cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 588 Documents
 55   56   57   58   59 
IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO (STUDI KASUS KECAMATAN KAPAS) Heny Suhindarno; Mochtar Setjohadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.777

Abstract

This research aims to determine the implementation of the early marriage prevention program in Bone Regency and to identify the supporting and inhibiting factors in the prevention of child marriage in Bojonegoro Regency. The prevention of child marriage is useful to minimize incidents or actions carried out by young couples under the age of 19. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach, in which the data were obtained through observation, interviews, and documentation. The informants in this study amounted to 11 people, consisting of 1 Head of the P3AKB Office, 1 PLKB Coordinator, 2 Task Force Cadres, 2 adolescents who married at a child age, and 2 adolescents who have not yet married. The results of the study show that the minimum age for marriage has been stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019; however, in practice, there are still many child marriages occurring in Bojonegoro Regency. Some adolescents agree with the program because it is considered to safeguard the future of young people, while others do not fully agree with the program because there are certain aspects that need to be considered once the matter has entered into legal proceedings.
PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA Trintje Lambey; Sandra Asaloei; jones tommpodung
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.778

Abstract

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber dayayang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baikdan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dansejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yanggood governance. Penelitian ini bertujuan : Ingin mengetahui pengaruh antara Tata Kelola PemerintahanDesa dengan Peningkatan Kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Wori Kabupaten MinahasaUtara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Kuantitatif. Dimanamenurut Sugiyono (2018), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yangdiangkakan (scoring). Sumber data yang digunakan dapat berbentuk data Primer dan Data Sekunder. Dataprimer dapat diperoleh melalui Kuesioner sedangkan data Sekunder dapat diperoleh melalui data statistikberupa Deskripsi Wilayah Penelitian. Penentuan Populasi ditetapkan sebanyak 60 Responden. Dari hasilpenelitian membuktikan: 1). Bahwa untuk meningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik khususnyabagi aparat pemerintah Desa maka dibutuhkan peningkatan terhadap Kinerja bagi Aparat Pemerintah Desa.2). Dari hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan atau pengaruh variavel X sebesar 0.515 yang dapatdiaplikasikan bahwa setiap peningkatan Tata Kelola Pemerintah Desa sebesar 1 satuan, maka Kinerjaapparat pemerintah desa akan meningkat sebesar 0,515. 3). Sedangkan sisanya 54.70 % dipengaruhi olehvariabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kata kunci: Tata Kelola, Pemerintahan Desa, Kinerja, Aparat
IMPROVING CREATIVE PERFORMANCE THROUGH OPPORTUNITY-ENHANCING HR PRACTICES: THE MEDIATION ROLE OF WORK ENGAGEMENT AND WORK-RELATED FLOW IN MANUFACTURING FIRM Pasha Pingkaniswari; Unggul Kustiawan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.786

Abstract

This study aims to examine the influence of opportunity-enhancing HR practices on creative performance, by considering the mediating roles of work engagement and work related flow. A quantitative approach was applied using a survey method and CB-SEM SmartPLS analysis on 317 manufacturing employees in Tangerang. The results indicate that opportunity-enhancing HR practices has a significant positive effect on both creative performance and work engagement. Additionally, work autonomy and proactive personality significantly influence work engagement, while proactive personality also affects work related flow. Furthermore, work related flow mediates the relationship between proactive personality and creative performance. The study recommends that manufacturing firms implement policies that provide space for employee participation, creativity, and development initiatives. The primary contribution of this research is to strengthen the role of opportunity-enhancing HR practices for creative performance through optimal work engagement and work related flow. As well as to broaden theoretical understanding of the psychological dynamics of the manufacturing work environment.
PERAN LAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KIP KOTA BANDA ACEH DALAM MENDUKUNG LEGITIMASI PENYELENGGARA PEMILU Ihsan Hidayatullah; Siti Rahima; Rizal Hibatul Aziz; Dini Rifani; Nofriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.789

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh dalam mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara purposive dengan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan serta staf yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan SPIP dan pengelolaan keuangan, didukung dokumentasi sekunder laporan SPIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan kelima unsur SPIP sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, sehingga akan mendukung legitimasi penyelenggara pemilu. Laporan SPIP berfungsi sebagai instrumen transparansi administratif dan keuangan yang memperkuat akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan berjenjang yang dievaluasi oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di sebut APIP. Implementasi SPIP di KIP Kota Banda Aceh masih berada dalam fase konsolidasi yang baru berjalan intensif sejak tahun 2023, namun pemantauan yang konsisten dan terdokumentasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan prasyarat bagi legitimasi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Saran yang diberikan dengan memperluas pemeriksaan risiko agar juga mencakup hal-hal khusus pemilu, seperti mencegah kecurangan dalam tahapan pemilu, dengan bekerja sama lebih dekat dengan DKPP, sebarkan laporan SPIP ke masyarakat melalui situs web atau media sosial yang mudah diakses dan interaktif, agar transparansi lebih terasa dan kepercayaan publik meningkat dan adakan pelatihan rutin untuk semua bagian agar semua orang bisa menilai dan memantau SPIP dengan jujur, sehingga hasil pemantauan bulanan benar-benar bermanfaat dan memperkuat legitimasi.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM PENGAWASAN PELANGGARAN PESERTA PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024 Orbyt Titus Putra Hia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.794

Abstract

Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berlangsung secara luber dan jurdil. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan masih sering terjadi dan berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Provinsi DKI Jakarta termasuk daerah dengan IKP tinggi pada tahun 2024, yang mencapai skor 88,95 sehingga pengawasan Pilkada menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap pelanggaran peserta selama penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung dan tidak langsung yang berpedoman pada berbagai regulasi pemilihan. Pengawasan tersebut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran dan menjaga stabilitas politik. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan koordinasi dan kapasitas sumber daya manusia, keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran, serta pengawasan masih bersifat formalitas dan tidak berorientasi pada pencegahan. Kata kunci: Pilkada, Bawaslu, Pengawasan.
TANTANGAN COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS TRIPLE HELIX DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH Ihsan Hidayatullah; Lusi Endri Yani; Afrijal; Lathifah Nurainy; Irvan Shouldan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.805

Abstract

Provinsi Aceh menghadapi paradoks pembangunan yang konsisten, di mana aliran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) bernilai triliunan rupiah per-tahun tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, bahkan angka kemiskinan Aceh tetap menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dengan persentase 12,22% pada September 2025, jauh di atas rata-rata nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Aceh terkait collaborative governance yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan collaborative governance berbasis Triple Helix dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Aceh. Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan analisis data melalui thematic synthesis yang mencakup tiga tahap, yaitu pengkodean teks bebas, pengelompokan tema deskriptif, dan pengembangan tema analitik. Hasil penelitian mengidentifikasi lima tantangan utama, yaitu dominasi birokrasi dan asimetri kekuasaan dalam model lead organization yang menempatkan aktor Pemerintah seperti Bappeda/TKPK sebagai pemegang kendali tunggal; lemahnya kepemimpinan fasilitatif yang bersifat direktif-hierarkis; konflik logika institusional antara pemerintah, akademisi, dan industri; rendahnya keterlibatan perguruan tinggi sebagai mitra strategis; serta ketidaksinkronan data dan lemahnya sistem informasi terpadu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi menuju collaborative governance yang efektif di Aceh membutuhkan pergeseran paradigmatik dari dominasi lead organization menuju shared governance, dari akuntabilitas formal menuju akuntabilitas substantif, dan dari keterlibatan seremonial menuju kemitraan strategis yang menempatkan pemerintah, akademisi, dan industri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam ekosistem inovasi sosial yang inklusif.
RASIONALITAS INSTRUMENTAL DALAM KEBIJAKAN FISKAL: ANALISIS HILIRISASI SDA DAN PROGRAM MBG PERSPEKTIF JÜRGEN HABERMAS Eugenius Besli; Wilhelmus Kelvin; Bartolomeus Da’o Lada
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.806

Abstract

This study aims to analyze the rational basis underlying the natural resource downstreaming policy and the Free Nutritious Meals (MBG) program in the Prabowo-Gibran administration, placing them in the perspective of Jürgen Habermas' instrumental rationality and communicative rationality. These two policies were chosen because they represent large-scale economic-political projects with significant fiscal implications and are concrete manifestations of the Asta Cita agenda. This study uses a qualitative method based on literature review by conducting a conceptual review and critical analysis of relevant academic literature, policy documents, and public reports. The results show that the downstreaming and MBG policies are predominantly guided by instrumental rationality oriented towards efficiency, accelerated investment, and expanded public spending. In the context of downstreaming, the emphasis on economic growth and industrial added value tends to overlook ecological risks and inequality in access to resources. Meanwhile, the implementation of the MBG program shows a centralistic pattern in budget management and a limited response to public criticism, even though this program absorbs significant fiscal resources. These findings indicate that fiscal policy management in both programs emphasizes technocratic calculations rather than participatory communicative deliberation. The dominance of instrumental rationality in high-cost policies has the potential to narrow the space for democratic legitimacy and weaken the quality of public financial management. Thus, this study emphasizes the importance of integrating fiscal efficiency and public deliberation in economic policy formulation so that development is not only technically rational but also democratically legitimate.
POLITIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN SOEMANTRI BROJONEGORO KOTA JAMBI M. Wira Anshori; Jefri Al Kausar; Fajar Alan Syahrier; Galank Pratama; Mirza Sazeta
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.808

