cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 6   7   8   9   10 
Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Pemilu dalam Upaya Penegakan Demokrasi Perkelanjutan Erlina, Erlina; Nurdiana, Novita; Mahmud, Imam
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untik mendeskripsikan  Upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan  untuk menganalisa dan mendeskripsikan tantangan dan hambatan apa saja yang akan terjadi apablia Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan di dalam kajian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara, yakni pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, kampanye pengawasan, dan bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan. tantangan dan hambatan yang akan terjadi apabila Bawaslu melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu yaitu Minimnya pengetahuan pemilih atas pentingnya pengawasan publik, Jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, Keterbukaan informasi tentang kepemiluan, Pendanaan pemantauan pemilu, Inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, Intimidasi.
Jejak Kemenangan Banding Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata Karhutla PT. Agri Bumi Sentosa Devina, Devina; Khairani, Nisya Hamidah; Sari, Ameliya Ratna; Toe Labina, Maria Sesilia; Putri, Nasya Alliyah; Siswajanthy, Farahdinny
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia telah terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019, dimana PT. Agri Bumi Sentosa diduga membakar lahan gambut seluas 1.500 Hektare di Desa Karya Tani, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atas gugatan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sehingga dianggap telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PT. Agri Bumi Sentosa sempat dituntut ganti rugi atas gugatan yang dilakukan oleh KLHK, dengan membayar kerugian sebesar Rp. 160.691.157.300,00 (seratus enam puluh miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Namun atas tuntutan bayar ganti rugi, PT. Agri Bumi Sentosa tidak menerima maka dilakukannya banding atau perlawanan terhadap gugatan KLHK.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab mengenai perjalanan gugatan KLHK terhadap PT. Agri Bumi Sentosa, serta apa saja pertimbangan hakim atas pembebasan PT. Agri Bumi Sentosa terhadap tuntutan ganti rugi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Adapun sumber data primer penelitian merupakan jurnal dan website yang mendukung serta buku “Hutan, Lingkungan dan Paradigma Pembangunan”. sementara metode penelitiannya menggunakan metode analisis data Descriptive Content Analysis.Hasilnya adalah dari gugatan banding yang diajukan oleh PT. Agri Bumi Sentosa, maka hakim menyatakan menerima dan membebaskan tergugat dari tuntutan. Alasannya karena keberadaan PT. Agri Bumi Sentosa, warga desa Roham Raya mampu meningkatkan dan membantu pendapatan masyarakat secara finansial serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak positif bagi karyawan PT. Agri Bumi Sentosa di desa Roham Raya. Dapat dibuktikan dengan meningkatnya daya beli masyarakat baik untuk kebutuhan pokok maupun kebutuhan penunjang, sehingga mengembangkan masyarakat dalam kesejahteraan ekonomi.
Comparison Of Legal Protection Of Labor Wages In Indonesia And Singapore muliawan, chandra; Tilalinata, Aifi; Charda, Flora Nita; Sari, Evi Meiriza
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The lack of job vacancies in Indonesia has resulted in many citizens preferring to go abroad such as Singapore to look for work, they work as Indonesian workers (TKI) . The aim of this research is to find out legal protection for Indonesian workers. In this research the author uses normative juridical legal research methods or library research. The results of the research show that regarding the protection of workers' wages, Indonesia has regulated it clearly in Law Number 13 of 2003 concerning Employment and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2013 concerning Protection of Indonesian Workers Abroad. The Role of the Government in Indonesia in Protecting Indonesian Workers (TKI) in Singapore are regulated in Law no . 39 of 2004 and supported by Law No. 37 of 1999 concerning Foreign Relations . The Indonesian government has taken steps to protect Indonesian migrant workers, including through the enactment and ratification of Law Number 39 of 2004 concerning the Detention and Protection of Indonesian Migrant Workers Abroad , the Establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BPN2TKI)Keywords : Indonesian Workers, Legal Protection, International Law
Pertanggungjawaban Notaris dalam Menghadapi Indikasi Pemalsuan pada Peralihan Kepemilikan Aset : Perspektif Hukum Positif Tan, David; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Wulandari, Aura
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang pertanggungjawaban notaris dalam menghadapi indikasi pemalsuan pada peralihan kepemilikan aset dari perspektif hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Kasus pemalsuan surat pengalihan aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Bogor digunakan sebagai ilustrasi dalam konteks pembahasan. Dalam analisisnya, artikel ini menekankan pentingnya notaris untuk dapat mengidentifikasi indikasi pemalsuan, tindakan pencegahan, dan pelaporan terhadap indikasi tersebut. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan transaksi hukum dan harus bertindak dengan itikad baik. Selain itu, artikel ini juga membahas konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh notaris jika mereka gagal menjalankan kewajiban mereka dalam menghadapi pemalsuan, termasuk sanksi administratif, tindakan hukum pidana, dan tuntutan perdata. Keseluruhan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan peran notaris dalam menjaga integritas transaksi hukum. 
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN DIKARENAKAN ALASAN MENAMBAH KETURUNAN (Studi Putusan Nomor 445/Pdt.G/2021/Pa.Gdt) Muhadi, Muhadi; Sukardi, Dina Haryati; Yusman, Yusman
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertimbangan hakim yang paling dominan dalam memutus perkara tentang izin poligami karena Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai isteri Pemohon, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diganti oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam; Pemohon untuk mengajukan izin poligami karena Termohon selaku isterinya sudah sulit untuk bisa hamil lagi, sehingga sulit kemungkinan untuk dapat menambah keturunan, maka Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal yang memperbolehkan Pengadilan memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan penafsiran bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan (lagi). Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.
Analisis Peluang dan Tantangan Persidangan Jarak Jauh dalam Implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 aulia, muhammad erix; Mu'in, Fathul; Faizal, Liky
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan tekonologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.
Urgensi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang Terhadap Pembinaan Anak Didik Kasus Pencabulan Marganita, Anggun; Mayasari, Dian; Prakasa, Karin Putri; Haryadi, Dwi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan putusan bersalah oleh hakim akan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa di singkat dengan LPKA. Termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus asusila atau pencabulan. Studi ini fokus pada bagaimana urgensi peran LPKA Kelas II Pangkalpinang dalam melakukan pembinaan terhadap para anak binaan yang divonis bersalah dalam perkara asusila. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan empiris. Metode normatif dengan melakukan telaah regulasi yang terkait, sementara empiris dengan melakukan Focus Grup Discussion yang melibatkan anak binaan dan petugas LPKA. Berdasarkan hasil penelitian didapat data bahwa tidak ada pendekatan atau pembinana khusus terkait anak binana yang terlibat dengan asusila. Pembinaan dilakukan sama dengan anak dengan kasus yang lain melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian melalu beragam kegiatan positif.
Analysis Of The Competitiveness Of Robusta Coffee Is Reviewed From The Perspective Of International Trade Law Perdana, Andre Pebrian; Ratna, Ratna Fitriyani; Maulana, Maulana Yusuf; Meta, Meta Aryani
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In global trade, robusta coffee plays a central role as an important commodity in the economies of major producing countries. This article explores the analysis of the competitiveness of robusta coffee from the perspective of international trade law, exploring the factors that influence its position and competitive advantage. Factors such as international regulations, protection of intellectual property rights, quality standards, the environment, and dispute resolution mechanisms are the main focus in evaluating the competitiveness of Indonesian robusta coffee in the global market. This article proposes a holistic approach that considers not only economic aspects, but also social, environmental and legal factors that influence the robusta coffee industry globally.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE Malagano, Tahura; Hadi, Satrio Nur
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online dan Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online. Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Faktor - faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online meliputi: faktor Undang - Undang karena sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum memberikan efek jera, faktor penegak hukum keterbatasan aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas terbatasnya sarana dan prasarana seperti alat pendeteksi produk barang ilegal/palsu, kurangnya kesadaran masyarakat.
Efektivitas Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua Guna Mencegah Konflik Kekerasan Ditinjau Dari Hukum Masyarakat & Good Governance Gultom, Jhessica Hawana; Ahmad Habibie, Dieva Ahmad; Sadjeli, Siti Soraya; Putri, Amelia; Putri, Kirana Ardhelia; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, berbagai isu politik, tindak kekerasan, dan gangguan keamanan di Papua yang berupaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sigap disikapi melalui kebijakan politik dan hukum sebagai upaya mempertahankan NKRI. Sebagai paradigma tentang bagaimana pemerintah harus beroperasi, Undang-Undang Otonomi Khusus dibuat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak otonomi khusus di Papua dan efektivitas kebijakan otonomi khusus pemerintah. Hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber ilmu hukum lainnya serta teknik studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa karena pemerintah pusat ingin membangun Papua seperti daerah lainnya, maka status hukum otonomi khusus bagi Provinsi Papua ditetapkan, khususnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Page 8 of 12 | Total Record : 120

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)