COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Articles
199 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGAR KEKARANTINAAN KESEHATAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Tri Oktaviani, Indah]]>;
<![CDATA[Simangunsong, Frans]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 04 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i04.1151
<![CDATA[WHO menyatakan ada tambahan varian virus Corona yang lebih mudah menular dan resisten terhadap vaksin. Pemerintah Indonesia diwajibkan untuk mencegah masuknya varian tersebut ke wilayah Indonesia. Pencegahan ini diwujudkan dengan menerapkan kebijakan karantina yang berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, ada kesenjangan antara jumlah pelanggaran dan rendahnya tingkat penyelesaian kasus. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan karantina setelah bepergian ke luar negeri. Hal ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Karantina Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan legalitas dan konstruksi hukum penyusunan UU Karantina Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran UU Karantina Kesehatan dapat dipidana guna memberikan kepastian dan penegakan hukum berdasarkan asas ultimum remedium apabila memenuhi ketentuan UU Karantina Kesehatan. Dengan demikian, evaluasi muatan hukum terkait akibat yuridis, dan sosialisasi sebagai upaya persuasif dan strategi komunikasi perlu dilakukan agar transparansi akibat hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPPEKERJA YANG MEMPEROLEH UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM ]]>
<![CDATA[Irfan Zulianto, Ahmad]]>;
<![CDATA[Elsina Latmahina, Rosalinda]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i05.1348
<![CDATA[Di dalam aturan ketentuan perundang-undangan, pada faktanya pengusaha masih melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum. Oleh karena itu penulis meneliti tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap pekerja yang mendapatkan upah dibawah UMR menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang?. Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil dari penelitian ialah bentuk perlindungan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ada 2 (dua) yakni pertama, perlindungan hukum preventif dimana pemerintah menetapkan ketentuan tentang upah minimum dan kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian, yang kedua, perlindungan hukum respresif yang dilaksanakan dengan memberikan sanksi pidana atupun denda kepada pengusaha yang membayar upah dibawah minimum.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA APABILA DEBITUR MELAKUKAN TINDAKAN PELANGGARAN PERJANJIAN ]]>
<![CDATA[Fazrin Khoirunnisa, Saskia]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i05.1359
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 42 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) mengatur sesuatu yang mencakup pada perjanjian fidusia yang salah satunya eksekusi jaminan fidusia. Pada realitasnya, pengeksekusian jaminan fidusia masih diperdebatkan karena pihak kreditur yang melakukan eksekusi dianggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui peraturan hukum tentang pengeksekusian objek jaminan fidusia jika debitur melakukan tindakan wanprestasi. Metode penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif, pendekatan undang-undang, menggunakan data sekunder, serta teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah jika debitur dinyatakan wanprestasi dalam jaminan fidusia, terdapat tinjauan hukum yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Namun, setelah diputuskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, terdapat celah hukum pada ketentuan eksekusi saat debitur wanprestasi karena kreditur boleh melakukan eksekusi jika debitur mengakut perbuatan wanprestasi. Oleh karena itu, diharapkan untuk pemerintah agar melakukan konstruksi hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia agar kedua belah pihak tidak dirugikan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI SENGKETA AGRARIA: Pengertian Konflik dan Sengketa Agraria, Kewenangan Pemerintahan Daerah, Analisis Dasar-Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Sengketa Agraria, dan Hasil Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Agraria di Indonesia. ]]>
<![CDATA[Rahman, Lingga Abi]]>;
<![CDATA[Husein, Agustina Rahayu]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 05 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i05.1377
<![CDATA[Penelitian ini menyelidiki peran pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria dengan menggunakan metode tinjauan pustaka. Tinjauan literatur melibatkan analisis terhadap dasar hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria. Rumusan masalah menjadi fokus utama, dengan pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai dasar hukum dan peran pemerintah daerah. Melalui sintesis literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum yang melandasi tindakan pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis peran pemerintah daerah dalam konteks penyelesaian konflik agraria, memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait dampak dan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih baik serta meningkatkan pemahaman terkait peran krusial pemerintah daerah dalam menangani sengketa agraria.]]>
<![CDATA[TINDAKAN DISKRESI KEPOLISISAN DALAM MENJAGA HAK-HAK MASYARAKAT DI TINJAU DARI PRESPEKTIF ADMINISTRASI ]]>
<![CDATA[Putri Pinaring, Ragil]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i06.1381
<![CDATA[Dalam rangka mendalami pemahaman mengenai praktik diskresi kepolisian dalam menjaga hak-hak masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan diskresional, dampaknya terhadap keadilan, dan potensi perbaikan untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat serta kualitas layanan kepolisian. Dalam rangka memperlancar hak-hak masyarakat serta peran, tugas dan tanggung-jawab Kepolisian dalam melaksanakan tugas. Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tolak ukur yang paling sederhana bahwa terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat adalah tidak adanya pertengkaran, perkelahian, atau keributan, dan tidak terjadi pencurian di masyarakat. Pada kenyataannya hukum tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAH GUNAAN WEWENANG MELALUI PUNGLI ]]>
<![CDATA[Wahyu Wulandari, Vera]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 3 No 06 (2023): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v3i06.1383
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang melalui pungli. Penyalahgunaan wewenang atau disebut pungli sendiri ini sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakakun oleh seseorang, misalnya pegawai negeri ataupun penjabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut. Kegiatan Pungli sendiri juga sering disamakan dengan penerasan, penipuan ataupun korupsi. Pungli merupakan salah satu gejala sosial yang bersifat abadi, sehingga selalu hadir ditengah kehidupan masyarakat. pungli juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam birokrasi pemerintah. Jurnal ini dilator belakangi dengan adanya fenomena penyaalahgunaan wewenang dilakukan oknum pemerasan. Dalam fenomena ini muncul suatu permasalahan terakit dasar pertimbangan presedien menetapkan kebijakan untuk pemberantasaan pungutan liar serta yang berperan dalam memberantas pengunutan liar tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS GARANSI PRODUK ELEKTRONIK DALAM UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Triyono, Sulasa Agus]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudik Djaja]]>;
<![CDATA[Handayati, Nur]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i01.1490
<![CDATA[Konsumen adalah suatu individu juga bisa diartikan suatu rumah tangga bertujuan untuk membeli dan memeroleh suatu barang atau jasa yang dikonsumsi secara prbadi. Tidak hanya diartikan oleh beberapa ahli pengertian konsumen juga diartikan oleh Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dimana dalam UUPK diberikan arti secara luas daripada pengertian sebelumnya. Kartu jaminan atau garansi pada produk elektronik diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009, yang menyatakan bahwa setiap produk elektronika yang diproduksi atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan (garansi purna jual). Namun, terkadang terdapat penjual atau pelaku usaha yang tidak memberikan kartu garansi kepada konsumen. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan tersebut. Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi barang dengan pemanfaatan berkelanjutan wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual, serta memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK MERK SKINCARE AKIBAT PELANGGARAN MERK ]]>
<![CDATA[Idrina, Mustika]]>;
<![CDATA[Astutik, Sri]]>;
<![CDATA[Soekorini, Noenik]]>;
<![CDATA[Cornelis, Vieta Imelda]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i01.1491
<![CDATA[Dengan berkembangan zaman dan semakin berkembangnya kesadaran diri untuk menjaga kesehatan maka produk–produk kosmetik kesehatan menjadi beragam macam jenisnya baik produk-produk kosmetik skincare lokal ataupun internasional yang beredar dimedia online. Sistem Hukum HAKI harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan HAKI Merek merupakan salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berguna sebagai tanda untuk mengidentifikasikan dan membedakan produk antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang sifatnya normatif (normative legal research), Penelitian ini bercondong kepada Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Serta Bahan Hukum yang peneliti pakai adalah Sumber bahan hukum yang sifatnya primer, bersifat tersier, dan bersifat sekunder biasa digunakan dalam penelitian dengan sifat normatif. Hak Merek yang digunakan sebagai hak yang bersifat khusus. Hak khusus tersebut pada dasarnya bersifat ekslusif dan monopoli yang hanya dilaksanakan oleh pemilik hak, sedangkan orang lain tidak boleh untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Arifin, Choirul]]>;
<![CDATA[Soerodjo, Irawan]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudik Djaja]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i01.1492
<![CDATA[Kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dianggap bisa semakin melegalkan outsourcing. Tujuan penelitian untuk menganalisis kedudukan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Permasalahan permasalahan yang muncul terkait dengan outsourcing seperti minimnya perlindungan bagi tenaga kerja outsourcing, kedudukan hukum outsourcing tidak ada bedanya antara UU yang lama dan UU yang baru, minimnya perlindungan terhadap jaminan sosial kesehatan, kontrak kerja yang tidak adil, dan tenaga kerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 66 UU Cipta Kerja tidak dicantumkan mengenai batasan pekerjaan yang dilarang dilaksanakan oleh pekerja outsourcing, padahal dalam Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebelumnya diatur mengenai pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Ketentuan lain memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja yang memungkinkan pekerja dapat di outsourcing tanpa batas waktu bahkan bisa seumur hidup. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja perlindungan hak bagi pekerja outsourcing tetap ada yang diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UU Cipta Kerja terkait dengan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing]]>
<![CDATA[JUAL BELI BARANG CACAT PRODUK PERUSAHAAN DARI ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERAKIBAT HUKUM ]]>
<![CDATA[Aliyansyah, Alif Wildan]]>;
<![CDATA[Borman, M. Syahrul]]>;
<![CDATA[Sidarta, Dudik Djaja]]>;
<![CDATA[Soerodjo, Irawan]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 4 No 01 (2024): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69957/cr.v4i01.1493
<![CDATA[Pada zaman saat ini sangat penting bagi konsumen agar mengetahui bahwasanya konsumen wajib untuk mendapatkan perlindungan seketika berhubungan dengan perusahaan dalam menjalani proses transaksi jual beli, apabila dipihak konsumen merasa dirugikan dengan jual beli tersebut maka konsumen berhak atas hak nya untuk menuntut agar penjual mempertanggungjawabkan atas kerugian jual beli barang gagal produk yang dialaminya, PT Wings Surya Driyorejo dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi sabun colek terbesar di Indonesia, disisi lain juga PT Wings Surya Driyorejo menjual barang-barang gagal isi dan/atau gagal produk kepada pengepul pendaur ulang supaya akan dijadikan olehan biji plastik kembali. Apabila melihat kembali secara normatif kegiatan jual beli ini perlu diteliti secara detail sebab barang yang dijual belikan menurut hukum termasuk barang cacat tersembunyi, pada dasarnya perusahaan harus mempertimbangkan kembali pada transaksi jual beli ini karena produk yang tidak layak pakai sehingga masyarakat dan/atau konsumen tidak ada yang merasa dirugikan pada saat setelah membeli barang gagal produk.]]>
