cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suparna Wijaya
Contact Email
wimsolusiprima@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
jolas.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Serpong, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Law, Administration, and Social Science
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28092295     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Law, Administration, and Social Science merupakan media penyebarluasan hasil penelitian di rumpun ilmu sosial, ilmu politik, dan humaniora. Sub rumpun Ilmu sosial terdiri dari bidang Ilmu Komunikasi, Jurnalistik, Hubungan Masyarakat, Periklanan, Televisi dan Film, Manajemen Komunikasi dan Media, Komunikasi Penyiaran Islam, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Sosiatri, atau Kependudukan. Sub rumpun ilmu politik terdiri dari bidang Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Ilmu Administrasi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, atau Kebijakan Publik. Sub rumpun ilmu humaniora terdiri dari bidang Ilmu Humaniora, Ilmu Sejarah, Ilmu Hukum, Notariat, Kriminologi, Ilmu Kepolisian, Ketahanan Nasional, Studi Pembangunan, Kajian Wilayah, Kajian Budaya, Arkeologi, atau Kepariwisataan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 202 Documents
 13   14   15   16   17 
Memerangi pencucian uang pejabat korup dengan melakukan perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam pembaharuan hukum Sugiyatmo, Agus; Widjajanti, Ermania
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.953

Abstract

Pencucian uang yang melibatkan pejabat korup menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam upaya memerangi praktik ini, strategi yang efektif dan komprehensif diperlukan. Artikel ini mengeksplorasi pendekatan perampasan aset dan pembuktian terbalik sebagai bagian dari pembaruan hukum untuk mengatasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat korup. Konsep perampasan aset sebagai mekanisme untuk menghilangkan insentif keuangan bagi pejabat yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Teori pembuktian dan legal studi, khususnya konsep praduga tak bersalah, digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan dari pendekatan ini. Menganalisis teori-teori pembuktian dan legal studi yang relevan untuk memahami kerangka konseptual yang mendasari perampasan aset dan pembuktian terbalik. Melalui analisis teoritis dan studi kasus, Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan. Dengan menyoroti sejumlah tantangan dalam implementasi perampasan aset dan pembuktian terbalik, termasuk keterbatasan hukum, kendala bukti, perlindungan hak asasi manusia, serta korupsi dalam penegak hukum. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan potensi besar dari kedua pendekatan ini dalam memberantas pencucian uang pejabat korup jika didukung oleh pembaruan hukum yang tepat dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum.
Reformasi Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Membayar Upah Minimum Menggunakan Perhitungan Take Home Pay Kabes, Irianto; Widjajanti, Ermania; Anggraini, Anna Maria Tri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.954

Abstract

Perusahaan di Kudus membayar gaji karyawan di bawah UMR yang dimana terdapat lima perseroan terbatas membayar gaji tidak sesuai dengan standar Kota tahun 2023, bentuk penerapan sanksi terhadap perusahaan tersebut adalah pembinaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perhitungan gaji yang mengelabui UMK dengan perhitungan take home pay dan melihat subjek hukum pertanggungjawaban korporasi dengan adanya reformasi hukum pidana. Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif dan naratif, memanfaatkan data sekunder buat menganalisis secara kualitatif, dan  menyimpulkan yang akan terjadi dengan menggunakan akal deduktif. Hasil penelitian menujukan bahwa pembayaran upah minimum tidak sejalan dengan regulasi merupakan perbuatan pidana. Namun dalam implementasinya masih ada korporasi yang mengelabui aturan melalui perhitungan upah take home pay yang memasukan komponen upah pokok, tunjangan bersifat tetap dan tunjangan tidak bersifat tetap dalam upah minimum hal tersebut sudah dipastikan merupakan perbuatan tindak pidana. Pencegahan tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan melalui preventif edukatif, represif non yustisial, represif yustisial, membayar upah di bawah standar minimum adalah pelanggaran hukum korporasi yang semula hanya di atur di luar KUHP. Dengan adanya reformasi aturan pidana yang memasukkan pertanggungjawaban korporasi menjadi subjek aturan yang pertanggungjawabannya dilakukan terhadap perusahaan, direktur atau pengurus yang menduduki jabatan fungsional, memberi petunjuk, pemegang kendali, dan/atau pemilik korporasi, melalui reformasi hukum pidana terdapat perubahan pidana dari paradigma absolut menjadi paradigma relatif. Di mana fokus pemidanaan bergeser dari pidana balas dendam menjadi pidana yang memperbaiki kerugian dengan dimasukan ketentuan tentang pembayaran ganti rugi.
Peran Influencer Terhadap Pemilihan Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Arighi, Mikail Fathan; Yasar, Muhammad Miftah Babil; Falah, Siti Nurul; Ramdhan, Rizky Muhammad; Septiadi, Andi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.956

Abstract

Peran influencer dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah menjadi topik yang menarik dalam diskusi politik dan sosial. Dalam era digital dan media sosial, influencer memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan menginformasikan pemilih, khususnya generasi muda, tentang berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi poin kunci dalam pemilihan. Pada Pemilu 2024, peran influencer diharapkan akan semakin meningkat, mengingat semakin banyaknya populasi Indonesia yang terhubung dengan internet dan media sosial. Dengan jangkauan dan pengaruh yang luas, influencer dapat menjadi agen perubahan, mendorong partisipasi politik, dan meningkatkan pengetahuan politik di kalangan pemilih. Mereka juga dapat menjadi penghubung antara calon dan pemilih, dan berkontribusi dalam menyebarkan visi, misi, dan program kerja calon. Namun, potensi ini juga datang dengan tantangan. Misinformasi dan disinformasi adalah masalah yang semakin merajalela di media sosial, dan influencer memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan akurat dan dapat dipercaya. Etika dan integritas juga menjadi perhatian, karena ada risiko bahwa influencer mungkin disalahgunakan oleh pihak politik untuk menjalankan kampanye hitam atau mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu 2024, peran influencer harus dijalankan dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Mereka harus menggunakan pengaruh mereka untuk mendorong demokrasi yang sehat dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang konstruktif, bukan memperburuk polarisasi atau menyebarkan informasi yang salah. Diharapkan, dengan pendekatan yang tepat, influencer dapat berkontribusi positif terhadap proses demokrasi Indonesia.
Perlindungan hukum bagi korban tinndak pidana ITE terhadap pencemaran nama baik Ramadhani, Putri; Nizam, Khairun; Arfila, Ezra; Alrizky, Muhammad Furqan; Lubis, M Ardhan Hakim; Ritonga, Khairunnisa; Ritonga, Nauli; Alfarizi, Dava; Alfarobi, Muhammad; Rahmadani, Fitria; Kinaryosi, Regi
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.963

Abstract

Perlindungan hukum kepada masyarakat Penyalahgunaan kehormatan orang lain melalui sarana sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akhir-akhir ini banyak terjadi delik pidana Penyalahgunaan Nama Baik dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya korban dari masyarakat dan pelaku yang dikenai sanksi dari hukum pidana, hukum pidana itu adalah pidana yang dijatuhkan kepada seorang masyarakat karna sudah melakukan suatu perbuatan tindak hukum pidana, yang mana hasil dari perbuatannya itu perbuatannya kemungkinan besar akan mengakibatkan kerusakan terhadap masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Penyalahgunaan kehormatan atau nama baik orang lain melalui teknologi canggih dalam bentuk software atau sering disebut dengan penyalahgunaan nama baik di sarana sosial. Tindakan tersebut adalah prilaku aksi pidana karna bisa merusak keamanan serta dapat mendatangkan kerusakan orang lain baik materiil maupun non materil bagi masyarakat yang dirusak akibat perbuatan itu. Pelanggaran ini bisa dimasukkan dalam cybercrime. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Aspek hukum pembuktian dalam kasus tindak pidana perdagangan orang Harahap, Lukman Hakim; Alrizky, Muhammad Furqan; Lubis, M. Ardhan Hakim; Alfarizi, Dafa; Harahap, Indra Naposo
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.967

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pembuktian dalam penegakan hukum kasus kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara (transnational crime) yang melanggar martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia dengan menggunakan kekerasan, penipuan atau pemaksaan untuk mengendalikan orang lain dengan tujuan melakukan kejahatan yang bersifat dinamis. mengkomersialkan seks atau menawarkan pekerjaan atau layanan yang bertentangan dengan keinginan seseorang. Cara yang diterapkan pada pengendalian jenis ini adalah cara hukum normatif. Untuk itu penelitian ini fokus pada konstruksi dokumen hukum melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum. Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan antar negara yang melanggar harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam tindak pidana perdagangan orang, proses pembuktiannya diatur dalam Pasal 29 sampai 40 UU TPPO. Alat bukti yang berharga dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat: Pengaruh sinergis jumlah penduduk dan belanja negara Arhaninka, Dewi; Muchtar, Masruri; Sihombing, Pardomuan Robinson; Akhmadi, Muhammad Heru
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.975

Abstract

Pemerintah melalui kebijakan fiskalnya dapat mengupayakan pendapatan dan mengatur alokasi belanja agar berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hampir sebagian besar pengeluaran pemerintah pusat dan daerah berasal dari APBN dan selalu mengalami tren kenaikan positif setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk serta belanja pemerintah yang bersumber dari APBN mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian menggunakan metode data panel dengan sampel sebanyak 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam rentang waktu lima tahun, mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sehingga jumlah observasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 95 data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan belanja operasional berpengaruh positif terhadap pertumbuhan, sedangkan belanja modal dan belanja transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini mengimplikasikan perlunya kerja sama erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin bahwa alokasi untuk belanja modal dan belanja transfer disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan yang spesifik bagi kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Open government studies: A Bibliometric analysis Afandi, Syed Agung; Erdayani, Rizki; Afandi, Muslim; Lestari, Reski
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.980

Abstract

The aim of this research is to analyze open government research bibliometrics. This research uses a qualitative approach with bibliometric analysis methods. The data used in this research is of secondary type, originating from the Scopus database. Data was collected using the Publish or Perish application using the keyword "open government". The data obtained was then analyzed using the Vosviewer application to obtain a bibliometric map generated from keywords for all papers. Based on the results of this research, there were 160 papers over a period of 37 years. The first open government paper was published in 1986. There were 241,891 citations, 146 h-index, and 150 g-index, which shows that this paper has high impact and productivity. In this paper, there are 137 keywords grouped into 16 clusters. From these keywords, 2056 total link strengths and 567 occurrences were obtained. The keywords that dominate this paper are e-government, collaborative governance, transparency, public participation, and accountability. This shows that global open government research focuses on these concepts.
Ontologi sosial dalam konteks administrasi publik: Implikasi bagi pengembangan kebijakan Shafwah, Nadya; Sianturi, Ruth Natalia
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.982

Abstract

Ontologi sosial, sebagai studi tentang struktur dan sifat realitas sosial, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks administrasi publik. Pemahaman yang mendalam tentang ontologi sosial membantu pembuat kebijakan dan administrator publik dalam memahami dinamika sosial yang kompleks dan interaksi antara berbagai aktor sosial. Artikel ini mengeksplorasi konsep-konsep utama dalam ontologi sosial dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam administrasi publik. Dengan menganalisis kasus-kasus nyata, artikel ini menunjukkan bagaimana ontologi sosial dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan, perencanaan strategis, dan implementasi program publik. Selain itu, artikel ini membahas tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan perspektif ontologi sosial ke dalam praktik administrasi publik dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui pendekatan ini.
Implementasi cuti haid di Indonesia: Berhasilkah penerapannya? Diazani, Azkalina; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak negatif gangguan menstruasi yang dikaitkan dengan kesejahteraan pekerja perempuan. Ulasan dalam penelitian ini juga menyoroti perlunya implementasi kebijakan cuti menstruasi sebagai solusi yang potensial. Meskipun kebijakan ini memberikan peluang bagi perempuan untuk mendapatkan perawatan medis dan istirahat yang diperlukan, stigma negatif yang masih terkait dengan menstruasi dan kurangnya pemahaman tentang manfaatnya seringkali menghambat penggunaannya secara optimal. Penelitian ini menggunakan scoping review sebagai metode penelitian dengan mengumpulkan data yang bersumber dari artikel-artikel jurnal internasional maupun nasional yang selanjutnya digunakan sebagai dasar elaborasi pembahasan penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, rendahnya kesadaran tentang kebijakan cuti menstruasi baik di Indonesia dan negara lainnya menyebabkan banyak pekerja perempuan tidak menyadari hak-hak mereka sehingga kondisi ini membatasi akses mereka terhadap perawatan dan istirahat yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki pemahaman yang minim terkait pengelolaan gangguan menstruasi. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan akan transformasi budaya kerja yang lebih inklusif dan peduli terhadap kesehatan perempuan. Upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dari pemerintah dan perusahaan sangat diperlukan untuk mengubah pandangan masyarakat tentang menstruasi, mengurangi stigma negatif yang melekat, dan akhirnya menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung kesejahteraan dan produktivitas pekerja perempuan. Dengan fokus pada pemahaman yang lebih baik tentang menstruasi dan peran penting kebijakan cuti menstruasi, dengan menggunakan metode scoping review penelitian ini mendorong perubahan positif dalam dunia kerja untuk mewujudkan hak-hak perempuan secara lebih efektif.
Perkembangan pelaporan berkelanjutan di Indonesia Dupopadana, I Gede; Arief, Muhammad Khaidir; Firmansyah, Amrie
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 6 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i6.737

Abstract

Kekhawatiran yang meningkat akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan menyebabkan munculnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan kinerja perusahaan. Hal tersebut memunculkan inisiasi baru untuk melaporkan aspek lingkungan dan sosial dalam pelaporan perusahaan selain informasi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas perkembangan pelaporan berkelanjutan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah scoping review dengan menggunakan data yang bersumber dari literatur terkait selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pelaporan keberlanjutan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan terutama dengan diterbitkannya Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017. Selain itu, pelaporan terintegrasi merupakan perkembangan dari laporan keberlanjutan yang menunjukkan keterkaitan antara aspek keuangan, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Walaupun belum ada regulasi yang mengharuskan pelaporan terintegrasi di Indonesia, perusahaan telah mengambil langkah untuk menggabungkan dimensi keuangan dan non-keuangan dalam laporan tahunan mereka.

Page 15 of 21 | Total Record : 202

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 3 (2025) Vol 5 No 2 (2025) Vol 5 No 1 (2025) Vol 4 No 6 (2024) Vol 4 No 5 (2024) Vol 4 No 4 (2024) Vol 4 No 3 (2024) Vol 4 No 2 (2024) Vol 4 No 1 (2024) Vol 3 No 2 (2023) Vol 3 No 2a (2023) Vol 3 No 1 (2023) Vol 2 No 2 (2022) Vol 2 No 1 (2022) Vol 1 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 1 No 1 (2021): Juni 2021 More Issue