COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum
Jurnal COURT REVIEW e-ISSN: 2776-1916 adalah jurnal penelitian yang berbasiskan sains bidang hukum yang mempublikasikan berbagai artikel dengan scope meliputi: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional; dan Hukum Cyber. Jurnal COURT REVIEW membuka diri untuk bekerjasama dengan para peneliti, penulis, dan penelaah dari berbagai institusi ilmiah.
Articles
183 Documents
<![CDATA[PEMANFAATAN LAHAN PARKIR SWALAYAN UNTUK MEMAJUKAN UMKM ]]>
<![CDATA[Shintya Fardina]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 1 No 04 (2021): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Fenomena banyaknya bermunculan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan menengah) di kota-kota besar di Indonesia berperan sangat penting di perekonomian Negara karena paling banyak menyumbang PBD (Product Domestik Bruto) dan terhitung paling banyak mampu menyerap lapangan pekerjaan. UMKM juga mampu bertahan terhadap kritis keuangan. Di sisi lain, para pedagang UMKM melakukan aksi berjualan di lahan parkir swalayan. Memanfaatkan peluang karena masyarakat modern cenderung berbelanja di swalayan. Hal demikian menjadikan adanya komitmen kerjasama antara owner toko swalayan dengan UMKM. Dampak positif dan negatif di rasakan oleh masyarat sekitar swalayan yang mempermudah konsumen untuk memilih barang sendiri karena tersedia banyak stok di toko tersebut. Kebersihan terjamin, sadangkan dampak negatif dari toko swalayan adalah bisa mematikan usaha kecil menegah, memonopili perdagangan, dan yang hanya terbatas untuk orang-orang tertentu saja yang mampu pergi juga membeli beberapa atribut atau benda di toko tersebut. Di sisi lain, perkembangan toko modern memang dapat merevitalisasi area tidur, maka dengan terdapatnya toko modern bisa menjadi aktif. Namun, pertumbuhan alami toko modern tetap wajib mengacu pada norma yang ada.]]>
<![CDATA[FENOMENA IMPLIKASI HUKUM TERHADAP MARAKNYA PARA LANJUT USIA MENJADI PENGEMIS DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Vanda Milleniar]]>;
<![CDATA[Devina Aurellia Novianto]]>;
<![CDATA[Riris Lukitasari]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Latar belakang penelitian ini ialah untuk mengetahui alasan mengapa hukum tidak berdampak terhadap maraknya para lanjut usia (lansia) mengambil profesi sebagai pengemis di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian metode yuridis sosiologis dengan data empiris karena mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan pelaku. Dari hasil penelitian menunjukan terdapat empat faktor yang menyebabkan, yaitu faktor fisik, faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor longgarnya penerapan hukum. Faktor fisik yang meyebabkan para lansia mengambil profesi pengemis ialah karena keadaan fisik mereka yang sudah lemah dan mempunyai penyakit. Faktor ekonomi yang meyebabkan para lansia mengambil profesi pengemis ialah karena minimnya peluang untuk bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Faktor keluarga yang meyebabkan para lansia mengambil profesi pengemis ialah karena tidak ada yang mengurus atau sudah tidak diurus keluarganya. Faktor implikasi hukum yang tidak efektif juga menjadi penyebab pengemis tidak pernah takut ataupun jera menjalani profesinya.]]>
<![CDATA[ARSITEKTUR DAN PROSES PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN PERAMPOKAN DI PERUMAHAN DAERAH BARU GUNUNG ANYAR ]]>
<![CDATA[Shinta Andhani Pou]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kriminologi sebagai salah satu ilmu bantu pada hukum pidana sangat di perlukan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bertujuan memahami gejala-gejala kejahatan di tengah pergaulan hidup manusia, menggali sebab-sebab kejahatan, dan mencari atau menyusun konsep-konsep penanggulangan kejahatan seperti upaya mencegahatau mengurangi kejahatan yang mungkin akan terjadi. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini bertujuan mengenali, memahami dan mendeskripsikan cara dan tingkat kriminalitas di daeraha pemukinan lebih dalam melalui observasi dan wawancara. Hasil temuan penelitian menyatakan bahwa tindak pidana perampokan sering terjadi pada daerah baru di wilayah Gunung Anyar Surabaya karena arsitektur. Wilayah ini menjadi aman dari tindak pidana perampokan dengan adanya peraturan yang dibuat oleh penanggung jawab wilayah dan penduduk wilayah tersebut dengan cara menjaga kekompakan dalam bertetangga dan bermasyarakat.]]>
<![CDATA[PENGALIHAN PENGEMBALIAN UANG SISA BELANJA KONSUMEN RETAIL WILAYAH SIDOARJO ]]>
<![CDATA[Mukhammad Islammudin]]>;
<![CDATA[Laras Sati]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hal yang sering kita alami apabila berbelanja di retail baik supermarket maupun minimarket sering terjadi peristiwa pengalihan bentuk kembalian uang konsumen berbentuk barang lain seperti tawaran donasi yang dilakukan secara sepihak oleh para pelaku usaha bahkan ada yang mengembalikan dalam bentuk lain seperti permen. Dalam hal ini konsumen banyak yang mengeluh bukan karena besar nominal uangnya tetapi lebih kepada mental pihak pelaku usaha yang kurang mampu menangkap beban psikologis konsumen. Dalam penulisan ini, penulis berupaya mengungkapkan bagaimana fenomena praktik pengalihan uang di retail wilayah sidoarjo serta bagaimana penyelesaian sengketa atas kasus pengalihan uang retail di wilayah sidoarjo?]]>
<![CDATA[MARAKNYA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH SIDOARJO: Kasus Kekerasan ]]>
<![CDATA[Nuril Anwar]]>;
<![CDATA[M Bagus Istighfariyo]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di bawah umur saat ini sangat memprihatinkan bahkan dapat dikatakan dalam kondisi kritis dan darurat sehingga sangat meresahkan, maka diperlukan penanganan khusus dan serius dari berbagai kalangan terutama dari pihak keluarga, pegiat pendidikan, ahli hukum, tokoh agama dan juga pemerintah agar kondisi tersebut dapat segera ditangani dan diantisipasi. Kekerasan seksual yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau remaja tetapi sudah sering terjadi pada anak usia 5-9 tahun atau yang disebut dengan anak usia dini. Banyaknya kasus kekerasan seksual perlu ditangani secara serius ataupun intensif,salah satunya dengan melakukan upaya preventif melalui pendidikan seks sejak dini. Hal ini penting dilakukan agar anak mulai memahami isu seksualitas sehingga terhindardari ancaman pelecehan seksual. Penelitian ini memberikan saran sebagai bahan dasar penelitian selanjutnya dan juga memberikan pendidikan seks kepada anak usia sejak dini. Mengingat masyarakat kita masih tabu ketika mendengar istilah pendidikan seks, apalagi jika diterapkan pada anak-anak yang masih dalam usia dini.]]>
<![CDATA[HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN INCEST ]]>
<![CDATA[Muh. Jufri Ahmad]]>;
<![CDATA[Fahmi Nabil]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 01 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan incest (pasangan yang masih ada hubungan darah) adalah perkawinan yang dilarang baik menurut KUH Perdata, UU Perkawinan maupun Hukum Islam, karena itu perkawinan yang sudah terlanjur harus dibatalkan atau batal demi hukum. Perkawinan incest mempunyai dampak terhadap status dan kedudukan anak serta berdampak pada hak-hak anak seperti hak perwalian, hak pemeliharaan, hak Pendidikan dan hak waris anak. Penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hasil penelitian, jurnal, dan juga berasal dari internet, yang selanjutnya bahan hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status dan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan incest baik legal maupun illegal adalah anak tidak sah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 yang merubah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tentang status dan kedudukan anak luar kawin, maka anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu juga mendapat hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayah. Hak-hak keperdataan menurut KUH Perdata seperti hak perwalian, hak pemeliharaan dan hak waris tetap dapat diberikan. Hak kewarisannya menurut hukum Islam anak hasil zina tersebut tidak mempunyai nasab untuk saling mewarisi. Berkenaan dengan hukum kewarisan terutama hukum waris Islam anak hasil zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hak waris mewarisi, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tersebut tidak dapat mewarisi. Namun begitu demi kebaikan dan masa depan anak, Hukum Islam tetap memberikan hak warisnya bukan melalui hukum waris tetapi dengan wasiat wajibah yang mengacu pada hak anak luar kawin menurut KHI.]]>
<![CDATA[FENOMENA AKULTURASI PECINAN DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Amelia Puspita Sari]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan studi sosiologi hukum dalam upaya menjawab mengapa etnis China dan etnis lain di Surabaya harus saling menghargai merupakan hal yang penting dalam akulturasi budaya di Kota Surabaya, dan bagaimana upaya mencegah terjadinya konflik dari akulturasi budaya antara etnis China dan etnis lain di Surabaya adalah permasalahan studi yang ingin diketahui. Studi juga ingin menjawab mengapa toleransi menjadi sangat penting bagi masyarakat di surabaya dan bagaimana menjaga integrasi bangsa untuk mencegah disintegrasi antar etnis bangsa. Diharapkan kajian ini bermanfaat secara teoritis dapat menambah ilmu baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya perkembangan studi Antropologi Hukum dan Sosiologi hukum. Secara praktis juga dapat menjadi solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada dalam studi Antropologi Hukum maupun Sosiologi Hukum. Oleh karena ini adalah studi jenis literature review maka lokasi studi berada pada kepustakaan dengan topik Surabaya dengan subyek kajian catatan, karya ilmiah dengan topik-topik warga etnis China dan etnis lainnya di Surabaya dengan memanfaatkan data pustaka serta dokumentasi.]]>
<![CDATA[PERAN PEGADAIAN DALAM MENERIMA BARANG YANG DIDUGA HASIL DARI MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Isyak Pancoro Putri]]>;
<![CDATA[Mochamad Arief S]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dengan focus analisis empiris yang mencoba menjelaskan tentang peran pegadaian dalam menerima barang yang diduga dari hasil melawan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran pegadian dalam menerima barang hasil tindak pidana pencurian. Penulisan yang hendak dicapai adalah bermanfaat secara teoretis memberikan sumbangan pemikiran tentang peran pegadain dalam menerima barang hasil tindak pidana; memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum; sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penadahan barang hasil tindak pidana. Manfaat secara praktis dapat memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan yang ada di dalam studi ilmu hukum kaitannya dengan penadahan barang hasil tindak pidana; dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengalaman langsung dalam memahami ilmu hukum pidana berkaitan dengan pegadaian dan penadahan barang hasil tindak pidana; dapat pemahaman mengenai proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi oleh lembaga peradilan terpadu di Indonesia.]]>
<![CDATA[PROSES PENGEMBALIAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DALAM JUAL BELI ONLINE UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Aditya Murdani]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melindungi konsumen dalam hal perlindungan konsumen, tentang transaksi jual beli online. Karena banyak orang sebenarnya masih lebih suka membeli barang secara konvensional. Kalau bicara transaksi online sebenarnya sudah lama dan sebenarnya bukan baru-baru ini, sudah lama, apalagi di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk transaksi beli online. Dengan fenomena belanja online, sudah terjadi sejak lama, yaitu sekitar tiga sampai empat tahun. Sudah menjadi fenomena baru di Indonesia dan khususnya pada generasi milenial yang aktif berbelanja kemudian diperkuat lagi setelah adanya pandemi dimana kita disuruh untuk mengurangi mobilitas aktivitas]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN PAKAIAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JASA LOUNDRY ]]>
<![CDATA[Eko Rohmat Efendi]]>;
<![CDATA[Agung Wibowo P.P]]>
<![CDATA[ COURT REVIEW Vol 2 No 02 (2022): ILMU HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mengenai permasalahan yang kami analisis terkait pertanggung jawaban terhadap rusakannya & hilangannya barang milik konsumen yakni pakaian dengan adanya perjanjian terhadap jasa, dan dilakukan terhadap pengusaha yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap konsumen ,lantaran ada suatu perjanjian sudah disetujui secara sama – sama bukan sama sehingga menumbuhkan kemerosotan omset satu dengan satu sama lain, baik itu kemerosotan bersifat formiil maupun materiil. Mengenai kerugian seperti hal nya ada pakaian yang mengalami cacat (rusak) maupun hilang, maka pakaian tidak dapat dilakukan suatu penggantian atas kerugian. Berbicara dalam tanggung jawab merupakan kewajiban pada akibat suatu perbuatan yang di.lakukan di dalam pada hal itu sendiri dengan kata lain yakni, segala perbuaatan yang menanggung pada hal apapun itu dan nantinya di tanggung sendiri. Oleh karna itu, masyarakat wajib menyadari bahwa tindakan dan tindakan mereka dilakukan dengan sengaja atau tidak sadar.]]>
