COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Articles
199 Documents
<![CDATA[TINDAKAN REPRESIF TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Chynthia Devi]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hak asasi manusia termasuk bagian yang terpenting bagi kehidupan manusia di suatu negara. Hak asasi manusia terdapat macam – macam asas yang termuat pada Undang–Undang No.mor 39 tahun 1999 salah satunya tentang asas praduga tak bersalah yang didalam asas yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memenuhi hak yang dimiliki seseorang hingga orang tersebut telah terbukti bersalah secara sah dalam sidang pengadilan, dengan maraknya terorisme yang pada saat ini telah terhitung terjadi sekitar 10 aksi terorisme, yang dalam penanganannya aparat kepolisian menggunakan suatu tindakan represif, tindakan ini dapat menunjukkan adanya pelanggaran HAM karena aparat kepolisian dalam menangani nya dengan melakukan pembunuhan diluar pengadilan atau extra judicial kiling. Dari problematika tersebut, maka mengenai apakah tindakan polisi dalam menggunakan tindakan represif terhadap perkara tindak pidana terorisme ini telah sesuai dengan perspektif HAM, rumusan tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode peraturan perundang–undangan, metode konseptual. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih dalam dalam penggunaan tindakan represif yang dimiliki oleh aparat kepolisian terhadap perkara tindak pidana terorisme ini apakah telah sesuai dengan perspektif HAM, sehingga apabila terjadi adanya ketidaksesuaian sehingga dapat memberikan saran kepada DPR guna memperbaiki Undang–Undang.]]>
<![CDATA[TINDAK PELANGGARAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KOPI ]]>
<![CDATA[Rifki Ramadhan]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hampir seluruh masyarakat di Indonesia gemar minum kopi. Mungkin sudah menjadi hal yang wajib ketika kita pergi ke warung, kafe atau bahkan bertamu ke orang lain. Menjadi penikmat kopi selama bertahun-tahun tentu saja saya mengamati peran kopi untuk setiap individu. Peran tersebut menjadi nilai tersendiri karena dengan menikmati kopi, kenyamanan semakin meningkat. Untuk membuat secangkir kopi dengan segala metode pembuatan kopi tentu saja harus memiliki skill dan pengalaman yang mumpuni. Dan mengolah kopi tentu saja butuh pengalaman juga agar kopi yang dihasilkan bisa dinikmati sesuai dengan jenis kopi. Jenis kopi inilah yang menjadi pembeda. Bisa mulai dari rasa hingga harga. Melalui jurnal ini, sebuah penelitian ditujukan kepada pembaca agar memahami sebuah penelitian tentang kopi dan segala hal yang perlu diperhatikan ketika ingin membeli kopi. Tujuan penelitian ini adalah sedikit memberikan edukasi tentang kopi kepada masyarakat awam tentang adanya pemalsuan jenis kopi pada saat transaksi di media sosial. Tentu saja ada hukum yang membuat agar pemalsuan barang tersebut tidak terjadi ketika ingin bertransaksi di media sosial. Segala upaya dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap pelaku bisnis agar lebih mengerti apa yang dijual dan tidak hanya mengambil momentum penjualan saja demi keuntungan dirinya sendiri. Menjual kopi tidak hanya sekedar menjual, namun perlu adanya pemahaman tentang jenis-jenis kopi dan berbagai varietas yang menentukan harga dan kualitas kopi.]]>
<![CDATA[PERAN THRESHOLD DALAM TATA KELOLA KEBIJAKAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Roy Sanjaya]]>;
<![CDATA[Riezky Aditya Ramadhan]]>;
<![CDATA[Marco Gregorius Suitela]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesian regulatory governance today requires Economic Analysis of Law (EAL) through Cost Benefit Analysis (CBA) and Regulatory Impact Assessment (RIA) as a tool to be carried out in the process of formulating, establishing and implementing policies. However, the regulatory governance has not definitively carried out the concept of threshold within the analysis process. This research emphasizes the need to establish the threshold concept so EAL can be executed for policies that have strategic and national impacts to the society.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENANAMAN MODAL ASING DALAM MENAMBAH APBN DAN MENGATASI DIFISIT APBN AKIBAT BENCANA NASIONAL ]]>
<![CDATA[amelia lia]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setiap negara memerlukan adanya perkembangan dalam perekonomiannya. Hal tersebut agar menunjang kebutuhan masyarakat serta negara dalam pembangunannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak, di mana terbagi atas 16.671 pulau yang telah resmi terdaftar dalam PBB pada tahun 2020, dan masih banyak lagi pulau yang belum tervalidasi secara resmi, dengan memiliki rakyat yang begitu bnayak tentu pemeritah harus memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Masuknya virus ini ke Indonesia merupakan bencana Nasional yang tidak bisa di anggap remeh, karena pertama kali masuknya virus ini ke Indonesia sangat meresahkan banyak seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah untuk menurunkan angkan penularan dan angka penyembuhan sangatlah gigih namun adanya virus ini membawa dampak besar terhadap pengeluaran negara, sehingga terjadilah defisit APBN. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana pentingnya penanaman modal asing mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi negara.]]>
<![CDATA[HAK DISABILITAS DALAM AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Amelia Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Hari Soeskandi]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penetitian ini adalah untuk menemukan kepastian hukum terkait dengan belum terjamin sepenunya mengenai hak hak disabilitas di kota Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yang mana dengan menelaah kembali peraturan peraturan mengenai hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya. Melalui konsep yang peneliti buat, peneliti ingin menjabarkan dan menggamarkan makna kepastian hukum terhadap hak aksesibilitas bagi disabilitas, yang mana mengacu peran pemerintah kota Surabaya serta ketiadaan sanksi bagi pemerintah selaku pelaksana sekaligus penyelenggara pengadaan hak untuk kaum disabilitas. Permasalahan mengenai hak kemudahan bagi disabilitas terletak pada pelaksaanaan hak aksesibilitas bagi disabilitas di kota Surabaya yang tidak merata, yang mana pembangunan aksesibilitas bagi disabilitas hanya terdapat pada tempat tempat tertentu seperti ; Museum Pendidikan, Masjid Al-Akbar, Trotoar Gubeng Kertajaya, Gedung Pemerintah Kota, dan Taman Bicara. Yang mana dapat di ketahui bahwa disabilitas di kota Surabaya tidak hanya terletak di pusat kota namun di seluruh wilayah kota Surabaya termasuk wilayah wilayah pinggiran.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDAUR ULANG DAN PENJUAL ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS ]]>
<![CDATA[Riris Lukitasari]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 03 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Terjadinya kasus alat rapid test antigen bekas yang didaur ulang merupakan suatu pelanggaran etika profesi tenaga medis kesehatan yang merupakan sebuah perbuatan sangat merugikan PT Kimia Farma Diagnostika sebagai korporasi serta masyarakat sebagai korban yang memiliki dasar orientasi demi memenuhi syarat wajib ketika hendak melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara. Tindakan mendaurulang alat rapid test antigen bekas sudah melanggar kewajiban petugas medis di mana seharusnya pasien mempunyai hak dalam mendpatkan informasi yang benar terkait pelayanan tenaga medis kesehatan sebagai pihak yang akan melaksanakan rapid test antigen. Maka dari hal tersebut penulis akan melaksanakan penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pendaurulang dan PT Kimia Farma Diagnostika selaku penjual alat rapid test hasil daur ulang. Metodo yuridis normative dipergunakan pada penelitian ini melalui pengkajian terhadap aturan Undang-Undang yang terkait. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa perbuatan pidana oknum petugas kesehatan menunjukan bahwa pedoman standart perilaku (code of conduct) dari PT Kimia Farma Tbk yang mana adalah induk dari PT Kimia Farma Diagnostika, tidak dijadikan pedoman dalam bekerja oleh pegawainya yang membuat pedoman tersebut tidak mempunyai nilai yang ditanamkan secara khusus dalam diri pegawai. Sehingga pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku pendaurulang dapat dikenakan sanksi maksimal 5 tahun kurungan penjara atau maksimal 2 Miliar pidana denda serta dan PT Kimia Farma Diagnostika yang merupakan penjual alat rapid test hasil daur ulang dapat dijatuhi pidana denda dan diperberat 1/3 tidak lebih dari pidana denda tersebut.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNG JAWABAN KLUB SEPAK BOLA TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA DI MASA PANDEMI COVID ]]>
<![CDATA[Achmad Abdul Malik]]>;
<![CDATA[Sugeng Hadi Purnomo]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Wabah Virus Covid 19 datang membawa dampak yang sanggat tinggi di Dunia, yang mana berimbas terhadap perekonomian yang ada di dunia. Indonesia juga terpapar akan wabah ini yang berimbas perekonomian menjadi menurun . Dampak dari wahab ini menjadi ketentuan akan Pandemi yang terhadap klub sepak bola di Indonesia. Sepak Bola sendiri termasuk olahraga yang banyak di kaitkan dengan hubungan kerja antara pemain professional dan klub sepak bola professional, yang mana menghasilkan timbulnya hak kerja dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kerja tersebut. Permasalahan yang hadir di tatkala pandemi Covid 19 memakasa kompetisi sepak bola di Indoensia ditunda. PSSI sebagai asosiasi sepak bola di Indonesia mengeluarkan surat yang mana terdapat penundaan Liga 1 dan Liga 2 . Pengambilan putusan ini beralasan dalam keadaan darurat atau yakni biasa disebut dengan Force Majeure. Di dalam surat keputusan tersebut yang dikeluarkan pleh PSSI terdapat Poin tentang Pemotongan gaji yang sebesar 25 persen, yang mana tidak disambut baik oleh pemain sepak bola sebagai pekerja. Ketentuan yang ada dalam aturan FIFA sudah dijelaskan bahwa aturan Gaji yang bisa di atur antara Pemain Sepak Bola Profesional dan Klub tersebut. Wanprestasi timbul akan tidak terpenuhinya hak-hak pemain sepak bola dalam keadaan force Majeure Karna itu menjadi suatu permasalahan hukum antara ketentuan Perjanjian kerja antara Pemain Sepak bola dan Sepak Bola Profesional yang mana menjadi Hak dari Pemain untuk mendapat ketentuan Hukum yang tetap.]]>
<![CDATA[PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Ika Shinta Utami Nur Agustin]]>;
<![CDATA[Tomy Michael]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebebasan berekspresi dan opini publik dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, secara langsung maupun melalui media sosial dewasa ini sangat terbatas dan berdampak bagi pengguna internet. Diperlukan perlindungan hukum bagi pengguna internet untuk mengutarakan pendapatnya. Diperlukan aturan hukum tegas dan tidak ada penafsiran ganda pada aturan hukum tersebut. Dari latar belakang ini, maka perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berekspresi warganet dalam kasus pencemaran nama baik yang diatur Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Riset ini menggunakan pendekatan normatifatau penelitian hukum doctrinal untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan UU No 19 Tahun 2016 dan Amandemen UU No 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 untuk menjerat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau fitnah merupakan kontra-produktif dalam penentuan lingkup norma.]]>
<![CDATA[HAK ATAS RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG (RIGHT TO RESTITUTION TRAFFICKING IN PERSONS) ]]>
<![CDATA[Sinta Andhani]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia selama 5 tahun terakhir ini 2018 sampai 2022 dihadapkan pada permasalahan perdagangan orang yang tidak cuma berdasar pada negara ini tetapi melampaui batasan negeri mendunia. Riset ini memakai tata cara yuridis normative dengan mengkaji peraturan perundang- undangan yang terpaut. Hasil riset menampilkan hak restitusi diatur di dalam sebagian aturan perundangan guna memenuhi segala bentuk ganti rugi dan pemenuhan hak korban yang telah dideriya hal ini di tanggung oleh pelaku. Restitusi sebagaimana ganti kerugian dari kehilangan kekayaan atau penghasilan,penderitaan,biaya untuk tindakan perawatan medis dan psikologis maupun kerugian lain dialami seseorang akibat perdagangan orang. Pemberdayaan korban perdagangan manusia tidak diberikan sebagaimana mestinya, terutama hak atas kompensasi. Peneulisan guna mengidentfikasi perkembangan wadah perlindungan bagi korban dalam kaitannya dengan pemberian ganti rugi. Metode pencarian yang digunakan adalah kanonik. Tiga pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kasus pendekatan normatif yuridis dan pendekatan konseptual. dokumen hukum adalah keputusan hukum, jenis dokumen hukum yang digunakan adalah dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menganalisis dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa dalam kasus korban perdagangan manusia, ada hak hukum untuk pengembalian dana, karena undang-undang mengatur kewajiban untuk menerima pengembalian dana sebagaimana termuat pada pasal 8 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007. tentang perdagangan orang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DISABILITAS YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI PENERIMA MANFAAT SISTEM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN ]]>
<![CDATA[Vanda Milleniar]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 04 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pokok permasalahan dalam penelitian inii terletak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada pasal 20 yang menyebutkan bahwa manfaat JKP jika mengalamii PHK dikecualikan bagii penyandang disabilitas (Cacat Total Tetap). Penelitian inii menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menemukan kaidah, asas hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian inii adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian inii menunjukkan bahwa Indonesia sebagaii negara demokrasii yang memilikii kebebasan untuk menjalanii kehidupannya secara hukum harus dilindungii termasuk disabilitas, sehingga merupakan bagian darii hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Republik Indonesia. Indonesia tahun 1945. Mengkajii hak pekerja disabilitas darii perspektif hak asasii manusia dengan tujuan menghormati, melindungii dan memenuhii hak–hak penyandang disabilitas. Perspektif yuridis, bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja disabilitas yang terbebas darii perlakuan diskriminatif, maka penting untuk menerapkan kebijakan affirmative action, termasuk serta para pemangku kebijakan khususnya pemerintah untuk terus berupaya menghilangkan stigma negatif yang ada guna memenuhii hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian inii menyimpulkan bahwa pemerintah terkesan masih jauh darii upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan manfaat perlindungan hukum oleh pemerintah yang menjadii multitafsir inii dapat merugikan hak asasii manusia, terutama bagii penyandang disabilitas.]]>
