cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rudi Salam Sinaga
Contact Email
redaksigovernance@gmail.com
Phone
+6281376883177
Journal Mail Official
redaksigovernance@gmail.com
Editorial Address
Jalan, Eka Prasetya No. 61 Desa Tanjung Gusta. Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Provinsi Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Published by Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik
ISSN : 24068721     EISSN : 24068985     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan mempublikasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi bidang 1. Politik Lokal (Perilaku dan partisipasi politik, Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif di tingkat daerah, dan lain sebagainya). 2. Kelembagaan Politik (Eksekutif dan Legislatif di Tingkat Daerah) 3. Kebijakan Daerah (Implementasi dan Evaluasi). 4. Kelompok Masyarakat di arena politik dan di arena kebijakan. 5. Pembangunan Daerah (multi aspek)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 741 Documents
 63   64   65   66   67 
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PROGRAM SHELTER WARGA DI KOTA MAKASSAR Musdalifah Musdalifah; Gita Susanti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.985

Abstract

This study aims to analyze public service innovation through the Shelter Warga Program in the protection of women and children in Makassar. The program is a community-based public service innovation developed to improve the accessibility and responsiveness of services for victims of violence. This research employed a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants consisted of officials from the Office of Women’s Empowerment and Child Protection, Shelter Warga administrators, and community members involved in the program. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the Shelter Warga Program fulfills Rogers’ innovation characteristics, namely relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The program has improved the quality of public services through faster, closer, and more participatory service delivery. However, the implementation still faces challenges related to limited human resources, budget constraints, and inter-agency coordination. Therefore, institutional strengthening and sustainable policy support are needed to improve program effectiveness.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA DEPOK (STUDI KASUS KETERSEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR TAHUN 2019-2024) Defit Cherlin Taileleu
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.988

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memulai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok tahun 2019-2024, khususnya terkait ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Permasalahan sampah di Kota Depok terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada semakin meningkatnya volume timbulan sampah setiap tahun. Di sisi lain, kapasitas TPS dan TPA yang tersedia belum mampu mengimbangi peningkatan tersebut, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti penumpukan sampah, pencemaran, dan munculnya TPS pembohong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi tiga indikator, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan informasi kinerja, ambiguitas tujuan kebijakan, dan tujuan kebijakan yang saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Depok belum berjalan optimal. Pemerintah masih bergantung pada TPA Cipayung yang mengalami over kapasitas, sementara distribusi TPS belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, implementasi kebijakan masih menangani rendahnya partisipasi masyarakat dan konflik kepentingan terkait pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti pembangunan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), program bank sampah, dan D'Gober, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif serta penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Depok. Kata Kunci: evaluasi kebijakan, pengelolaan sampah, TPS, TPA, Kota Depok.
KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI Nabila Nur Khalik; Fathul Mu’in; Nur Rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DITINJAU DARI ASPEK SUMBER DAYA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU Aulia Sudaryo Aulia; Edy Akhyari; Okprizan Okparizan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.990

Abstract

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan efisien. Salah satu tahapan strategis dalam pengelolaan aset daerah adalah penghapusan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya terhadap aset yang rusak berat, tidak memiliki nilai ekonomis, atau mengalami permasalahan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penghapusan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori sumber daya Bardach yang meliputi tenaga kerja, anggaran, informasi, teknologi, dan institusi pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penghapusan BMD belum berjalan optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, ketidaksesuaian data aset, keterbatasan anggaran, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, serta lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Kondisi geografis wilayah kepulauan juga menjadi faktor yang memperumit proses verifikasi dan pengawasan aset daerah. Meskipun demikian, keberadaan regulasi, komitmen institusi, dan penggunaan sistem informasi aset daerah menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan tata kelola penghapusan aset daerah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi terintegrasi, percepatan verifikasi aset, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mendukung pengelolaan penghapusan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
EFEKTIVITAS PROGRAM PELATIHAN KERJA BERSERTIFIKAT DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA Muhammad Risaldi; Lukman Arif
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.991

Abstract

Kesenjangan keahlian tenaga kerja lokal dan tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya. Guna menjawab kebutuhan pasar industri dan meningkatkan kualitas angkatan kerja, Pemerintah Kota Surabaya mencetuskan Pelatihan Kerja Bersertifikat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pelatihan Kerja Bersertifikat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya dalam menekan angka pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama informan dari pihak dinas, LPK mitra, dan peserta program. Analisis data menerapkan teknik model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan pisau analisis menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam Steers (1985) yang meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pencapaian tujuan berjalan optimal melalui pelatihan intensif 13–14 hari yang menghasilkan tingkat kelulusan memuaskan serta kepemilikan sertifikasi kompetensi resmi BNSP untuk meningkatkan daya saing kerja. Aspek integrasi terjalin kuat melalui sosialisasi digital secara luas yang mendorong peningkatan minat hingga 6.500 pendaftar pada tahun 2025, serta keberhasilan membangun kerja sama dengan LPK swasta dan industri mitra. Sementara itu, aspek adaptasi menunjukkan daya tanggap yang tinggi melalui penyediaan 22 jenis keahlian berdasarkan tren pasar dan penjaringan aspirasi Musrenbang, meskipun masih memerlukan perbaikan pada fasilitas fisik mitra. Secara keseluruhan, program ini terbukti efektif sebagai langkah nyata dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal.
ANALISIS COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN BUM DESA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA KEDUNGTURI, KECAMATAN TAMAN, KABUPATEN SIDOARJO Amanda Aditya Putri; Oktarizka Reviandani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.992

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah menjadi salah satu instrumen utama pemberdayaan ekonomi desa di Indonesia. Namun, banyak BUMDes yang masih menghadapi kendala dalam pengelolaannya, khususnya dalam mengoptimalkan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kolaboratif governance dalam pengelolaan BUMDes "Surya Sejahtera" di Desa Kedungturi, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kerangka teori Collaborative Governance dari Goldsmith dan Kettl (2009) yang mencakup delapan kriteria utama: struktur jaringan, komitmen terhadap tujuan bersama, kepercayaan antar peserta, tata kelola, akses terhadap otoritas, akuntabilitas/tanggung jawab distributif, berbagi informasi, dan akses terhadap sumber daya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan BUMDes Surya Sejahtera telah berjalan cukup baik dengan berbagai aktor yang terlibat, meliputi pemerintah desa, pengurus BUMDes, LSM Bye Bye Plastic Bag Bali, pengelola minimarket, dan masyarakat Desa Kedungturi. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan seperti stagnasi kemitraan dengan Bye Bye Plastic Bag, rendahnya keaktifan mitra minimarket, dan belum adanya dokumen tata kelola formal untuk kerja sama eksternal tertentu. Penguatan mekanisme tata kelola, komitmen, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya menjadi kunci agar tata kelola kolaboratif dapat terlaksana lebih efektif dan berkelanjutan.
ANALISIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BAGI WARGA BINAAN RUMAH TAHANAN KELAS IIB GRESIK Faiza Irisaliya Andini; Oktarizka Reviandani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin pengakuan negara atas setiap individu, termasuk kelompok rentan seperti warga binaan pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Gresik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gresik. Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pihak Disdukcapil, petugas Rutan, serta warga binaan. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang memfokuskan kajian pada empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar instansi berlangsung dengan baik melalui mekanisme koordinasi formal dan informal secara berjenjang. Sumber daya dinilai cukup baik, namun masih terdapat keterbatasan dalam kontinuitas dan aksesibilitas pelayanan yang bersifat insidental. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan hak administrasi warga binaan tanpa diskriminasi. Struktur birokrasi berjalan dengan pembagian peran yang jelas antara Disdukcapil sebagai penyedia layanan teknis dan Rutan sebagai fasilitator. Kendala utama meliputi NIK bermasalah, mobilitas tinggi warga binaan, serta lemahnya respons pihak keluarga dan instansi daerah asal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelayanan terjadwal, formalisasi prosedur, dan perluasan koordinasi lintas daerah guna menjamin pemenuhan hak identitas warga binaan secara berkelanjutan.
EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM EVALUASI LAPORAN INTEGRASI (SIEVLAPi) DALAM MENDUKUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN PERANGKAT DAERAH DI KOTA TANGERANG Mohamad Sohibul Ilma; Andi Pitono; Hari Nur Cahya Murni
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.999

Abstract

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi yang mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pembangunan. Salah satu inovasi yang diterapkan Pemerintah Kota Tangerang adalah Sistem Evaluasi Laporan Integrasi, yang dirancang untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perangkat daerah secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIEVLAPi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan perangkat daerah di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang berasal dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, BPKD Disperkimtan, Dinas PUPR, dan kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIEVLAPi secara umum telah memberikan dampak positif terhadap tata kelola pelaporan pembangunan daerah. Sistem ini mampu mempercepat proses monitoring kegiatan fisik dan realisasi anggaran, meningkatkan kemudahan akses informasi bagi pimpinan daerah, serta mendorong perubahan pola pelaporan dari mekanisme manual menuju sistem digital yang lebih terstandar, terukur, dan dapat dipantau secara real time. Selain itu, penerapan SIEVLAPi turut meningkatkan efisiensi birokrasi melalui percepatan verifikasi data, penyederhanaan proses administrasi, dan penguatan fungsi pengawasan internal. Dari sisi aksesibilitas, seluruh perangkat daerah telah memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sistem, meskipun tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan teknologi masing-masing unit kerja. Meskipun demikian, implementasi SIEVLAPi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa kendala, terutama belum terintegrasinya sistem dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyebabkan terjadinya penginputan data ganda dan peningkatan beban administratif aparatur. Selain itu, keterlambatan pembaruan data, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum meratanya kemampuan pemanfaatan teknologi turut memengaruhi kualitas implementasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antar platform digital pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, serta penguatan disiplin pelaporan agar SIEVLAPi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
TRANSFORMASI GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI RIAU Zainal Zainal; Ardiansyah Ardiansyah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1001

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji tentang transformasi governance dalam pembangunan hutan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Studi ini berfokus pada perubahan praktik tata kelola kehutanan dari model terpusat menjadi model yang lebih kooperatif dan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui tinjauan kebijakan, tinjauan literatur, serta analisis dinamika kelembagaan dan hubungan antaraktor dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kehutanan di Provinsi Riau sedang mengalami perubahan bertahap akibat undang-undang yang lebih ketat, pengembangan kehutanan sosial, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta partisipasi dari organisasi akademis dan non-pemerintah. Namun, perubahan ini belum mencapai potensi penuhnya akibat sejumlah hambatan, termasuk konflik hak kepemilikan, tumpang tindih kewenangan, koordinasi antarlembaga yang buruk, dominasi kepentingan ekonomi, serta kemampuan kelembagaan masyarakat lokal yang belum memadai. Penelitian ini juga menemukan bahwa partisipasi masyarakat, kepastian hukum, kualitas kolaborasi para pemangku kepentingan, dan konsistensi implementasi kebijakan lokal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pembangunan hutan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan hutan berkelanjutan di Provinsi Riau memerlukan perubahan tata kelola yang signifikan, yaitu tata kelola yang transparan, akuntabel, kooperatif, dan adil, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi.
TRANSFORMASI LAYANAN DIGITAL DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI RIAU Nurman Nurman; Zainal Zainal
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i7.1002

Abstract

Tujuan kajian ini adalah menganalisis transformasi layanan digital Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau terhadap peningkatan standar layanan publik. Transformasi digital layanan publik merupakan bagian dari implementasi e-government yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akses masyarakat terhadap layanan. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif dan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai pengguna layanan dan pegawai DPMPTSP Provinsi Riau. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi layanan digital di DPMPTSP Provinsi Riau telah berjalan cukup baik dengan penerapan sistem perizinan berbasis online, seperti Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), layanan pengaduan online, dan sistem pelacakan permohonan. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi layanan, transparansi proses, dan aksesibilitas masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa masalah seperti integrasi sistem yang kurang baik, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, dan kekurangan infrastruktur teknologi. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa transformasi layanan digital di Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau telah secara signifikan meningkatkan kualitas layanan publik, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut. Agar transformasi digital dapat berjalan sebaik mungkin, perlu dilakukan perluasan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan kampanye kesadaran publik yang lebih luas.

Page 65 of 75 | Total Record : 741

 63   64   65   66   67 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 9 (2026): 2026 September Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus Vol. 13 No. 7 (2026): 2026 Juli Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni Vol. 13 No. 5 (2026): 2026 Mei Vol. 13 No. 4 (2026): 2026 April Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret Vol. 13 No. 2 (2026): 2026 Februari Vol. 13 No. 1 (2026): 2026 Januari Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember Vol. 12 No. 1 (2025): 2025 September Vol. 11 No. 4 (2025): 2025 Juni Vol. 11 No. 3 (2025): 2025 Maret Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember Vol. 11 No. 1 (2024): 2024 September Vol. 11 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 10 No. 4 (2024): 2024 Juni Vol. 10 No. 3 (2024): 2024 Maret Vol. 10 No. 2 (2023): 2023 Desember Vol. 10 No. 1 (2023): 2023 September Vol. 9 No. 4 (2023): 2023 Juni Vol. 9 No. 3 (2023): 2023 Maret Vol. 9 No. 2 (2022): 2022 Desember Vol. 9 No. 1 (2022): 2022 September Vol. 8 No. 4 (2022): 2022 Juni Vol. 8 No. 3 (2022): 2022 Maret Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember Vol. 8 No. 1 (2021): 2021 September Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni Vol. 7 No. 3 (2021): 2021 Maret Vol. 7 No. 2 (2020): 2020 Desember Vol. 7 No. 1 (2020): 2020 September Vol. 6 No. 4 (2020): 2020 Juni More Issue