Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Shautuna: Jurnal Imiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab adalah jurnal akademik yang telah menerbitkan karya ilmiah sejak tahun 2013. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Jurnal ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung dalam hukum Islam lebih khusus perbandingan mazhab dan hukum. Jurnal ini secara rutin terbit tiga kali setahun yakni pada Januari, Mei dan September.
Articles
22 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023"
:
22 Documents
clear
<![CDATA[Fenomena Sandwich Generation pada Era Modern Kalangan Mahasiswa: Analisis Fikih Kontemporer ]]>
<![CDATA[Yeyeng, Andi Tenri]]>;
<![CDATA[Izzah, Nurul]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32856
<![CDATA[The sandwich generation is a condition in which a person has to bear the cost of living and plan his life in the future such as education, health, career, house, vehicle, and marriage. The sandwich generation is required to be able to help support their siblings' living expenses or pay off debts left by their parents. In addition, they still have to prepare for the cost of necessities, health, and other future costs. According to Islam, meeting the needs of parents is one of the obligations of a child to his parents, providing a happy life, especially if the parents have entered old age. Contemporary Jurisprudence on this issue assumes that living for both parents is obligatory for the child no matter if the child is well off and vice versa. Parents, even with permission or without permission, are allowed to take and manage their children's assets without being excessive and greedy. But not vice versa with children, a child may not take parental property outside the knowledge and permission of parents.]]>
<![CDATA[Dampak Covid-19 pada Perbankan Syariah terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Tinjuauan Maslahah ]]>
<![CDATA[Ista, Akram]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.41012
<![CDATA[Peran lembaga perbankan syariah dalam memulihkan perekonomian Masyarakat akibat dampak covid-19 itu sangatlah penting, karenanya bank pada hakikatnya bukan hanya menghimpun dan menyalurkan tetapi juga bertugas sebagai intermediasi. Hadirnya Bank Syariah menjadi solusi dan jalan keluar bagi permasalahan ekonomi masyarakat untuk memulihkan aktivitas perekonomian. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sungguh sangat signifikan, namun kehadiran covid-19 tersebut membawa perubahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan perekonomian Masyarakat. Artiikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak covid-19 di perbankan syariah terhadap perekonomian ditinjau dari perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa dampak covid-19 di perbankan syariah terhadap perekonomian ditinjau dari perspektif maslahah ialah yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para nasabah misalnya penurunan suku bunga, perpanjangan waktu, pengurangan tunggakan pokok, penggurangan tunggakan bunga]]>
<![CDATA[Pengaruh Penurunan Pendapatan Akibat Covid-19 terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Jeneponto: Analisis Maqasid al-Syariah ]]>
<![CDATA[Devi, Sri]]>;
<![CDATA[Sabir, Muhammad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.29631
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Maqashid al-Syariah terhadap perceraian karena faktor ekonomi serta bagaimana pandangan seorang majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang dipicu oleh faktor ekonomi selama Pandemi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (lapangan) dan jenis penelitiannya menggunakan metode library research (kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik dokumentasi seperti observasi, wawancara, berkas-berkas serta dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan data perkara perceraian yang diperoleh dari web Pengadilan Agama Jeneponto. Selain itu buku, jurnal, skripsi dan sebagainya juga menjadi metode pengumpulan data yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Maqashid Syariah dalam perlindungan al-daruriyat terbagi menjadi lima bagian yakni: Hifz al-Din, Hifz al-Nafz, Hifz al-Aql’, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal. Maka Hifz al-Nasl, Hifz al-Din dan Hif al-Aql dalam konsep Maqashid al-Syariah dapat dijadikan sebagai alasan perceraian karena telah mencederai ketiga perlindungan itu. Selanjutnya pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi itu tidak memutuskan perkara cerai dengan murtadnya tetapi memutuskan perkara cerai berdasarkan pada Undang-undang yakni pasal 39 UU No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah Janin: Studi Komparatif Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Hambali ]]>
<![CDATA[Larasati, Mutia]]>;
<![CDATA[Bakry, Muammar]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.31055
