cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 15   16   17   18   19 
Menggagas Wisata Kreatif Lewat Festival Lokal: Studi Efektivitas Rang Solok Baralek Gadang Farhan Shafly, Muhammad; Yuliarti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.307

Abstract

Festival Rang Solok Baralek Gadang merupakan strategi Pemerintah Kota Solok dalam mengembangkan pariwisata berbasis ekonomi kreatif melalui pelestarian budaya lokal. Festival ini tidak hanya menjadi media promosi wisata, tetapi juga wadah pemberdayaan pelaku UMKM. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan festival masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas, anggaran, dan partisipasi pelaku usaha yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong peningkatan efektivitas program festival dalam mendukung pengembangan pariwisata dan sektor ekonomi kreatif di Kota Solok. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa festival ini cukup efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan memperkuat identitas budaya lokal. Selain itu, festival juga memberikan ruang promosi dan peluang pasar bagi UMKM. Namun, partisipasi UMKM cenderung menurun karena keterbatasan fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan, serta kendala pembiayaan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada evaluasi efektivitas program festival daerah dengan menitikberatkan pada sinergi antar pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif lokal. Kontribusi penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tata kelola festival yang kolaboratif serta dukungan regulasi dan pembiayaan yang memadai menjadi kunci keinginan program. Implikasi praktisnya adalah pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kapasitas UMKM agar festival dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah.
Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak Syofiana, Wahyu; Putera, Roni Ekha
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.295

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Nagari Mungo Kecamatan Luak. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dalam meneliti proses implementasi kebijakan tersebut terlaksana. Penelitian ini mengacu kepada Teori Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya dan komunikasi.  Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah berjalan cukup baik namun belum efektif. Sehingga mempengaruhi lambatnya pencapaian tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut menghadapi berbagai permasalahan baik dari internal pelaksana kebijakan maupun dari kelompok sasaran kebijakan. Implikasi penelitian menekankan pada pentingnya struktur birokrasi yang jelas dan efektif antara pelaksana kebijakan pada jenjang Pemerintah Nagari dengan Kabupaten dalam hal ini yang lebih berwenang adalah Badan Keuangan. Kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat target pencapaian. Komunikasi yang baik dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan agar kebijakan tepat sasaran dan semua pihak memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan. Serta disposisi/sikap dari semua pelaksana maupun sasaran kebijakan sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan.
Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Kesuma, Heppy; Lubis, Yurial
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.284

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pihak KPU serta pemilih pemula dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Tanjungpinang menggunakan tiga strategi utama, yaitu pemanfaatan media sosial, kolaborasi dengan institusi pendidikan, dan pelibatan Duta Demokrasi Pemula. Ketiga strategi ini mampu meningkatkan keterlibatan pemilih pemula secara signifikan, yang tercermin dalam kenaikan partisipasi dari 40% pada Pilkada sebelumnya menjadi 55% di tahun 2024. Meski begitu, partisipasi keseluruhan masih berada di bawah target nasional. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas strategi penyelenggara pemilu di wilayah kota kecil dan menawarkan rekomendasi perbaikan untuk memperluas jangkauan partisipasi demokratis di kalangan generasi muda.
Implementasi Kebijakan Program Rusunawa: Studi Kasus MBR di Kota Padang Nugraha, Zyan; Sasmita, Siska
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.315

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai solusi hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Padang, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) dengan enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi ekonomi-sosial-politik, serta sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Rusunawa Purus, Kota Padang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Rusunawa di Kota Padang telah berjalan cukup baik, ditandai dengan ketersediaan hunian terjangkau sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011. Namun, pelaksanaan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain proses seleksi calon penghuni yang kurang ketat, tidak adanya verifikasi berkala terhadap status ekonomi penghuni, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Beberapa penghuni yang tidak lagi tergolong MBR tetap menempati unit, sementara sebagian MBR lainnya masih berada dalam daftar tunggu. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Rusunawa memerlukan peningkatan ketepatan sasaran, penguatan koordinasi antarinstansi, dan pengawasan yang lebih efektif terhadap status sosial ekonomi penghuni. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kebijakan pengelolaan Rusunawa dan menjadi referensi untuk program serupa di daerah lain.
Penertiban Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal Putra, Yogi; Zulkarnain
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.317

Abstract

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa legalitas dari instansi berwenang dan telah menjadi permasalahan serius di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta hambatan yang dihadapi dalam menangani aktivitas PETI, dengan fokus pada studi kasus di wilayah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Upaya penertiban yang dilakukan meliputi tindakan represif melalui operasi gabungan dan penegakan hukum, serta tindakan preventif dan pre-emtif melalui sosialisasi dan pendekatan persuasif. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengatasi aktivitas PETI dan mendorong praktik pertambangan yang legal dan berwawasan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PETI masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya aparat, keterlibatan oknum, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat yang bergantung pada pertambangan ilegal.
Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Menangani Kerentanan Pangan di Kota Pekanbaru Sinaga, Juwita; Habibie, Dedi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.318

Abstract

Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kerentanan pangan, khususnya di Kelurahan Limbungan Baru dan Lembah Sari. Strategi meliputi optimalisasi lahan, diversifikasi pangan lokal, serta peningkatan aksesibilitas pangan. Landasan hukum mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012, Perda Provinsi Riau No. 13 Tahun 2018, dan Perwako Pekanbaru No. 161 Tahun 2021. Kota Pekanbaru bergantung pada pasokan pangan luar daerah sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan fluktuasi harga. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan teori strategi Geoff Mulgan dengan lima indikator: purpose (tujuan), environments (lingkungan), directions (arahan), actions (tindakan), dan learning (pembelajaran). Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun strategi telah dijalankan, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat wilayah rentan pangan dan kendala di lapangan.
Etika Administrasi Publik Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Birokrasi Kusuma Putri, Zulfana Layla
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.319

Abstract

Negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius berupa maraknya praktik korupsi yang menghambat pembangunan serta merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi publik dalam pencegahan korupsi birokrasi di Indonesia. Etika dipandang sebagai pedoman moral yang mampu mengarahkan perilaku aparatur negara agar tetap menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur (literature review). Data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, termasuk jurnal, buku, laporan penelitian, dan regulasi yang relevan pada periode 2019–2025. Teknik analisis data dilakukan melalui content analysis yang mencakup reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori etika administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih tinggi, dengan pejabat publik sebagai pelaku dominan. Hal ini dipicu oleh faktor keserakahan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas. Etika administrasi publik terbukti memiliki peran penting sebagai instrumen preventif, karena prinsip-prinsipnya dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan melalui internalisasi nilai moral ke dalam budaya organisasi birokrasi. Etika mampu memperkuat penerapan prinsip good governance, mendorong partisipasi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran aparatur dalam menjalankan fungsi suatu pelayanan publik. Hasil penelitian ini adalah internalisasi etika administrasi publik yang konsisten merupakan strategi efektif untuk menekan praktik korupsi birokrasi. Implikasi pentingnya adalah perlunya penguatan pendidikan antikorupsi, pembenahan sistem pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat. Dengan penerapan etika yang konsisten dan komitmen bersama, Indonesia dapat mengatasi tantangan korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih baik., etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai strategi praktis yang dapat meminimalisasi peluang terjadinya korupsi oleh pejabat publik.
Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Barang Sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang Juliandari, Nike; Yusran, Rahmadani
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.320

Abstract

Pelaksanaan eksekusi barang sitaan merupakan salah satu kewenangan strategis kejaksaan dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan teknis terkait pengelolaan dan pelelangan barang rampasan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan pada Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan lima dimensi, yaitu administrasi dan pengelolaan, dukungan teknis, ketepatan waktu, koordinasi antarinstansi, serta akuntabilitas dan transparansi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi barang sitaan di Kejaksaan Negeri Padang belum optimal. Administrasi masih bergantung pada sistem manual, dukungan teknis terbatas, ketepatan waktu pelaksanaan rendah, koordinasi antarinstansi belum efektif, dan akuntabilitas publik masih lemah. Kesimpulannya, peningkatan efektivitas memerlukan digitalisasi administrasi, penguatan kapasitas SDM dan fasilitas, optimalisasi manajemen waktu, koordinasi lintas lembaga, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat untuk memperkuat akuntabilitas publik.
Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Desa Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Setiawan, Wahyu
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.325

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan transaksi non tunai bagi pemerintah desa di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan paradigma kualitatif dengan melakukan pengumpulan data dilapangan atau pelakanaan penelitian, meliputi observasi, wawancara dan pengumpulan dokumen serta mencari sumber-sumber yang dapat mendukung serta melakukan pengolahan dan analisa data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Infroman Utama pada penelitian ini adalah lima orang kaur keuangan desa yang berstatus sebagai desa mandiri dengan koneksi jaringan internet yang stabil. Pada penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis bahwa pada faktor komunikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan kebijakan penerapan transaksi non tunai bagi pemerintah desa belum melaksanakan sosialisasi berkala secara formal maupun informal sehingga implementor di Desa yaitu Kepala Urusan Keuangan mengalami kendala dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, kemudian belum adanya regulasi terkait petunjuk teknis dalam menjalankan kebijakan transaksi non tunai, selanjutnya pada faktor sumber daya bahwa perangkat desa belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsinya serta kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan yang di embam oleh perangkat desa khususnya perangkat desa yang membidangi urusan keuangan. Sehingga saran yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sintang adalah melaksanakan komunikasi secara formal melalui sosialisasi maupun secara informal secara berkala kepada Pemerintah Desa khususnya di Kecamatan Kelam Permai serta perlu dilaksanakan bimbingan teknis bagi perangkat desa agar memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat desa.
Dinamika Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program UPPO dalam Mewujudkan Keberlanjutan Produksi Pupuk Organik di Kelompok Tani Usaha Bersama Nagari Koto Tinggi Andini, Pitri; Fitri Eriyanti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.322

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat Program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) dalam mewujudkan keberlanjutan produksi pupuk organik di Kelompok Tani Usaha Bersama (KTUB) Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Dharmasraya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota kelompok dan pemangku kepentingan, observasi aktivitas produksi, serta studi dokumentasi terkait regulasi, laporan evaluasi, dan data statistik resmi. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berulang hingga pola temuan terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan UPPO sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana, pendampingan teknis dan administratif, pemanfaatan potensi sumber daya lokal, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan. Hambatan utama meliputi ketiadaan program lanjutan, lemahnya pengawasan dan monitoring, menurunnya partisipasi anggota, pergantian kepemimpinan, dan peran pihak swasta yang masih terbatas. Penelitian menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan awal, tetapi juga pada penguatan kelembagaan internal kelompok, koordinasi berkelanjutan antarinstansi, serta kemitraan strategis dengan pihak terkait. Simpulan penelitian menegaskan pentingnya peningkatan pendampingan teknis dan administratif, pemberdayaan anggota, serta keterlibatan pihak swasta untuk menjaga kemandirian kelompok dan keberlanjutan produksi pupuk organik. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk memperkuat strategi pemberdayaan kelompok tani dalam mendukung pertanian organik berkelanjutan di tingkat lokal.

Page 17 of 20 | Total Record : 200

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue