cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS HUKUM MAL PRAKTIK PERAWAT JUMRAINI, A.Md, Kep Samino Samino; Dhiny Easter Yanti
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3934

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan, lebih 13.000 pulau besar dan kecil. Agar terjadi pemerataan pelayanan kesehatan, pemerintah mulai pembangunan kesehatan dimulai dari wilayah 5T, atau dikenal dengan nusantara sehat.Kebijakan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mampu mengakses pelayanan kesehatan memadahi. Kasus Jumraini, perawat, dianggap malpraktik, dan disidangkan di PN Lampung Utara, merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan belum merata. Tujuan penelitian diketahui penerapan hukum dan sanksinya. Penelitian studi kasus normatif, dengan sumber data UU dan media cetak dan elektonik. Hasil penelitian Jumraini dalam memberi pertolongan pelayanan kesehatan belum dilengkapi surat izin praktik mandiri perawat (SIPP). Proses hukum seharusnya mengacu pada UU 36/2014 dan UU 38/2014, diselesaikan melalui Konsil Keperawatan dan atau mediasi, dengan sanksi denda atau adminstratif. Disarankan masyarakat harus berhati-hati dalam melakukan pengaduan kasus malpraktik kepada pihak kepolisian, demikian kepolisian harus cermat dalam menerima laporan kasus-kasus malpraktik
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung Erna Dewi; Yuniza Arilia; Aditia Arief Firmanto
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4130

Abstract

 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan,  mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika, serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan mewajibkan kepada pecandu dan korban penyalahguna narkotika menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional. Hambatan internal dan eksternal dalam penanganan pecandu narkotika selama proses rehabilitasi yaitu kurangya sumber daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum, kurangnya motivasi dan niat untuk sembuh, serta kurangnya pemahaman tentang rehabilitasi. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap pengguna narkotika yaitu dengan menambah sember daya manusia dalam menangani pasien rehabilitasi, mengadakan seminar dan pelatihan, serta memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang rehabilitasi dan bahaya narkotika.Kata kunci: Perlindungan hukum, Pengguna narkotika, Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN SECARA ONLINE UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nunung Rodliah; Rissa Afni Martinouva; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3743

Abstract

Transaksi jual beli online pada dasarnya sama dengan jual beli secara langsung yang membedakan adalah media yang digunakan. Media internet menjadi Transaksi ini kegiatan jual beli menjadi lebih efektif dan efisien. Kegiatan jual beli yang memanfaatkan internet sebagai media adalah jual beli hewan. Hewan yang diperjual-belikan secara online menjadi salah satu pilihan bagi para calon pembeli agar tidak harus dating kelokasi tetapi sudah mendapatkan informasi terhait hewan yang akan dibeli. Prosesnya yang mudah dan cepat menjadi alasan kenapa kegiatan jual beli hewan secara online ini menjadi pilihan. Pembeli sebagai konsumen menanggung beberapa risiko dalam transaksi ini. Risiko yang didapatkan berasal dari pribadi  atau datang karena proses pengiriman hewan yang menggunakan jasa pengiriman hewan. Pembeli selaku konsumen kedudukannya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Transaksi secara Online di Indonesia berpijak pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dapat diangkat dalam kasus ini adalah pertamggung jawaban pelaku usaha jika dalam proses pengiriman hewan yang dikirim mati, lari dan pergi dan hilang. Selain itu permasalahan dapat timbul ketika hewan yang dikirim oleh penjual tidak sesuai keadaannya dengan seperti yang diperjanjikan.
Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penggelapan Sebagai Implementasi Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice Zainudin - Hasan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4217

Abstract

Tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahan atau instansi lainnya, namun pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam lingkungan instansi tempat tersangka berada karena biasanya tersangka tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam instansi tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak pidana penggelapan. Unsur Tindak Penggelapan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah yuridis normatif. Penerapan penghentian tindak pidana penggelapan sebagai bentuk implementasi dari peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice dalam penerapannya dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan Nomor 01/L.8.11/Eoh/08/2020 Kejaksaan Negeri Kalianda.Kata Kunci: Penghentian Penuntutan; Tindak Pidana; Penggelapan; Restoratif Justice.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Tengah Gatot Sugiharto; Emilia Oktaviani; Aditia Arief Firmanto; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4197

Abstract

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya, angka kekerasan terhadap anak yang masih tinggi ini dinilai karena lemahnya perlindungan pada anak. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai bagaimana perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilaukan secara deskriptif. Lembaga Perlindungan anak Lampung Tengah melakukan upaya rekrutmen sumber daya manusia, sosialisasi dan pemberitahuan informasi terkait ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban kekerasan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban Kekerasan
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA BAKU Lina Maulidiana; Rendy Renaldy; Tia Amelia; Ledi Vebriani
Jurnal Hukum Malahayati Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v1i1.3750

Abstract

AbstrakPeran Notaris dalam pembuatan dan penerbitan perjanjian kredit kepada pihak perbankan dan pihak debitor diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kredit tersebut. Sehingga tanggung jawab Notaris sebagai pejabat publik dalam upayanya untuk mewujudkan kepastian hukum khususnya terhadap perjanjian kredit perbankan yang menggunakan klausula baku dapat terimplikasi dengan baik sesuai dengan kaidah, etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris serta tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Hasil penelitian ini bahwa tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.Keywords: Tanggung Jawab, Notaris, Perjanjian Kredit, Klausula Baku, Kebebasan Berkontrak.
Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt.) Nunung Rodliyah; Delvi Liana; Chandra Muliawan; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4141

Abstract

Perceraian yang terjadi akan menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang lahir dari pernikahan. Kompilasi hukum islam telah mengatur akibat hukum yang terjadi karena perceraian. Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ibu adalah orang yang lebih berhak memegang hak asuh anak dibandingkan ayahnya.  Hakim dalam Putusan Nomor 007/Pdt.G/2019/PA.Gdt telah memutuskan bahwa pengasuhan anaknya jatuh pada ayahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi Kompilasi Hukum Islam dalam hal hak asuh anak pada Pengadilan Agama tersebut dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut serta akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut.Proses penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian Pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Normatif. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Pengumpulan data dari informan terkait di Pengadilan Agama Pesawaran. Analisis dilakukan dengan cara sistematis yaitu dengan mengklasifikasikan dan menafsirkan data sesuai dengan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode Deduktif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Pesawaran dalam hal hak asuh anak tidak serta merta digunakan melainkan lebih mengutamakan kepentingan anak tersebut. Hakim mempertimbangkan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang timbul dipersidangan. Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut yaitu terhadap hubungan suami istri maka bagi suami yang mentalak istrinya dengan talak satu raj’i wajib memberikan nafkah mut’ah, makan dan kiswah serta masih berhak terhadap istri yang ditalak selama masa iddah, sedangkan akibat hukum terhadap hak asuh anak yang jatuh pada ayah maka baik ibu maupun ayah wajib memberikan kasih sayang dan menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut. Kata Kunci :Perceraian, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama
Fungsi dan Peranan Badan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan (Tinjauan Kritis Terhadap Perjalanan Demokrasi di Indonesia) muhadi -; dian herlambang; dwi nurahman
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.5838

Abstract

Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Daerah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi akan adanya faktor demokratisasi dan upaya mengakomodasi daerah dalam pengambilan kebijakan nasional, secara teoritis keberadaan Dewan Perewakilan Daerah dimasudkan untuk menerapkan prinsip cheks and balances antar lembaga negara, yaitu adanya proses saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga Negara. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah demi menjaga keutuhan dan kesatuan Negara kesatuan republik Indonesia. Bila ditinjau dari perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah reformasi 1998, kemunculan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga tinggi negara, pada hakikatnya merupakan respons atas penolakan sistem pemerintahan otoritarian-oligarkhis-sentralistik yang dilaksanakan oleh rezim orde baru. Oleh sebab itu secara sistemik keberadaan DPD ini tidak mungkin dapat dilepaskan  dari perjalanan panjang yang terjadi dalam perdebatan Perubahan UUD 1945 dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis-desentralistik sebagai tuntutan utama gerakan reformasi 1998. Ditinjau dari perjalanan demokrasi DPD dimaksudkan untuk mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah-daerah secara serasi dan seimbang untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara dasar pertimbangan teoritis dibentuknya DPD antara lain adalah untuk membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar cabang kekuasaan negara danantar lembaga legislatif sendiri
Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”) Fathul Mu’in; Adi Kurniawan; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana; Erlina -
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4595

Abstract

Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pesawaran yang mencapai 56,34 persen.Adapun ukuran IKP, di antaranya, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, DPT, politik uang, logistik pemilu, netralitas ASN, SARA, hasil quic count, berita hoaks, dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Terdapat pula akses di beberapa daerah dikabupaten pesawaran yang sulit dijangkau dan tidak ada jaringan (Blank Zone). Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Apa Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu tahun 2019 dan Apa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada Pemilu tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (terapan) dengan tipe penelitian Deskriptif Analitik yang mengungkapkan peraturan perundangan- undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya. Kata Kunci : Peran dan Fungsi, Pengawasan, Pemilu
Analisis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengmis Di Kota Bandar Lampung Rita Pertiwi; Tubagus Muahammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana; Aditia Arief Firmanto
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4303

Abstract

Abstrak - Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dengan tujuan agar anak jalanan, gelandangan dan pengemis mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan, faktor penghambat dan bagaimana upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung belum terlaksana secara maksimal. Dinas Sosial seharusnya lebih serius dalam melaksanakan program pembinaan. Pemerintah juga hendaknya melakukan penambahan anggaran untuk pemenuhan sarana panti rehabilitasi sosial yang dimiliki Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sendiri. Sehingga, Dinas Sosial dapat ikut serta melaksanakan pembinaan secara optimal dan Pemerintah juga diharapkan dapat membuat program pembinaan lanjutan yang bertujuan untuk memelihara penyandang masalah sosial anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari tindakan eksploitasi. ABSTRACT - The City Government of Bandar Lampung established Regional Regulation No. However, since this regional regulation was enacted and implemented by the Social Service, social problems related to street children, homeless people and beggars have not been fully addressed. Therefore, this study discusses how the implementation mechanism, inhibiting factors and how to optimize the implementation of the Bandar Lampung City Regulation Number 03 of 2010 concerning the development of street children, homeless people and beggars. The results of this study indicate the implementation of Regional Regulation Number 03 Year 2010 concerning Development of Street, Homeless and Beggars in Bandar Lampung City has not been implemented optimally. The Office of Social Affairs should be more serious in implementing the guidance program. The government should also increase the budget for the fulfillment of the social rehabilitation facilities owned by the Bandar Lampung City Social Service itself. So, the Social Service can participate in implementing guidance optimally and the Government is also expected to create a further coaching program that aims to nurture social problems for street children, homeless people and beggars from exploitation.

Page 2 of 12 | Total Record : 120

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)