cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 65   66   67   68   69 
KPK, Penyidikan YURISDIKSI KPK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEMBALI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN MEMBATALKAN STATUS TERSANGKA Anza Ronaza Bangun; Tri Afandy
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1026

Abstract

Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian disingkat KPK berdasarkan Pasal 6 huruf e jo. Pasal 11 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Ada kalanya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK mengajukan permohonan praperadilan dan status tersangkanya digugurkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana tindak lanjut yang dapat dilakukan KPK pasca digugurkannya status tersangka tersebut oleh praperadilan. Apakah gugurnya status tersangka tersebut otomatis menghapuskan perbuatan pidana atau KPK dapat mengulangi penyelidikan maupun penyidikan terhadap tersangka yang status tersangkanya digugurkan praperadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan ulang terhadap seorang yang sudah digugurkan status tersangkanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mendapati bahwa berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2016 terhadap seorang yang status tersangkanya digugurkan oleh praperadilan, tidak serta merta menggugurkan kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan ulang dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali.
IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI MTS NEGERI 3 SURABAYA Dinar Ayu Fernanda; Nia Rachmawati Fiandoyo; Fachri Abdillah; Oktarizka Reviandani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1027

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di MTs Negeri 3 Surabaya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan mendukung pencegahan bullying. Penelitian menggunakan Kerangka implementasi kebijakan publik George C. Edward III yang menitikberatkan pada empat dimensi, yakni komunikasi, kapasitas sumber daya, sikap pelaksana, dan tata susunan birokrasi. Pendekatan penelitian yang diterapkan merupakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru BK, siswa, dan wali murid, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi berjalan baik melalui sosialisasi rutin kepada orang tua melalui grup WhatsApp dan kegiatan parenting. Dari aspek sumber daya, sekolah memanfaatkan kerja sama dengan DP3APPKB, BNN, dan Kepolisian untuk mendukung pelaksanaan program. Pada indikator disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen yang tinggi melalui rapat koordinasi bulanan dan penerapan disiplin positif. Sementara itu, struktur birokrasi diperkuat dengan pembagian tugas yang jelas dalam Tim SRA madrasah. Implementasi Program SRA terbukti berperan dalam mengurangi potensi kekerasan di kawasan sekolah serta membangun iklim pembelajaran yang lebih mendukung bagi siswa.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI KEMENTERIAN AGAMA Diky Pramudita; Bahrullah Akbar; Marja Sinurat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1028

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Guru (PPG) UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SBSN telah berjalan cukup efektif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Dimensi komunikasi terlaksana melalui koordinasi antarinstansi, meskipun masih terdapat kendala pada penyampaian informasi teknis dan administratif. Dari aspek sumber daya, pembiayaan SBSN mampu mendukung pembangunan secara optimal, namun kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Sementara itu, struktur birokrasi telah didukung regulasi dan mekanisme pengawasan yang jelas, meskipun prosedur administrasi yang kompleks masih menjadi hambatan. Faktor pendukung implementasi meliputi dukungan regulasi, komitmen pemerintah, koordinasi antarinstansi, dan ketersediaan pembiayaan. Adapun faktor penghambat mencakup kompleksitas administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, fragmentasi koordinasi birokrasi, dan keterlambatan pelaksanaan proyek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SBSN berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan keagamaan, namun memerlukan penguatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi dan peningkatan koordinasi untuk meningkatkan efektivitas implementasinya. Kata kunci: Implementasi Kebijakan; Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); Infrastruktur Pendidikan.
INKOHERENSI KEBIJAKAN PENATAAN ASN DI INDONESIA: SUBORDINASI SISTEM MERIT TERHADAP KEPENTINGAN PROGRAM Lolita Deby Mahendra Putri; Eka Anjani Sapitri
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1033

Abstract

Artikel ini menganalisis inkoherensi kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia yang berujung pada subordinasi struktural sistem merit terhadap kepentingan program politik. Fokus analisis diarahkan pada pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, di tengah belum terselesaikannya status lebih dari satu juta tenaga honorer serta masih berlangsungnya krisis kesejahteraan PPPK Paruh Waktu di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi literature review terintegrasi yang dipadukan dengan analisis dokumen regulasi dan analisis naratif. Analisis dibangun melalui integrasi tiga kerangka teoretis, yaitu merit system governance (Ingraham & Rubaii-Barrett, 2007), policy layering (Mahoney & Thelen, 2010), dan policy coherence (OECD, 2019). Hasil penelitian menunjukkan tiga pola subordinasi yang saling memperkuat. Pertama, terdapat defisit koherensi vertikal antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang menciptakan jalur rekrutmen paralel di luar mekanisme merit. Kedua, terdapat political will bersifat selektif, yang tercermin dari kontrasnya kecepatan pengangkatan pegawai SPPG (tiga belas bulan) dibandingkan penyelesaian status tenaga honorer yang telah berlangsung selama dua dekade. Ketiga, terjadi pelemahan pada tiga dimensi integritas sistem merit, yaitu integritas rekrutmen, kapasitas organisasi, dan relasi politik-administrasi, yang semakin diperparah oleh penghapusan lembaga pengawas independen Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Artikel ini menyimpulkan bahwa subordinasi sistem merit di Indonesia bukan merupakan anomali insidental, melainkan pola struktural yang berakar pada struktur insentif dalam sistem presidensial, sehingga memerlukan reformasi kelembagaan yang mendasar, bukan sekadar perbaikan regulasi yang bersifat teknis.
ANALISIS ISI DAN TEORI FRAMING PADA PENGUMUMAN WORK FROM HOME OLEH GUBERNUR PRAMONO ANUNG BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA Aldi Destian Satya; Fauzan Widyarman; Edison Bonar Tua Hutapea
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1034

Abstract

This study examines the Work From Home policy for State Civil Apparatus (ASN) of the DKI Jakarta Provincial Government by Governor Pramono Anung. This policy from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB) is examined through two communication theories: content analysis and framing, with its impact on ASN and the public in DKI Jakarta. The findings indicate that this announcement has an impact on the provision of important information and its relationship to energy efficiency, as the purpose of WFH. This study found that Governor Pramono Anung's method of conveying information is clear and in line with Kemenpan RB policy. Keywords: Work From Home; Governor of DKI Jakarta; State Civil Apparatus (ASN) of DKI Jakarta; Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (Kemenpan RB); Content Analysis; Framing. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur Pramono Anung. Kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini dikaji melalui dua teori komunikasi yaitu analisis isi (content analysis) dan framing dengan dampaknya bagi ASN dan masyarakat di DKI Jakarta. Temuan menunjukkan bahwa melalui pengumuman ini berdampak bagi pemenuhan informasi yang penting dan hubungannya dengan efisiensi energi sebagaimana tujuan adanya WFH. Penelitian ini menemukan cara Gubernur Pramono Anung menyampaikan informasi jelas dan sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB. Kata Kunci: Work From Home; Gubernur DKI Jakarta; ASN Pemprov DKI Jakarta; Kemenpan RB; Analisis Isi; Framing.
ANALISIS FRAMING GUBERNUR MALUKU UTARA DALAM MEMBENTUK PERSONAL BRANDING DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Marlina; Aldi Destian Satya; Edison Bonar Tua Hutapea
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing dalam konten Instagram Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam membentuk personal branding yang memengaruhi respon masyarakat. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis framing model Robert Entman. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dari sosial media instagram. Data diperoleh dari unggahan Instagram berupa foto, video, dan caption. Teknik analisis datanya menggunakan analisis framing model Robert Entman yang terdiri dari empat elemen yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa framing digunakan secara strategis melalui pendefinisian masalah, identifikasi penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi. Personal branding yang terbentuk adalah pemimpin yang merakyat, responsif, aktif, dan visioner.
PENGARUH LITERASI KEUANGAN DIGITAL DAN E-LIFESTYLE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF PENGGUNA E-MONEY DENGAN KONTROL DIRI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA GENERASI Z DI KOTA PALANGKA RAYA Amellia Amellia; Eri Triani; Hafidza Umul Rizky
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1037

Abstract

This study aims to analyze the influence of digital financial literacy and e-lifestyle on the consumptive behavior of e-money users among Generation Z in Palangka Raya City, with self-control as a mediating variable. This phenomenon is relevant considering the dominance of Generation Z in the city's demographic structure and the rapid adoption of digital payments, which have the potential to encourage consumptive behavior. The study employed a quantitative approach using Structural Equation Modeling based on Partial Least Squares (SEM-PLS). Primary data were collected through questionnaires from 163 Generation Z respondents in Palangka Raya who had used e-money for at least one month. The sampling technique used was non-probability sampling (snowball sampling). The results of the study show that digital financial literacy has a negative and significant effect on consumptive behavior. In contrast, e-lifestyle has a positive and significant effect on consumptive behavior. Both independent variables also have a positive and significant effect on self-control. Self-control itself has a positive and significant effect on consumptive behavior and has been proven to act as a significant mediator in the relationship between digital financial literacy and consumptive behavior, as well as between e-lifestyle and consumptive behavior. Practically, these findings serve as recommendations for stakeholders to strengthen digital financial literacy programs and the development of self-control among Generation Z so that they can utilize the convenience of e-money wisely.
OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA Maulida Silvani; Baharuddin Thahir; Arwanto Harimas Ginting
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1038

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Meskipun DPD RI dibentuk untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem parlemen dua kamar, kewenangan yang dimiliki masih terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan didukung dengan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori fungsi legislasi Jimly Asshiddiqie yang meliputi legislative initiation, law making process, law enactment approval, dan binding decision making. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum optimal. Pada dimensi legislative initiation dan law making process, DPD RI telah menjalankan perannya secara aktif melalui penyusunan naskah akademik, pengajuan rancangan undang-undang, penyampaian pandangan, pembahasan daftar inventarisasi masalah, serta pemberian usulan substansi. Namun, pada dimensi law enactment approval dan binding decision making, DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan maupun mengambil keputusan yang bersifat mengikat karena kewenangan tersebut berada pada DPR RI dan Presiden. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi fungsi legislasi DPD RI meliputi keterbatasan kewenangan konstitusional, dominasi DPR RI dalam penentuan agenda legislasi, keterbatasan keterlibatan pada tahap pengambilan keputusan, tidak adanya hak suara dalam pengambilan keputusan, sistem bikameral yang bersifat asimetris (weak bicameralism), keterbatasan kewenangan dalam persetujuan dan pengesahan undang-undang, serta tidak adanya kewenangan dalam pemberian persetujuan yang bersifat mengikat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi legislasi DPD RI memerlukan penguatan kewenangan kelembagaan melalui perbaikan regulasi dan penguatan konstitusional agar representasi daerah dalam proses pembentukan undang-undang dapat terwujud secara lebih efektif dan seimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
PEMANFAATAN SARANA PRASARANABERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGAMANAN DI LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT Yulia Fida; Sri Hartati; Marja Sinurat
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1039

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan menjadi kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan pengamanan yang semakin kompleks, terutama pada lembaga pemasyarakatan dengan tingkat risiko tinggi. Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai lembaga pemasyarakatan yang menampung WBP berisiko tinggi menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, mengkaji kebijakan yang mendukung implementasinya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan model analisis data interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang berlangsung secara siklus, terus menerus dan berinteraksi secara timbal balik hingga diperoleh temuan penelitian yang konsisten dan kredibel. Analisis dilakukan menggunakan teori birokrasi Wilson (1989) yang mencakup budaya organisasi, output procedurals vs outcomes strategis, incentives and motivation, serta accountability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi di Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sudah sesuai dengan Budaya Organisasi yang telah menginternalisasi teknologi sebagai bagian dari tata kerja institusional, Output Procedurals vs Outcomes Strategis merupakan hasil langsung dari kerja birokrasi yang berorientasi pada kepatuhan terhadap SOP dan tata kerja formal, Incentivesand Motivation dengan adanya pencapaian kinerja organisasi yang dibuktikan dengan tingginya angka IKM sebesar 93% (Februari 2024) serta Accountability yang mendorong keterbukaan, pembagian kewenangan, dan pertanggungjawaban berjenjang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengamanan, efektivitas pengawasan, deteksi dini gangguan keamanan, serta respons terhadap potensi ancaman. Implementasi kebijakan berjalan efektif karena didukung oleh regulasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, dan prosedur kerja yang sistematis. Faktor pendorong dalam pemanfaatan sarana prasarana berbasis teknologi informasi didasarkan pada kebijakan dan SOP pengamanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai pedoman dalam penggunaan teknologi informasi, pemenuhan sarana prasarana telah meningkatkan efektivitas pengawasan, deteksi dini, serta pengendalian keamanan lebih optimal dan terintegrasi. Sementara itu, faktor yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan kompetensi SDM, adanya keterbatasan anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana, serta proses pengadaan yang menjadi kewenangan pusat dan regulasi yang relatif kompleks. Oleh karena itu, diperlukan penguatan anggaran, peningkatan kompetensi SDM, dan pengembangan sistem pengamanan terintegrasi guna mewujudkan pengamanan pemasyarakatan yang efektif dan berkelanjutan.
PENGARUH APLIKASI TUMBAS DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO Trio Adi Styawan; Ertien Rining Nawangsari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1040

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Aplikasi Tumbas terhadap pelaku pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) menggunakan SmartPLS 4.0. Sampel penelitian berjumlah 68 pelaku IKM yang dipilih melalui teknik simple random sampling. Variabel penggunaan Aplikasi Tumbas diukur melalui indikator kompleksitas dan manfaat, sedangkan variabel pemberdayaan diukur melalui indikator kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi Tumbas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan pelaku IKM dengan nilai p-value sebesar 0,000. Nilai R-Square sebesar 0,369 menunjukkan bahwa penggunaan Aplikasi Tumbas mampu menjelaskan pengaruh terhadap pemberdayaan IKM sebesar 36,9%. Temuan ini menunjukkan bahwa Aplikasi Tumbas mampu mendukung perluasan akses pasar, meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam ekonomi digital, serta memperkuat kemandirian pelaku IKM di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.

Page 67 of 75 | Total Record : 741

 65   66   67   68   69 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue