cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 64   65   66   67   68 
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA PEKANBARU Ardiansyah Ardiansyah; Zainal Zainal
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagian integral dari demokrasi pemilihan umum dan negara hukum adalah penyelesaian sengketa pemilihan umum daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pemilihan umum daerah dalam sistem Pengadilan Tata Usaha Negara dengan fokus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan berbasis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif, yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tidak lagi menjadi forum utama untuk peninjauan sengketa administratif yang timbul dari pemilihan setelah perubahan rezim hukum yang mengatur pemilihan umum daerah. Sebaliknya, yurisdiksi ini diarahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk tindakan administratif dan diarahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Tinggi berdasarkan kerangka hukum pemilihan umum daerah, sementara Mahkamah Konstitusi masih memiliki yurisdiksi atas sengketa hasil pemilihan. Kesiapan kelembagaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dukungan administratif untuk perkara, pelatihan hakim, serta rekam jejak penanganan perkara pemilihan umum daerah sebelum dan selama perubahan rezim hukum lebih menunjukkan implementasi penyelesaian sengketa pemilihan umum daerah. Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa peran Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru lebih tepat diartikan sebagai bagian dari ekosistem peradilan administratif yang memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan daerah, bukan sebagai tempat utama sejak awal. Yang masih diperlukan adalah reformulasi kelembagaan dan harmonisasi kewenangan antarlembaga untuk memberikan kepastian hukum, keefektifan, dan akses terhadap keadilan dalam sengketa pemilihan daerah.
TRANSFORMASI DIGITAL DATA KELUARGA MELALUI APLIKASI SIGA UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA DATA KEPENDUDUKAN DI KOTA SAMARINDA Wendy Waldianto; Iqbal Saputra Zana; Dyah Rahayuning Perwitasari; Leony Simanungkalit
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.1004

Abstract

Transformasi digital telah menjadi agenda strategis dalam reformasi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan data keluarga dan kependudukan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengembangkan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) sebagai platform digital untuk mendukung penyediaan data keluarga yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi digital data keluarga melalui aplikasi SIGA dalam mendukung penguatan tata kelola data kependudukan di Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda dengan melibatkan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), operator SIGA, dan pejabat terkait sebagai informan penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIGA telah mendukung transformasi digital data keluarga melalui sistem pelaporan berbasis elektronik yang terintegrasi dan tervalidasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dari aspek input, implementasi SIGA didukung oleh ketersediaan fasilitas, pendanaan, dan regulasi yang memadai, namun masih menghadapi keterbatasan jumlah PLKB. Pada aspek proses, kendala utama ditemukan pada stabilitas server dan sistem aplikasi yang sering mengalami gangguan sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan. Dari aspek output, SIGA berhasil meningkatkan integrasi dan akurasi data keluarga, meskipun efektivitasnya belum optimal akibat kendala teknis yang masih terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa SIGA berkontribusi terhadap penguatan tata kelola data kependudukan di Kota Samarinda, namun memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sistem aplikasi, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.
REBOUND POLITIK DAN KONVERSI MODAL SOSIAL: STUDI KASUS MANTAN KEPALA DESA TASIKMADU YANG KALAH PILKADES NAMUN TERPILIH MENJADI ANGGOTA DPRD Nasika Naya Nathania; Wahyu Beny Mukti Setiyawan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1005

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena political rebound pada mantan Kepala Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, yang mengalami kekalahan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), tetapi kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPRD dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) tingkat kabupaten. Fokus penelitian diarahkan pada proses konversi modal sosial, modal simbolik, dan modal politik yang memungkinkan aktor lokal membangun kembali posisi politiknya setelah mengalami kekalahan elektoral di tingkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksplanatif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan mantan kepala desa sebagai informan utama, tim sukses, pihak oposisi, tokoh masyarakat, serta masyarakat pemilih. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu mengenai habitus, modal, dan ranah politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekalahan dalam Pilkades dipengaruhi oleh pelemahan bonding social capital akibat karakter arena desa yang sempit, personal, dan sarat sentimen sosial. Praktik botohan atau taruhan politik lokal juga turut memengaruhi pemilih mengambang pada fase akhir kontestasi. Sebaliknya, kemenangan dalam Pileg terjadi karena perubahan ranah politik dari arena mikro desa menuju arena elektoral yang lebih luas. Mantan kepala desa mampu mengonversi modal simbolik berupa rekam jejak kepemimpinan, mengaktifkan bridging social capital melalui jaringan lintas desa dan pendekatan programatik, serta memanfaatkan linking social capital untuk membaca peta dukungan dan memilih kendaraan partai secara taktis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekalahan elektoral di tingkat desa tidak selalu mengakhiri karier politik aktor lokal, tetapi dapat menjadi titik awal reaktivasi modal politik dalam arena yang lebih luas.
APLIKASI TJ TRANSJAKARTA SEBAGAI INSTRUMEN DIGITAL PUBLIC SERVICE DELIVERY: EVALUASI IMPLEMENTASI LAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK DIGITAL DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC SERVICE Arnis Desgita Eka Putri; Aulia Putri Maharani; Alyssa Nahwa Haura; Fatkhuri Fatkhuri; Maisarah Mitra Adrian
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1006

Abstract

This study critically evaluates the implementation of Digital Public Service Delivery through the Transjakarta TJ (TIJE) application during the 2021–2024 period using the theoretical perspectives of the New Public Service (NPS) and the E-Government Maturity Model.. The primary objective of this research is to analyze the execution of digital-based public transportation services in DKI Jakarta and identify structural barriers to achieving an inclusive, citizen-centric service delivery system. The applied research methodology is qualitative with a case study design under an interpretative-constructivist paradigm. Primary data were collected through in-depth interviews with eight purposively selected informants to represent the diversity of users' demographic backgrounds, including the elderly and visually impaired individuals, supported by documentary studies. The findings reveal a polarization of user experiences where digital natives enjoy high efficiency, while digital immigrants face digital exclusion due to the gradual elimination of physical ticket booths. Furthermore, there is a deficit in NPS principles regarding system inclusiveness and the responsiveness of financial transaction complaints, which are dominated by automated chatbots. In terms of e-government maturity, the TJ app stalls at the transaction stage and has not achieved horizontal cross-modal integration. The digitalization paradox demonstrates that corporate productivity targets often sacrifice the core value of equal basic service delivery. Consequently, this study recommends adopting a hybrid service strategy, designing dedicated features for the elderly, complying with universal accessibility standards, and optimizing human-to-human feedback mechanisms. Keywords: Digital Public Service Delivery, Transjakarta, Digital Inclusivity.
PENGARUH KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN PERSEPSI RISIKO TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA APLIKASI INVESTASI REKSADANA ONLINE DENGAN KEPUASAN PENGGUNA SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA Pebri Rahman; Muhammad Afrizal; Solikah Nurwati
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1011

Abstract

This study aims to analyze the influence of perceived ease of use and perceived risk on the loyalty of online mutual fund investment application users, with user satisfaction as a mediating variable among students of Universitas Palangka Raya. This study uses a quantitative approach with a survey method involving 201 respondents selected through purposive sampling and proportionate stratified random sampling techniques. Data are collected through questionnaires and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. The results show that perceived ease of use has a positive and significant effect on user satisfaction (p = 0.000). Perceived risk also has a positive and significant effect on user satisfaction (p = 0.012). Furthermore, perceived risk has a positive and significant effect on user loyalty (p = 0.006), while user satisfaction has a positive and significant effect on user loyalty (p = 0.009). However, perceived ease of use does not have a significant direct effect on user loyalty (p = 0.614). The mediation analysis shows that user satisfaction mediates the effect of perceived ease of use on user loyalty, but does not mediate the relationship between perceived risk and user loyalty. These findings indicate that user satisfaction plays an important role in building user loyalty toward online mutual fund investment applications. Therefore, service providers need to improve ease of use, system security, and service quality to enhance user satisfaction and maintain user loyalty.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI INDIKATOR KEBERHASILAN GOOD GOVERNANCE PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI Yosua Gabe Maruli Sijabat; Prayetno Prayetno; Ramsul Nababan; Halking Halking; Yakobus Ndona
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1012

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah sejak lahirnya otonomi daerah. Dalam konteks Good Governance, pelayanan publik sudah saatnya berlandaskan kepada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, pengimplementasian di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang tidak sesuai diharapkan, salah satunya pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai. Oleh sebab itu penelitian ini hendak mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai dalam melaksanakan tugasnya dengan indikator good governance. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini berguna untuk menguraikan informasi kualitatif dan sekaligus untuk menggambarkan dengan jelas masalah yang sedang di teliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai belum berjalan optimal, walaupun walaupun terdapat pelayanan yang mengacu pada SOP, layanan gratis, keterbukaan informasi. Namun, masih ditemukan kendala seperti belum optimalnya partisipasi masyarakat, ketidak konsistenan waktu pelayanan, serta terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik belum berhasil sepenuhnya dalam menggunakan indikator penerapan Good Governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai.
ANALISIS PENGAWASAN DAN MITIGASI RISIKO KSOP KELAS I BALIKPAPAN TERHADAP KAPAL PENUMPANG DI PELABUHAN SEMAYANG PADA PERIODE ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2025 Nurul Alifya Zhafirah; Sitti Syamsiah; Nurul Hatifah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1014

