cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Yani
Contact Email
ahmadyani.publichealth@gmail.com
Phone
+6281245936241
Journal Mail Official
contact@unismuhpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Jabal Nur No.1, Talise, Mantikulore, Talise, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94118
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kolaboratif Sains
Published by Universitas Muhammadiyah Palu
ISSN : -     EISSN : 26232022     DOI : https://doi.org/10.31934/jom
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Agriculture, Social, Engineering,
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other
Jurnal Kolaboratif Sains merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palu. Jurnal ini menerima artikel ilmiah dalam bentuk Hasil Penelitian, Laporan Penelitian, Literatur Review. Semua manuskrip yang dikirimkan adalah peer review oleh para ahli di bidang yang relevan. Tujuan dan Lingkup Jurnal Kolaboratif Sains untuk mendukung para akademisi/peneliti pada penelitian multidisiplin untuk mempublikasikan karya ilmiahnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,264 Documents
 323   324   325   326   327 
Tinjauan Yuridis terhadap Prinsip Pemilik Manfaat ke dalam Struktur Organ Yayasan: A Juridical Review of the Beneficial Owner Principle in the Organizational Structure of Foundations Andi Akbar Maulana; Saprudin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11838

Abstract

Yayasan sebagai badan hukum nirlaba secara yuridis tidak mengenal konsep kepemilikan (non-ownership). Namun dalam praktiknya, yayasan kerap disalahgunakan sebagai sarana penampungan aset, penghindaran pajak, dan tindak pidana pencucian uang. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mewajibkan identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) bagi seluruh korporasi termasuk yayasan, dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2025. Penerapan prinsip ini menimbulkan ketegangan konseptual karena bertolak belakang dengan asas dasar yayasan yang tidak mengenal pemilik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan Pasal 7 Perpres 13/2018 memuat empat kriteria alternatif berbasis kemampuan (ability-based approach). Prinsip ini bukan pengakuan kepemilikan, melainkan instrumen transparansi pengendalian faktual yang justru memperkuat independensi organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Kelemahan regulasi berupa ketidakharmonisan hierarki norma dan ketergantungan pada self-reporting menuntut reformasi melalui revisi Undang-Undang Yayasan dan pembentukan sistem register terintegrasi. ABSTRACT A foundation as a non-profit legal entity juridically does not recognize the concept of ownership (non-ownership). In practice, however, foundations are frequently misused as vehicles for asset sheltering, tax avoidance, and money laundering. Presidential Regulation Number 13 of 2018 obliges all corporations, including foundations, to identify their beneficial owners, reinforced by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 2 of 2025. This principle creates conceptual tension because it contradicts the basic tenet of foundations that recognizes no owner. This research employs a normative legal method of a prescriptive-analytical nature using a statute approach and a conceptual approach. The findings show that Article 7 of Presidential Regulation 13/2018 contains four alternative criteria applying an ability-based approach. The principle is not an acknowledgment of ownership, but an instrument of transparency over factual control that substantively strengthens the independence of the Supervisory Board, the Management, and the Trustees. Regulatory weaknesses concerning norm hierarchy disharmony and over-reliance on self-reporting demand reform through revising the Foundation Law and establishing an integrated register system.
Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT): The Authority and Responsibility of Notaries in Drafting Deeds of Establishment of Limited Liability Companies under the Notary Office Act (UUJN) and the Limited Liability Company Act (UUPT) Sofya Mahira; Arif Rahman; Fatahillah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11840

Abstract

Proses pendirian Perseroan Terbatas memerlukan peran Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan akibat pelanggaran prosedur jabatan maupun pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh para penghadap sehingga menimbulkan sengketa hukum yang melibatkan Notaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban dan akibat hukum apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Notaris dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Medan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik kenotariatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas berlandaskan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris juga berperan memberikan penyuluhan hukum guna mencegah sengketa. Apabila terjadi pelanggaran, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cacat hukum pada akta dapat mengakibatkan akta autentik kehilangan kekuatan pembuktian sempurna dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Oleh karena itu, Notaris perlu meningkatkan ketelitian dalam verifikasi dokumen dan pelaksanaan prosedur jabatan. Di sisi lain, pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah perlu diperkuat, serta masyarakat harus bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan agar tercipta kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas. ABSTRACT The establishment of a Limited Liability Company (Perseroan Terbatas) requires the role of a Notary as a public official authorized to prepare authentic deeds. In practice, legal issues continue to arise due to non-compliance with statutory procedures or the submission of inaccurate information by the appearing parties, thereby involving Notaries in legal disputes. This study aims to analyze the authority and responsibilities of Notaries in preparing deeds of establishment for Limited Liability Companies under the Law on Notarial Office and the Company Law, as well as to examine the forms of legal liability and legal consequences arising from defects in such deeds. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews with Notaries and members of the Regional Supervisory Council (Majelis Pengawas Daerah) in Medan City, while secondary data were collected from statutory regulations and relevant legal literature. The data were analyzed descriptively to identify the gap between normative legal provisions and notarial practice. The findings indicate that the authority of a Notary in establishing a Limited Liability Company is based on Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notarial Office and Article 7 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In practice, Notaries also provide legal counseling to prevent potential disputes. Where violations occur, Notaries may incur administrative, civil, or criminal liability in accordance with the applicable laws and regulations. A legally defective deed may lose its status as an authentic deed and be reduced to the evidentiary value of a private deed, thereby diminishing its legal certainty. Therefore, Notaries are expected to exercise greater diligence in verifying documents and complying with statutory procedures. Furthermore, the supervisory function of the Regional Supervisory Council should be strengthened, while the public should ensure the accuracy of the information provided to Notaries in order to uphold legal certainty in the establishment of Limited Liability Companies.
The Uji Efektivitas Ekstrak Metanol Kulit Buah Nanas (Ananas comosus (l) merr) Terhadap Pertumbuhan Jamur Candida albicans Menggunakan Media SDA.: UJI DAYA HAMBAT JAMUR Nurhana Nurdin Nurdin; Monika Putri Solikah Monika
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11841

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan efektivitas ekstrak kulit buah nanas (Ananas comosus (l) merr) terhadap Candida albicans. Penelitian ini menggunakan 3 kelompok perlakuan yaitu kontrol positif, kontrol negatif dan kelompok ekstrak kulit buah nanas (Ananas comosus (l) merr) dengan masing-masing konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 80% dengan dilakukan 6 kali pengulangan. Ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut metanol 96% dan uji aktivitas jamur menggunakan metode difusi cakaram pada media Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Zona hambat diamati setelah di inukabasi selama 48 jam dalam inkubator pada suhu 37?. Hasil menunjukan bahwa ekstrak kulit buah nanas menghasil zona hambat sangat lemah terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pengolahan bahan baku, metode pengujian dan tidak adanya anilisis kuantitatif kandungan senyawa aktif. Faktor-faktor ini mempengaruhi penurunan aktivitas senyawa aktif dalam ekstrak sehingga tidak menghasilkan zona hambat yang maksimal.
Analisis Break Even Point (BEP) dalam Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit: Kajian Konseptual dan Implikasinya terhadap Produktivitas Sumber Daya Manusia: Break Even Point (BEP) Analysis in Oil Palm Plantation Management: A Conceptual Study and Its Implications for Human Resource Productivity Eli Nasution
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11847

Abstract

Oil palm plantation is a strategic sector in the Indonesian economy, yet its sustainability heavily depends on effective cost management. This article aims to examine the concept of Break Even Point (BEP) as a cost-volume-profit analysis tool in oil palm plantation management, covering its definition, underlying assumptions, calculation methods, factors causing its shift, and its impact on production costs and human resource (HR) productivity. The study was conducted descriptively and qualitatively through a literature review and an illustrative calculation for a 500-hectare division, complemented by sensitivity analysis and corporate case studies. The results show that the example division's BEP is reached at a production level of 4,167 tons of fresh fruit bunches (FFB) per year, well below normal capacity, providing an adequate margin of safety. A decline in FFB price proved to be the most sensitive factor, where a 20% price drop could raise the BEP by 57.8%. An upward shift in BEP directly affects workload, wage systems, training, and the welfare of plantation workers. Recommended management solutions include cost efficiency through precision agriculture, income diversification, HR productivity improvement, CPO price hedging, fixed-cost consolidation through shared services, and KPI-based performance management. This study provides a practical framework for plantation management to continuously monitor and control its BEP position.
Peran Tu'a Teno Desa Lungar dalam Proses Pengembangan PLTP Poco Leok di Kabupaten Manggarai: The Role of the Tu'a Teno of Lungar Village in the Development of the Poco Leok Geothermal Power Plant in Manggarai Regency Yuliani Citra Jenida; Yohanes Jimmy Nami; Philips Y.N. Ndoda
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11852

Abstract

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Poco Leok di Kabupaten Manggarai merupakan bagian dari kebijakan transisi energi nasional menuju pemanfaatan energi baru terbarukan. Implementasi proyek ini memunculkan dinamika sosial-politik di tingkat lokal, khususnya terkait peran lembaga adat dalam merespons pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Tu'a Teno Desa Lungar dalam proses pengembangan PLTP Poco Leok dengan memfokuskan perhatian pada Tu'a Teno dari gendang yang mendukung proyek sebagai representasi fenomena yang diteliti. Penelitian menggunakan teori Kuasa Mikro Michel Foucault untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa, pengetahuan, dan wacana membentuk dukungan masyarakat terhadap pembangunan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan dikembangkan melalui snowball sampling. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tu'a Teno memiliki peran strategis sebagai mediator sosial, pemberi legitimasi adat, serta penghubung antara masyarakat, pemerintah, dan pihak pengembang. Melalui mekanisme adat seperti lonto leok dan tabe gendang, Tu'a Teno memfasilitasi musyawarah, membangun komunikasi, serta memperkuat legitimasi terhadap keputusan yang dihasilkan secara kolektif. Sosialisasi proyek menjadi proses produksi pengetahuan yang membentuk pemahaman masyarakat mengenai pembangunan, kebutuhan energi, dan kesejahteraan. Dalam perspektif teori Kuasa Mikro Michel Foucault, kuasa bekerja secara produktif dan tersebar melalui jaringan relasi sosial, produksi pengetahuan, serta wacana pembangunan. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap pengembangan PLTP Poco Leok tidak hanya ditentukan oleh kewenangan negara, tetapi juga oleh legitimasi yang dibangun melalui struktur dan otoritas adat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tu'a Teno tidak hanya berperan sebagai penjaga adat, tetapi juga sebagai aktor yang memediasi kepentingan dan membentuk penerimaan masyarakat terhadap pembangunan. ABSTRACT The development of the Poco Leok Geothermal Power Plant (PLTP) in Manggarai Regency is part of Indonesia's national energy transition policy toward the utilization of renewable energy. The implementation of this project has generated socio-political dynamics at the local level, particularly regarding the role of customary institutions in responding to development initiatives. This study aims to analyze the role of Tu'a Teno in Lungar Village in the development process of the Poco Leok Geothermal Power Plant, with a particular focus on Tu'a Teno from gendang (customary clans) that support the project as the representation of the phenomenon under study. The research employs Michel Foucault's Micro-Power Theory to examine how power relations, knowledge, and discourse shape community support for development. This study uses a qualitative case study approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and further developed through snowball sampling. Data were analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that Tu'a Teno plays a strategic role as a social mediator, a source of customary legitimacy, and a bridge between the community, the government, and the project developer. Through customary mechanisms such as lonto leok and tabe gendang, Tu'a Teno facilitates deliberation, strengthens communication, and reinforces the legitimacy of collectively agreed decisions. Project socialization functions as a process of knowledge production that shapes community understanding of development, energy needs, and public welfare. From the perspective of Michel Foucault's Micro-Power Theory, power operates productively and is dispersed through networks of social relations, the production of knowledge, and development discourse. Consequently, community acceptance of the Poco Leok Geothermal Power Plant development is determined not only by state authority but also by the legitimacy constructed through customary structures and authorities. This study demonstrates that Tu'a Teno serves not only as the guardian of customary institutions but also as an actor who mediates interests and shapes community acceptance of development.
Penerapan Guided Imagery terhadap Nyeri Pasien Gastritis di RS Siloam Sriwijaya Palembang: The Application of Guided Imagery for Pain Management in Gastritis Patients at Siloam Sriwijaya Hospital in Palembang Desi Natalia; Yofa Anggriani Utama; Ersita; Rinda Suciarti
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11863

Abstract

Gastritis merupakan peradangan pada mukosa lambung yang sering menimbulkan nyeri ulu hati, rasa tidak nyaman, mual, dan gangguan aktivitas sehari-hari. Penatalaksanaan nyeri tidak hanya dilakukan secara farmakologis, tetapi juga dapat menggunakan terapi nonfarmakologis seperti guided imagery, yaitu teknik relaksasi dengan membayangkan suasana yang menenangkan untuk membantu mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan guided imagery terhadap penurunan nyeri pada pasien gastritis di RS Siloam Sriwijaya Palembang. Desain penelitian kuantitatif dengan metode pre-experimental one group pre-test – post-test design. Jumlah sampel sebanyak 32 orang yang dipilih secara purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian didapatkan usia 26–45 tahun (84,4%), laki-laki (53,1%), dan seluruhnya mengalami gastritis kronis lebih dari 3 bulan (100%). Tingkat nyeri pasien sebelum diberikan teknik guided imagery memiliki skor median 5,00 dengan rentang skor 4–5. Setelah intervensi, tingkat nyeri menurun dengan skor median menjadi 2,00 dan rentang skor 1–3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian teknik guided imagery terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien gastritis dengan nilai ρ = 0,000. Simpulan dari hasil penelitian didapatkan pengaruh pemberian teknik guided imagery terhadap penurunan tingkat nyeri pada pasien gastritis. Disarankan rumah sakit dapat membuat SOP pelaksanaan teknik guided imagery pada pasien gastritis maupun pasien dengan keluhan nyeri lainnya. ABSTRACT Gastritis is an inflammation of the gastric mucosa that often causes epigastric pain, discomfort, nausea, and disruption of daily activities. Pain management is carried out not only pharmacologically but also through non-pharmacological therapies such as guided imagery, a relaxation technique of imagining a calming atmosphere to help reduce pain perception and improve patient comfort. This study aimed to determine the effect of applying guided imagery on pain reduction in gastritis patients at Siloam Sriwijaya Hospital Palembang. This quantitative study used a pre-experimental one group pre-test – post-test design. The sample consisted of 32 respondents selected by purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using the Wilcoxon test. The results showed respondents aged 26–45 years (84.4%), male (53.1%), and all suffering from chronic gastritis of more than 3 months (100%). The median pain score before guided imagery was 5.00 with a range of 4–5. After the intervention, the median pain score decreased to 2.00 with a range of 1–3. The results showed a significant effect of guided imagery on pain reduction in gastritis patients with a value of ρ = 0.000. It is concluded that guided imagery affects pain reduction in gastritis patients. Hospitals are advised to develop a standard operating procedure for the guided imagery technique for gastritis patients and patients with other pain complaints.
Pengaruh Intradialytic Exercise Menggunakan Pedal Exercise terhadap Kekuatan Otot Ekstremitas Bawah pada Pasien Gagal Ginjal Kronis di Ruang Hemodialisis RSUD OKU Timur Saendra Novaliana; Yofa Anggriani Utama; Ersita; Kardewi
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11864

Abstract

Xkmk Chronic Kidney Disease (CKD) atau penyakit gagal ginjal kronik merupakan kondisi yang terjadi karena penurunan kemampuan ginjal dalam mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Pasien CKD yang menjalani hemodialisis berisiko tinggi mengalami penurunan kekuatan otot ekstremitas bawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intradialytic exercise menggunakan pedal exercise terhadap kekuatan otot ekstremitas bawah pada pasien gagal ginjal kronis di ruang hemodialisis RSUD OKU Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif pre-Eksperimen dengan desain one group pre and post test design. Populasi berjumlah 96 pasien dan sampel sebanyak 30 responden yang diambil dengan teknik Purposive Sampling. Instrumen yang digunakan adalah Manual Muscle Testing (MMT). Hasil penelitian menunjukkan nilai median kekuatan otot sebelum intervensi sebesar 2,5 (SD 0,509; min–maks 2–3) dan sesudah intervensi sebesar 4,0 (SD 0,681; min–maks 3–5). Uji Wilcoxon Signed Rank Test memperoleh nilai p = 0,000 (p < 0,05) dengan nilai Z = -4,964, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan intradialytic exercise menggunakan pedal exercise terhadap kekuatan otot ekstremitas bawah. Disarankan mengintegrasikan program ini ke dalam standar operasional prosedur (SOP) ruang hemodialisis sebagai bagian dari asuhan keperawatan komprehensif. ABSTRACT Chronic Kidney Disease (CKD) is a condition that occurs due to a decrease in the kidneys' ability to maintain balance within the body. CKD patients undergoing hemodialysis are at high risk of experiencing decreased lower extremity muscle strength. This study aimed to determine the effect of intradialytic exercise using pedal exercise on lower extremity muscle strength in patients with chronic kidney failure in the hemodialysis unit of RSUD OKU Timur. This study was a quantitative pre-experimental study using a one group pre and post test design. The population was 96 patients and the sample consisted of 30 respondents selected using the Purposive Sampling technique. The instrument used was Manual Muscle Testing (MMT). The results showed a median muscle strength value before intervention of 2.5 (SD 0.509; min–max 2–3) and after intervention of 4.0 (SD 0.681; min–max 3–5). The Wilcoxon Signed Rank Test obtained a p-value = 0.000 (p < 0.05) with a Z value = -4.964, indicating a significant effect of intradialytic exercise using pedal exercise on lower extremity muscle strength. It is recommended to integrate this program into the standard operating procedures (SOP) of the hemodialysis unit as part of comprehensive nursing care.
Pengaruh Analisis Jabatan terhadap Efektivitas Proses Rekrutmen pada PT Mustika Citra Rasa: The Influence of Job Analysis on the Effectiveness of the Recruitment Process at PT Mustika Citra Rasa Recky; Riri Aprilyanti; Siska Saumi Novianti; Widi Auliya Melinda
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11865

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh analisis jabatan terhadap proses rekrutmen pada PT Mustika Citra Rasa. Analisis jabatan merupakan dasar dalam menentukan tugas, tanggung jawab, kompetensi, dan persyaratan suatu jabatan sehingga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses rekrutmen. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei yang bersifat asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT Mustika Citra Rasa sebanyak 31 orang yang sekaligus dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh (sensus). Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin dan dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, serta koefisien determinasi (R²) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,948 untuk variabel analisis jabatan dan 0,885 untuk variabel proses rekrutmen. Persamaan regresi yang diperoleh adalah Y = 12,430 + 0,608X, yang menunjukkan adanya pengaruh positif analisis jabatan terhadap proses rekrutmen. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 9,050 dengan signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga analisis jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses rekrutmen. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,739 menunjukkan bahwa analisis jabatan mampu menjelaskan 73,9% variasi proses rekrutmen, sedangkan 26,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, analisis jabatan yang baik berperan penting dalam meningkatkan efektivitas proses rekrutmen di PT Mustika Citra Rasa. BSTRACT This study aims to analyze the influence of job analysis on the recruitment process at PT Mustika Citra Rasa. Job analysis serves as the foundation for determining the duties, responsibilities, competencies, and requirements of a position, which is expected to enhance the effectiveness of the recruitment process. This study employs a quantitative approach with a causal-associative survey design. The research population consists of all 31 employees of PT Mustika Citra Rasa, who were simultaneously selected as the sample through a total sampling (census) technique. Data were collected using a five-point Likert scale questionnaire and analyzed using validity tests, reliability tests, simple linear regression analysis, t-test, and the coefficient of determination ($R^2$) assisted by SPSS. The results indicate that all research instruments are valid and reliable, with Cronbach's Alpha values of 0.948 for the job analysis variable and 0.885 for the recruitment process variable. The resulting regression equation is $Y = 12.430 + 0.608X$, which indicates a positive influence of job analysis on the recruitment process. The t-test results show a calculated t-value of 9.050 with a significance level of 0.000 (< 0.05), meaning that job analysis has a positive and significant influence on the recruitment process. The coefficient of determination ($R^2$) value of 0.739 indicates that job analysis can explain 73.9% of the variance in the recruitment process, while the remaining 26.1% is influenced by other factors outside this study. Thus, a well-executed job analysis plays a vital role in increasing the effectiveness of the recruitment process at PT Mustika Citra Rasa.
Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Kajian Komparatif terhadap Putusan Pengadilan): Judicial Considerations in Granting the Right to Restitution for Victims of the Crime of Human Trafficking: A Comparative Study of Court Decisions Nida Nailah; Zul Akli; Arif Rahman
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11871

Abstract

Setiap korban tindak pidana berat seperti pelanggaran hak asasi manusia, perdagangan orang, dan terorisme wajib mendapatkan kompensasi atau dapat mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pemenuhan hak restitusi merupakan instrumen penting penerapan prinsip keadilan dan perlindungan bagi korban, namun dalam praktiknya permohonan restitusi tidak selalu dikabulkan dalam pertimbangan dan amar putusan hakim sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hak restitusi, pertimbangan hakim dalam menolak restitusi, serta penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengabulkan restitusi hakim tidak semata-mata mempertimbangkan alat bukti, sedangkan pada putusan yang menolak restitusi hakim cenderung berfokus pada penghukuman pelaku sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara dampak yang dialami korban dan konstruksi pertanggungjawaban dalam putusan. Disarankan agar hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti, tetapi juga aspek viktimologi dan keadilan restoratif agar korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. ABSTRACT Every victim of a serious crime such as human rights violations, human trafficking, and terrorism is entitled to compensation or may file a claim for restitution through the Witness and Victim Protection Agency. The fulfillment of restitution rights is a crucial instrument in applying the principles of justice and victim protection; however, in practice, restitution claims are not always granted in the judge's reasoning and ruling, creating legal uncertainty. This study aims to analyze the enforcement of restitution rights, judicial considerations in denying restitution, and the application of the principles of justice and legal protection for victims of human trafficking. The method used is normative legal research employing statutory and case approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal sources through a literature review. The results show that in granting restitution judges do not rely solely on evidence, whereas in rulings that deny restitution judges tend to focus on punishing the perpetrator, creating an imbalance between the harm suffered by the victim and the framework of liability in the decision. It is recommended that judges consider not only the evidence but also victimology and restorative justice so that victims may obtain redress for their losses.
Digital Legal Alienation pada Generasi Muda: Studi Sosiologi Hukum tentang Resistensi Sosial, Radikalisme, dan Apatisme dalam Masyarakat Modern: Digital Legal Alienation Among the Younger Generation: A Sociological Study of Law on Social Resistance, Radicalism, and Apathy in Modern Society Eko Arianto; Upik Mutiara
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i8.11880

Abstract

Transformasi digital telah mengubah relasi antara masyarakat dan institusi hukum melalui munculnya ruang digital yang bersifat lintas batas, dinamis, dan berbasis algoritma. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena Digital Legal Alienation sebagai bentuk baru keterasingan hukum pada generasi muda serta merumuskan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara transformasi digital, kesadaran hukum, dan perilaku sosial di ruang siber. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan sosio-legal berbasis studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui sintesis berbagai teori, meliputi Legal Consciousness, Network Society, dan Filter Bubble. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan sebagai mekanisme produksi alienasi hukum yang menggeser legitimasi hukum negara menuju norma komunitas digital. Pergeseran tersebut memunculkan penurunan kesadaran hukum yang diwujudkan dalam tiga bentuk utama, yaitu resistensi sosial digital, radikalisme digital, dan apatisme hukum. Penelitian ini menawarkan Model Sintesis Alienasi Hukum Digital sebagai kontribusi teoretis untuk menjelaskan keterkaitan antara algoritma digital, legitimasi hukum, dan terbentuknya Neo-Legal Subculture pada generasi muda. ABSTRACT Digital transformation has fundamentally reshaped the relationship between society and legal institutions through the emergence of borderless, dynamic, and algorithm-driven digital environments. This study aims to analyze the phenomenon of Digital Legal Alienation as a new form of legal estrangement among younger generations and to develop a conceptual model explaining the relationship between digital transformation, legal consciousness, and social behavior in cyberspace. The research employs a normative legal method using conceptual and socio-legal approaches based on library research. Data were analyzed qualitatively through the synthesis of Legal Consciousness, Network Society, and Filter Bubble theories. The findings indicate that social media algorithms function as mechanisms producing legal alienation by shifting the legitimacy of state law toward digitally constructed community norms. This shift contributes to declining legal consciousness, manifested in three principal forms: digital social resistance, digital radicalization, and legal apathy. The study proposes the Digital Legal Alienation Synthesis Model as a theoretical contribution for explaining the interaction between algorithmic governance, legal legitimacy, and the emergence of a Neo-Legal Subculture among younger generations.

Page 325 of 327 | Total Record : 3264

 323   324   325   326   327 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 7: Juli 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 5: Mei 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 4: April 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 3: Maret 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 2: Februari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 9 No. 1: Januari 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Februari 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) April 2026 (Special Issue) Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - July 2026 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Mei 2026 Vol. 8 No. 12: Desember 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 11: November 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 10: Oktober 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 9: September 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 8: Agustus 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 7: Juli 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 6: Juni 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 5: Mei 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 4: April 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Mei 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - September 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025 (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Oktober 2025 Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 5: MEI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 4: APRIL 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 3: MARET 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 2: FEBRUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 7 No. 1: JANUARI 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 10: OKTOBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 12: DESEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 11: NOVEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 6 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 9: SEPTEMBER 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 7: JULI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 6: JUNI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 5: MEI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 4: APRIL 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 3: MARET 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 2: FEBRUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 1: JANUARI 2023 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 12: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 11: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 10: OKTOBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 5 No. 8: AGUSTUS 2022 Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 8: AGUSTUS 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 7: JULI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 6: JUNI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 5: MEI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 4: APRIL 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 3: MARET 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 2: FEBRUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 1: JANUARI 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 9: DESEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 8: NOVEMBER 2022 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 4 No. 9: SEPTEMBER 2021 Vol. 3 No. 7: OKTOBER 2021 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 6: SEPTEMBER 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 5: AGUSTUS 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 4: JULI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 3: JUNI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 2: MEI 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 3 No. 1: APRIL 2020 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) More Issue