cover
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Articles 202 Documents
Strategi Pembiayaan APBN Dalam Menghadapi Ketidakpastian Perekonomian Global Saharani, Kharisma Dewantika; Ardiani, Della; Nurcahya, Wirawan Firman
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.893

Abstract

Ketidakpastian perekonomian global menjadi ancaman dalam merancang keuangan pemerintah, khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini mengharuskan pemerintah menggunakan pembiayaan APBN melalui utang guna menjamin keberlangsungan program pemulihan ekonomi. Namun, guna mendapatkan strategi pembiayaan APBN yang paling tepat, diperlukannya berbagai pertimbangan melalui manajemen risiko. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pembiayaan APBN dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global khususnya berkaitan dengan risiko nilai tukar, risiko suku bunga, dan risiko refinansiasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metodologi scoping review yang didapat dengan menggunakan berbagai sumber penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi risiko nilai tukar, strategi pembiayaan APBN yang tepat adalah dengan memperdalam pasar keuangan disertai oleh inovasi dan diversifikasi sumber pembiayaan, hingga melakukan kebijakan lindung nilai. Kemudian berkaitan dengan risiko suku bunga, pemerintah perlu menerapkan strategi berupa mempertahankan rasio minimum penggunaan utang baru menggunakan suku bunga tetap sebesar 80% serta memaksimalkan pembiayaan utang menggunakan rasio bunga mengambang sebesar 20% sesuai dengan target kuantitatif. Terakhir, kebijakan debt switching dan cash buyback menjadi strategi pembiayaan APBN tepat dalam menghadapi risiko refinansiasi.
Pelaksanaan Administrasi Kesiswaan Di MTs Negeri 2 Palembang Cahaya, Harisma; Setyaningsih, Kris; Rohman, Asep; Kanada, Rabial
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.897

Abstract

This research aims to identify issues in the implementation of student administration at MTs Negeri 2 Palembang, focusing on indicators of coordination, motivation, communication, and direction, as well as supporting and inhibiting factors. This study employs a qualitative descriptive approach, with the main informant being the Head of Administration and supporting informants including the School Principal, Vice Principal of Student Affairs, Teachers, and Students. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and verification techniques, and tested for validity through source and technique triangulation. The results show that student administration can be more effective and efficient by: 1) enhancing coordination not only through meetings but also in daily activities, 2) providing optimal motivation and building morale among administrative staff, 3) ensuring clear and effective communication, and 4) providing easily understandable guidance. Supporting factors for student administration include adequate facilities and infrastructure and good cooperation, while inhibiting factors include students frequently forgetting to bring required administrative documents and a decrease in human resources in the administrative department. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan administrasi kesiswaan di MTs Negeri 2 Palembang, dengan fokus pada indikator koordinasi, motivasi, komunikasi, dan pengarahan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan informan utama Kepala Tata Usaha dan informan pendukung Kepala Sekolah, Waka Kesiswaan, Guru, dan Siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta diuji keabsahannya dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kesiswaan bisa lebih efektif dan efisien dengan: 1) meningkatkan koordinasi tidak hanya melalui rapat tetapi juga dalam kegiatan sehari-hari, 2) memberikan motivasi yang optimal dan membangun kepada tenaga administrasi, 3) memastikan komunikasi yang jelas dan baik, dan 4) memberikan pengarahan yang mudah dimengerti. Faktor pendukung administrasi kesiswaan meliputi sarana dan prasarana yang memadai serta kerja sama yang baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah siswa sering lupa membawa persyaratan administrasi yang diperlukan dan berkurangnya sumber daya manusia di bagian tata usaha.
Pengembangan Teknologi Dalam Memanfaatkan Eenergi Terbarukan Di Ibu Kota Nusantara Dengan Program Smart City Belva, Cyrilla Daveisha Quisha; Raspati, Bintang
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.904

Abstract

Pengembangan teknologi dalam memanfaatkan energi terbarukan di perkotaan menjadi salah satu fokus penting dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-11, yaitu menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tahan bencana, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi teknologi dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan perkotaan dalam konteks program Smart City. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder dari sumber-sumber yang terkait dengan pengembangan teknologi energi terbarukan dan implementasi program Smart City di Ibu Kota Nusantara (IKN). Teknik pengumpulan data meliputi pencarian dokumen, analisis konten, dan sintesis informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program Smart City di IKN bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur, implementasinya menuai kritik karena penebangan hutan yang tidak sejalan dengan upaya pelestarian iklim. Tindakan ini dapat mengancam keragaman hayati, memperburuk perubahan iklim, dan meningkatkan risiko bencana alam. Namun, terdapat peluang besar bagi penerapan teknologi inovatif seperti energi surya, angin, dan biomassa untuk mengurangi dampak lingkungan negatif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kota pintar ini benar-benar berkelanjutan dan mendukung konservasi lingkungan. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pengembangan IKN sebagai kota pintar yang ramah lingkungan dan berdaya saing global.
Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Silooy, Ester; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.905

Abstract

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mencerminkan karakteristik negara hukum, namun independensi itu terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Pencari keadilan semula memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para professional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki inegritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum dapat menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar sehingga integritas moral aparatur penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.
Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Penyerahan Jasa Pelayanan Kesehatan Medis Susanto, Hapsari Inawati; Wijaya, Suparna
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.918

Abstract

Jasa kesehatan merupakan salah satu jenis jasa yang dihapuskan dari negative list UU PPN. Penghapusan tersebut dilakukan karena sektor jasa kesehatan dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah masih memberikan fasilitas PPN dibebaskan atas jasa tersebut karena dianggap sebagai jenis jasa yang bersifat strategis dalam rangka pembangunan nasional. Namun, peraturan turunan yang mengatur terkait fasilitas tersebut, tepatnya PP 49 Tahun 2022, memiliki klausul yang sedikit berbeda dengan undang-undang di atasnya. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi wajib pajak dan dapat menimbulkan potensi dispute ke depannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas maksud dari perbedaan klausul dalam UU PPN dan PP 49 Tahun 2022 terkait fasilitas PPN dibebaskan atas jasa kesehatan. Penelitian ini juga membahas mengenai sistem pengawasan yang sebaiknya diterapkan untuk mengurangi atau bahkan mencegah upaya penghindaran pajak oleh PKP yang usahanya bergerak di sektor jasa kesehatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara dan tinjauan literatur berupa jurnal, modul, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan klausul pada UU PPN dan PP 49 Tahun 2022 dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda bagi beberapa pihak, sehingga tidak memenuhi asas certainty dalam pemungutan pajak. Pemerintah perlu memperbaiki PP 49 Tahun 2022 untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dan mencabut fasilitas PPN dibebaskan pada jenis-jenis jasa kesehatan tertentu yang dinilai bersifat premium agar prinsip keadilan dan netralitas PPN tetap terjaga. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memberlakukan mekanisme RCM pada pembelian BKP dan/atau JKP dari non-PKP berkaitan dengan penyerahan BKP dan/atau JKP yang diberikan fasilitas PPN dibebaskan untuk mengurangi atau mencegah upaya penghindaran pajak.
Perpajakan Atas Penghasilan Penulis Sastra Digital Di Media Sosial Aftriyandawi, Riska; Wijaya, Suparna
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan penulis sastra digital yang melakukan publikasi karya sastra digital melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan narasumber dari penulis sastra digital yang aktif di media sosial X dan Instagram, serta narasumber di bidang perpajakan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penulis sastra digital dapat menerima penghasilan yang bersumber dari: (1) sponsored content atau endorsement; (2) penjualan e-book buatan sendiri (3) monetisasi karya melalui platform pihak ketiga (Karyakasa, dan Trakteer); (4) monetisasi akun X melalui program Ads Revenue Sharing; (5) penjualan merchandise; dan (6) kehadiran sebagai narasumber atau pembicara di suatu acara. Penulis sastra digital sebagai subjek pajak dalam negeri yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak paling lambat satu bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan. Penghasilan penulis sastra digital sebagai objek PPh dapat digolongkan menjadi penghasilan dari pekerjaan bebas, kegiatan usaha, dan/atau penghasilan lainnya. Mekanisme penghitungan PPh penulis sastra digital 4 sebagai wajib pajak dalam negeri dapat menghitung PPh terutang dengan dua cara, yaitu menggunakan perhitungan biasa sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 UU PPh bagi yang melakukan pembukuan, dan menggunakan perhitungan dengan NPPN bagi yang melakukan pencatatan. Penghitungan PPh dengan NPPN dilakukan sesuai PER-17/PJ/2015, dengan persentase NPPN dilihat berdasarkan jenis penggolongan penghasilan sesuai dengan Klasifikasi Lapangan Usaha dan kelompok wilayah. Terdapat dua fasilitas penghitungan PPh bagi penulis sastra digital dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, yaitu penghitungan penghasilan neto untuk dasar penghitungan PPh terutang menggunakan NPPN berdasarkan PER-17/PJ/2015, dan penghitungan PPh terutang yang bersifat final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai PP-55/2022.
Prinsip-Prinsip Perencanaan Pengembangan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam Sirozi, Muhammad; Lestari, Elsya Anugrah
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.920

