cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 588 Documents
 54   55   56   57   58 
KEGAGALAN INSTUTUSI, KORUPSI, DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI INDONESIA ERA REFORMASI Dwijaya Samudra Suryaman; Hastarini Dwi Atmanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.863

Abstract

This study aims to analyze the effects of economic growth, government tax revenue, the Human Development Index (HDI), and poverty on the Corruption Perceptions Index (CPI) during the Reform Era in Indonesia over the period 1999–2022. Corruption is widely recognized as a factor that reduces the productivity of public expenditure, distorts resource allocation, and hampers economic growth. This study employs a multiple linear regression model using Indonesia’s time series data from 1999 to 2023. The dependent variable is the Corruption Perceptions Index (CPI), which reflects public perceptions of the level of corruption within a country; a higher CPI score indicates a lower level of perceived corruption. The independent variables in this study include economic growth, tax revenue, the Human Development Index (HDI), and poverty. The empirical results indicate that, simultaneously, the independent variables have a statistically significant effect on the dependent variable. Partially, economic growth and HDI exhibit a positive and statistically significant influence on the CPI, whereas tax revenue shows a negative and statistically significant effect. Meanwhile, the poverty variable does not have a statistically significant impact on the CPI. Furthermore, the goodness-of-fit test demonstrates that approximately 95% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variables included in the model, while the remaining 5% is accounted for by variables outside the model. Keywords: Corruption Perceptions Index (CPI), economic growth, and poverty.
DINAMIKA BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM DALAM POLITIK LOKAL: STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR Siti Afra Aafiyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.867

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika birokrasi penegakan hukum dalam konteks politik lokal dengan studi kasus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran birokrasi penegakan hukum dalam menjamin keadilan di negara hukum, yang dalam praktiknya tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik lokal pasca desentralisasi. Kondisi ini memunculkan permasalahan mengenai bagaimana dinamika politik lokal mempengaruhi independensi, profesionalisme, serta pelaksanaan fungsi birokrasi penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori birokrasi rasional-legal Max Weber yang menekankan pada prinsip formalitas, hierarki, dan impersonalitas, serta pendekatan governance yang melihat birokrasi sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling berinteraksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, birokrasi penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor telah berjalan sesuai prinsip rasional-legal melalui prosedur yang sistematis, pembagian tugas yang jelas, serta kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Namun, dalam praktiknya, dinamika politik lokal masih mempengaruhi proses pengambilan keputusan, baik melalui tekanan informal, perbedaan interpretasi hukum, maupun keterbatasan transparansi. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi penegakan hukum tidak sepenuhnya bersifat netral, tetapi dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik yang melingkupinya.
IDENTITAS, ISU, DAN INTERAKSI: ANALISIS BRANDING POLITIK AKUN INSTAGRAM PRAMONO ANUNG DAN RANO KARNO SELAMA MASA KAMPANYE PILKADA DKI JAKARTA 2024 Teddy Chrisprimanata Putra; Yumiriyah Abdullah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i5.868

Abstract

Penggunaan sosial media Instagram dalam kontestasi politik seperti pemilihan kepala daerah menjadi sangat penting untuk memperkenalkan diri kepada calon pemilih, sekaligus membangun citra politik. Bagaimanapun, dua hal tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan probabilitas keterpilihan pasangan calon dalam kontestasi. Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yakni identifikasi diri, positioning, dan produk politik sebagai pisau analisis. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten langsung, memberi ruang untuk mengeksplorasi setiap postingan yang diunggah Pramono Anung dan Rano Karno dalam membangun citra politiknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pramono Anung dan Rano Karno dalam membangun citra politiknya lewat identitas, isu, dan pelbagai interaksi yang tercipta telah berhasil meraih simpati masyarakat DKI Jakarta untuk memilih mereka. Kata kunci: Pilkada DKI Jakarta, Branding Politik, Pramono-Rano
MEMPERKUAT TATA KELOLA SUMBER DAYA LAUT YANG ADAPTIF MELALUI PEMBELAJARAN SOSIAL KOMUNITAS PRAKTIK MULTI-STAKEHOLDER DI PULAU BINTAN UTARA Tri Samnuzulsari; Siti Arieta; Athika Thahira; Imam Yudhi Prastya; Edison Edison
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The management of marine resources in small island regions is often hampered by fragmented knowledge systems, overlapping institutional mandates and a lack of coordination among stakeholders, which hinders the development of effective and adaptive governance. This article highlights how social learning within a Community of Practice (CoP) involving various stakeholders contributes to strengthening marine resource governance in this context. This study adopts a qualitative case study approach focusing on the Jaringan Peduli Laut (JALA) in North Bintan Island, Indonesia. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), and field observations, enabling a deep understanding of the processes of interaction and collaborative practices amongst the actors. Findings indicate that social learning emerges through sustained interaction, reflective dialogue, and repeated collective practices involving civil society organisations, local communities, government agencies, and academic actors. These processes facilitate the integration of local ecological knowledge with scientific perspectives, whilst fostering trust, shared understanding, and distributed leadership across the network. CoPs evolve beyond knowledge-sharing platforms into mechanisms that strengthen collective capacity to support joint adaptive management. This is evident in the emergence of community-based conservation initiatives, improved coordination in addressing coastal environmental challenges, and the gradual strengthening of institutional legitimacy at the local level. Although there have been positive developments, several challenges remain, including disparities in organisational capacity, communication barriers, and the differing interests of stakeholders that continue to shape the direction of collaboration.
PERAN DAN FUNGSI MASYARAKAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL DALAM PENERAPAN DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SPPA NO. 11 TAHUN 2012 Yunan Prasetyo; Ella Silvia; Sarah Danisya Tanaya
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.870

Abstract

Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari pendekatan restorative justice yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Masyarakat memiliki peran penting sebagai kontrol sosial dalam mendukung efektivitas diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) No. 11 Tahun 2012. Studi ini menganalisis peran dan fungsi masyarakat dalam penerapan diversi serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosio-legal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur mengenai keadilan restoratif dan kebijakan peradilan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam diversi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman hukum, minimnya sosialisasi, serta stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum, penguatan kapasitas masyarakat, serta kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam optimalisasi diversi. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan kebijakan dan strategi edukasi hukum bagi masyarakat guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak berbasis restorative justice.
PENGARUH INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER, UPAH MINIMUM DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI PROVINSI SUMATERA UTARA Julio Rikky Supriadi Pasaribu; Muhammad Yusuf Harahap
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.883

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 33 kabupaten/kota selama delapan tahun pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman, yang menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model estimasi paling tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial IDG berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap TPAK, sehingga peningkatan indikator pemberdayaan gender belum mampu mendorong partisipasi kerja secara nyata. UMK juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap TPAK menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum belum menjadi faktor utama dalam keputusan masyarakat memasuki pasar kerja. Variable PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPAK, artinya pertumbuhan ekonomi daerah mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Secara simultan, IDG, UMK, dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap TPAK. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,746904 menunjukkan bahwa 74,69 persen variasi TPAK dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model dan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR BANTAR GEBANG DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH Riefqy Hasbi Al Baihaqi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.748

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of waste management policy implementation at the Bantar Gebang Landfill as the largest landfill in Indonesia, to identify the main challenges in its implementation, and to analyze the technical, institutional, and social factors that influence the success of urban waste management policies. The study uses a qualitative approach with a descriptive evaluative research design. Data are collected through in-depth interviews with relevant informants, direct field observations, and documentation studies of regulations and waste management reports. The data analysis process follows systematic stages, including data reduction, data display, and conclusion drawing, in order to obtain a comprehensive understanding of the ongoing policy implementation. The findings show that the implementation of waste management policy at the Bantar Gebang Landfill is not yet optimal. The main obstacles include limited landfill capacity, insufficient human resources, limited funding and technology, and weak institutional coordination. In addition, the significant environmental and social impacts indicate a gap between policy objectives and field realities. These findings contribute to the development of environmental policy implementation studies and provide a basis for formulating strategic recommendations to improve the effectiveness of integrated and sustainable waste management.
ANALISIS DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH KHAIRIL ANWAR
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan), dan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas reviu terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada 30 satuan kerja perangkat daerah di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil analisis menunjukkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian menggambarkan laporan keuangan memiliki kualitas yang baik. Laporan keuangan tahun 2011 dan 2013 menunjukkan adanya kelemahan dalam hal keandalan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, lingkungan pengendalian, peran aparat pengawasan intern pemerintah dan kualitas reviu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial kualitas reviu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
EXPLAINING ELECTORAL VICTORY THROUGH SOCIAL CAPITAL: A CASE STUDY OF A FORMER VILLAGE HEAD IN THE 2024 TEMANGGUNG LOCAL ELECTION, INDONESIA Mukhamad Busro Asmuni; Gema Pertiwi; Hendika Dwinanda Wicaksana
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i4.769

Abstract

The 2024 Temanggung Regency Regional Head Election (Pilkada) presented a compelling political phenomenon, wherein a former village head successfully triumphed over two incumbent candidates. This study aims to analyze the role and mechanisms of utilizing social capital in Agus Setyawan’s victory in the 2024 Temanggung Election. This research employs a descriptive qualitative approach, utilizing a social capital analytical framework encompassing three primary dimensions: trust, social networks, and norms of reciprocity. Data collection is assumed through literature reviews, media analysis, and the candidate's track record.The findings indicate that the candidate's victory was deeply rooted in the social capital accumulated during his 16-year tenure as the Village Head of Campurejo. First, the trust dimension was established through an empirical track record in transforming human resources within his village, including reducing early marriage rates and advancing education. Second, the expansion of social networks was executed effectively by capitalizing on farmer groups, cultural arts associations (kuda lumping), inter-village head solidarity, and supported by structural political networks. Third, norms of reciprocity were fostered through a populist and grassroots approach that positioned the candidate as an equal to the common citizenry, thereby generating solid voter loyalty.In conclusion, the conversion of communal social capital and grassroots support proved capable of dismantling the political hegemony of incumbents. The phenomenon of the 2024 Temanggung Election reaffirms that a proven track record and social proximity at the village level can serve as a superior political modality compared to mere elite popularity.
KEPASTIAN HUKUM BAGI HAK ATAS TANAH OBJEK WISATA BUKIT KHAYANGAN PASCA DITETAPKANNYA SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 TENTANG PETA PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 Harifinal
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.771

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek kepastian hukum bagi hak atas tanah Objek Wisata Bukit Khayangan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6613/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi Sampai dengan Tahun 2020. Kawasan objek wisata ini semula berada dalam wilayah Areal Penggunaan Lain (APL), namun berdasarkan ketentuan dalam SK tersebut, kawasan ini dimasukkan ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Permasalahan muncul ketika tanah yang selama ini digunakan untuk kegiatan pariwisata dan pembangunan daerah justru masuk ke dalam kawasan hutan yang secara hukum dikuasai oleh negara. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif melalui teknik analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penunjukan kawasan hutan tanpa melalui proses konsultasi publik, tanpa melibatkan Pemerintah Kota sebagai pemangku kepentingan utama, dan tidak disertai dengan penyesuaian terhadap RTRW Kota Sungai Penuh, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan kawasan Objek Wisata Bukit Khayangan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah rekognisi, harmonisasi tata ruang, serta penataan ulang status hukum kawasan.

Page 56 of 59 | Total Record : 588

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue