COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Articles
183 Documents
<![CDATA[PERAN BADAN PERTANAHAN DALAM MEREDUKSI KONFLIK DAN PERKARA SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI ]]>
<![CDATA[Mega Puspa Kusumojati]]>;
<![CDATA[Abraham Ferry Rosando]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini penulis membahas Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mereduksi perkara dan konflik sengketa tanah melalui mediasi. Pernyataan publik tentang permintaan yang tak sejalan dengan suatu yang bernilai disebut dengan sengketa, perselisihan yang memiliki sifat yang besar seperti perselisihan antar golongan maupun kelompok. Adanya ketidakjelasan norma dan sengketa maupun konflik tak diatur secara jelas dalam peraturan Kementrian Agraria/Tata ruang yang menjadi dasar penulisannya kemudian jadi wewenang instasi lain sehingga menciptakan persepsi lain dalam Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 11 ayat 4 mengenai masalah yang bukan kewenangan kementerian dalam kasus pertahanan diselesaikan. Peraturan Menteri Agraria/Tata Usaha Nomor 11 Tahun 2016 tak mengatur penyelesaian sengketa maupun konflik dalam wilayah hukum pidana yang mempunyai prosedur yang tak sama sehingga diselesaikan dengan landasan undang-undang pidana. Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk selaku mediator dalam Peraturan Agraria/Tata Usaha Nomor 11 Tahun 2016 guna memproses penyelesaian kasus pertanahan dalam penanganan mediasi menyelesaikan sengketa maupun konflik yang didasari laporan Tata Usaha kantor Badan Pertanahan Nasional terdapat dua jenis laporan yakni inisiatif kementerian dan pengaduan masyarakat. Upaya dilakukan dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan melakukan evaluasi dan pengkajian ulang Peraturan Menteri Agraria/Tata Ruang Pasal 11 ayat (4) dapat menerapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lebih spesifik tidak menimbulkan kesalahan pemaknaan pada penyelesaian sengketa dan konflik bagi masyarakat pengajuan gugatan pengadilan membutuh waktu yang lama dan mengeluarkan banyak biaya maka mediasi Badan Pertanahan menggunakan pendekatan persuasif dengan menitik beratkan pada Win – win solution untuk kedua pihak dengan berdasarkan pada prinsip keadilan.]]>
<![CDATA[FENOMENA PRAKTEK MAKELAR EMAS DI PASAR KAPASAN ]]>
<![CDATA[Dara Manista Harwika]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena jual beli perhiasan emas merupakan transaksi yang lumrah terjadi di pasar, namun terdapat fenomena di mana banyak orang yang membeli perhiasan emas tetapi tidak secara langsung ke toko perhiasan, melainkan membeli dari pedangang emas eceran sebagai makelar dengan iming-iming bahwa kualitas perhiasan emas mereka adalah yang terbaik. Dalam kenyataanya informasi ini adalah palsu, bahkan seringkali barang yang dijual ternyata bukan emas. Fenomena tersebut juga terjadi di pasar Kapasan. Penelitian dengan metode lapangan dengan pendekatan yuridis normative ini berupaya untuk mengungkap terjadinya praktek makelar emas di pasar Kapasan, dan mengidentifikasi bagaimana mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan.]]>
<![CDATA[PERAN KRIMINOLOGI SEBAGAI ILMU BANTU HUKUM PIDANA: (Studi Kasus Pembunuhan Cakung) ]]>
<![CDATA[Dara Manista Harwika]]>;
<![CDATA[Amelia Puspitasari]]>;
<![CDATA[Erli Kurnia Parmasari]]>;
<![CDATA[Indra Silfiyah]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan hukum pidana dengan kriminologi adalah keterkaitan yang saling melengkapi. Di mana kriminologi mencari suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum, sedangkan hukum pidana berusaha menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian. Dalam kejahatan, teori pilihan rasional di gunakan sebagai jalan pintas apabila keinginannya yang paling utama gagal untuk di capai dan teori pilihan rasional ini menekankan pada dua hal yaitu aktor dan sumber daya. Sebagai aktor Heri Kurniawan memiliki alasan untuk tetap memilih melakukan kejahatan sebagai tujuan agar bisa melanjutkan kehidupannya. Strategi bertahan hidup Heri Kurniawan merupakan sebuah pilihan, yang memilih kejahatan yang dianggap rasional. Kriminologi berkaitan kejahatan, pengertian kejahatan itu sendiri adalah perilaku menyimpang yang merupakan jenis gejala sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sadar. Heri yang melakukan perampokan dan pembunuhan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Menurut sudut pandang psikologi kejahatan adalah sebuah reaksi atau jalan pintas jika tujuan awalnya terhalang oleh sesuatu. Dalam kasus Heri (tersangka) tujuan utamanya adalah mengambil Handpohone milik korban, namun saat aksinya di ketahui oleh korban ia langsung menuju dapur dan mengambil pisau yang akan digunakan sebagai bentuk tekanan akibat merasa terpojok. Sehingga pembunuhan yang dilakukanya merupakan reaksi spontan atas kejahatan yang mana tujuannya hanya untuk melindungi dirinya. Reaksi inilah yang bisa memberi gambaran mengenai psikis seseorang.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NO. 4 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KECAMATAN KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Adhi Wahyu Pradani]]>;
<![CDATA[Muhammad Firdausi Nuzula firdausi]]>;
<![CDATA[Alga Soraja]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kota Surabaya ialah salah satu dari sekian banyaknya kota yang ada di Indonesia. Kota Surabaya itu sendiri mempunyai kemampuan yang besar dalam sumber energi manusianya, dalam rangka tingkatkan mutu serta motivasi buat membagikan semangat untuk pegawai. Dengan kebijakan pemerintah Kota Surabaya menghasilkan produk hukum yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Surabaya No 4 Tahun 2021 tentang pemberian tambahan penghasilan yang dikutip dalam pasal 2- 9 tentang kriteria yang diberikan bersumber pada beban kerja serta kondisi kerja, besaran jabatan/ ataupun golongan, yang diatur dalam rangka untuk menaikkan kesejahteraan pergawai bersumber pada beban kerjanya ataupun tempat buat bertugas serta kondisi kerja ataupun prestasi kerja.]]>
<![CDATA[ANALISA PERILAKU HAPPY GOWES TERHADAP MARKA UTUH DI JALAN DARMO SURABAYA ]]>
<![CDATA[Tanu Iswantono]]>;
<![CDATA[Elvira Angelia Mangori Kadembo]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 03 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Analisa perilaku happy gowes terkait dengan larangan mendahului dalam marka utuh merupakan kulminasi pemikiran tentang bagaimana hukum dapat berinteraksi secara dinamis sebagai kesatuan struktur keilmuan di studi sosial. Apakah larangan mendahului dalam marka utuh dapat meredam chaos yang biasa dilakukan di jalan, terutama oleh pengguna jalan non mesin seperti sepeda kayuh. Sebuah jembatan menuju tugas akhir di fakultas hukum, penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif dengan pendekatan sosio-cultural yang dihimpun secara kuantitatif. Rupanya, tidak hanya berhenti sampai di alasan, dan sebab berbagai deviasi perilaku pengguna jalan khususnya sepeda kayuh yang diwakili oleh kelompok happy gowes, penelitian ini menyajikan saran sebagai bahan dasar untuk bahan penelitian lebih lanjut.]]>
<![CDATA[JAMINAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dara Manista Harwika]]>;
<![CDATA[Tasya Ramadhani]]>;
<![CDATA[Amelia Puspitasari]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan dan azas kepastian hukum pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tenaga kesehatan masih menjadi pertanyaan, dapatkah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memenuhi azas kepastian hukum? Penelitian dengan metode studi pustaka ini menghasilkan berbagai temuan bahwa aturan-aturan Tenaga Kesehatan dapat dijumpai di berbagai regulasi yaitu Undang-Undang Kesehatan; Undang-Undang Rumah Sakit; dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, tetapi pengaturan yang eksplisit dan secara menyeluruh berada pada Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Ditemukan pula bahwa azas kepastian hukum akan terhalang apabila: ada norma yang bertentangan dalam pasal 21 ayat (2) dengan pasal 21 ayat (3) UU Kesehatan. Ketidak harmonisan antara Undang-Undang satu dengan lainnya mengenai adanya terminologi tenaga kesehatan. Terdapat disparitas pada setiap tingkat peraturan melahirkan adanya pertentangan kedudukan dan ketidak samaan kekuatan mengikat dari peraturan itu, sehingga menimbulkan ketidak adilan. Peraturan menteri yang suka berubah-ubah, sehinga menyebabkan kekacauan dalam pengoprasiannya. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat digunakan asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori yakni peraturan yang lebih tinggi, mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA KAWASAN WISATA RELIGI SUNAN AMPEL SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN ]]>
<![CDATA[agus_rahmanto]]>;
<![CDATA[Wahyuni Krisna]]>;
<![CDATA[Widy Angga Windyantoto]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sampah merupakan sisa dari sesuatu yang telah digunakan oleh manusia baik berupa sampah yang berbentuk padat maupun sampah yang berbentuk cair, pola konsumsi masyarakat menimbulkan peningkatan jenis maupun volume sampah. Kesadaran masyarakat mengenai kebersihan lingkungan sekitar dan juga membuang sampah pada tempatnya masih rendah, hal tersebut dapat diketahui dari kawasan wisata religi sunan ampel bahwa banyak sampah berserakan akibat membuang sampah sembarangan dan kurang maksimalnya pengeleloaan sampah di kawasan tersebut. Dalam hal ini pemerintah kota Surabaya telah menetapkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan.]]>
<![CDATA[EKSPLOITASI ANAK YANG DIJADIKAN PENGEMIS OLEH ORANGTUANYA DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Rahmadhany Septian Pratama]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengenali faktor- faktor yang melatar belakangi orangtua yang mengeksploitasi anaknya jadi pengemis di Surabaya. Lebih lanjut penelitian ini bertujuan buat menganalisis upaya - upaya yang sudah dicoba oleh pemerintah dan lembaga terpaut yang lain dalam penindakan terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya jadi pengemis. Riset ini mengambil permasalahan pada kanak- kanak yang jadi pengemis di Surabaya. Tata cara analisis yang digunakan merupakan tata cara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam riset ini merupakan pendekatan sosiologis. Dalam perihal ini periset menggambarkan pemicu anak yang dieksploitasi oleh orang tua jadi pengemis. Hasil penelitian ini membuktikan kalau aspek yang menimbulkan anak dieksploitasi oleh orang tua jadi pengemis itu beragam. Di antara permasalahan yang terdata merupakan ada anak yang dituntut oleh ibu dan bapaknya mengemis buat membayar cicilan rumah dan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dalam perihal ini untuk orang tua yang menyuruh anaknya mengemis buat membayar cicilan rumah serta kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan hendak menaikkan pemasukan buat membayar cicilan rumah serta kebutuhannya dibanding mengemis sendirian, karena jika orang tua mengemis sendirian sudah dapat dipastikan akan mendapat hasil yang lebih sedikit dibandingkan jika saat mengemis dengan anaknya, karena jika mengemis dengan anak sudah dipastikan orang yang melihat akan sedikit iba dan memberinya uang lebih banyak. Sehingga penelitian ini berimplikasi pada perlunya sosialisasi kepada warga serta orang tua tentang larangan mengemis serta sosialisasi tentang proteksi anak, tidak hanya itu pemerintah dan aparatur penegak hukum berikan aksi yang tegas kepada orang tua yang memforsir anaknya buat mengemis demi penuhi kebutuhan individu orang tua serta pula pemerintah bisa membagikan tunjangan sosial terhadap keluarga yang hadapi kekurangan ekonomi. Perihal tersebut sangat diperlukan buat menuntaskan fenomena eksploitasi anak jadi pengemis oleh orang tua di Surabaya.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN PENGGUNAAN PENGANTIN PESANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDANGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Bagus Rendy]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius. Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia biasanya untuk prostitusi, pornografi, pengemis dan pembantu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya trafficking/perdagangan perempuan dan anak dan mengetahui kendala dalam penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif analitis. Data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara bebas terpimpin, studi pustaka dan dokumentasi. Penentuan responden dilakukan dengan cara puporsive. Munculnya kasus perdagangan perempuan merupakan akibat langsung dari ketidakmampuan dan penyebab lainnya modus perdagangan perempuan yang berdalih pernikahan dianggap paling berbahaya dalam kasus perdagangan perempuan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sudah tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan baik yang bersifat umum maupun khusus.]]>
<![CDATA[REVITALISASI HAK PENGGUNA JALAN DI PASAR GRESIKAN ]]>
<![CDATA[Shintya Kurnia Beti F]]>;
<![CDATA[Dianita Putri Oktavia D]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Analisa mengenai hak pengguna jalan di Pasar Gresikan yang mana para pedagang berjualan hingga memakan bahu jalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan dan menyebabkan para pengendara merasa terganggu. Rupanya, kemacetan tersebut berasal dari para pembeli yang memarkir kendaraan tidak rapi dan sembarangan, dan juga disebabkan karena pedagang berjualan terlalu maju hingga ke jalan raya. Bukan hanya penyebab tersebut adanya penelitian ini juga menyajikan saran untuk jalan di sekitar Pasar Gresikan agar tidak terus – menerus menyebabkan kemacetan di jalan raya. Penelitian ini dilakukan pada para pedagang di Pasar Gresikan dan para pembeli serta polisi atau Satpol PP. Dengan hasil penelitian akan menunjukkan bagaimana pendapat para pedagang dan pembeli yang mengakibatkan kemacetan di jalan tersebut. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dan mempelajari akibat utama timbulnya kemacetan yang terjadi di jalan raya sekitar Pasar Gresikan yang membuat para pengguna jalan atau para pengendara merasa terganggu, hal itu pula tak lepas dari peran para pihak keamanan yaitu Satpol PP. Dari pembahasan yang dilakukan dapat menarik kesimpulan bahwa Pasar Gresikan sebenarnya tidak layak dari segi apapun karena lahan yang kurang luas dan keamanan yang kurang pula karena banyak terjadi tindak kriminal pencurian motor saat pembeli memarkir dan lupa mencabut kunci. Terkadang para penjual juga didatangi dan diperingatkan oleh Satpol PP karena berjualan memakan bahu jalan. Namun terlepas dari hal tersebut sebenarnya para pedagang yang berjualan di Pasar Gresikan sudah diberi lahan khusus untuk berjualan namun para pedagang mengaku enggan berjualan di lahan tersebut karena merasa dagangannya tidak laku dan para pedagang tersebut sudah memiliki langganan di Pasar Gresikan.]]>