Abstract

Penelitian ini berjudul "Prinsip-prinsip Perencanaan Pengembangan Mutu Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)". Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Kajian pustaka digunakan sebagai panduan untuk menggali masalah penelitian, sedangkan desain penelitian berfungsi sebagai panduan dalam mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Proses penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan referensi pustaka, penyaringan literatur, dan tabulasi data yang dianalisis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Berdasarkan hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa pengembangan mutu guru PAI di sekolah dapat ditingkatkan melalui beberapa prinsip perencanaan. Pertama, menganalisis kebutuhan terhadap guru PAI untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai. Kedua, mengembangkan profesionalisme guru secara berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif, memfasilitasi berbagi pengalaman dalam proses pembelajaran PAI. Ketiga, integrasi teknologi yang efektif bagi guru PAI, mengingat teknologi merupakan aspek integral dalam pembelajaran modern. Fokus juga diberikan pada peningkatan kompetensi guru PAI sebagai upaya penting dalam pengembangan mutu. Selain itu, pelaksanaan evaluasi dan refleksi secara berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan perbaikan terus-menerus.
Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pemotongan Ternak Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan Di Kota Ambon Suherman, Dian Rubiana; Alam, Asmirani
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.926

Abstract

Pemotongan sapi betina produktif umum terjadi di RPH, mengakibatkan defisit daging sapi secara nasional. Secara nasional pada tahun 2020 tercatat kenaikan pada pemotongan sapi betina produktif yaitu sebanyak 680 ekor atau sekitar 5,75% dari tahun 2019 sebanyak 643 ekor. Sementara itu Maluku sendiri menyumbangkan angka sebanyak 47 pemotongan sapi betina produktif pada Januari 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum positif Indonesia terhadap pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Ambon. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan analisis data hukum primer dan sekunder. Data empiris digunakan untuk membandingkan aturan hukum dengan fenomena pemotongan sapi betina produktif di RPH.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan melarang pemotongan ternak ruminansia kecil betina produktif dan besar betina produktif. Pasal 18 ayat (4) dan (6) UU No.41/2014 membatasi pemotongan sapi betina produktif dan meminta pemerintah untuk mengawasi kegiatan pemotongan hewan agar sesuai dengan prosedur yang menjamin kesehatan dan ketentuan lainnya.
Problematika Penyusunan Dan Penerapan Perencanaan Strategis Di SMA N 1 Rambutan-Banyuasin Firzal, Juanda; Sirozi, Muhammad
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.936

Abstract

Penelitian ini berjudul problematika penyusunan dan penerapan perencanaan strategis di SMA N 1 Rambutan Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jenis penelitian yakni kualitatif, dengan pendekatan deskripstif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, penyajian dara dan verifikasi serta penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa sekolah dalam menyusun dan penerapkan perencanaan strategis di sekolah meliputi beberapa tahap penting. Tahap pertama adalah Analisis, yang mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Pada tahap ini, dilakukan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi mutu sekolah, pengumpulan informasi tentang kondisi sekolah saat ini dan masa depan, serta evaluasi hasil pelaksanaan program-program pada periode sebelumnya. Selanjutnya adalah Tahap Perumusan Strategi, yang dilakukan oleh tim dengan menyesuaikan kondisi sekolah dan mempertimbangkan harapan dari para pemangku kepentingan. Strategi implementasi perencanaan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Rambutan melibatkan pemangku kepentingan dengan memberikan wewenang kepada staf-staf, mengumumkan program-program di awal tahun, mengadakan rapat koordinasi bulanan, memberikan tugas sesuai bidang masing-masing, dan memaksimalkan sumber daya yang ada dengan menganggarkan biaya untuk pelaksanaan program serta memberikan pelatihan. Evaluasi dan Implikasi dari implementasi perencanaan strategis terhadap mutu pendidikan di SMAN 1 Rambutan melibatkan evaluasi internal dan eksternal terhadap seluruh program yang telah dan belum terlaksana, evaluasi terhadap lulusan setiap tahun, penilaian profesionalisme guru, evaluasi prestasi yang dicapai, serta monitoring yang dilakukan oleh pengawas pendidikan dari Kementerian Agama dan akreditasi dari BAN SM. Dampak dari implementasi ini adalah peningkatan mutu pendidikan yang ditunjukkan oleh beberapa indikator: peningkatan efektivitas proses KBM, peningkatan prestasi yang diraih, peningkatan jumlah peserta didik, peningkatan persentase lulusan, dan terpenuhinya sarana penunjang proses pembelajaran sesuai dengan SNP.
Strategi Ekonomi Hijau Untuk Pertanian: Studi Komparatif Variabel, Metodologi, Dan Perangkat Lunak Susanto, Hendrik; Lauwinata, Lavenia; Phoek, Simon Ebel Maris
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep ekonomi hijau dalam pembangunan sektor pertanian melalui kajian variabel yang digunakan, asal negara studi, perangkat lunak yang diterapkan, serta metodologi penelitian yang diadopsi. Dengan melakukan tinjauan literatur terhadap berbagai studi internasional, artikel ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi hijau diintegrasikan dalam praktik pertanian. Variabel yang sering dianalisis meliputi tingkat emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan air dan energi, biodiversitas, produktivitas pertanian, serta dampak sosial ekonomi terhadap komunitas petani. Studi ini mencakup penelitian dari berbagai negara dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan ekologi yang beragam, seperti Brasil, India, Tiongkok, Jerman, dan Indonesia. Setiap negara memiliki pendekatan unik yang mencerminkan kondisi geografis dan kebijakan lokal mereka, sehingga memberikan wawasan berharga mengenai penerapan ekonomi hijau di berbagai konteks. Perangkat lunak yang digunakan dalam studi ini mencakup alat analisis data seperti R dan STATA, GIS (Geographic Information System) untuk pemetaan dan analisis spasial, serta perangkat simulasi pertanian seperti APSIM (Agricultural Production Systems sIMulator). Alat-alat ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data kompleks dan menghasilkan model prediktif yang akurat. Metodologi penelitian yang diterapkan beragam, mulai dari studi kasus, analisis kuantitatif dan kualitatif, hingga model ekonomi dan ekologi. Pendekatan ini seringkali melibatkan analisis statistik, pemodelan matematika, serta evaluasi dampak lingkungan dan sosial ekonomi. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam menerapkan ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Dengan mengeksplorasi keanekaragaman pendekatan dan alat analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan praktisi pertanian dalam mengembangkan strategi pertanian yang lebih hijau dan berkelanjutan.