cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 7   8   9   10   11 
Juridical Analysis Of The Comparison Of Election Costs In Indonesia And The United States In Legislative Elections Nasarudin, Tubagus Muhammad; Aulia, Salita; Wibowo, Prasetio Agung
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

General elections according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) are elections carried out simultaneously by all the people of a country to elect people's representatives and so on. The research methodology in this writing uses a normative approach. The research results show that in the Indonesian and American elections there are several differences, such as the type of institution authorized to organize elections and the procedures for conducting elections. However, the Indonesian and American elections also have several similarities, especially in the economic field. On the economic side, holding elections affects the dynamics of the national economy. Political activities will increase public consumption, from preparation to implementation of elections, including government spending on organizing elections to campaign spending.Keywords: Election, Indonesia, America
Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Muhadi, Muhadi
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKDalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayananan di lingkungan masing – masing. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berbicara penyelenggara pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik sehingga secara written rule wajib menyusun standar pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penyelenggara pelayanan yang memiliki domain fungsi pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatataan sipil. Pelayanan yang diberikan bersifat pelayanan administrasi kepada masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang harus dikelola dan ditangani secara baik oleh pemerintah. Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.. Berdasarkan hal tesebut maka dalam penyusunan standar Pelayanan Publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mengikutsertakan masyarakat dan perwakilan tokoh masyarakat dalam proses penyusunan standar pelayanan  sehingga Pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai aturan yang sudah disepakati bersama.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelayanan Publik,, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT MASYARAKAT BERSUBSIDI MELALUI NOTARIS MENURUT HUKUM PERDATA Martinouva, Rissa Afni; Rohaini, Rohaini
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepemilikan rumah adalah hal yang menggembirakan bagi sebuah keluarga yang menginginkan tempat tinggal baru. Bermacam-macam cara kepemilikan rumah kredi perumahan rakyat diantaranya dengan mengabil alih dari kredit yang masih berjalan. Pembelian rumah dapat dilaksanakan secara lunas dan secara angsuran atau kredit. Pembelian juga dapat dilaksanakan melalui over kredit yaitu perpindahan kepemilikan rumah dipindah alihkan pada pihak lain dengan perjanjian dan meneruskan angsuran kredit ke bank yang masih tersisa. Pada penelitian ini akan membahas terkait kebutuhan hukum yang harus diperjelas terhadap tanggung jawab pada penjualan secara over kredit. Aturan terkait dengan rumah over kredit perumahan rakyat bersubdisi tidak diatur secara jelas. Penelitian dilaksanakan secara normatif empiris yaitu berdasarkan aturan hukum dan pustaka yang mendukung. Penelitian secara empiris akan dilaksakan wawancara kepada pihak depeloper/ pengembang perumahan subsidi. Masalah yang akan dibahas adalah bagaimana aturan hukum pada perjanjian over kredit, bagaimana akibat hukum pada perjanjian secara over kredit perumahan. Aturan hukum pada perjanjian over kredit tidak secara jelas diuraikan karena berdasarkan perjanjian tidak bernama dan disasarkan perikatan bersyarat. Komitmen yang dibangun melalui perjanjian yang dilaksanakan pihak-pihak. Alasan dilaksanakannya over kredit diantaranya adalah keinginan pemilik pertama yang ingin melepaskan kewajibannya dan memindahkan ke pihak lain. Akibat hukum pada perjanjian secara over kredit perumahan rakyat bersubsidi timbul hak kewajiban anatara para pihak.
ANALISIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM SENGKETA MEREK DAGANG PS GLOW DAN MS GLOW Paparang, Marcelina Fitriani; Ristia, Silvi; Puspika Sari, Siti Julaeha; Liem, Yohanes; Antoni, Herli
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat mengambil keputusan, hakim kerap berpijak pada konsep Nebis In Idem dikarenakan kasus asas ini menjadi penentu suatu kasus dapat diadili kembali atau tidak. Gugatan timbal balik antara Ms Glow dan Ps Glow menjadi salah satu kasus yang berkaitan dengan asas ini karena diduga mengajukan kasus yang sama. Metodologi penelitian hukum normatif menjadi metode pada penelitian ini, dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan argumentasi hukum melalui analisis materi pelajaran dan pemeriksaan prinsip-prinsip yang berlaku maupun asas hukum. Hasil penelitian ini adalah kasus sengketa merk dagang antara MS Glow dan PS glow tidak termasuk dalam kategori nebis in idem dikarenakan pada saat gugatan diajukan oleh tergugat kepada PN Niaga Surabaya, PN Niaga Medan masih memeriksa perkara dan belum mengeluarkan putusan. Berdasarkan penjabaran di atas peneliti berpendapat bahwa praktik peradilan pada kasus ini sama dengan UU dan peraturan lokal, dan federal, termasuk Pasal 1917 Kitab UU Hukum Perdata. Hakim sudah membuktikan dalam memeriksa perkara dan mengatur jalannya peradilan, Hakim tidak sewenang-wenang dengan aturan yang ada.    
Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha Yuliana, Tora; Sutrisno, Sutrisno; Sukardi, Dina Haryati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai Analisis Yuridis Putusan Hakim Pada Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.GNS). Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat normatif. Serta penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa beberapa penyebab hapusnya hak guna usaha adalah sebagai berikut: jangka waktunya berakhir; dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir; dicabut untuk kepentingan umum, seperti halnya hak milik; ditelantarkan, seperti halnya hak milik; dan tanahnya rusak. Subjeknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai warga negara Indonesia atau sebagai badan hukum Indonesia badan hukum yang didirikan dan beroperasi di bawah hukum Indonesia. Keputusan Hakim Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Hak Guna Usaha (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2020/Pn.Gns) yaitu setelah menimbang berdasarkan alat bukti dan para saksi yang diajukan oleh para pihak maka hakim memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan menyatakan Tergugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun dikarenakan penggugat konvensi tidak merincikan biaya ganti kerugian, maka petitum tersebut ditolak dan gugatan dikabulkan sebagian. Hakim cermat dalam menerapkan ketentuan hukum: Dalam putusan ini, hakim tampak mempertimbangkan dengan cermat ketentuan hukum yang mengatur Hak Guna Usaha dan prosedur pembatalannya. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada hukum yang berlaku. Pemahaman yang akurat tentang kasus: Hakim tampak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus ini. Pertimbangan terhadap keadilan dan kepentingan umum: Hakim mempertimbangkan konsekuensi pembatalan Hak Guna Usaha terhadap kepentingan publik secara luas. Ini menunjukkan sikap yang adil dari hakim dalam memutus perkara ini. Konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum: Hakim mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti prinsip hukum kontrak, properti, atau administrasi negara. Ini menunjukkan bahwa hakim mengikuti prinsip-prinsip hukum yang telah mapan.Katakunci: perbuatan melawan hukum, pembatalan, HGU
Legal And Economic Impact Of The Boycott Of Israel Supporting Products Against Indonesia As A Result Of The Israel-Hamas War Agustina, Reni; Rodliyah, Nunung; Nuraini, Nuraini; Arjuna, Piki; Martinouva, Rissa Afni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan tekonologi perlu disikapi oleh institusi hukum seperti Mahkamah Konstitusi. Salah satu solusi yang muncul adalah mengadopsi persidangan jarak jauh yang mengubah cara tradisional mereka dalam memutuskan kasus-kasus yang kompleks. Penelitian ini untuk menganalisa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan yang sumber datanya dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini menemukan bahwa persidangan jarak jauh telah membawa berbagai manfaat signifikan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi mereka sebagai penjaga keadilan konstitusional seperti aksesibilitas yang lebih luas, efisiensi operasional, fleksibilitas waktu, keamanan, dan pengurangan dampak lingkungan. Namun, persidangan jarak jauh juga menghadapi kendala yakni masalah infrastruktur teknologi, keamanan dan privasi data serta kendala teknis seperti gangguan koneksi internet, masalah perangkat lunak, atau kegagalan sistem dapat mengganggu kelancaran persidangan. Masalah tersebut dapat mempengaruhi efisiensi. Sedangkan dalam fikih siyasah, kehadiran di hadapan hakim tidak hanya merupakan kewajiban prosedural, tetapi juga mencerminkan adab dan sikap hormat terhadap keadilan. Meskipun demikian, fikih siyasah juga mengakomodasi prinsip keberlakuan (istihsan) yang memungkinkan interpretasi dan penyesuaian terhadap kondisi-kondisi kontemporer, termasuk penggunaan teknologi dalam proses hukum. Asalkan prinsip-prinsip keadilan dan keadaban dipatuhi. Penggunaan teknologi harus dikelola dengan bijaksana untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem peradilan untuk menyediakan keadilan yang adil dan merata dapat tercapai dengan baik.
Peran Unit Kegatan Kerja Dalam Meningkatkan Keterapilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Novebri, Rizky Astri; Firmanto, Aditia Arief; Muslih, Muslih
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung merupakan lembaga yang membina narapidana sekaligus lembaga binaan yang menindak lanjuti para tahanannnya dengan memberi keterampilan untuk bekal hidupnya kelak setelah menyelesaikan masa tahannnya. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung harus menumbuhkan suasana yang penuh saling pengertian dan kerukunan baik diantara sesama narapidana maupun antara petugas LP dengan narapidananya sehinggga tercipta hubungan yang harmonis dan juga kesuksesan dalam pembninaan di dalam Lembaga PemasyarakatanPermasalahan yang di kaji penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada (2)Bagaimana upaya  Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung dalam peminatan keterampilan bagi narapidana. Dalam penelitian ini penulis menggunaka penelitian kualitatif dengan beberapa teori yang menajdi dasar penelitian seperti Teori peranan dan Teori gabungan (relatif) kemudia data diperoleh dengan cara wawancara oleh bebebrapa subjek seperti pegawai,kepala bidang dan narapidana.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sangatlah penting bagi pembinaan narapidana yang mana sudah di atur dalam undang-undang dan juga dalam beberapa proses dalam sejalannya waktu akan terus berkembang demi mencapai kesuksesan dalan keberhasilan dalam pembinaan dalam hal ini juga upaya yang dilakukan sudahlah sesuai dengan peraturan dan juga cara inovatif dalam membina para narapidana yang belum mengikuti dengan memberikan masukan,pelatihan yang diminati,bahkan masukan dari beberapa narapidana yang sudah mengikuti kegiatan kerja sebelumnya dengan harapan agar kedepannnya banyak narapidana yang antusias dalam kegiatan keterampilan yang diberikan demi menjadikan narapidana agar tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnnya.Kata kunci : Pembinaan Keterampilan, Narapidana, Peran Lembaga Pemasyrakatan
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Adil, Mudah, Dan Murah Dalam Peradilan Administrasi Nasarudin, Tubagus Muhammad
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of simplicity, speed, fairness, ease and low cost is a general principle found in the Indonesian judicial system, because this principle has been guaranteed in Law No. 14 of 1970 concerning the Main Provisions of Judicial Power. The principle of simplicity, speed and ease means that the trial procedure is formulated simply and easily understood and is not complicated. By being simple, easy, and reducing unnecessary formalities, it will produce a fast trial while still paying attention to the aspects of legal certainty and the value of justice. Low cost means a low cost that can be borne by the seeker of justice, especially the plaintiff. However, if the plaintiff is unable to pay the costs of the dispute, the plaintiff can submit an application to the Chief Justice to dispute at no cost. This is a convenience for citizens seeking justice in disputes in administrative courts. The principles of simplicity, speed, fairness, ease, and cheapness in administrative courts seem to be just wishful thinking in the eyes of the public (only a theory), surveys prove that what happens in the field is that this principle has not been fully implemented properly in the justice system in Indonesia, one of the causes is that there are too many procedures that must be gone through by justice seekers and the rampant corruption that occurs in the Indonesian courts so that the joints of justice are blocked which causes the loss of public trust in seeking justice.
Analisis Proses Penyusunan Surat Dakwaan Tindak Pidana Umum Terhadap Kasus Penyalahguna Narkotika Dalam Nomor Register Perkara : Pdm-31/Psw/Enz.2/06/2022 Di Kejaksaan Negeri Pringsewu Kurniawan, Muhamad Rizky
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana narkotika dalam kasus dalam (no reg perkara : pdm- 31/psw/enz.2/06/2022) di kejaksaan negeri pringsewu . Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum, berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan pengadilan. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, dan juga untuk mengetahui dan memahami peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami wewenang jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah bahwa jaksa penuntut umum berwenang membuat surat dakwaan dan surat dakwaannya tersebut haruslah dilakukan dengan cermat, jelas dan lengkap. Peranan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan adalah: (a) dalam menyusun rumusan surat dakwaan, haruslah jelas supaya mudah mengarahkan jalannya pemeriksaan sidang, (b) surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan, (c) jaksa penuntut umum yang berhak menghadapkan dan mendakwa seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidangKata kunci : Surat Dakwaan , Jaksa Penutut Umum , Bentuk Dakwaan
Kepemimpinan Dan Legitimasi Dalam Sistem Politik Satu Partai: Kajian Perbandingan Hukum Tata Negara Di Beberapa Negara Arifin, Firdaus
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem politik satu partai di berbagai negara menghadapi tantangan dalam pengaturan kepemimpinan dan legitimasi, dengan mekanisme yang bervariasi dari kontrol ketat hingga pendekatan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum tata negara di negara-negara dengan sistem politik satu partai—termasuk China, Kuba, dan Singapura—mengatur dan mempengaruhi kepemimpinan serta legitimasi pemerintahan. Menggunakan metode penelitian hukum komparatif, penelitian ini menganalisis struktur hukum, regulasi partai politik, dan mekanisme legitimasi yang diterapkan di negara-negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan dalam kontrol kekuasaan dan pembatasan oposisi, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme legitimasi, terutama antara pendekatan yang lebih transparan di Singapura dibandingkan dengan kontrol ketat di China dan Kuba. Implikasi dari temuan ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan di negara-negara dengan sistem satu partai untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta memberikan perspektif tambahan untuk regulasi partai politik di Indonesia.

Page 9 of 12 | Total Record : 120

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)