<![CDATA[Pada pelaksanaan ajaran Islam bagi setiap manusia merupakan tanggungan bagi setiap muslim. Adapun ajaran Islam yaitu mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan jenazah yang melaksanakan fardhu kifayah yang empat (memandikan, mengafani, menshalatkan, menguburkan). Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang pendapat ulama, yaitu Mazhab Syafi’i (150 H - 204 H) dan Mazhab Hambali (164 H - 241 H). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library research), dan dari segi sifatnya termasuk ke dalam penelitian Deskriptif Analisis yaitu dengan cara memaparkan pendapat para Imam Mazhab, kemudian dilakukan pendekatan melalui perbandingan atau comparative approach. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam masalah fardhu kifayah Imam al-Syafi’i menyatakan harus ada tanda-tanda kehidupan dan baru bisa dilaksanakan semua fardhu kifayahnya, jika tidak cukuplah dengan membungkusnya dengan kain lalu dikuburkan. Dan jika seandainya ketika dilahirkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun bentuk tubuhnya sempurna, menurut pendapat yang terkuat menurut Syafi’i adalah dimandikan, dikafani, dan dikuburkan, tanpa dishalatkan. Sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal menyatakan bahwa semua fardhu kifayah terhadap bayi yang keguguran dilaksanakan apabila sudah sampai ditiupkan ruh yaitu masa empat bulan kehamilan. Terjadinya perbedaan pendapat Imam Mazhab disebabkan perbedaan dalam menentukan batas seorang anak dihukumkan Imam al-Syafi’i menentukan anak tersebut hidup ketika dilahirkan, sedangkan Imam Ahmad Bin Hanbal melihat dari ditiupkan nya ruh, yaitu ketika janin berumur empat bulan berdasarkan hadis Shadiq al-Masduq yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud]]>
<![CDATA[Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Kabupaten Bulukumba: Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ]]>
<![CDATA[Magfirah, Nurul Izzah]]>;
<![CDATA[Ilyas, Musyfikah]]>;
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32076
<![CDATA[Wakaf merupakan salah satu dokumen terpenting dalam pembangunan wakaf Indonesia. Dalam Pelaksanaannya membutuhkan sertifikat untuk meneguhkan kedudukan wakaf. Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kedudukan Wakaf Atas Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Perspektif Mazhab al-Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004; Di Masjid Nur Rahmah Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafii dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang pelaksanaan wakaf tanpa sertifikat Wakaf di Kelurahan Ela-Ela Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada pada masjid Nur Rahman. Dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Nur Rahman belum memiliki sertifikat wakaf hingga saat ini dikarenakan terkendala pada pengurusan berkas serta kurangnya perhatian pengurus masjid Nur Rahman. Menurut Undang –Undang No 41 Tahun 2004 bahwa tanah wakaf tersebut harus di sertifikatkan agar memilki kepastian hukum apabila suatu saat terjadi sengketa pada masjid tersebut. Sedangkan menurut pandangan Ulama Syafii, wakaf tersebut telah sah karena telah diikrarkan oleh wakif.]]>
<![CDATA[Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Nurfadillah]]>;
<![CDATA[Salenda, Kasjim]]>;
<![CDATA[Syatar, Abdul]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan, kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (fieldresearch) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang di teliti sesuai realitas yang ada di desa Sukaharapan. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang moderasi beragama mereka sudah memahami dengan baik karena telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan, kabupaten Luwu Utara seperti dalam sikap moderasi beragama menurut kemenag RI yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu mereka telah terapkan baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari kepala desa, adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat dan faktor penghambat yaitu media sosial, lingkungan dari luar yang kurang baik serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi bergama yaitu selalu menyisipkan pesan moral untuk saling menghargai keyakinan orang lain.]]>
<![CDATA[Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang: Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi ]]>
<![CDATA[Wahyuni, Susi Eka]]>;
<![CDATA[Abubakar, Achmad]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32130
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang “Menggadaikan Harta Anak Yatim Sebagai Tebusan Hutang (Perspektif Mazhab Syafi’I dan Mazhab Hanafi). Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan studi Pustaka (library research) terhadap sejumlah literatur dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan yaitu dengan menyelami berbagai karya ilmiah yang berhubugan dengan objek penelitian yang dikaji kemudian dianalisis berdasarkan literature yang relevan dengan masalah yang dibahas, dan terakhir memberikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang didapatkan yaitu, 1) Bentuk praktik gadai harta anak yatim tidak sesuai dengan syarat sah gadai. 2) Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab syafi’i dan mazhab Hanafi mengenai hukum menggadaikan harta anak yatim sebagai tebusan hutang, dimana menurut imam Syafi’I tidak boleh seorang wali menggadaikan harta anak dibawah perwaliannya sedangkan menurut imam Hanafi tidak boleh seorang wali menggadaikan harta anak yatim tetapi terdapat pengecualian dimana seorang wali boleh menggadaikan harta tersebut apabila memperoleh izin dari yang mempunyai harta]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam terhadap Iklan pada Aplikasi Go-Food dalam Perspektif Ulama Kontemporer: Studi Kasus Mahasiswa UIN Alauddin Makassar ]]>
<![CDATA[Riska]]>;
<![CDATA[Aisyah, Nur]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.32667
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang analisis hukum Islam terhadap iklan pada aplikasi go-food dalam perspektif ulama kontemporer (studi kasus mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum)”. Pokok permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana indikator terhadap kebohongan gambar iklan pada aplikasi Go-Food? Serta Bagaimana solusi dalam mengatasi kebohongan iklan pada aplikasi Go-Food menurut hukum Islam dan pandangan Ulama kontemporer? Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan yuridis normatif dan teologi normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, serta dokumenter. Dengan pengolahan datanya yaitu mengamati dan menganalisis data-data. Hasil penelitian menjelaskan bagaimana iklan yang terdapat di berbagai aplikasi, khususnya Go-Food, sering terjadi ketidaksesuaian antara gambar iklan dalam aplikasi. Makanan yang diiklankan terlihat sangat menarik, jadi banyak konsumen tertarik untuk membelinya, ketika pesan di aplikasi dengan melihat iklannya, namun iklannya tidak sesuai dengan jenis pesanan. Implikasi pada penelitian ini yakni, setiap manusia harus tanamkan aspek jujur dan etis dalam berbisnis sangat menentukan keberadaan bisnis yang sehat. Namun bagi sebagian pihak, keberadaan etika bisnis hanya menjadi penghambat untuk memperoleh keuntungan, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, Islam sangat menentang ketidakjujuran, penipuan dan segala bentuk menyakiti orang lain.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Surat Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B ]]>
<![CDATA[Rahmatullah, Andi Muhammad Ridha]]>;
<![CDATA[Sofyan, Sofyan]]>;
<![CDATA[Azizah, Nur]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.37775
<![CDATA[Divorce can be done by anyone who has been married including Civil Servants. The main point of this research is the Implementation of Government Regulation No. 45 of 1990 concerning Divorce Permits for Civil Servants (PNS) in Maros Class 1B Religious Court. This study aims to determine the extent of implementation/application of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning divorce licenses for civil servants in the Maros Religious Court. The type of research used is Qualitative Field Research with descriptive methods and sociological approaches. The results showed that the Maros Religious Court class IB has implemented the mandate of Government Regulation number 45 of 1990 concerning divorce permits for civil servants in the Maros Religious Court class IB in terms of providing services. Because every civil servant who wants to carry out a divorce first gets permission from the superior.]]>
<![CDATA[Akses Mediator Non Hakim dalam Upaya Mediasi Keluarga ]]>
<![CDATA[Leleang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab VOLUME 4 ISSUE 2, MAY 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/shautuna.vi.42178
<![CDATA[Mediator merupakan pihak penengah dalam rangka membantu menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berselisih. Peluang bagi para sarjana hukum adalah berkontribusi dalam rangka mengisi mediator non hakim di pengadilan ataupun mengelola mediasi secara pribadi. Pada implementasinya bahwa eksistensi mediator non hakim masih belum dilirik banyak sarjana hukum. Hal ini karena biaya pelatihan mediator cukup mahal, kepercayaan masyarakat pada mediator non hakim yang berbeda dengan mediator hakim, jasa menggunakan mediator non hakim memerlukan biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh para pihak, kolaborasi pengadilan agama dengan para mediator non hakim yang tidak merata, dan cerai gugat putusan verstek sehingga peran mediasi jarang terealisasikan. KUA dan Pengadilan Agama belum bersinergi dengan baik dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Strategi yang ingin dimiliki seorang mediator dalam upaya memediasi adalah menguasai forum mediasi, mampu bersikap netral atau mengelola emosi, menjadi pendengar yang baik, menguasai ilmu pengetahuan terkait hukum, kemampuan komunikasi yang baik, kuat dalam upaya negosiasi, reframing/membingkai ulang, dan merancang ulang masalah, memiliki berbagai macam solusi alternatif yang ditawarkan bagi pihak yang dimediasi.]]>
