninggal, Wasiat.

Page 3 of 14 | Total Record : 140

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6 No 1 (2025): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 2 (2024): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 1 (2024): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 2 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4 No 1 (2023): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 2 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3 No 1 (2022): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 2 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No 1 (2021): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 2 (2020): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1 No 1 (2020): EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam More Issue