cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
info@idpublishing.org
Phone
+62818240698
Journal Mail Official
info@idpublishing.org
Editorial Address
Gg. Broto Manunggal V, Brajan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27213749     DOI : https://doi.org/10.47134/village
Core Subject : Social,
Social Sciences
The scopes of the journal include Village government/ governance, Affairs of population, Affairs of finance, Affairs of development and, Other administration, Village Consultative Body (BPD), institution traditional and, Village Enterprise (BUMDes).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 200 Documents
 16   17   18   19   20 
Inovasi Pelayanan Dalam Mendukung Startup Inkubasi di Sektor Industri Kecil dan Menengah Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Garut Maharani, Sinta; Wiryandini, Nafisha; Fikri, Hikmal; Aldikri, Zibran; Ariffin, R. Hari Busthomi
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.323

Abstract

This study aims to analyze public service innovation implemented by the Department of Industry and Trade (Disperindag) of Garut Regency in supporting startup incubation programs for Small and Medium Industries (SMEs). The research background highlights the challenges faced by SMEs, including limited market access, low digital literacy, and infrastructure barriers. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis uses Rogers’ Diffusion of Innovation theory, which consists of five dimensions: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. The findings reveal that service innovation in the form of startup incubation programs provides relative advantages for SMEs through mentoring, networking facilitation, and digital marketing. However, challenges arise in terms of program compatibility and complexity, particularly among traditional SMEs. In terms of implementation, the program is carried out gradually (trialability) through pilot projects and mentoring, and shows observable impacts (observability) such as increased sales, participation in exhibitions, and marketplace adoption, although the benefits are not yet evenly distributed.
Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat Fadhilla, Muthia; Frinaldi, Aldri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.327

Abstract

Penelitian ini membahas Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat. Sudi peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Keabsahan data di uji menggunakan Teknik Triangulasi, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga strategi utama yang diterapkan. Pertama, program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic) yang memberikan layanan konsultasi langsung dan pendampingan bagi masyarakat dalam memahami proses pendaftaran HKI. Kedua, pemanfaatan sistem pendaftaran daring melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang memudahkan akses layanan namun masih menghadapi kendala literasi digital dan hambatan teknis. Ketiga, program sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan dinas terkait, perguruan tinggi, serta komunitas pelaku usaha untuk memperluas pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI. Meskipun ketiga strategi tersebut berkontribusi positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta minimnya partisipasi aktif dari stakeholder lokal.
Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Stakeholders Dalam Memberdayakan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk Hazizah, Nur; Fitri Eriyanti
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.321

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi para stakeholders dalam memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) “Padusi Etnobotani” di Kampung Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kota Padang. Latar belakang penelitian adalah tingginya potensi tanaman herbal dan upaya pengembangannya menjadi produk bernilai tambah. Namun, dukungan kelembagaan, pemasaran, dan sumber daya masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Pemerintah Kelurahan, World Resources Institute (WRI), serta anggota KUPS. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa faktor pendukung, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, pengetahuan dan motivasi lokal anggota KUPS, serta peran fasilitatif WRI dalam pengembangan produk dan legalisasi kelembagaan. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia pada instansi pemerintah, rendahnya akses pasar dan jaringan distribusi, kurangnya pelatihan promosi digital, serta rendahnya tingkat pendidikan anggota KUPS yang memengaruhi daya serap terhadap materi pelatihan. Kesimpulannya, pemberdayaan yang efektif memerlukan penguatan koordinasi antar stakeholders, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan pembiayaan, serta strategi pemasaran terpadu
Peran Pemerintah Nagari dalam Mengatasi Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Proyek Strategis Nasional di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat) Ash Shiddiqi, M. Hanif; Alhadi, Zikri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.331

Abstract

Penelitian ini menjelaskan peran Pemerintah Nagari dalam konflik mengatasi agraria yang muncul akibat pengadaan tanah untuk Proyek Strategi Nasional (PSN) di Nagari Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat. Konflik dipicu oleh persetujuan sebagian masyarakat yang merasa hak ulayat dan tanah garapan mereka diabaikan, sehingga menimbulkan ketegangan dengan pemerintah dan pihak investor. Kondisi ini menuntut peran strategis pemerintah nagari sebagai aktor pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Validitas data diperkuat dengan triangulasi, sementara analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah nagari menjalankan tiga fungsi utama. Pertama, sebagai motivator, pemerintah berusaha menjaga ketenangan dan solidaritas masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. Kedua, sebagai fasilitator, pemerintah nagari menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan investor untuk mengurangi kesalahpahaman informasi. Ketiga, sebagai mediator, pemerintah nagari bersikap netral dalam forum musyawarah untuk mencari titik temu antara kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Meski demikian, efektivitas peran tersebut masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi masyarakat dan pemerintah, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidakhadiran aktor kunci dalam musyawarah, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait regulasi pertanahan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik agraria sangat bergantung pada komunikasi publik yang transparan, partisipasi inklusif, serta peningkatan kapasitas hukum masyarakat.
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Lahan PertanianPasca Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Anggun; Intan Slipilia
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.333

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam pemulihan lahan pertanian pasca bencana banjir bandang di Kecamatan Lima Kaum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan strategi tersebut menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka manajemen strategi dari Fred R.David (2020) yaitu perumusan, implementasi, dan evaluasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dinas pertanian, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dinas penanggulangan bencana daerah, camat, wali nagari, dan masyarakat yang terdampak. Hasil menunjukkan bahwa strategi pemulihan dilakukan melalui program optimasi lahan yang bekerjasama dengan TNI serta masyarakat. Namun strategi ini belum berjalan optimal karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana yang mendukung. Selain itu, sebagain besar lahan masih belum bisa ditanami kembali akibat kerusakan irigasi. Secara teoritis penelitian ini memperkuat pandangan dari Fred R. David (2020) bahwa keberhasilan bergantung pada keterpaduan antara perumusan, implementasi dan evaluasi. Analisis SWOT untuk menentukan arah strategi yang adaptif terhadap kondisi pasca bencana Secara keseluruhan pemulihan lahan pertanian di Kecamatan Lima Kaum masih bersifat jangka pendek dan belum mampu menjamin keberlanjutan produktivitas pertanian.
Strategi Preventif dalam Manajemen Risiko Kebakaran di Wilayah Permukiman Kota Padang Afdalina, Rahma; Slipilia, Intan
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Preventif dalam Manajemen Risiko Kebakaran di Wilayah Permukiman Kota Padang berdasarkan tujuh indikator ISO 31000:2018 (penetapan konsep, identifikasi risiko, analisis risiko, menilai dan evaluasi risiko, mengurangi risiko, pemantauan risiko, serta komunikasi dan konsultasi) dan tiga dimensi literasi bencana yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada strategi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang dalam pencegahan kebakaran, khususnya di Kecamatan Koto Tangah sebagai wilayah dengan kasus kebakaran tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko kebakaran oleh Damkar Kota Padang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip ISO 31000:2018. Tahapan peta konteks, identifikasi, dan pengurangan risiko masih menghadapi kendala, seperti belum tersusunnya SOP pencegahan kebakaran, belum adanya sistem klasifikasi risiko, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Di sisi lain, tingkat literasi bencana masyarakat masih rendah; Pengetahuan dan kesadaran mulai tumbuh namun keterampilan teknis seperti penggunaan APAR dan prosedur evakuasi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen risiko melalui penyusunan SOP pencegahan kebakaran, pengembangan peta risiko berbasis GIS, pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta peningkatan kapasitas literasi bencana masyarakat secara berkelanjutan.
Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang Kabupaten Sidenreng Rappang Dian, Dian; Rahmat, Muhammad Rais; Irwan, Irwan
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.308

Abstract

Pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Media sosial, yang semakin berkembang, memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan media sosial dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial belum digunakan secara maksimal di Desa Kalempang, potensi penggunaan media sosial untuk memperkuat interaktivitas, transparansi, dan kolaborasi sangat besar. Masyarakat dapat lebih aktif memberikan masukan, mengawasi penggunaan Dana Desa, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan Desa. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pemanfaatan media sosial oleh pemerintah desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pengelolaan Dana Desa yang lebih akuntabel dan transparan.
Pengaruh Mutasi Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Maulani, Armi; Sapri; Lukman; Erfina
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.310

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara mutasi kepemimpinan dan kinerja pegawai, serta sejauh mana mutasi tersebut memengaruhi kinerja pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah populasi dalam studi ini terdiri dari 65 orang pegawai, mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu mutasi pimpinan sebagai variabel X dan kinerja pegawai sebagai variabel Y. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan bantuan software IBM SPSS Statistics versi 26.0. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa mutasi pimpinan berada dalam kategori kurang baik sebesar 53,4%, dan hal yang sama juga terjadi pada kinerja pegawai yang dikategorikan kurang baik sebesar 55,8%. Temuan lainnya mengungkap bahwa mutasi kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai F sebesar 20,923 dan signifikansi 0,000 (F < 0,05). Mutasi pimpinan memberikan kontribusi sebesar 24,9% terhadap kinerja pegawai, sementara sisanya sebesar 75,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam studi ini.
Efektivitas Tata Kelola Terminal Anak Air Untuk Optimalisasi Transportasi Publik di Kota Padang H. R, Azizah; Alhadi, Zikri
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.313

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Terminal Anak Air di Kota Padang dibangun sebagai terminal tipe A yang diharapkan menjadi simpul integrasi antarmoda transportasi publik sesuai dengan Permenhub No. 32 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya, terminal ini belum mampu berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan transportasi publik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas tata kelola Terminal Anak Air serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola terminal, operator transportasi, pengguna jasa, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola terminal terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga, minimnya partisipasi operator AKDP/AKAP, belum tersedianya moda lanjutan secara terintegrasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan manajemen operasional. Selain itu, pembangunan terminal yang tidak mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat dan ketidaksiapan infrastruktur akses juga menjadi kendala utama. Dengan demikian, diperlukan reformulasi strategi tata kelola yang lebih kolaboratif, berbasis perilaku pengguna, dan didukung sistem manajemen yang adaptif agar optimalisasi transportasi publik di Kota Padang dapat tercapai melalui peran aktif Terminal Anak Air.
Efektivitas Buek dalam Pengelolaan Kawasan Pujasera Waterfront City Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu Aulia, Diva; Ikhsan, Masrul
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i2.316

Abstract

Efektivitas BUEK Dalam Pengelolaan Kawasan Pujasera Waterfront City Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kawasan wisata di tepi Sungai Batang Lubuh. Penelitian kualitatif deskriptif ini menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, menggunakan data primer dan sekunder. Badan Usaha Ekonomi Kelurahan (BUEK) Pasir Pengaraian berperan dalam menata keuangan dan mengelola Waterfront City, namun terdapat keterbatasan anggaran sebagai faktor penghambat. Pengembangan pariwisata Waterfront City diharapkan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat luas. Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sementara BUEK bertujuan mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kelurahan. Waterfront City diharapkan menjadi pusat kuliner, hiburan, dan promosi daerah. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Duncann, yang mencakup pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Waterfront City belum sepenuhnya efektif karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan BUEK, serta kondisi fasilitas dan sarana prasarana yang kurang terpelihara.

Page 18 of 20 | Total Record : 200

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Maret Vol. 6 No. 2 (2025): Agustus Vol. 6 No. 1 (2025): Maret Vol. 5 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Maret 2023 Vol 4, No 1 (2023): Maret Vol. 3 No. 2 (2022): Agustus 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Maret 2022 Vol. 2 No. 2 (2021): Agustus 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Maret 2021 Vol. 1 No. 2 (2020): Agustus 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020 More Issue