Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
IJI Publication is a scientific journal published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia with the following focus: Social and Political Sciences with a scope includes: Culture & Social Anthropology, Political Science, Cultural & Media Studies, Gender Studies, Population, Social Development, Rural Sociology, Policy Studies, Development Studies, Government Studies, Development Economics, Resource Economics, Public Finance , Innovation Management, Organizational Management, Human Resource Management, Management Information Systems, Business Administration, Management & Entrepreneurship, Public Relations, Development Communication, Communication Management, Media & Communication, Environmental Management, Environmental & Urban Studies, Agrarian & Land Law, Law Business, International Law, Health Law, Public Law, Public Policy, Social Welfare, Transportation. Humanities Education and Sciences with the scope includes: History, Linguistics, Indonesian Linguistics, Indonesian Language & Culture, Literature, Literary & Cultural Studies, Comparative Literature Studies, Education. Information Technology with the scope includes: Artificial Intelligence, Software Engineering, Cloud Computing, Big Data, Information Systems, Information Systems & Technology, Information Technology.
Articles
194 Documents
<![CDATA[Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tri Cahyo Nugroho]]>;
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[Erwing Yanto]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974
<![CDATA[Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) Saat Bernavigasi pada Alur Padat Nelayan Pelabuhan Sikeli ]]>
<![CDATA[Nur Fathwa Ramadhan]]>;
<![CDATA[Dion Lebang]]>;
<![CDATA[Sunarlia Limbong]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.977
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas navigasi kapal penyeberangan pada alur masuk dan kolam Pelabuhan Penyeberangan Sikeli yang sempit, relatif dangkal, dan padat aktivitas kapal nelayan tradisional dengan pola gerak yang tidak teratur. Kondisi tersebut menimbulkan risiko tubrukan yang tinggi sehingga menuntut perwira kapal menerapkan Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL) secara tepat, adaptif, dan berlandaskan prinsip good seamanship. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas bernavigasi pada alur padat nelayan di Pelabuhan Sikeli serta menganalisis implementasi P2TL oleh perwira kapal KMP Bontoharu saat menghadapi kondisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan bentuk studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan nahkoda dan para perwira jaga, serta dokumentasi berupa catatan pengamatan dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan navigasi kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas bernavigasi pada alur padat nelayan di Pelabuhan Sikeli memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi, sehingga memerlukan kewaspadaan visual yang terus-menerus, pengaturan kecepatan aman, penilaian risiko tubrukan secara berkelanjutan, serta koordinasi yang efektif di anjungan. Implementasi P2TL oleh perwira kapal dilakukan secara kontekstual dan adaptif melalui penerapan dominan Aturan 5, 6, 7, 8, 9, dan 18, terutama dalam bentuk pengamatan cermat, penurunan kecepatan sebelum memasuki alur, manuver menghindar yang tegas, dan sikap mengalah lebih awal demi keselamatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi P2TL tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan normatif terhadap aturan, tetapi juga oleh profesionalisme, pengalaman, kemampuan pengambilan keputusan, serta penerapan Bridge Resource Management. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan dan pelatihan perwira kapal serta penguatan prosedur jaga laut perlu terus dilakukan guna meningkatkan keselamatan navigasi di alur pelayaran padat nelayan.]]>
<![CDATA[Pengelolaan Risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Analisis Persepsi Penerima Manfaat Terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) ]]>
<![CDATA[Balqis Naura Izzati]]>;
<![CDATA[Lovina Sherry Hidayat]]>;
<![CDATA[Samuel Theodorus Wangsa]]>;
<![CDATA[Aristanti Widyaningsih]]>;
<![CDATA[Rozmita Dewi Yuniarti]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.982
<![CDATA[Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu kebijakan prioritas pemerintah saat ini yang dibuat untuk meningkatkan gizi masyarakat, serta membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif yang direalisasikan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dasar penelitian ini dikarenakan kurangnya sistem manajemen risiko pada SPPG dan adanya perbedaan antara persepsi publik dengan pengalaman nyata penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan risiko operasional SPPG, persepsi penerima manfaat terkait program MBG, serta merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola program. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling terhadap sembilan (9) narasumber, meliputi kepala SPPG, PLO keuangan, PLO gizi, yayasan/mitra SPPG, serta dua (2) siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tiga (3) siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai penerima manfaat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis dengan pendekatan tematik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan SPPG Sukahaji telah mengimplementasikan standar operasional yang ketat mencakup verifikasi lokasi, sinkronisasi data penerima, serta pemantauan mutu melalui inspeksi mendadak oleh PLO Gizi. Penerima manfaat menyatakan kepuasan tinggi terhadap cita rasa, kebersihan, dan ketepatan distribusi. Namun ditemukan tantangan struktural berupa kepadatan unit SPPG dalam satu wilayah yang menurunkan efisiensi operasional. Disimpulkan bahwa efektivitas SPPG Sukahaji perlu didukung regulasi zonasi dan pembatasan pendirian unit baru berbasis pemetaan kebutuhan.]]>
<![CDATA[Teologi Patriarki: Penafsiran Al-Quran tentang Relasi Gender dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Ahmad Abubakar]]>;
<![CDATA[Sohrah Sohrah]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.985
<![CDATA[Konstruksi relasi gender yang tidak seimbang memainkan peran penting dalam praktik ketidakadilan, di samping faktor individu dan ekonomi. Dalam banyak pasangan suami-istri, terdapat hierarki di mana laki-laki sering kali mendominasi. Penafsiran agama yang bernuansa patriarkal memperkuat dominasi ini, menjadikannya alat untuk melegitimasi ketidakadilan dan kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya isu pribadi, melainkan masalah struktural yang berhubungan dengan nilai, budaya, dan pemahaman agama yang bias gender. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Al-Qur'an tentang relasi gender melalui lensa teologi patriarki dan hubungannya dengan praktik KDRT. Dengan demikian, penelitian ini berusaha merumuskan kritik dan reinterpretasi yang mendukung kesetaraan gender untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang bebas dari kekerasan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan teologis-normatif dan sosio-kultural, menggunakan data dari literatur tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber lain seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutik untuk memahami penafsiran Al-Qur’an tentang relasi gender secara kontekstual. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDRT berkaitan erat dengan konstruksi sosial serta penafsiran agama yang bias gender. Tafsir patriarkal terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dapat memperkuat ketimpangan relasi dan melegitimasi kekerasan. Sebaliknya, tafsir kontemporer lebih menekankan pada nilai keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang. Oleh karena itu, dekonstruksi teologi patriarki menjadi penting untuk membangun pemahaman Islam yang lebih adil dan menolak segala bentuk kekerasan.]]>
<![CDATA[Analisis Strategi Dinas Sosial dalam Implementasi Program Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[Siti Fatimah]]>;
<![CDATA[Yulianto Yulianto]]>;
<![CDATA[Sumantri Sumantri]]>;
<![CDATA[Abdul Rahman Basri]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.992
<![CDATA[Permasalahan stunting melibatkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat, namun, dalam pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sinergi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gizi, serta minimnya dokumentasi ilmiah mengenai strategi yang diterapkan Dinas Sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas Sosial dalam Program Penyerahan Bantuan Penanganan Stunting di Kabupaten Jayapura. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi elemen-elemen seperti perancangan, kesesuaian sumber daya, pelaksanaan, koordinasi antar sektor, serta monitoring dan evaluasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari informan yang ditentukan, termasuk Kepala Dinas dan petugas terkait, dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial merencanakan program berdasarkan data kesehatan yang valid, meskipun ada keterbatasan sumber daya. Kolaborasi antar sektor telah membantu mengatasi tantangan, dengan fokus pada distribusi paket pangan bergizi dan dukungan dari Bappeda serta Dinas Kesehatan. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan memberikan umpan balik meski masih terbatas. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan kontribusi positif dalam penanganan stunting di Kabupaten Jayapura, walaupun penguatan dalam monitoring dan peningkatan kualitas SDM diperlukan untuk hasil yang lebih optimal dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Evaluasi Kualitas Pelayanan Administrasi E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom ]]>
<![CDATA[Alberth Mainake]]>;
<![CDATA[Elvira M. Usulu]]>;
<![CDATA[Faisal Abubakar]]>;
<![CDATA[Santrio Kamaluddin]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.993
<![CDATA[Di Kabupaten Keerom, Papua, pelaksanaan layanan E-KTP berbasis e-government menghadapi sejumlah tantangan, termasuk faktor geografis, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan koneksi internet yang tidak memadai berkontribusi pada kesulitan dalam akses, proses pelayanan yang lambat, serta hambatan dalam penginputan dan validasi data. Layanan informasi dan pengaduan juga masih kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kualitas pelayanan Administrasi E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Keerom dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui survei. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 30 responden yang dipilih secara acak. Analisis mencakup uji validitas dengan korelasi Pearson Product Moment, uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, dan analisis statistik deskriptif berdasarkan lima dimensi kualitas layanan (SERVQUAL). Hasil menunjukkan bahwa kualitas pelayanan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Keerom berada dalam kategori "Baik" dengan skor rata-rata 3,76, meskipun masih ada kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan, terutama pada dimensi tangibles dengan nilai gap -0,02. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan administrasi E-KTP telah dilaksanakan dengan baik, masih diperlukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk lebih memenuhi ekspektasi masyarakat. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan kecepatan layanan, pengembangan sarana fisik, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemanfaatan teknologi informasi yang lebih optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik.]]>
<![CDATA[Depresi Sebagai Ancaman Tersembunyi Pada Tenaga Kesehatan Puskesmas: Studi Komparatif Berbasis Tinjauan Literatur ]]>
<![CDATA[Agustinus Nyoman Gudi]]>;
<![CDATA[Marieta Kristina S Bai]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.995
<![CDATA[Depresi merupakan gangguan kesehatan mental yang berpotensi menjadi penyakit akibat kerja pada tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tingkat depresi pada tenaga kesehatan di puskesmas perkotaan dan pedesaan. Metode penelitian menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan systematic narrative literature review. Pencarian literatur dilakukan pada basis data ilmiah menggunakan kata kunci spesifik untuk menjaring artikel yang dipublikasikan pada rentang tahun 2022–2025. Dari hasil penapisan berdasarkan kriteria inklusi (artikel peer-reviewed dan relevan dengan variabel penelitian), terpilih 33 artikel ilmiah sebagai sampel kajian yang kemudian dianalisis secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti stres kerja, beban tugas yang berlebihan, burnout, dan aspek psikososial lingkungan lainnya terbukti menjadi kontribusi secara signifikan terhadap kejadian depresi pada tenaga kesehatan. Menariknya, penelitian ini menemukan adanya perbedaan risiko berbasis wilayah yang cukup tajam, di mana tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan pedesaan cenderung lebih rentan mengalami depresi ketimbang diperkotaan. Faktor pemicu utamanya adalah keterbatasan SDM, fasilitas pendukung yang tidak memadai, serta sulitnya mendapatkan akses layanan psikologis. Lebih lanjut kajian ini menyoroti bahwa program layanan kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas belum terintegrasi secara optimal untuk memitigasi kesehatan mental staf internalnya. Kesimpulannya, depresi pada tenaga kesehatan merupakan masalah kesehatan kerja yang nyata dan memerlukan penanganan secara terpadu. Diperlukan intervensi yang menyeluruh, utamanya melalui penguatan kebijakan yang mampu menjamin ketersediaan layanan kesehatan mental bagi seluruh staf di Puskesmas.]]>
<![CDATA[Evaluasi Program Beasiswa Siswa Unggul Papua bagi Mahasiswa pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua ]]>
<![CDATA[Rahmat Rizky Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Hasbi Majid]]>;
<![CDATA[Yetimera Wonda]]>;
<![CDATA[Lakilo Yikwa]]>;
<![CDATA[Nur Hasanah Kuan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1021
<![CDATA[Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (PBSUP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua dengan memberikan peluang kepada siswa-siswa berprestasi dari daerah tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, baik di dalam maupun luar Papua, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek kebijakan, pendanaan, tata kelola, administrasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Beasiswa Siswa Unggalan Papua bagi Mahasiswa pada Dinas Pendidikan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan melalu wawancara mendalam, survei, dan telaah dokumen dengan informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Program dan Perencanaan, Staf Pelaksana Bagian Beasiswa, penerima beasiswa mahasiswa. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan, yakni redukasi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) telah berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua melalui dukungan pembiayaan pendidikan yang berlandaskan Peraturan Gubernur Papua Nomor 51 Tahun 2021. Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan pendanaan akibat perubahan mekanisme Dana Otonomi Khusus sejak tahun 2022, yang berdampak pada keterlambatan penyaluran beasiswa. Selain itu, pelaksanaan program juga dipengaruhi oleh permasalahan administrasi, seperti akurasi data penerima dan proses verifikasi yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan anggaran, peningkatan transparansi pengelolaan, serta perbaikan sistem administrasi dan pendataan agar pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Minawara Minawara]]>;
<![CDATA[Imam Mukti]]>;
<![CDATA[Achmad Amzal Maulana]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1023
<![CDATA[Pembangunan di wilayah transisi perdesaan-perkotaan (rural-urban fringe) menghadapi kontradiksi empiris kompleks. Fenomena ini terlihat di Desa Tinggimae yang mencatat capaian aksi iklim SDGs 13 tertinggi sebesar 62,50% di Kecamatan Barombong, namun masih menghadapi tantangan perlindungan sosial kemiskinan ekstrem serta kendala administratif Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa Tinggimae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dalam implementasi kebijakan pembangunan desa serta mengidentifikasi faktor determinan yang memenangaruhiya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, lokasi penelitian ditentukan secara purposive. Data primer dan sekunder dihimpun melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam terhadap informan purposive (Kepala Desa, perangkat desa, BPD, masyarakat), serta dokumentasi RPJM Desa dan APB Desa. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa dominan pada tahap eksekusi fisik, namun menghadapi tantangan dalam aspek komunikasi digital dan akuntabilitas administratif. Faktor pendukung utama didorong oleh soliditas internal kelembagaan tapak dan modal sosial budaya lokal Siri’ na Pacce. Sebaliknya, hambatan paling krusial terletak pada keterbatasan kapasitas teknis-administratif literasi digital aparatur desa dalam mengoperasikan pelaporan keuangan berbasis aplikasi digital. Implikasi penelitian menekankan perlunya penguatan kapasitas aparatur melalui transformasi literasi digital terintegrasi prinsip good governance.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Indonesia Pintar Aspirasi dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Pendidikan Anak di SMP Negeri 1 Bonggakaradeng Kabupaten Tana Toraja ]]>
<![CDATA[Sipra Katappanan]]>;
<![CDATA[Kahar Gani]]>;
<![CDATA[Nasiratunnisaa Mallappiang]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication ]]>
Publisher : <![CDATA[Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.1026
<![CDATA[Penelitian dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) Aspirasi serta dampaknya terhadap partisipasi pendidikan anak di SMP Negeri 1 Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, guru, operator sekolah, orang tua, dan siswa penerima PIP Aspirasi yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP Aspirasi di SMP Negeri 1 Bonggakaradeng telah berjalan cukup baik ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, meskipun masih dijumpai kendala berupa keterlambatan pencairan dana, validitas data penerima, serta keterbatasan pemahaman sebagian orang tua mengenai mekanisme program. PIP Aspirasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi pendidikan melalui meningkatnya kehadiran siswa, berkurangnya risiko putus sekolah, serta meningkatnya motivasi belajar. Faktor pendukung implementasi meliputi koordinasi antar pemangku kepentingan dan komitmen sekolah, sedangkan faktor penghambat berasal dari aspek administratif, geografis, dan keterbatasan informasi kepada masyarakat.]]>
