cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Otto Fajarianto
Contact Email
ofajarianto@gmail.com
Phone
+6281296890687
Journal Mail Official
collegiumawl@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Jl. Bukit Raya No. 25, Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda 75117
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Collegium Studiosum Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda
ISSN : 27974332     EISSN : 27973751     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Collegium Studiosum Journal adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM STIH AWANG LONG. Collegium Studiosum Journal memilik e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332. Pemilihan dan penggunaan kata Collegium Studiosum Journal dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai penelitian di tingkat nasional maupun international. Collegium Studiosum Journal terbit dalam setahun sekali yaitu pada bulan Juni. Pengiriman artikel dapat dilakukan melalui daring dengan melakukan registrasi terlebih dahulu pada website ini. Collegium Studiosum Journal menerima artikel pada bidang kajian hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum international, hukum masyarakat pembangunan, hukum islam, hukum bisnis, hukum acara dan hak asasi manusia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 326 Documents
 14   15   16   17   18 
PERLINDUNGAN RELAWAN KEMANUSIAAN PADA KONFLIK BERSENJATA ISRAEL DAN PALESTINA Rama Fatihul Ihsan; Susanti, Rahtami
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1413

Abstract

Relawan kemanusiaan memiliki peranan yang penting dalam konflik bersenjata yaitu menyediakan bantuan medis, logistik, dan dukungan psikologis kepada para korban. Konflik bersenjata sering kali menghadapi berbagai ancaman serius bagi para relawan kemanusiaan, seperti serangan langsung, hambatan administratif, dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Konflik bersenjata antara Israel dan Palestina telah mengakibatkan banyak korban yang berjatuhan salah satunya ialah para relawan kemanusiaan. Penelitian ini menganalisis ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV, khususnya Pasal 20 dan 63, yang mengatur mengenai perlindungan terhadap relawan kemanusiaan selama menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata. Penelitian ini mennjelaskan bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam konteks konflik bersenjata Israel-Palestina. Penerapan Hukum Humaniter Internasional di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dan lemahnya pengawasan internasional. Konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan Palestina, Israel tidak mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dengan banyaknya korban yang berjatuhan termasuk para relawan yang sedang bertugas dan tidak berupaya untuk memulihkan hak para relawan kemanusiaan yang menjadi korban pada saat bertugas di wilayah Jalur Gaza.
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SEBAGAI WASIT SEKALIGUS HAKIM DALAM EKONOMI Dewi, Ratna; Timori, Helmin Porang; S, Moh. K. Aripin; Zakariya, Ali; Putri, Audrey Aulia; Taena, Markus; Ramadhanty, Andiera Eko
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1417

Abstract

The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is a state institution that has a crucial role in maintaining balance and fairness in the dynamics of the Indonesian market. As a supervisor of business competition, KPPU functions as a referee who ensures that all business actors play by the same rules. Its main task is to prevent monopolistic practices, cartels, and other unfair competition that can harm consumers and hinder economic growth. The purpose of this study is to determine the problems faced by KPPU in carrying out its duties. The research method used is normative juridical. The data analysis is by using the Qualitative method. The results of the study are that in carrying out its duties, KPPU still faces a number of challenges. One of the main challenges is the increasing complexity of business competition cases, especially along with the development of technology and globalization. In addition, KPPU also needs to continue to improve the capacity of its human resources in order to handle cases more quickly and effectively. The conclusion is that KPPU needs to continue to make various efforts, such as strengthening coordination with related institutions, increasing public awareness of the importance of healthy business competition, and developing information technology to support the supervision process. KPPU also needs to continue to conduct studies and research to understand the latest developments in market dynamics and business competition. In the increasingly developing digital era, KPPU also needs to pay attention to the development of digital technology and its impact on business competition. For example, KPPU needs to anticipate the potential for monopolies or cartels in digital platforms, and ensure that digital innovation does not hinder healthy competition. By carrying out its dual role as referee and judge effectively, KPPU can contribute significantly to realizing a fair, efficient, and competitive Indonesian economy.
PELAKSANAAN GANTI RUGI SENGKETA TANAH DALAM PROYEK INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN JALUR KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG Sukmaningrum, Deva; Soediro
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1418

Abstract

The purpose of this research is to provide an explanation of the implementation of compensation in infrastructure projects. The research methods used are normative and empirical juridical legal research methods. Land is a basic human need that is very important in human life. Indonesia's population growth is increasing rapidly, so there is little land available to meet the needs of the community. However, the government must carry out development to provide adequate infrastructure for the community to better support their lives. In carrying out development, especially for the public interest, it is often necessary to use land from the community. The community land can be used for development purposes through the process of land acquisition for public interest. During the land acquisition process, the most important thing is the agreement between the agency that needs the land and the landowning community to determine the form and amount of compensation. Compensation is a proper and fair replacement to the rightful party in the land acquisition process. Land acquisition is very important for infrastructure development, one of which is the construction of a railway line. The government has the legitimacy to take over land owned by individuals or legal entities for the construction of the Jakarta-Bandung High Speed Railway. The construction of the Jakarta-Bandung High Speed Railway is a public project that requires a land acquisition process. The land acquisition process can run smoothly with appropriate compensation.
STUDI KOMPARATIF LEGALITAS TINDAKAN EUTHANASIA BAGI PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS DI INDONESIA DAN NORWEGIA Maharani, Farah Dilla Puspita; Hidayah, Astika Nurul
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1423

Abstract

Euthanasia adalah prosedur untuk mengakhiri hidup guna mengurangi penderitaan akibat penyakit terminal atau kondisi tak tertahankan. Terdapat dua jenis euthanasia yaitu euthanasia aktif yang merupakan tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang secara langsung dan euthanasia pasif yang merupakan penghentian perawatan pada pasien. Indonesia dan Norwegia, adalah negara yang tidak memperbolehkan tindakan euthanasia. Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai kebijakan hukum di Indonesia dan Norwegia terkait legalitas tindakan euthanasia bagi pasien dengan penyakit kronis dan tantangan hukum yang dihadapi oleh tenaga medis di Indonesia dan Norwegia dalam menangani kasus-kasus euthanasia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Indonesia melarang euthanasia aktif maupun pasif berdasarkan Pasal 344 KUHP, didukung norma agama dan budaya yang menekankan pelestarian kehidupan. Norwegia melarang euthanasia aktif tetapi mengizinkan euthanasia pasif dalam perawatan paliatif. Kedua negara menghadapi tantangan, di mana tenaga medis mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan terkait tindakan euthanasia.
TINJAUAN PROSES PERUBAHAN NAMA DI PENGADILAN SEBAGAI HAK INDIVIDU YANG DI CATATKAN NEGARA Utomo, Abdulah Rafi; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1428

Abstract

Name change is an individual right guaranteed by the government, allowing every citizen to manage their personal identity according to their wants and needs. This process must be carried out through formal legal procedures, as stipulated in Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. This study aims to analyze the implementation of name change procedures in Indonesia, focusing on Stipulation number 14/Pdt.P/PN Pbg, which rejected a name change application due to non-compliance with legal procedures. The research method used in the preparation of this study is the normative juridical approach, which specifically focuses on the analysis of norms or the application of principles in applicable law. Based on Law Number 24 of 2013, name changes require a stipulation from the district court according to the applicant's domicile. In addition, Presidential Regulation No. 96/2018 stipulates that the recording of a name change must be accompanied by a copy of the court decision, an extract of the civil registration certificate, a family card, an electronic identity card, and travel documents for foreign nationals. The applicant's application in Stipulation No. 14/Pdt. P/PN Pbg was rejected in relation to the name change application due to non-compliance with applicable legal procedures. The applicant had made several identity changes at the Population and Civil Registration Office without going through the court process, which clearly violated the existing provisions.
PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE, UNDANG-UNDANG HAM, DAN UNDANG-UNDANG KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Hutagaol, Hendra DM; Fahmi; Harahap, Irawan
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1434

Abstract

Aturan hukum yang harus dikedepankan, peneliti harus mempertimbangkan konteks hukum yang paling relevan dengan esensi ujaran kebencian. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik cenderung digunakan dalam kasus ini karena secara spesifik mengatur ujaran kebencian di ruang digital, yang sering menjadi medium utama untuk penyebaran ujaran kebencian di era modern. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, seperti Pasal 28 ayat (2), mengatur larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA. Namun, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka yang lebih luas, yakni memastikan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tetap dijaga, selama tidak melanggar hak orang lain. Sementara itu, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan jaminan terhadap ekspresi di ruang publik, dengan beberapa pembatasan demi menjaga ketertiban umum. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum Sanksi terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan landasan hukum bagi penindakan ujaran kebencian yang disampaikan melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (2) g-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melarang tindakan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA). Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1 miliar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif penyebaran ujaran kebencian di dunia maya. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perspektif bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak didiskriminasi dan untuk hidup damai tanpa adanya ancaman. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, yang menjadi landasan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengimbau agar penegakan hukum dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia, termasuk hak terdakwa untuk diperlakukan secara adil. Sementara itu, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan ini tidak bersifat absolut, karena Pasal 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum tersebut mengatur bahwa hak menyampaikan pendapat harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia orang lain, moral, dan ketertiban umum. Dengan demikian, ujaran kebencian yang melanggar batas ini tidak dapat dibenarkan. Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bahwa penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian mengacu pada asas keadilan, efektivitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, pendekatan ini melibatkan beberapa mekanisme, termasuk langkah preventif, mediasi, hingga proses hukum formal. Langkah preventif dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat terkait dampak ujaran kebencian serta peningkatan literasi digital untuk mencegah penyebaran konten yang melanggar hukum. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kesadaran kolektif bahwa ujaran kebencian dapat merusak harmoni sosial. Ketika ujaran kebencian telah terjadi, mekanisme mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian untuk menghindari eskalasi konflik. Mediasi ini, jika memungkinkan, dapat menyelesaikan masalah tanpa harus melalui proses peradilan. Namun, untuk kasus-kasus dengan dampak serius atau melibatkan kepentingan publik, proses hukum formal menjadi langkah yang tidak dapat dihindari. Dalam proses hukum formal, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan ketentuan UU ITE dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, selama proses hukum berlangsung.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR Amanda, Jelli Putra; Yetti; Dewi, Sandra
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1435

Abstract

Article 143 of Law Number 17 of 2023 on Health stipulates that: (1) Any individual who produces and/or distributes pharmaceutical preparations, medical devices, and household health supplies (PKRT) must obtain business permits from the Central or Regional Government in accordance with their authority, based on norms, standards, procedures, and criteria as stipulated by applicable laws and regulations. (2) Any individual who produces and/or distributes pharmaceutical preparations, medical devices, and PKRT that have obtained business permits but are proven to not meet safety, efficacy, and quality requirements shall be subject to administrative sanctions in accordance with laws and regulations in the field of business licensing. (3) Business permits as referred to in paragraph (1) do not apply to traditional herbal medicine (jamu) sellers, herbal medicine makers, and facilities for the production of specially used drugs. (4) Business licensing related to pharmaceutical preparations, medical devices, and PKRT as referred to in paragraphs (1) and (2) shall be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The research method used is sociological legal research. Based on the research results in Pekanbaru, it was found that the regulation has not been implemented as expected. This is evident from the widespread presence of pharmaceutical products, including cosmetics and drugs, that do not have the required permits in the city. In the context of law enforcement against unlicensed pharmaceutical preparations, although the law provides a clear legal framework to regulate and supervise the circulation of drugs and cosmetics, significant challenges remain in effective monitoring and enforcement on the ground. Many drugs and cosmetics are circulated without distribution permits, posing potential risks to public health. Legal action against perpetrators who market illegal drugs or cosmetics must be carried out firmly and consistently, with appropriate penalties to create a deterrent effect and prevent the circulation of harmful illegal goods.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER GRAB YANG MENGALAMI PESANAN FIKTIF PADA ERA GIG ECONOMY Ery Charmelita Raska; Wardani, Susilo
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1439

Abstract

This research aims to analyze the legal relationship between Grab drivers and Grab platform in the context of gig economy in Banyumas Regency, as well as legal protection for drivers who experience fictitious orders. This research uses normative juridical and empirical juridical methods. The research data includes primary data from direct interviews with several drivers in Banyumas Regency and supported by secondary and tertiary data. The data analysis method uses qualitative analysis method. The first research result shows that the relationship between the driver and the platform arises due to a partnership agreement that gives birth to balanced rights and obligations between the parties. In practice, the relationship between drivers and platforms looks like a working relationship where there are elements of orders, wages, and work as well as relationships such as superiors and subordinates that create imbalances in the existing partnership agreement. So it looks like a pseudo-partnership relationship. When viewed in Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Creative Economy Development, Grab drivers are included in the type of freelancers with a partnership pattern system using a profit-sharing system regulated in article 4 and article 33. However, these rules still do not provide adequate legal protection for online ojek drivers. The second research result, legal protection for drivers who experience fictitious orders is still limited. The Grab platform provides protection by providing a reimbursement mechanism, which has been stated in the partnership agreement between the driver and the Grab platform. The unclear legal relationship between Grab drivers and the platform in the Gig Economy era in Banyumas causes weak protection for drivers who experience fictitious orders.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN TERORISME DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF Eva Wardatul Maksufah; Rahtami Susanti
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1444

Abstract

Bom Bali I is one of the terrorist incidents that occurred in Indonesia. Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 and Perppu Number 2 of 2002, which relate to the enactment of Perppu Number 1 of 2002, were subsequently issued as a result of the terrorist incident known as the Bali Bombing. The Minister in Charge of Political, Legal, and Security Matters asked the House of Representatives to amend Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2002 into Law Number 15 of 2003, but terrorist attacks persisted until President Joko Widodo changed it into Law Number 5 of 2018 concerning the Amendment of the Previous Law. Terrorism causes significant losses, so the government is responsible for protecting victims and fulfilling their rights among which is by offering compensation. Chapter VI of Law Number 5 of 2018 on Law Number 15 of 2003 Amendments regulates the protection of terrorism victims, including information on the payment of compensation of damages to terrorist victims, ranging from economic losses, disabilities, to death. This research uses the Normative Juridical method by analyzing laws, legal documents, and other materials related to the implementation of compensation. Regulations governing the rights of victims have begun to take into consideration the protection of terrorist victims' rights. The government established the National Counter-Terrorism Agency and the Witness and Victim Protection Agency to protect and defend the rights of terrorist victims as intermediaries. The amount of terrorist compensation is also decided by the extent of the victim's loss; in this instance victims' rights terrorism crimes are fulfilled through the interdependence of justice, legal protection, and legal certainty.
PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PARIWISATA GUNUNG GEULIS LEARNING CENTER DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI SARANA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kusuma, Ibnu; Samhudi, Gamalel Rifqi
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i2.1447

Abstract

Tourism plays an important role in improving the economy and welfare of the community, especially through the development of tourist destinations in Indonesia that are rich in culture, history, and natural beauty. This research analyzes tourism management and licensing at the Gunung Geulis Learning Center in Jipang Village, Brebes Regency, as an effort to improve the welfare of the local community. The main focus of this research is on the potential for tourism development and management in Good Corporate Governance so that it can be applied accordingly so that inhibiting factors can be overcome such as management and facilities that must be fulfilled and the welfare of the surrounding community through community participation and government support. This researcher uses a normative juridical approach method intended as an effort to observe the problem being investigated with legal characteristics, books, laws and regulations, and other related documents. The results of this study can be input for the government and tourism managers in order to apply the principles of Good Corporate Governance.

Page 16 of 33 | Total Record : 326

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 2 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol 6 No 1 (2023): Collegium Studiosum Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol 5 No 1 (2022): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol. 4 No. 1 (2021): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 2 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 3 No 1 (2020): Collegium Studiosum Journal Vol 2 No 1 (2019): Collegium Studiosum Journal Vol 1 No 1 (2018): Collegium Studiosum Journal More Issue