Articles
123 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KOMPETENSI GURU DALAM EVALUASI PEMBELAJARAN PADA MADRASAH ALIYAH AL-BALAD KAMANDE ]]>
<![CDATA[Abd. Hamid]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 1, No 1 (2016): J-Alif Volume 1, Nomor 1, Nopember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (663.647 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v1i1.433
<![CDATA[Pokok kajian dari penelitian ini yaitu 1) Bagaimana proses implementasi kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Balad Kamande Kecamatan Tutar? 2) Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Balad Kamande Kecamatan Tutar? Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dan mendalam dengan informan. Oleh karena itu, pengkajian datanya dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif untuk mengungkap gambaran Implementasi Kompetensi Guru dalam evaluasi Pembelajaran di Madrasah Aliyah AL-Balad Kamanade Kecamatan tutar. Hasil penelitian menuujunkkan bahwa pada umumnya implementasi kemampuan guru dalam evaluasi pembelajaran di Madrasah aliyah al-balad cukup baik, sekalipun harus ditingkatkan dari waktu kewaktu karena jika dilihat dari ketuntasan nilai maka hampir semua mata pelajaran hasilnya baik, hanya mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris Al-Qur’an Hadits dan Mulok di kelas XII,XI dan X yang ketuntasannya masih ada yang kurang.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BURUH PATTEI ANJORO (STUDI KASUS DESA LEKOPA’DIS KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR) ]]>
<![CDATA[Andi Sudarmin Azis]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 2, No 2 (2017): J-Alif Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/jalif.v2i2.587
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang transaksi upah buruh pattei anjoro di Desa Lekopa’dis, Kecamatan Tinambung. Penulis hanya membatasi titik fokus pada persoalan jasa memanjat kelapa yang dalam bahasa kesehariannya mattei anjoro. Proses mattei anjoro dilaksanakan oleh pattei anjoro yang dimana akan diberi upah atau saro dalam bahasa Mandar oleh pemilik kelapa. Dasar pelaksanaan Penulisan ini, karena mayoritas penduduk desa Lekopa’dis adalah petani dan sebahagian besar lahan terdiri dari pohon kelapa. Dalam proses pertanian tersebut, pada setiap kali panen maka akan muncul tradisi di bidang ekonomi lebih tepatnya di bidang jasa yakni mattei anjoro. Dalam pelaksanaan jasa tersebut, ada yang menarik perhatian pada upah yang diberikan oleh pemilik pohon kelapa kepada pemilik jasa. Pemberian upah tidak didasarkan pada tingkat kesulitan namun didasarkan pada jumlah pohon. Setiap pohon yang dipanjat oleh pemilik jasa dihargai dengan 2 buah per pohon namun terkadang 3 buah per pohon. Sehingga menarik mengambil judul bahasan tersebut untuk diteliti. Penulisan ini menggunakan jenis Penulisan lapangan (Field Research) sebagai bentuk Penulisan yang mendalam dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan langsung), wawancara (interview), angket (kuisioner) dan dokumentasi berupa literatur yang mendukung. Hasil penulisan menunjukkan bahwa masyarakat desa Lekopa’dis tidak mengetahui ijarah, namun setelah dijelaskan oleh Penulis maka responden langsung memahami dan itu biasanya disebut dengan saro dalam bahasa Mandar. Pemberian upah kepada pemilik jasa dilaksanakan secara langsung dengan memberikan kelapa dan terkadang dengan uang setelah melaksanakan jasa tersebut. Dalam pelaksanaan ijarah tersebut, baik pemilik jasa maupun pemilik pohon sama-sama dilandasi rasa tolong menolong disertai suka dan rela diantara kedua subjek tersebut. ]]>
<![CDATA[PANDANGAN ISLAM TENTANG KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK SEWAKTU WAKTU ]]>
<![CDATA[Muhammad Alwi]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 2, No 1 (2017): J-Alif Volume 2, Nomor 1, Mei 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (958.725 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v2i1.450
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok, dalam hal ini kenaikan harga beras, kenaikan harga cabai, kenaikan harga gula, dan kenaikan harga minyak goreng sewaktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar. Dalam pengumpulan data, digunakan metode observasi lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan letak geografis pasar Kanusuang, wawancara terpimpin digunakan untuk berkomunikasi dengan responden, kuisioner atau angket untuk mengetahui seringnya terjadi kenaikan harga bahan pokok di pasar Kanusuang dan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, dokumentasi digunakan untuk mencatat data-data yang diperlukan dan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan bacaan kepustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam tentang kenaikan harga bahan pokok sewaktu-waktu tertentu di Pasar Kanusuang Desa Pulliwa Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar adalah diperbolehkan. Demikian berdasarkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i bahwa pemerintah wajib menetukan harga barang di pasaran untuk menjaga kepentingan publik, mencegah monopoli dan kesewenang-wenangan oleh pedagang, demi menjaga kemaslahatan manusia. Dan dikukung hasil olahan kuesioner yang menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan pokok tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat.]]>
<![CDATA[SISTEM PELAYANAN BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH (STUDI KASUS: PELAYANAN PADA BANK BRI UNIT BUMIAYU DAN BANK MUAMALAT CAPEM WONOMULYO KECAMATAN WONOMULYO) ]]>
<![CDATA[Mirwan Mirwan]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 3, No 1 (2018): J-Alif Volume 3, Nomor 1, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (547.223 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v3i1.529
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Sistem Pelayanan Bank Konvensional Dan Bank Syariah (Studi Kasus: Pelayanan Pada Bank Bri Unit Bumiayu Dan Bank Muamalat Capem Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo) maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana sistem pelayanan Bank Konvensional dan Bank Syariah, dan apakah pelayanan Bank Konvensional dan Bank Syariah sudah sesuai dengan etika Islam. Melalui pokok permasalahan ini sehingga muncullah suatu tujuan penelitian, untuk mengetahui sistem pelayanan Bank Konvensional dan Bank Syariah dan Mengetahui sistem Pelayanan Bank Konvensional dan Bank Syariah di tinjau dalam etika Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini penelitian kualitatif maka menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dari hasil penelitian Bank konvensional dan Bank Syariah ternyata metode pelayanannya terhadap nasabah itu sama, menggunakan senyum sapa dan salam, selain itu juga sistem yang digunakan oleh Bank Konvensional dan Bank Syariah merujud pada etika islam, sebab islam mengajarkan kita untuk senantiasa membangun Hablumminannas (Hubungan yang baik terhadap sesama Manusia). Selain itu Juga dalam Islam Juga Mengajarkan sikap Empati yang merupakan wujud dari pegawai Bank untuk memberikan kemudahan pada pelanggan dengan senang hati dalam melakukan transaksi. Alqur’an mengajarkan untuk senantiasa berwajah Manis, dan berperilaku Yang Baik. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN BERANAK (Studi Kasus Desa Sidorejo Kecamatan Wonomulyo) ]]>
<![CDATA[Sari, Ratna]]>;
<![CDATA[Nuzur, Muhammad]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 6, No 1 (2021): J-Alif, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.135 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v6i1.2330
<![CDATA[The focus of the problem of this research is how the practice of arisan with children in the form of money is added in Sidorejo Village, Wonomulyo District and how Islamic law reviews the practice of arisan with children required in each lottery in Sidorejo Village, Wonomulyo District. This type of research is classified as a descriptive qualitative where researchers who go directly to the research location. The approach used in the research is the syar'i approach and the social approach. While the data sources of this research are primary and secondary data sources. Data processing techniques in this study include observation, interviews and documentation. The research instrument is the researcher himself. Testing the validity of the data in this study using trigulation. The results of this study indicate that the practice of social gathering for children in Sidorejo Village, Wonomulyo District uses debt-receivable contracts. Those who are lucky and those who are in debt, namely those who get the arisan lottery early are the debtors (creditors) because they have to pay the deposit and additional monthly payments to those who have not received it. And those who have debts (debtors) are members who get the arisan later because they provide loans to members who get the lottery first. The view of Islamic law on the addition in the practice of arisan for children is the same as usury in debts. Because there are additions that have been agreed upon at the beginning of the arisan, the additions increase little by little every month. The implications of the research are good if there is an addition to the practice of this social gathering using a mudharabah contract. Each member gets a share of the profits of the job that gets the lottery first. Only providing a small addition if the basic ingredients increase so as not to burden the arisan actors with additional items that continue to increase every month.Keywords: Islamic Law, Arisan Beranak. ]]>
