cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 588 Documents
 53   54   55   56   57 
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 150/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMBATALAN LARANGAN DOSEN PNS SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH Fathan Nabiel; Chaerul Shaleh; Taufiq Alamsyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.799

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kebijakan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 yang membatalkan larangan dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berprofesi sebagai advokat; implikasi hukum dari putusan ini terhadap profesi dosen advokat, serta hubungannya dengan politik dusturiyah. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Bahan hukum sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan penafsiran konstitusional bersyarat, atau penafsiran konstitusional berdasarkan kondisi, dengan menegaskan bahwa larangan dosen PNS menjadi advokat bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, kebebasan akademik, dan hak untuk mengembangkan diri yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan keputusan ini, dosen PNS dapat berpraktik sebagai advokat secara terbatas dalam kerangka pengabdian masyarakat melalui layanan bantuan hukum pro bono, sambil mempertahankan netralitas ASN dan akuntabilitas kelembagaan. Menurut perspektif siyasah dusturiyah, keputusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan umum (maslahah "ammah), dan amanah kekuasaan. Ini menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai politik Islam dan konstitusi kontemporer. Namun demikian, pengaturan turunan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari konflik kepentingan selama pelaksanaannya.
ANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM MEMBANGUN LOYALITAS DAN KAPASITAS KADER: STUDI KEPEMIMPINAN TRANSFOMASIONAL PADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI RIAU Dimas Nugraha
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kepemimpinan politik dalam membangun loyalitasdan kapasitas kader pada partai politik di Provinsi Riau dengan menggunakan perspektif teorikepemimpinan transformasional. Kepemimpinan dalam partai politik memiliki peran strategis dalammengarahkan organisasi, memperkuat solidaritas internal, serta meningkatkan kualitas sumber dayakader agar mampu menjalankan fungsi politik secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan metode studi kasus pada partai politik di Provinsi Riau, dengan teknik pengumpulandata melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif denganmengacu pada empat dimensi kepemimpinan transformasional, yaitu idealized influence, inspirationalmotivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Hasil penelitian menunjukkanbahwa strategi kepemimpinan transformasional berperan penting dalam membangun loyalitas kadermelalui penguatan nilai ideologi partai, komunikasi politik yang partisipatif, serta pemberianpenghargaan dan kesempatan politik bagi kader. Selain itu, peningkatan kapasitas kader dilakukanmelalui pendidikan politik, sistem kaderisasi yang berkelanjutan, pemberdayaan kader dalam strukturorganisasi, serta pengembangan jaringan politik. Penerapan kepemimpinan transformasional mampumeningkatkan komitmen, motivasi, dan kemampuan kader dalam menjalankan aktivitas politik,meskipun masih menghadapi tantangan seperti budaya patronase, keterbatasan sumber daya organisasi,dan mobilitas kader antarpartai. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan transformasional dalampartai politik menjadi penting untuk memperkuat sistem kaderisasi dan meningkatkan kualitasdemokrasi di tingkat daerah.
PERAN DIGITALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Muhammad Nur Agriaman Haris; Wenty Zahrati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.836

Abstract

ABSTRAK Digitalisasi telah menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan serta kualitas pelayanan publik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui penerapan e-government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Selain itu, digitalisasi juga mendorong reformasi birokrasi serta pengambilan keputusan berbasis data. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta resistensi organisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan transformasi digital dalam pelayanan publik.
AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI KORIDOR PUNCAK ANDALAS MELALUI SINERGI INFRASTRUKTUR, ENERGI TERBARUKAN, DAN HILIRISASI INDUSTRI Khairil Anwar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.844

Abstract

Kawasan Puncak Andalas merupakan wilayah geostrategis di koridor tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Bengkulu, dengan potensi ekonomi komplementer berbasis pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, pariwisata, perdagangan, jasa, dan energi. Namun kawasan ini menghadapi tantangan berupa rendahnya nilai komoditas, keterbatasan konektivitas infrastruktur, tingginya biaya logistik, serta pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang belum optimal, yang mencerminkan transformasi struktural ekonomi dan rantai integrasi nilai antar wilayah yang masih terbatas. Makalah ini bertujuan merumuskan kebijakan pengembangan koridor ekonomi berbasis hilirisasi terintegrasi untuk mendorong transformasi ekonomi regional. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan komparatif, melalui penyusunan alternatif kebijakan dan penilaian menggunakan metode Bardach. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan koridor hilirisasi terintegrasi berbasis infrastruktur infrastruktur dan optimalisasi EBT merupakan alternatif kebijakan yang paling efektif. Kebijakan ini menekankan integrasi rantai nilai, penguatan keterkaitan hulu-hilir, serta diversifikasi ekonomi melalui pembagian peran fungsional antar wilayah. Implementasinya berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas, menurunkan biaya logistik, memperkuat daya saing kawasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kota Sungai Penuh diproyeksikan sebagai episentrum pertumbuhan baru dalam koridor ini. Studi ini berkontribusi pada pengembangan model integrasi multi-koridor berbasis hilirisasi industri dan energi baru terbarukan.
PENGARUH KARAKTERISTIK PENERIMA MANFAAT, TERPAAN MEDIA, DAN PERAN PENDAMPING TERHADAP KEBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM CSR PERUSAHAAN Lita Amalia; Dwi Retno Hapsari; Kris Harini Matindas
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.845

Abstract

This study aimed to analyze the influence of beneficiary characteristics, media exposure, and the role of facilitators on community empowerment in a corporate social responsibility (CSR) program. The research was conducted in the Internet Desa Digital program implemented by PT Tirta Investama in Ciherang Village, Caringin District, Bogor Regency. This CSR initiative focuses on improving digital access, digital literacy, and community economic empowerment through internet-based activities in rural areas. A survey method was employed to collect data from community members who benefited from the program. Data were obtained through structured questionnaires distributed to respondents and were analyzed using descriptive statistics and multiple linear regression analysis to examine the influence of the independent variables on community empowerment. The findings show that media exposure and the role of facilitators significantly influence community empowerment, while beneficiary characteristics do not have a significant effect. Media exposure plays an important role in increasing public awareness and understanding of the program through the frequency, intensity, and duration of information dissemination. Meanwhile, the role of facilitators functions as a bridge between the company and the community by providing training, technical assistance, and participatory communication that support the community in utilizing digital technology. The Internet Desa Digital program contributes to strengthening digital literacy, improving economic opportunities, and enhancing community participation in village development. Keywords: corporate social responsibility, media exposure, facilitators, community empowerment, digital village.
EVEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DEMOKRASI GENERASI MUDA Nadilati Fuddailah Fuddailah; Puja lesati; Maulida Winda; Ayu Soraya; Nofriadi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.848

Abstract

Banda Aceh as a region with special autonomy has the authority to develop a democracy rooted in local values; however, the political awareness of youth remains relatively low. This study aims to analyze the implementation of political education programs by the National Unity and Politics Agency using the policy implementation theory of George C. Edward III. The research employs a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation. The results show that the program has been implemented fairly well and has increased political participation, but it is not yet optimal. Communication remains one-way, resources are limited, and implementation is not sustainable, although the disposition of implementers and bureaucratic structure are adequate. Supporting factors include a strong legal basis and inter-institutional collaboration, while obstacles include low youth interest, program limitations, and the influence of social media. Overall, the program contributes to improving democratic awareness but requires innovation and more systematic evaluation to enhance its effectiveness and sustainability.
KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) SULAWESI UTARA DALAM PENGAWASAN PEMBERITAAN DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024 Stefani Runtukahu; Daud M Liando; Maxi Egeten
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.850

Abstract

news and campaign advertisements for the 2024 Governor and Deputy Governor elections. Broadcasting occupies a central position as a crucial pillar in the democratic system, functioning as the main channel for distributing information to the public, including during the Regional Head Election (Pilkada) process. Broadcast media has great power in shaping and influencing public perceptions of political candidates. Therefore, neutrality, fairness, and balance of information presented are absolute prerequisites for the creation of a healthy and accountable political process. Law 32 of 2002 concerning Broadcasting in Article 4 paragraph 1 mandates that Broadcasting aims to strengthen National Integration, foster the character and identity of a faithful and pious nation, educate the life of the nation, advance general welfare in order to build an independent, democratic, just and prosperous society. KPID carries out supervisory functions for broadcasting institutions, including imposing sanctions and establishing coordination and cooperation with the government, broadcasting institutions, and the public. This research uses qualitative research methods. The research results show that, based on analysis using the performance theory proposed by Dwiyanto, this study concludes that the performance of the North Sulawesi KPID in overseeing news and campaign advertisements for the 2024 gubernatorial and vice gubernatorial elections was good, although not yet at ideal levels. Judging from its performance, the North Sulawesi KPID was actively involved in every stage of the 2024 gubernatorial and vice gubernatorial elections
THE INFLUENCE OF POLITICAL MARKETING MIX, CELEBRITY ENDORSEMENT, AND BRAND IMAGE ON VOTING DECISION IN THE 2024 JAKARTA GUBERNATORIAL ELECTION Rico Ruben Haposan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.853

Abstract

The development of communication technology and more inclusive access to information has driven the transformation of political communication campaigns, which increasingly adapt strategies from the commercial sector. The 2024 Jakarta gubernatorial election, as a national political barometer, provides an important context to examine how marketing concepts such as the marketing mix, celebrity endorsement, and brand image influence the voting decision of urban voters. This study was conducted with the aim of analyzing whether or not there is an influence received by the election decision from the political marketing mix and celebrity support, where the mediating variable is played by brand image. The quantitative research is a method that implemented in this study using a survey of 400 respondents who were eligible voters and registered in the Permanent Voter List (DPT) for the 2024 Jakarta gubernatorial election, selected proportionally based on the population distribution across six administrative cities. PLS-SEM is implemented to analyze the data with SmartPLS software. The findings indicate that voting decisions are significantly affected by the political marketing mix and celebrity endorsement, both directly and through mediating variables played by brand image. A candidate's brand image can be enhanced by an effective political marketing mix and celebrity endorsement strategy, thereby voters' decision to support the candidate in the 2024 Jakarta gubernatorial election can be strengthened.
PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI KEBERADAAN BAKAMLA RI (INDONESIA COAST GUARD) DENGAN TOLOK UKUR INDEKS KEAMANAN LAUT NASIONAL (IKLN) Rinaldo Dwi Putra; Sayed Fauzan Riyadi; Ilham Yuri Nanda; Anza Ronaza Bangun; Euis Ammelia
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.856

Abstract

Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penguatan strategis terhadap tata kelola keamanan laut melalui optimalisasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola wilayah yurisdiksinya, di mana stabilitas keamanan laut menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan ekonomi nasional. Sebagai leading sector, Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) memiliki peran krusial dalam menyinergikan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan relevansi antara parameter IKLN dengan perlindungan sumber daya maritim. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan dimensi kepastian hukum dalam IKLN tidak hanya meningkatkan standar keamanan regional, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penyelamatan pendapatan negara. Keamanan laut yang stabil secara langsung berkontribusi pada peningkatan kas negara melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan, dan investasi. Dengan demikian, sinkronisasi kinerja Bakamla RI dan standarisasi IKLN menjadi prasyarat mutlak dalam mewujudkan paradigma Ekonomi Biru yang berkelanjutan di Indonesia.
EVALUASI EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SIPD DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DISDUKCAPIL KAB.BATANG Sofiatul Fikriyah; Arochman; Christian Yulianto Rusli
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.857

Abstract

Efektivitas implementasi SIPD di tingkat pemerintah daerah belum sepenuhnya terwujud, meskipun telah diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan SIPD dalam proses penyusunan anggaran di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Pendekatan studi kasus kualitatif digunakan, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Analisis menggunakan model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, dalam kerangka model DeLone dan McLean (2003), yang berfokus pada dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, dan manfaat bersih. Temuan penelitian menunjukkan bahwa antarmuka sistem secara umum baik, tetapi stabilitas server sering terganggu selama periode puncak penganggaran. Keluaran informasi telah distandarisasi secara nasional, tetapi masih memerlukan pemrosesan manual dan berisiko kesalahan manusia karena sentralisasi pada dua operator. Manfaat bersih berupa standardisasi dan validasi otomatis telah terwujud, tetapi belum optimal karena hambatan organisasi dan kendala teknis. Kesimpulannya, SIPD cukup efektif tetapi belum optimal; oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam hal infrastruktur, distribusi beban kerja, dan kapasitas sumber daya manusia.

Page 55 of 59 | Total Record : 588

 53   54   55   56   57 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue