Deviance: Jurnal Kriminologi
Deviance Jurnal Kriminologi (ISSN 2580-3158 for printed version and ISSN 2580-3166 Online version), is a peer-reviewed, open-access journal published by Universitas Budi Luhur. This journal publishes twice a year (June and December). Deviance Jurnal Kriminologi publishes articles on criminological Issue. The journal invites scholar to submit original articles from variety of persperctives (sociological, philosophical, geographical, psychological, jurisprudential, cultural, political, policy standpoints, etc), focusing on crime and society
Articles
105 Documents
Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Tangerang
Rahmanda Janice Jessica;
Supriyono Sumbogo
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.2113
Kenakalan anak merupakan gejala sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Kenakalan anak tidak lagi dapat dipandang sebagai bentuk kenakalan ketika sudah masuk ke dalam ranah hukum, seperti pembunuhan, pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, atau tindakan pidana lainnya. Ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak yang berkonflik dengan hukum akan menjalani masa pidananya. Selain melakukan pembinaan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), lembaga ini juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pemenuhan lain dari hak-hak seorang anak. Lembaga pembinaan yang pada praktiknya seharusnya menjadi tempat aman agar kelak anak dapat beintegrasi ke masyakarat, justru menjadi sekolah bagi anak untuk belajar kejahatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer. Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang narasumber yang merupakan anak didik di LPKA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pembelajaran penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Tangerang sebagaimana dikemukakan oleh Sutherland dalam teori asosiasi diferensial
Analisis Rational Choice Theory terhadap Perilaku Menyimpang akibat Sistem Transaksi Mikro Game Online pada Smartphone
Shinta Julianti;
Muhammad Reza Aljabar
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.2145
Game online gratis di dalam smartphone bisa menjadi kegiatan yang menghibur bagi diri sendiri maupun bersama orang lain. Meski demikian, banyak game online gratis yang tersebar dengan sistem microtransaction pada saat ini. Penelitian ini membahas mengenai fenomena bagaimana seorang pemain game online gratis di smartphone berpotensi melakukan perilaku menyimpang akibat sistem microtransaction di dalam game online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara terhadap tiga informan yang memiliki pengalaman bermain game online gratis dengan sistem microtransaction. Data dianalisis menggunakan kajian kriminologi yaitu Rational Choice Theory, yang menyatakan bahwa pemain melakukan tindakan menyimpang atas pemikiran rasional untuk melakukan transaksi di game online tersebut. Pemikiran rasional oleh pelaku terdiri dari merencanakan tindakan sebelum melakukan aksinya, memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian, faktor pribadi dan situasional serta pertimbangan kemampuan dan akses terhadap informasi dan target
Persekusi Doxing sebagai Pola Baru Viktimisasi terhadap Jurnalis di Indonesia
Rintan Puspita Sari
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.1139
Bentuk kekerasan terhadap jurnalis tak hanya secara fisik seperti ancaman, tapi juga bisa terjadi secara online. Kekerasan yang terjadi secara online ini dikenal dengan sebutan persekusi doxing, Istilah persekusi sendiri selama ini erat dikaitkan dengan bentuk kekerasan yang terjadi secara fisik, merundung orang beramai-ramai. Sementara doxing, diketahui sebagai bentuk membuka identitas seseorang untuk kemudian beramai-ramai dihujat, atau tindakan penyelewengan lainnya. Dalam catatannya AJI mengungkap selain kekerasan fisik, ada bentuk kekerasan yang mereka kategorikan sebagai kekerasan baru pada wartawan saat ini. Bentuk kekerasan baru ini dikategorikan oleh AJI sebagai doxing atau persekusi secara online. Kasus doxing terbaru terjadi pada jurnalis media online, Liputan 6.com, Cakrayuri Nuralam. Peristiwa ini terjadi ketika ia menulis artikel tentang cek fakta untuk verifikasi adanya isu kalau ternyata politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan adalah cucu dari pendiri PKI di Sumatra Barat, Bachtaroedin. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola baru viktimisasi terhadap jurnalis di Indonesia dalam hal ini adalah persekusi doxing. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber dari kalangan jurnalis ataupun organisasi jurnalis, penelitian berhasil menemukan kesamaan pola terjadinya persekusi doxing dengan pola kekerasan fisik yang dialami jurnalis. Yaitu setelah artikel terbit, identitas jurnalis digali kemudian setelah identitas ditemukan, mereka akan jadi sasaran persekusi.
Penerapan Prinsip Proficiency dan Due Professional Care dalam Pencegahan Kejahatan di Bidang ‘Creative Accounting’
Shakina Apriliani Utari
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.1214
Penelitian ini membahas mengenai prinsip Proficiency dan Due Professional Care oleh Auditor dalam pencegahan ‘Creative Accounting’. Berbagai kasus yang terjadi terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’ biasanya dilakukan atas kolaborasi antara akuntan, auditor internal serta manajemen di perusahaan dengan akuntan publik yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor eksternal ini sebagai ‘gatekeeper’ memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah hal terkait pelanggaran dan penyimpangan ‘Creative Accounting’. Tujuan. penelitian ini. untuk. menjelaskan bagaimana. penerapan dan mengetahui seberapa besar pengaruh prinsip Proficiency dan Due Professional Care dalam penerapannya untuk mencegah ‘Creative Accounting’. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif menggunakan survei. Responden dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Depok. Teknik pengambilan sampel menggunakan multistage random sampling dengan melakukan purposive sampling dan selanjutnya dengan convenience sampling. Metode analisis data menggunakan uji validitas, relibialitas, asumsi klasik dan regresi linear berganda. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip Proficiency dan Due Professional Care yang dijalankan oleh auditor yang bekerja pada 15 KAP di wilayah Jakarta dan Depok dapat diterapkan dengan baik, dan juga dijalankan secara konsisten serta berpengaruh terhadap pencegahan ‘Creative Accounting’
The Joint Efforts of Indonesian and Australian Governments in Countering Terrorism: Intelligence Cooperation
Nibras Khairunnisa Ramadhani;
Muhammad Hikam;
Fahlesa Munabari
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.2105
Terrorism has become a global threat particularly since the 9/11 September tragedy. In Indonesia, acts of terrorism have become a great concern among many stakeholders of the Indonesian government particularly in the aftermath of the Bali Bombing incidents in the beginning of 2000s. The incidents took many lives, and many of them were Australian citizens. As a result, Australia offered Indonesia assistance in the form of cooperation in a variety of areas, including infrastructure and forensics training for police officers. This article aims to analyze the depth and dynamics of Indonesia – Australia intelligence cooperation that contribute to reduce the acts of terrorism in Indonesia. Employing the perspectives of international cooperation and human security, the article argues that the primary driving factor that facilitates Indonesia and Australia cooperation in the areas of counterterrorism and intelligence that the countries face the same terrorism threats that, if not anticipated comprehensively, would endanger the security stability in respective countries and in the Asia-Pacific region.
Intervention by Separation and Reunification of Victims of Munchausen Syndrome by Proxy
Tiara Paramita;
Adrianus Eliasta Meliala
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.1372
This study aims to analyze the impact of the intervention method by separating and reunifications children as victims of Munchausen Syndrome by Proxy against their parents as perpetrators of Munchausen Syndrome by Proxy. The subjects of this study were 9 expert figures with different backgrounds and several previous research journals as references. This research uses interpretative analysis by using an unstructured interview method and journal review for secondary data. After the data is collected completely and thoroughly, both from primary and secondary data collection, the data can be grouped or adjusted according to the type of data obtained from interviews with research subjects and previous research based on the journals. The results showed that the separation intervention is still one of the intervention methods used for victims of child abuse. However, this intervention can also cause deep psychological wounds in children due to being separated from their parents, where the trauma from the separation will greatly affect the psychological development of children in terms of their trust in others. Apart from that, reunification is still very possible, but the possibility of repeated acts of violence is also quite high. Continued and prolonged counseling is needed to minimize these negative impacts however, this follow-up step is still difficult to do, especially in Indonesia due to the lack of human resources from related institutions or agencies.
Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan
Sisi Renia Alviani;
Yani Osmawati
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.2112
Tawuran yang terjadi di wilayah Manggarai telah berlangsung lama hingga diwariskan antar generasi. Fakta ini menjadikan tawuran sebagai sebuah fenomena yang melahirkan kejahatan menjadi sebuah kultur dan tawuran merupakan “produk”nya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemaknaan tawuran oleh pelaku yang terlibat di wilayah Manggarai dan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif yang tahapannya mencakup pengamatan awal, perumusan masalah penelitian, pengumpulan data hingga simpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tawuran yang terjadi di Manggarai dan sekitarnya didasarkan pada aksi solidaritas antar sesama yang tinggi. Tawuran dimaknai sebagai tindakan yang wajar dan bukan merupakan tindak kejahatan bagi masyarakat setempat. Para pelaku enggan memaknai tawuran sebagai tindak kejahatan karena mereka melakukan tawuran untuk membela harga diri dan kampung yang menyebabkan tawuran tetap abadi hingga saat ini.
Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik: Studi Kasus Pasal Penodaan Agama di Tanjung Balai
Lucky Nurhadiyanto;
Putri Puspita
Deviance Jurnal kriminologi Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.2162
Artikel ini menganalisis bagaimana pendefinisian penodaan agama oleh masyarakat mayoritas yang terjadi pada kasus pasal penodaan agama yang menjerat Meliana di Tanjung Balai sesuai dengan perspektif Teori Konflik milik Richard Quinney. Beberapa produk hukum di Indonesia masih memberikan kelompok mayoritas kekuatan untuk mengopresi hak-hak minoritas, salah satunya adalah Pasal Penodaan Agama. Padahal, hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data primernya. Setelah melakukan penelitian, temuan yang dihasilkan adalah tuduhan penodaan agama pada Meliana didefinisikan oleh masyarakat yang menganut agama mayoritas di Tanjung Balai, yaitu umat Islam yang mengalami religious insult. Mereka memiliki kewenangan untuk melaporkan Meliana kepada pihak berwajib karena hukum sudah mengakomodasi pelaporan untuk tindakan tersebut lewat Pasal 156a KUHP. Pasal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat mayoritas yang memiliki kekuatan untuk memenjarakan Meliana karena maksud dari mengandung sifat permusuhan adalah isi pernyataan yang Meliana sampaikan dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agamanya.
Pencegahan Kejahatan melalui Kemitraan Polisi dan Komunitas Suporter Sepak Bola
Jeanitha Kharisma Fitriani;
Mohammad Kemal Dermawan
Deviance Jurnal kriminologi Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.v4i2.2206
Penelitian ini membahas mengenai model kemitraan yang dibentuk antara polisi dan komunitas Viking dalam rangka pencegahan kejahatan di stadion. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara tidak terstruktur yang dilakukan pada komunitas Viking serta pihak polrestabes selaku pihak yang membina dan membimbing. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk kepedulian masyarakat sekitar stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu dengan membantu memberikan himbauan kepada bobotoh untuk tetap menjaga situasi agar tetap aman dan kondusif serta melapor ke polsek terdekat jika terdapat bobotoh yang bergerombol dan mengganggu warga sekitar. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa bentuk partisipasi dari komunitas Viking sudah Nampak secara signifikan dengan membentuk satgas untuk membantu polisi dalam pengamanan di stadion, melakukan pertemuan dengan pihak polrestabes, memberikan himbauan kepada seluruh bobotoh. Peran serta dari komunitas Viking dalam membantu tugas polisi muncul di luar rancangan FKPM. Bentuk kemitraannya tidak formal seperti FKPM, tidak terstruktur hanya untuk pertandingan sepak bola. Pencegahan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kemitraan antara polisi dan komunitas Viking sebagai bentuk pelaksanaan pemolisian komunitas berdampak pada penurunan peristiwa kejahatan dan semakin tereduksinya para bobotoh. Penurunan peristiwa kejahatan ini dapat memberikan perubahan pada rasa aman dan terlindungi yang dirasakan oleh para bobotoh, penonton, maupun masyarakat sekitar.
Membaca Statistik Kriminal di Era Informasi: Cara Memaknai yang Salah
Theodorus Frederik Nico Agusta;
Muhammad Mustofa
Deviance Jurnal kriminologi Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Budi Luhur
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36080/djk.v4i2.2207
Membaca statistik kejahatan bukan merupakan suatu hal yang mudah - tidak hanya harus berpikiran terbuka mengenai kredibilitas, validitas dan reliabilitas data yang terkandung di dalamnya, tetapi juga sebaiknya dapat membebaskan diri dari motivasi politis di balik penggunaan dan interpretasi data tersebut. Studi kasus akan kasus-kasus mancanegara di Amerika Serikat dilakukan untuk memberi gambaran atas beberapa kasus di mana statistik dan data kejahatan digunakan sebagai instrumen politik, sedangkan content analysis dilakukan untuk mendirikan hubungan antara data tindak kejahatan yang dikumpulkan pihak kepolisian dengan informasi hasil survei korban kejahatan. Meskipun reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diprakarsai pada tahun 2002, beserta penggunaan survey korban secara nasional pada beberapa tahun terakhir, hasil pencatatan data tindak kejahatan masih harus diawasi dan diamati dengan seksama sebagai konsekuensi dari ketidakkonsistenan yang tidak hanya ditemukan pada data internal pihak kepolisian sendiri, tetapi juga pada perbandingan silang dengan hasil survey korban kejahatan. Dengan mengingat ketidaksempurnaan statistika kriminal beserta bahaya dari pemanfaatan data statistik sebagai alat politik, diharapkan supaya penyajian dan pemaknaan statistik kejahatan dapat bersifat lebih objektif dan mencerminkan kenyataan sosial yang sesungguhnya.