<![CDATA[DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT DESA PATAMPANUA TERHADAP DISPENSASI NIKAH PENGADILAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Abd. Hamid]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 4, No 2 (2019): J-Alif, Volume 4 , Nomor 2, Nopember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.14 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v4i2.409
<![CDATA[Penelitian ini berisi tentang dampak pernikahan di bawah umur pada masyarakat desa patampanua terhadap dispensasi nikah pengadilan Agama Kabupaten Polewali Mandar Peneliti hanya membatasi titik fokus pada persoalan bagaimana penerapan pernikahan di bawah umur dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Proses pernikahan di bawah umur yang dilakukan disebabkan oleh maraknya pergaulan bebas yang dilakukan, serta kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak-Nya. Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, lalu bagaimana keberlangsugan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarganya, Sehingga menarik mengambil judul bahasan tersebut untuk diteliti. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah metode penelitian kuantitatif yaitu berkenaan dengan angka. Yang mana peneliti terjun langsung kelapangan, untuk membagikan angket kepada masyarakat Desa Patampanua dan mengamati bagaimana kehidupan pelaku pernikahan di bawah umur, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara, metode pendekatan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu model dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu peristiwa di masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, yang berarti dalam hal ini pernikahan di bawahumur. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di daerah Desa Patampanua, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan pernikahan di bawah umur sudah sesuai dengan prosedur yang di cantumkan oleh pemerintah dan pernikahan di bawah umur mengandung dampak negatif dan masyarakat Desa Patampanua, tidak setuju dengan adanya penerapan nikah di bawah umur.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Muh Nusur]]>;
<![CDATA[Sri Hazwani]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 5, No 2 (2020): J-Alif, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.942 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v5i2.1857
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pemungutan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar. Permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosial, Yuridis dan Syar’i, maksudnya adalah selain di dalam Al-Qur’an dan Hadits penulis juga mencoba mengaitkannya dengan hukum-hukum perundang-undangan mengenai pajak restoran serta dengan melakukan proses pemahaman wajib pajak dan pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yang mendukung persoalan yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan menggunakan 2 sistem yaitu sistem pemungutan secara manual dan sistem pemungutan menggunakan alat MPOS (Machine Payment Online System). Hasil yang ditemukan yaitu bahwa ada wajib pajak yang merasa tidak adil dengan adanya pemasangan alat MPOS yang tidak merata, namun alasan dari pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar yaitu karena keterbatasan alat, untuk menghindari terjadinya kebocoran pajak, memudahkan dalam pengawasan serta tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. alat MPOS. 2) Membangun hubungan yang baik antara pihak Badan Pendapatan Kab. Polewali Mandar dengan wajib pajak. 3) Kepada pihak Badan pendapatan Kab. Polewali Mandar agar secepatnya mengadakan pemerataan alat MPOS.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIRAN PADA PASAR SENTRAL PEKKABATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Busrah Busrah]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 2, No 2 (2017): J-Alif Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (982.089 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v2i2.442
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran pada Pasar Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar”. Maka ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, pertama bagaimana praktek pemungutan retribusi parkir di kawasan pasar sentral pekkabata Polewali Mandar. Kedua, Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar terhadap pelaksanaan sistem parkir yang ada. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktek pemungutan retribusi parkir di kawasan pasar sentral pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Sosial, Yuridis dan Syar’i, maksudnya adalah selain di dalam Al-Qur’an dan Hadits penulis juga mencoba mengaitkannya dengan hukum-hukum perundang-undangan mengenai retribusi parkir serta dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan masyarakat yang mendukung persoalan yang dibahas. Selain itu, alat yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara serta Quisioner sehingga penulis lebih mudah dalam mengumpulkan serta menyusun skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa juru parkir tidak pernah menaikkan biaya retribusi diatas ketentuan namun yang menjadi alasan juru parkir menerima di atas ketentuan yaitu karena faktor tidak adanya gaji yang tetap dan adanya unsur ke ikhlasan masyarakat untuk memberikan biaya retribusi parkir di atas ketentuan. Pemungutan biaya retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau Hukum Ekonomi Islam. Di mana pada prakteknya, pemungutan retribusi parkir menggunakan sistem penitipan atau dalam Fiqih muamalah dikenal dengan akad wadi’ah dan sistem upah atau dikenal dengan akad ijarah.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI SISTEM PEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN KOPRA PUTIH DI DESA KATUMBANGAN ]]>
<![CDATA[Anwar Hindi]]>;
<![CDATA[Muh. Nuzur]]>;
<![CDATA[Fitriani Unalsi]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 5, No 1 (2020): J-Alif, Volume 5, Nomor 1, Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (871.131 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v5i1.1787
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra putih Di desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, 2) Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Hasil Pengelolaan Kopra Putih di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Artinya jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya penelitian ini menghasilkan data berupah kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu: mengumpulkan data yang dikakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Lokasi Penelitian ini bertempat di Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode Pengumpulan data terdiri dari obsevasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data melalui 3 (tiga) tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan berupa triangulasi. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa Sistem pembagian hasil pengelolaan kopra putih di Desa Katumbangan, ternyata menggunakan 2 cara yaitu diberi upah setelah mengolah kelapa menjadi kopra dalam hal “massisi anjoro” dan diberi tempurung kelapa “langsung ka’darona na ala” kemudian Tinjauan hukum islam mengenai sistem pembagian hasil pengelolaan kopra putih yaitu: sistem bagi hasil pada usaha kopra putih di Desa Katumbangan yang menggunakan akad mudharabah yaitu akad atau perjanjian yang disepati antara pemilik modal dan pengelolah kopra putih, di dalam hukum Islam segala sesuatunya itu Sah (boleh) diperbolehkan dalam Islam ketika sifatnya untuk kebaikan bersama tidak merugikan satu pihak atau mensholimi. Akan tetapi mana kala dari pihak pemilik modal mengambil hasil penjualan tempurung kelapa yang sudah menjadi hak dan upah bagi pengelola kopra putih untuk menutupi kerugian yang terjadi maka itu melukai satu pihak dan tidak sesuai dengan syariat Islam.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SAWAH (STUDI KASUS DESA SALU BALO KECAMATAN MEHALAAN KABUPATEN MAMASA ) ]]>
<![CDATA[Muchsin Muchsin]]>
<![CDATA[ J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 1, No 1 (2016): J-Alif Volume 1, Nomor 1, Nopember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Agama Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (794.012 KB)
|
DOI: 10.35329/jalif.v1i1.437
<![CDATA[Penelitian ini tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa) maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana praktek gadai di desa Salu Balo dan apakah sesuai dengan aturan Islam atau tidak”. Metode yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah ditinjau dari hukum Islam, studi kepustakaan yang terdiri dari bahan pustakaan yang berkaitan dengan judul skripsi. Praktek gadai sawah di desa Salu Balo ada dua yaitu: Ta’ga’ biasa dan ta’ga’ dipa’dua. Hasil penelitian dari kedua cara gadai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat desa Salu Balo tidak sesuai dengan hukum Islam ditinjau dari segi perjanjian, hak dan kewajiban penggadai dan penerima gadai serta pemanfaatan barang gadai yaitu hasil panen sepenuhnya oleh penerima gadai dan perjanjian hanya secara lisan.]]>