Abstract

Peningkatan jumlah penumpang selama periode angkutan Lebaran menimbulkan berbagai risiko operasional, keselamatan, dan keamanan pelayaran di pelabuhan. Pelabuhan Semayang Balikpapan sebagai salah satu pelabuhan utama di Kalimantan Timur mengalami lonjakan arus penumpang yang cukup tinggi pada Lebaran tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang optimal oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran pelayanan kapal penumpang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi risiko yang dilakukan oleh KSOP Kelas I Balikpapan terhadap kapal penumpang di Pelabuhan Semayang selama periode angkutan Lebaran tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pegawai KSOP, pihak kepolisian, tenaga kesehatan pelabuhan, serta penumpang kapal. Data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan dan mitigasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko utama yang muncul meliputi kepadatan penumpang, potensi kelebihan muatan, kesiapan kelaiklautan kapal, kondisi cuaca, serta gangguan keamanan dan ketertiban. Upaya mitigasi yang dilakukan KSOP meliputi pembentukan posko terpadu, pemeriksaan kelaiklautan kapal (ramp check), pengawasan manifest penumpang, pengaturan jadwal kapal, serta koordinasi lintas instansi. Secara umum, pengawasan dan mitigasi risiko telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung kelancaran serta keselamatan angkutan laut selama periode Lebaran.
ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Azziliyan Azzahrani; Neng Yani Nurhayani; Dian Rachmat Gumelar
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1016

Abstract

Anak yang menjadi saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami dampak psikologis akibat keterlibatannya dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis yang dialami anak sebagai saksi dalam perkara KDRT serta mengkaji kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang memberikan kesaksian dalam perkara KDRT rentan mengalami trauma, kecemasan, stres pascatrauma, serta gangguan emosional dan sosial. Analisis putusan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak saksi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pendampingan psikologis, pemeriksaan yang ramah anak, dan pembatasan eksposur terhadap suasana persidangan formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum dan psikologis bagi anak saksi guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalisasi dampak traumatis yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan.
ANALISIS INSIDEN KAPAL MV. IBRAHIM ZAHIER TERHADAP OPERASIONAL DI PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK Yofriztine Yofriztine; Sitti Syamsiah; Nurul Hatifah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1023

Abstract

Logistik maritim memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi pupuk di negara kepulauan. Penelitian ini menganalisis dampak insiden tubrukan kapal MV Ibrahim Zahier dengan TB Alfine Marine 13 terhadap kegiatan operasional PT Pupuk Indonesia Logistik. Insiden terjadi di perairan Tanjung Buyut ketika MV Ibrahim Zahier menunggu antrean masuk ke jetty untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat pupuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi langsung, wawancara dengan pihak kapal, petugas operasional perusahaan, dan pihak pelabuhan, serta studi dokumentasi atas kerusakan kapal, kerugian muatan, dan proses penanganan insiden. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan dukungan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insiden tubrukan berdampak pada tiga dimensi utama. Pertama, jadwal bongkar muat dan pengiriman pupuk terganggu karena kapal harus menjalani pemeriksaan keselamatan, investigasi, dan perbaikan. Kedua, kerusakan lambung dan kebocoran palka menyebabkan sebagian muatan pupuk urea terkontaminasi air laut sehingga terjadi penurunan kualitas dan kerugian muatan. Ketiga, insiden menimbulkan dampak tidak langsung terhadap koordinasi, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan pelanggan karena komitmen distribusi tidak dapat dipenuhi sesuai rencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tubrukan kapal dalam logistik pupuk tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga risiko operasional yang memengaruhi keandalan rantai pasok. Penguatan kesiapan navigasi, pengendalian kelelahan awak kapal, koordinasi darurat, perlindungan muatan, dan evaluasi pascainsiden perlu dilakukan untuk mencegah gangguan serupa di masa mendatang.
KETIKA ISU MENGUNGGULI IDENTITAS: ANALISIS KEMENANGAN ZOHRAN MAMDANI DALAM PEMILIHAN WALI KOTA NEW YORK 2025 Mim Maulana Mubarok; Muhammad Yusuf Marjani; M. Zainul Arifin
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1024

Abstract

Kemenangan Zohran Mamdani dalam Pemilihan Wali Kota New York 2025 menunjukkan bahwa strategi kampanye berbasis isu dapat menjadi faktor penentu yang lebih kuat daripada identitas pribadi kandidat. Meskipun sering dipersepsikan sebagai tokoh dari kelompok minoritas, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan Mamdani lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya menyusun strategi komunikasi yang relevan dengan kebutuhan warga, terutama mengenai perumahan terjangkau, tekanan biaya hidup, dan akses layanan publik. Analisis dilakukan melalui tiga sumber utama, yaitu data pendanaan kampanye, aktivitas digital, dan liputan media. Temuan menunjukkan bahwa Mamdani mampu memaksimalkan sumber daya non material seperti relawan, komunitas lokal, dan media digital dengan biaya rendah untuk menutupi keterbatasan dukungan finansial dari pihak luar. Pada saat yang sama, pesan kampanye disampaikan melalui rangkaian isu yang konsisten sehingga membentuk pola naratif yang mudah dikenali oleh publik. Strategi ini berhasil meningkatkan resonansi pesan dan memperluas dukungan pemilih menjelang hari pemilihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kampanye Mamdani menjadi contoh penting mengenai bagaimana kandidat dapat memenangkan persaingan melalui pendekatan berbasis isu yang terstruktur, didukung oleh organisasi yang kuat dan komunikasi yang berkesinambungan. Temuan ini memberikan wawasan baru mengenai strategi politik di lingkungan kota yang beragam.

Page 66 of 75 | Total Record : 741

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue