Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA: STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA YOGYAKARTA Petrus De Alanris Ohaq Lelangrian; Rumsari Hadi Sumarto
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13651

ABSTRACT Urban waste management has become one of the major challenges faced by the Government of Yogyakarta City, particularly following the enactment of Yogyakarta City Regional Regulation Number 9 of 2024 and the increasing pressure on the municipal waste management system after the closure of the Piyungan Regional Final Disposal Site (TPA Piyungan). These circumstances necessitate an evaluation of policy implementation to ensure the achievement of sustainable waste management objectives. This study aims to analyze the implementation of Yogyakarta City Regional Regulation Number 9 of 2024 based on Edward III’s four policy implementation variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employed a qualitative descriptive approach using in-depth interviews, field observations, document analysis, and data analysis through the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that policy implementation has been carried out relatively well. Policy communication has been conducted hierarchically down to the neighborhood (RT) level; however, dissemination of the new regulation has not yet reached all community members. Resources are generally available, although limitations remain in land availability, operational facilities, and occupational safety equipment for field personnel. The disposition of implementers is reflected in the strong commitment demonstrated by the local government and field officers, while the bureaucratic structure exhibits effective inter-agency coordination. The novelty of this study lies in its comprehensive analysis of policy implementation based on Edward III’s four variables within the context of the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2024 following the closure of the Piyungan Regional Final Disposal Site. The study concludes that although the policy has been implemented relatively effectively, its overall effectiveness can be further enhanced through broader policy dissemination, improved operational support, and strengthened collaboration among stakeholders to achieve sustainable urban waste management. ABSTRAK Pengelolaan sampah perkotaan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Yogyakarta, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 serta meningkatnya tekanan terhadap kapasitas sistem pengelolaan sampah pascapenutupan TPA Regional Piyungan. Kondisi tersebut menuntut evaluasi terhadap implementasi kebijakan agar tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2024 berdasarkan empat variabel implementasi kebijakan menurut Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan descriptive qualitative melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, serta analisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik. Komunikasi kebijakan dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat RT, meskipun sosialisasi regulasi terbaru belum menjangkau seluruh masyarakat. Sumber daya secara umum tersedia, namun masih dihadapkan pada keterbatasan lahan, armada operasional, dan perlindungan keselamatan kerja petugas. Disposisi pelaksana ditunjukkan melalui komitmen tinggi pemerintah daerah dan petugas lapangan, sedangkan struktur birokrasi memperlihatkan koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan empat variabel Edward III dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 pascapenutupan TPA Regional Piyungan. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan masih memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan fasilitas operasional, serta optimalisasi kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DALAM PERSPEKTIF GOVERNING UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI DI INSPEKTORAT KABUPATEN SLEMAN Fadila Agvina; Rumsari Hadi Sumarto
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13652

ABSTRACT The development of the Integrity Zone constitutes one of the Indonesian government's strategic policies to strengthen bureaucratic reform by promoting integrity, accountability, high-quality public services, and corruption prevention. This policy has become increasingly important because corruption remains a persistent challenge that undermines public governance and weakens citizens' trust in government institutions. This study aims to analyze the implementation of the Integrity Zone policy from the governing perspective at the Inspectorate of Sleman Regency as the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP). A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving three purposively selected key informants. The data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman and Saldaña encompassing data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that the implementation of the Integrity Zone policy is supported by effective communication, organizational resource readiness, strong commitment among implementers, and a well-defined bureaucratic structure coordinated by the Internal Assessment Team (TPI). From the governing perspective, the Sleman Regency Inspectorate performs not only supervisory functions but also facilitative, advisory, and evaluative roles in coordinating policy implementation across government agencies. The study concludes that the synergy between regulatory (regeren), managerial (besturen), and supervisory functions is a critical factor in reinforcing transparent, accountable, and integrity-based governance while strengthening corruption prevention efforts within local government. ABSTRAK Pembangunan Zona Integritas merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memperkuat reformasi birokrasi melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, dan pencegahan korupsi. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan tata kelola yang efektif agar mampu mendorong perubahan budaya organisasi secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan Zona Integritas dalam perspektif governing di Inspektorat Kabupaten Sleman sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap tiga informan yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembangunan Zona Integritas didukung oleh komunikasi yang intensif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen aparatur yang tinggi, dan struktur birokrasi yang jelas sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III. Dari perspektif governing, Inspektorat Kabupaten Sleman tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga berperan sebagai fasilitator, pembina, dan evaluator dalam mengoordinasikan pembangunan Zona Integritas pada perangkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi fungsi regeren, besturen, dan pengawasan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta mendukung upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL TERHADAP PEREMPUAN Sunaryanta Sunaryanta; Sugiyanto Sugiyanto
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13653

ABSTRACT Online Gender-Based Violence (OGBV) has become one of the fastest-growing forms of gender-based violence alongside the rapid expansion of digital technology and social media use. This phenomenon poses significant challenges for local governments in delivering responsive, integrated, and adaptive protection services for women. Although Indonesia has established legal frameworks to address sexual violence, studies examining the institutional capacity of local governments in responding to digital sexual violence at the local level remain limited. This study aims to analyze the institutional capacity of local governments in addressing digital sexual violence against women in Gunungkidul Regency by focusing on four key dimensions: resources, governance, cross-sectoral coordination, and institutional adaptive capacity. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis conducted at the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Gunungkidul Regency and relevant stakeholder institutions. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while source triangulation was applied to ensure data credibility. The findings reveal that institutional capacity has been established through the availability of human resources, governance mechanisms aligned with existing regulations, inter-agency coordination, and the utilization of digital technology in service delivery. However, several challenges remain, including uneven staff competencies in managing electronic evidence, the need to strengthen procedures for handling digital violence cases, improving personal data protection, and enhancing cross-sectoral coordination. These findings demonstrate that the effectiveness of responses to digital sexual violence depends not only on the existence of legal regulations but also on the ability of local government institutions to develop integrated, responsive, and adaptive governance in line with the evolving digital environment. ABSTRAK Kekerasan seksual digital atau Online Gender-Based Violence (OGBV) menjadi salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang mengalami peningkatan seiring berkembangnya pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan secara cepat, terpadu, dan adaptif terhadap kebutuhan korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan seksual digital terhadap perempuan di Kabupaten Gunungkidul dengan menitikberatkan pada dimensi sumber daya, tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan kapasitas adaptif lembaga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Gunungkidul serta instansi terkait, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dengan pengujian keabsahan melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan telah terbentuk melalui dukungan sumber daya manusia, prosedur layanan yang mengacu pada regulasi, koordinasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain belum meratanya kompetensi petugas dalam pengelolaan bukti elektronik, perlunya penguatan prosedur penanganan kasus digital, optimalisasi perlindungan data korban, serta peningkatan koordinasi lintas sektor. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual digital tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan yang terintegrasi, responsif, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi digital.

IMPLEMENTASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI KABUPATEN MAGELANG Dwi Rosita Trisnawati; Supardal Supardal
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13654

ABSTRACT The implementation of the bureaucratic simplification policy constitutes one of the strategic agendas of bureaucratic reform aimed at establishing a more effective, efficient, and adaptive system of public governance through organizational restructuring, the equalization of administrative positions into functional positions, and the adjustment of work systems. Despite its nationwide implementation, the policy has produced varying outcomes across local governments, making empirical studies essential to understand its implementation in specific institutional contexts. This study aims to analyze the implementation of the bureaucratic simplification policy in the Magelang Regency Government using Max Weber’s principles of rational bureaucracy as the analytical framework. A qualitative research approach was employed, with the study conducted at the Organizational Bureau of the Regional Secretariat of Magelang Regency. Data were collected through in-depth interviews with key informants, document analysis of relevant regulations and institutional records, and field observations, and were analyzed using an interactive qualitative data analysis technique. The findings indicate that the policy has been implemented through three major stages: organizational restructuring, the equalization of administrative positions into functional positions, and the adjustment of work systems based on the principles of agile bureaucracy. The implementation process has been supported by the formulation of local regulations, competency development programs, budgetary adjustments, and career management mechanisms that ensure the protection of the rights of affected civil servants. Based on Max Weber’s principles of rational bureaucracy, the implementation reflects the existence of a formal hierarchical structure, rule-based management, functional specialization, efficiency-oriented organizational management, documented decision-making processes, and competency-based career development. The study concludes that the successful implementation of bureaucratic simplification depends not only on organizational restructuring but also on the consistency of regulatory implementation, the readiness of human resources, and the sustainability of work system adjustments in improving the quality of public service delivery. ABSTRAK Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu agenda strategis reformasi birokrasi yang bertujuan membentuk tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta penyesuaian sistem kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menggunakan perspektif prinsip-prinsip birokrasi rasional Max Weber. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi terhadap regulasi dan dokumen kelembagaan, serta observasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, dan penyesuaian sistem kerja berbasis agile bureaucracy. Proses implementasi didukung oleh penyusunan regulasi daerah, pengembangan kompetensi aparatur, penyesuaian mekanisme penganggaran, serta pengelolaan karier yang tetap menjamin hak kepegawaian pejabat terdampak. Berdasarkan analisis menggunakan prinsip birokrasi rasional Max Weber, implementasi kebijakan di Kabupaten Magelang telah memenuhi unsur hierarki formal, pengelolaan berbasis peraturan, pembagian tugas fungsional, orientasi pada efisiensi organisasi, pengambilan keputusan yang terdokumentasi, serta pengembangan karier berdasarkan kompetensi teknis. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak hanya ditentukan oleh perubahan struktur organisasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan keberlanjutan penyesuaian sistem kerja dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN SCRAMBLE TERHADAP HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA DI MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMADIYAH 02 PEKANBARU Tsaniyah Andhini; Nur Aisyah; Nurul Annisah; Nanda Lubis; Aldi Juliaska
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13655

ABSTRACT This study aims to analyze the effect of the scramble learning model on students’ Social Science (IPS) learning outcomes on the topic of Social Institutions at Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 02 Pekanbaru. This research was motivated by students’ low learning outcomes in Social Science, which had not yet reached the Minimum Learning Achievement Criteria (KKTP), as well as students’ limited understanding of the learning materials delivered during the learning process. This study employed a quantitative approach using a quasi-experimental method with a pretest-posttest control group design. The research sample consisted of 80 students divided into an experimental class (VIII-2) and a control class (VIII-1), with each class consisting of 40 students. Data were collected through tests and documentation, then analyzed using the Independent Samples t-Test. The results showed that there was a significant difference in students’ learning outcomes between the experimental and control classes. This was evidenced by the hypothesis test results, which obtained a t-count value of 4.993 with a significance value (Sig. 2-tailed) of 0.000 < 0.05. The average posttest score of the experimental class was 82.05, while the control class obtained an average score of 72.72. Therefore, the scramble learning model has a significant effect on improving students’ Social Science learning outcomes and can be used as an alternative learning strategy to create a more active, collaborative, and enjoyable learning process. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran scramble terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa pada materi Lembaga Sosial di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 02 Pekanbaru. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya hasil belajar IPS siswa yang belum mencapai Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP) serta rendahnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode quasi experiment dan desain pretest-posttest control group design. Sampel penelitian berjumlah 80 siswa yang terdiri atas kelas VIII-2 sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII-1 sebagai kelas kontrol, dengan masing-masing kelas berjumlah 40 siswa. Data penelitian dikumpulkan melalui tes dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji Independent Samples t-Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji hipotesis yang memperoleh nilai t hitung sebesar 4,993 dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. Selain itu, nilai rata-rata posttest kelas eksperimen sebesar 82,05 lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 72,72. Dengan demikian, model pembelajaran scramble berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar IPS siswa dan dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran yang mampu menciptakan proses pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif, dan menyenangkan.

ANALISIS TINGKAT KEANEKARAGAMAN FAUNA MANGROVE UNTUK PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GEOGRAFI MATERI PERSEBARAN FAUNA INDONESIA Kadek Irayasa; Syukri Nyompa; Muhammad Yusuf; Hasriyanti Hasriyanti; Muhammad Zulfi Al Ghani
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13656

ABSTRACT This study was motivated by the lack of documentation on the diversity of mangrove fauna in the Banua Pangka Ecotourism Area, Wotu District, East Luwu Regency, and its underutilization as a contextual learning resource for the topic of the Distribution of Indonesian Flora and Fauna in senior high schools. The study aimed to analyze the diversity of mangrove fauna, develop a geography module based on mangrove fauna, and evaluate its validity and effectiveness. This research employed the Research and Development (R&D) method using the ADDIE model, which consists of the Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation stages. Faunal diversity was analyzed using the diversity, evenness, dominance, and species richness indices. The module's feasibility was assessed through expert validation involving subject matter experts, language experts, practitioners, and student trials. Its effectiveness was evaluated using a pretest-posttest design with normality, paired sample t-test, and N-gain analyses. The results identified 555 individuals representing 16 mangrove fauna species, with a moderate diversity index (H' = 1.59), relatively even distribution (E = 0.57), low dominance (C = 0.25), and moderate species richness (R = 3.09), indicating a relatively stable mangrove ecosystem. The module was rated as valid by subject matter experts (97.5%), language experts (88.64%), practitioners (84.41%), and students in the limited trial (86.51%). The large-scale implementation showed a moderate improvement in students' understanding. Therefore, the mangrove fauna-based geography module is considered valid and effective as a learning resource for senior high school geography. ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum terdokumentasikannya keanekaragaman fauna mangrove di Kawasan Ekowisata Banua Pangka, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, serta belum dimanfaatkannya sebagai sumber belajar kontekstual pada materi Persebaran Flora dan Fauna Indonesia di SMA. Penelitian bertujuan menganalisis keanekaragaman fauna mangrove, mengembangkan modul geografi berbasis fauna mangrove, serta menguji kelayakan dan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang meliputi tahap Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Analisis keanekaragaman dilakukan menggunakan indeks keanekaragaman, kemerataan, dominansi, dan kekayaan jenis, sedangkan kelayakan modul dinilai melalui validasi ahli materi, ahli bahasa, praktisi, dan uji coba peserta didik. Efektivitas modul diuji melalui desain pretest-posttest menggunakan uji normalitas, paired sample t-test, dan N-Gain. Hasil penelitian menunjukkan ditemukan 555 individu yang terdiri atas 16 spesies fauna mangrove dengan nilai keanekaragaman sedang (H’ = 1,59), kemerataan relatif merata (E = 0,57), dominansi rendah (C = 0,25), dan kekayaan jenis sedang (R = 3,09), yang mengindikasikan ekosistem mangrove berada dalam kondisi cukup stabil. Modul memperoleh kategori valid berdasarkan penilaian ahli materi (97,5%), ahli bahasa (88,64%), praktisi (84,41%), dan uji coba terbatas (86,51%). Uji coba skala besar menunjukkan peningkatan pemahaman peserta didik pada kategori sedang. Dengan demikian, modul berbasis fauna mangrove dinyatakan layak dan efektif digunakan sebagai bahan ajar geografi di SMA.

ANALISIS KEBUTUHAN MEDIA PEMBELAJARAN “TALAKA” PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK SISWA KELAS V SD Hanifah Rana Istiqomah; Ni Luh Sakinah Nuraini; Puji Fitrianingsih
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13658

ABSTRACT The implementation of Pancasila Education within the Merdeka Curriculum emphasizes contextual learning experiences that foster students' character development. However, the teaching of Indonesian cultural diversity in elementary schools remains largely dependent on textbooks and conventional instructional methods, limiting students' ability to develop a comprehensive understanding of cultural diversity. This study was conducted to identify the need for developing TALAKA (Peta Jelajah Bhinneka) as an alternative learning medium tailored to the characteristics of fifth-grade students at SD Negeri Bunulrejo 2. A qualitative descriptive approach was employed through a needs analysis involving classroom observations, teacher interviews, and questionnaires administered to one fifth-grade teacher and 26 students. The findings revealed that interactive learning media had not yet been optimally integrated into Pancasila Education instruction. A total of 84.62% of students reported difficulties in understanding cultural diversity through conventional learning, while 92.31% expressed interest in educational game-based learning, and 88.46% preferred an interactive cultural map as a learning medium. Interview results further indicated that teachers required instructional media capable of visually presenting the geographical distribution of Indonesian cultures, promoting active student participation, and fostering attitudes of tolerance. These findings demonstrate that TALAKA has strong potential to be developed as a visual, interactive, and contextual learning medium, providing a solid foundation for subsequent stages of media development, expert validation, and effectiveness testing. ABSTRAK Pembelajaran Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka menuntut terselenggaranya pengalaman belajar yang kontekstual dan berorientasi pada pembentukan karakter, tetapi implementasinya di sekolah dasar masih menghadapi keterbatasan media yang mampu memvisualisasikan materi keberagaman budaya Indonesia secara konkret. Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik lebih banyak menghafal informasi dibandingkan membangun pemahaman yang utuh mengenai keberagaman budaya. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan media TALAKA (Peta Jelajah Bhinneka) sebagai alternatif media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas V SD Negeri Bunulrejo 2. Kajian dilaksanakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui tahapan observasi, wawancara, dan penyebaran angket yang melibatkan satu guru kelas V serta 26 peserta didik sebagai sumber data utama. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif belum berlangsung secara optimal. Sebanyak 84,62% peserta didik mengaku mengalami kesulitan memahami materi keberagaman budaya melalui pembelajaran konvensional, 92,31% menunjukkan ketertarikan terhadap pembelajaran berbasis permainan edukatif, dan 88,46% memilih media berbentuk peta budaya interaktif. Guru juga mengemukakan kebutuhan akan media yang mampu menampilkan persebaran budaya Indonesia secara visual, mendorong partisipasi aktif peserta didik, serta menanamkan sikap toleransi. Hasil analisis tersebut menegaskan bahwa media TALAKA memiliki tingkat relevansi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai media pembelajaran visual, interaktif, dan kontekstual, sekaligus menjadi landasan bagi tahap pengembangan, validasi, dan pengujian efektivitas pada penelitian berikutnya.

PEMANFAATAN CANVA DALAM PEMBELAJARAN IPS DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA Rico Husni Mubarok; Mohamad Il Badri; Ilfiana Firzaq Arifin
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13670

Low student learning outcomes in Social Studies (IPS) remain a persistent issue at SMP Plus Nurul Wafa, particularly on the topic of the Proclamation of Independence, which requires an understanding of chronology, cause-and-effect relationships, and the roles of historical figures. This condition stems from a learning process that still relies on conventional methods, leaving students less active, less interested, and struggling to understand the material. This study aims to analyze the effect of using the Canva application as a learning medium on student learning outcomes. The study employed a quantitative method with a quasi-experimental approach using a nonequivalent control group design. The subjects consisted of eighth-grade students at SMP Plus Nurul Wafa, divided into an experimental group and a control group. Data were collected through tests (pre-test and post-test), observation, and documentation, then analyzed using normality tests, homogeneity tests, and the Independent Sample t-test. The results showed that the group using Canva experienced a considerably greater improvement in understanding and learning outcomes than the group taught with conventional methods, with a significant difference found between the two groups. The use of Canva also encouraged students to become more active, enthusiastic, and better able to grasp the sequence of historical events through visual presentation. Canva thus proved to be an effective learning medium for enhancing student engagement, comprehension, and learning outcomes in Social Studies. ABSTRAK Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) masih menjadi permasalahan yang ditemukan di SMP Plus Nurul Wafa, khususnya pada materi Detik-Detik Proklamasi yang menuntut pemahaman kronologi, hubungan sebab-akibat, dan peran tokoh sejarah. Kondisi tersebut disebabkan oleh proses pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa kurang aktif, kurang tertarik, dan mengalami kesulitan memahami materi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen melalui desain nonequivalent control group design. Subjek penelitian terdiri atas siswa kelas VIII SMP Plus Nurul Wafa yang dibagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data dikumpulkan melalui tes (pretest dan posttest), observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, serta uji hipotesis Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas yang menggunakan Canva mengalami peningkatan pemahaman dan hasil belajar yang jauh lebih baik dibandingkan kelas yang menggunakan metode konvensional, serta terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Penggunaan Canva juga mendorong siswa lebih aktif, antusias, dan mudah memahami urutan peristiwa sejarah melalui penyajian visual. Dengan demikian, Canva terbukti efektif digunakan sebagai media pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan hasil belajar siswa.

ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN DEEP LEARNING UNTUK MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN ABAD KE-21 PADA MATA PELAJARAN IPAS Ainul Farisa; Fajar Nur Yasin
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13796

Implementing the Deep Learning approach in Science and Social Studies (IPAS) learning is considered essential for developing 21st century skills (4Cs) critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration which require learning to move beyond mere content delivery. This study aimed to analyze the implementation of the Deep Learning approach in developing 21st century skills in IPAS learning for Grade V students at SDN Kemantren 1, and to identify the supporting and inhibiting factors. The study employed a qualitative case study approach. The research subjects were Grade V students, with the school principal, the class teacher, and selected students serving as informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman technique. The findings show that the Deep Learning approach was implemented systematically, beginning with planning that integrated the principles of mindful learning, meaningful learning, and joyful learning, followed by contextual and collaborative learning activities, and holistic assessment that simultaneously served as a means of skill development, with collaboration showing the most notable progress among the four skills. Successful implementation was supported by the flexibility of the Merdeka Curriculum, the principal's support, and teacher creativity, while limited time and technology access remained the main constraints. The study affirms that consistent integration of the three Deep Learning principles meaningfully contributes to developing elementary students' 21st century skills in IPAS learning. ABSTRAK Penerapan pendekatan Deep Learning pada mata pelajaran IPAS dipandang penting sebagai upaya mengembangkan keterampilan abad ke-21 (4C), yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, yang menuntut pembelajaran tidak lagi berorientasi pada penyampaian materi semata. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pendekatan Deep Learning dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 pada mata pelajaran IPAS di kelas V SDN Kemantren 1, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas V, dengan informan kepala sekolah, guru kelas V, dan peserta didik terpilih. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Deep Learning dilaksanakan secara sistematis melalui perencanaan yang mengintegrasikan prinsip mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning, diikuti pelaksanaan pembelajaran kontekstual dan kolaboratif, serta asesmen holistik yang berfungsi sekaligus sebagai sarana pengembangan keterampilan peserta didik, dengan keterampilan kolaborasi menunjukkan perkembangan paling menonjol. Keberhasilan penerapan didukung oleh fleksibilitas Kurikulum Merdeka, dukungan kepala sekolah, serta kreativitas guru, sementara keterbatasan waktu dan akses teknologi menjadi kendala utama. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ketiga prinsip Deep Learning secara konsisten berkontribusi nyata terhadap pengembangan keterampilan abad ke-21 peserta didik sekolah dasar pada pembelajaran IPAS.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs): STUDI KASUS MASJID AL-FALAH JAMBU AIA BUKITTINGGI Nurvina Hidayati; Aidil Alfin
SOCIAL : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS Vol. 6 No. 3 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/social.v6i3.13818

Productive waqf is an Islamic economic instrument with substantial potential to support the Sustainable Development Goals (SDGs), yet its management at the mosque level is generally still run conventionally by part-time administrators without a professional manager, leaving asset potential underutilized. This condition is evident at Al-Falah Mosque, Jambu Aia, Bukittinggi, which has managed seven commercial units and two rental houses for more than three years without a permanent nazhir or digitalized administrative system, making it a relevant case for examining the challenges faced by small-to-medium mosque-based nazhir in Indonesia. This study aims to analyze the management of productive waqf, identify the obstacles encountered, and formulate an optimization model. The study employs a qualitative approach with a case study design; data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings show that productive waqf assets contribute to SDG 1, SDG 4, SDG 8, SDG 11, SDG 16, and SDG 17, although optimization remains constrained by limited nazhir capacity, minimal business diversification, and weak administrative digitalization. This study formulates the VINA Model (Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity) as an SDG-based optimization framework for mosque-based productive waqf. ABSTRAK Wakaf produktif merupakan instrumen ekonomi syariah yang berpotensi besar mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), namun pengelolaannya di tingkat masjid umumnya masih dijalankan secara konvensional oleh pengurus paruh waktu tanpa manajer profesional, sehingga potensi aset belum optimal termanfaatkan. Kondisi ini tercermin pada Masjid Al-Falah Jambu Aia Bukittinggi, yang telah mengelola tujuh unit ruko dan dua rumah sewa selama lebih dari tiga tahun namun belum memiliki nazhir tetap maupun sistem administrasi yang terdigitalisasi, sehingga menarik untuk dikaji sebagai representasi tantangan nazhir masjid berskala kecil-menengah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf produktif, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan model optimalisasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus; data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan aset wakaf produktif berkontribusi terhadap SDG 1, SDG 4, SDG 8, SDG 11, SDG 16, dan SDG 17, namun optimalisasinya masih terkendala keterbatasan kapasitas nazhir, minimnya diversifikasi usaha, dan lemahnya digitalisasi administrasi. Penelitian ini merumuskan Model VINA (Value Creation, Integrated Governance, Nazhir Professionalism, Asset Productivity) sebagai kerangka optimalisasi wakaf produktif berbasis SDGs bagi nazhir masjid.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhamad Suhardi

Contact Email
jurnalp4i@gmail.com

Phone
+6285239967417

Journal Mail Official
jurnalp4i@gmail.com

Editorial Address
Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I) Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhamad Suhardi

Contact Email jurnalp4i@gmail.com

Phone +6285239967417

Journal Mail Official jurnalp4i@gmail.com

Editorial Address Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I) Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhamad Suhardi

Contact Email
jurnalp4i@gmail.com

Phone
+6285239967417

Journal Mail Official
jurnalp4i@gmail.com

Editorial Address
Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I) Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA