cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 120 Documents
 3   4   5   6   7 
Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dahlan Dahlan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.9141

Abstract

Dalam era globalisasi saat ini banyak muncul perdagangan baru dengan menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal ini ditandai dengan banyak berkembang media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan sering terjadinya perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seorang anak dibawah umur dalam melakukan perjanjian jual beli online. Hal ini juga berguna bagi penjual dan pembeli apakah perjanjian jual beli yang mereka lakukan itu sah atau tidak menurut hukum. Selain bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli melalui media internet, khususnya yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam jual beli online harus tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni apabila para pihaknya tidak cakap hukum, maka perjanjian dapat dibatalkan, tetapi hingga saat ini belum adanya aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai batasan usia untuk melakukan transaksi jual beli online. Hal ini karena Pasal 1330 KUHPerdata telah menentukan orang-orang yang dianggap cakap, namun apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan maka kekuatan hukum perjanjian tersebut lemah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Pemilihan Umum Serentak 2019 Restu Okta Viandi; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.7015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran komisi pemilihan umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Pemilihan Umum Serentak 2019 dan apa saja kendala komisi pemilihan umum di kota Bandar lampung untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di pemilu sebelumnya. Yang mana Pilpres 2019 merupakan perdana dilakukannya pemilu serentak di seluruh Indonesia dan dapat melebihi target nasional KPU itu sendiri, tetapi mengapa pada pemilu sebelumnya KPU tidak bisa mencapai target ataupun melebihi target seperti pilpres 2019 yang lalu. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum serentak 2019 yang lalu bahwa selain adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pemilu serentak 2019 yang lalu di pengaruh adanya putusan Mahamah Konsitusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 210 ayat 1 terkait aturan batas maksimal diperbolehkan pemilih pindah TPS. Melalui mengurus surat yang nama nya A5. Ada 4 komponen prilaku pemilih dalam riset KPU Kota Bandar Lampung sendiri pada Pilgub 2018 yang menjadi hambatan di Pemilu sebelumnya.
Analisis Yuridis Mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengalihan Objek Hak Tanggungan (Studi Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/Pn Tjk) Akhmad Ridho Santoso; Tami Rusli; Okta Ainita
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.9256

Abstract

Dalam ranah Hukum Perdata terdapat dua istilah yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ingkar janji (wanprestasi) dimana keduanya dapat ditindaklanjuti dalam acara pengadilan perdata yang diformulasikan dalam bentuk gugatan. Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Dimana Pengugat melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat PT Bank Danamon Tbk Kantor Pusat Bandar Lampung. Perumusan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimanakah bentuk perbuatan melawan hukum dan petimbangan putusan perbuatan melawan hukum antara nasabah dan Dan PT Bank Danamon Tbk  dalam pengalihan objek hak tanggungan dalam Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bentuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tegugat kepada Penggugat yakni melakukan pelelangan Objek Hak Tanggungan milik Penggugat yang belum terdapat keputusan hukum yang tetap. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah suatu wujud perbuatan main hakim sendiri (eigenrechting), karena dilakukan tanpa adanya penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu Penggugat selaku Nasabah Tergugat bukannya tidak memenuhi kewajiban utang kepada Tergugat akan tetapi Penggugat meminta waktu untuk melakukan penjualan atas objek yang menjadi jaminan tersebut, tanpa melalui lelang supaya mendapat harga yang layak. Penggugat telah berupaya melakukan penjualan aset secara sendiri selain itu Penggugat telah berupaya melakukan musyawarah dan mediasi dengan Tergugat. Pertimbangan putusan gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai Perbuatan Melaan Hukum tidak dapat diterima hal tersebut didapatkan dari fakta-fakta di dalam persidangan dimana diketahui bawhwa antara Penggugat dan Tergugat terlah terjadi Perjanjian Kredit sehingga masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan bersama. Penggugat telah cidera janji dan wanprestasi atas isi Perjanjian Kredit hal tersebut terbukti dari Penggugat telah dinyatakan lalai dalam membayar seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 14.558.091.666 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh satu ribu enam puluh enam rupiah). Sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat yakni Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima. Kata Kunci :  Gugatan, Perbuatan Melawan Hukum, Objek Hak Tanggungan
Perkembangan Perindustrian di Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja Adestien Nurrizqilah Putri; Fatimah Ratu Azzahra; Ridho Fernando; Shantika Vidia Az Zahra; Herli Antoni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.9830

Abstract

Memajukan industri adalah syarat bagi sebuah negara untuk meningkatkan pertumbuhan perindustrian agar sektor industri dapat meningkat. Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat membuktikan bahwa sektor industri dalam negeri bisa berkembang dengan pesat. Perkembangan dan tujuan hukum indsutri di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang tentang ketenagarakerjaan agar sistem hukum industri di Indonesia menjadi lebih baik. Pembahasan dalam riset ini memakai metode deskriptif. Hasil dari pembahasan menunjukan bahwa sektor industri dan tenaga kerja saling keterlibatan. UU Cipta Kerja berperan sebagai pengganti UU Ketenagakerjaan banyak memberikan perubahan pada perkembangan perindustrian di Indonesia. Dengan adanya UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 dimaksudkan menjadi lebih baik dan kelak bisa menjadi sistem yang lebih terstruktur untuk Indonesia kedepannya dan pembangunan industri di kota atau kabupaten sesuai dengan rencana pembangunan industri untuk menciptakan bangsa Indonesia yang adil dan Sejahtera.
Analisis Mengenai Proses Perolehan Izin Pendirian Perusahaan Industri Serta Dampak Yang Ditimbulkan Di Kawasan Lingkungan Industri (Studi Kasus Usaha Mie Gacoan Cilendek Bogor) Alfiah Farhah Fauziah; Kania Shapira Komaladewi; Siti Wulan Anggraeni; Reva Della Rossa; Muhammad Rahmad Arief; Herli Antoni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.9790

Abstract

Perizinan merupakan instrumen penting bagi pelaku usaha dalam pembangunan usaha industri sebagai pedoman agar memiliki hukum yang rasional (alat perlindungan hukum). Perizinan memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan industri di mana termuat dalam ketentuan UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Apabila suatu daya usaha industri tidak mengantongi persyaratan dalam perizinan maka akan berdampak buruk pada kelangsungan kegiatan usaha yang dijalani. Sebagai contoh beberapa kasus penyegelan usaha industri di bidang makanan yaitu Mie Gacoan yang tidak atau belum memenuhi persyaratan perizinan. Dari pendirian usaha Mie Gacoan yang belum memenuhi persyaratan dalam izin pembangunan dapat pula menimbulkan  berbagai dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis perizinan pembangunan usaha industri Mie Gacoan serta dampak yang ditimbulkan dari pendirian usaha industri Mie Gacoan. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengetahui pemberian perizinan pembangunan usaha industri, mengetahui kasus perizinan Mie Gacoan di beberapa daerah di Indonesia yang selalu bermasalah serta mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan bagi pendirian usaha Mie Gacoan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan mencakup sumber data, pengumpulan data, serta analisis data, dan analisis penulis.
Analisis Kebijakan Pemerintahan Terhadap Kegiatan Impor Devina Devina; Sheikha Dwi Nabilla; Maria Sesillia Toe Labina; Chairunnisa Chairunnisa; Reizeadane Saragih; Herli Antoni
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.10058

Abstract

Dikala sedang gencarnya kegiatan impor, Indonesia mulai bergegas menegakkan kebijakan hukum dengan melakukan pembatasan kegiatan atau hasil barang impor di berbagai sektor atau kalangan. Hal tersebut mengingat atas teguran Bapak Presiden Joko Widodo yang menjadi isu baru-baru ini terkait penggunaan APBN terhadap pembelian barang impor yang dilakukan instansi pemerintah maupun TNI/Polri, serta BUMN dan BUMD. Begitu pula dengan kegiatan usaha pakaian bekas impor yang diduga mengganggu produk industri tekstil dalam negeri, dan kualiatas kebersihan yang tidak memadai. Maka dengan adanya penulisan jurnal ini dengan mengambil dua studi kasus, sekaligus bertujuan untuk mengetahui dan memberikan prespektif yang lebih luas berkenaan positif dan/atau negative-nya terhadap kebijakan pemerintah atas kegiatan impor di instansi TNI/Polri dan tindakan pemusnahan kegiatan Thrifting di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analasis, yang menguji sumber-sumber bacaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai penguat sekaligus dasar hukum terkait topik jurnal ini. Masalah yang dihadapi penulis terkait dengan sumber pustaka yang terbatas.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Berkaitan dengan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(Studi Putusan Nomor 293/Pid.B/2019/PN Kla) Masriyah Masriyah; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.7021

Abstract

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus berada di bawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan.Penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 372 yang berbunyi:“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Penggelapan dalam hal ini berkaitan dengan barang sitaan, dimana barang sitaan atau disebut juga dengan penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada BAB I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.Seseorang dikatakan melakukan penggelapan dengan kualifikasi apabila dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya. Mengenai penggelapan, ada 4 (empat) bentuk pengualifikasiannya dan dapat dikatakan sebagai penggelapan biasa atau penggelapan pokok apabila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Terhadap Permohonan Di Pengadilan Agama Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk) Muhammad Romadhan; Rissa Afni Martinouva; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v4i1.7013

Abstract

Perkawinan merupakan upacara yang bersifat sakral serta mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan dilangsungkan untuk mewujudkan hal tersebut harus melalui persetujuan kedua mempelai dan tanpa paksaan. Jika tidak, maka akan rentan tidak harmonis dan dapat menimbulkan pembatalan perkawinan. Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjungkarang perkara putusan No. 0174/Pdt.G/2020/PA.Tnk yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara dipaksa dan diancam. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana aturan tentang pembatalan perkawinan di Indonesia, bagaimana kedudukan putusan verstek dalam peradilan agama dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas putusan verstek tersebut dan bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap dikabulkannya gugatan tersebut.
Unlawful Acts By The Notary/Ppat Against Land Rights Acquisition Duty (Bphtb) (Study Of Determination Of Bphtb Corruption Suspects In Batu City Government) Prabowo, Adhitya Rizky; Aprillia.RS, Dwi Arassy
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In practice, Notaries/PPATs often act as intermediaries for depositing BPHTB payments to facilitate the process of transferring land rights. The problem is that several Notary/PPAT individuals often abuse their authority in the realm of unlawful acts in carrying out their office in paying BPHTB Tax. This type of research is Normative Juridical. Based on the results of the discussion in this paper, the consequences of unlawful actions by a Notary in terms of reducing the land transaction price below the market value price by collaborating and providing compensation to other parties carries criminal and administrative sanctions. The conclusion from this discussion is that Notaries are responsible for helping clients pay BPHTB, not abusing their authority by lowering transaction prices and providing compensation to unscrupulous state administrators, thereby causing losses to the state. The legal consequences received by Notaries who abuse their authority are subject to criminal and administrative sanctions against their position. The unlawful nature of the criminal law alleged against the notary is stated expressively verbis in the formulation of the offense as having consequences as an element that must be and. Acts against the law can be used as a basis for criminal liability by fulfilling the formal and material elements that form the basis for criminal acts in BPHTB practice.
Faktor – Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh Kalangan Remaja di Kota Bandar Lampung Hasan, Zainuddin; Nathaniel, Yoshua Pascal; Marcello, Muhammad Reuben; Fernando, Juan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah narkoba di Bandar Lampung khususnya di kalangan remaja masih tergolong darurat. Terbukti dengan semakin banyaknya penyalahguna atau pecandu narkoba, bahkan dikalangan anak muda, seiring dengan meningkatnya pengungkapan kasus kejahatan narkoba, polanya semakin beragam dan jaringan sindikatnya semakin masif, hingga polisi yang bertugas menegakkan hukum, ada adalah individu yang menyalahgunakan jabatannya untuk menjadi pengedar narkoba. Masyarakat Lampung saat ini dihadapkan pada situasi yang sangat memprihatinkan akibat maraknya peredaran gelap narkotika. Keprihatinan ini semakin menajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan bawah hingga kalangan atas, bahkan generasi muda. Hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan bangsa di masa depan. Perilaku sebagian remaja yang mengabaikan norma dan hukum yang berlaku serta lingkungan pertemanan atau pergaulan menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak remaja yang masih menyalahgunakan narkoba, penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis. Adapun jenis dan sumber datanya terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan, berupa wawancara dengan Kepala Humas Narkotika BNNP Jateng. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan tindak pidana narkotika adalah sebagai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika (P4GN) dan juga berperan sebagai berperan dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika. kelas 1 oleh anak-anak.

Page 5 of 12 | Total Record : 120

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2024) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)