Abstract

The dynamics of policy implementation regarding street vendor (PKL) arrangement in the Soemantri Brojonegoro Area, Jambi City, are analyzed in this study through the lens of political implementation and power relations. This research primarily focuses on how interactions between key actors and informal negotiations influence the sustainability of the 'Pesona Kuliner Soemantri' strategic project. Utilizing a descriptive qualitative method, data were gathered through field observations, in-depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that the implementation process does not proceed linearly but is characterized by a continuous contestation of interests. A phenomenon of 'pseudo-sustainability' was identified, where trader compliance with spatial regulations is often temporary and highly situational. This condition is significantly driven by the use of discretion by local law enforcement officers acting as street-level bureaucrats, who frequently opt for informal negotiations and compromises to maintain social stability and prevent open conflict. The unequal power relations between government authorities emphasizing urban aesthetics and traders striving for economic survival create a dynamic yet fragile negotiation space. The study concludes that the success of street vendor arrangement is heavily dependent on a shift from coercive approaches toward more inclusive and participatory governance. This research recommends the strengthening of dialogue mechanisms and the involvement of informal actors in every stage of public space policy decision-making to ensure long-term policy effectiveness.
ANALISIS KEPEMIMPINAN XI JINPING MEMPERTAHANKAN SISTEM EKONOMI TIONGKOK MELALUI TEORI NEO-MARXISME TENOKRASI Syalmi Fitria; Tito Handoko
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.815

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan kepemimpinan Xi Jinping melalui Neo-Marxisme Tenokrasi dalammengatasi perang dagang dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengalisis penerapan NeoMarxisme dalam kebijakan ekonomi politik Xi Jinping dan menganalisis penerapan Neo-Marxisme dalam gayakepemimpinan Xi Jinping. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus untuk mengkajidokumen internasional, kebijakan luar negeri Tiongkok, serta respon domestic terhadap gaya kepemimpinan XiJinping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Xi Jinping mengadaptasi Neo-Marxisme yang di modernisasi dalamsetiap kebijakan dalam mempertahankan posisi Tiongkok dalam sistem global. Selain itu, gaya kepemimpinan XiJinping cenderung tenokrasi, terpusat dan nasionalis. Kesimpulannya, Neo-Marxisme Tenokrasi di era Xi Jinpingmengalami transformasi menjadi ideologi yang fleksibel sebagai alat legitimasi kekuasaan negara.
Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern Sulistiawati; Tito Handoko
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.816

Abstract

Ditengah perkembangan teknologi dan globalisasi, dinamika sosial dan politik serta kompleksitas masalah publik yang bersifat lintas sektoral, model kepemimpinan juga dituntut untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman dan menuntut adanya model kepemimpinan baru sehingga muncullah tren kepemimpinan kolaboratif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kolaboratif ini dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan modern serta mengkaji secara sistematis konsep kepemimpinan kolaboratif sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan modern, menganalisis praktik implementasi yang telah dilakukan berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan penerapan kepemimpinan kolaboratif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui metode literatur review dengan cara menyintesis dan meninjau secara kritis berdasarkan tema utama, seperti kepemimpinan kolaboratif, tata kelola pemerintahan modern, implementasi kepemimpinan kolaboratif, serta tantangan dan hambatan kepemimpinan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif ini turut serta membangun demokrasi berkelanjutan serta berkontribusi pada pembentukan budaya organisasi yang inklusif dan demokratis. Kepemimpinan kolaboratif mampu menciptakan kepercayaan dan memperkuat jaringan kerja antar instansi melalui keterbukaan dan partisipasi. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui dampak positif yang dihasilkan dari kepemimpinan kolaboratif, sehingga dapat dikatakan kepemimpinan kolaboratif ini menjadi jawaban dari model kepemimpinan baru di era modern dalam menghadapi berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Namun, pada implementasinya kepemimpinan kolaboratif masih banyak menemui tantangan dan hambatan eksternal dan internal, salah satu tantangan utama ialah resistensi budaya birokrasi yang masih cenderung hierarkis, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam membangun jejaring kolaborasi, hingga keterbatasan sistem koordinasi antar instansi. Sehingga dapat dikatakan di satu sisi, model ini dipuji sebagai solusi demokratis, di sisi lain, dianggap berpotensi melemahkan efektivitas kepemimpinan dan memperlambat pengambilan keputusan dimana pemimpin dituntut untuk beralih dari peran pengendali menjadi fasilitator proses kolaborasi.

Page 57 of 59 | Total Record : 588

 55   56   57   58   59 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue