Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[EKSISTENSI PANGLIMA LAOT DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DI ACEH UTARA DAN LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Tunnur, Layla]]>;
<![CDATA[Malahayati, Malahayati]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16268
<![CDATA[Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement diakui secara universal. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri. Di Aceh, pengungsi yang pertama kali tiba melalui jalur laut ditangani oleh Panglima Laot. Meskipun Panglima Laot tidak memiliki kewenangan resmi menurut hukum, dalam prakteknya ia terlibat dalam memberikan pertolongan pertama karena perannya sebagai pemimpin adat laut yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan di area laut.Penelitian bertujuan untuk menganalisis eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi di Aceh Utara dan lhokseumawe; kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri di Aceh Utara dan Lhokseumawe dan upaya Panglima Laot dalam penanganan pengungsi dari luar negeri. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Aceh Utara dan Lhokseumawe.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panglima Laot memberikan pertolongan kepada pengungsi berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan adat istiadat. Eksistensi Panglima Laot sebagai ketua adat laut memiliki peran penting dalam menjalankan adat dan hukum adat serta menjaga keamanan dan kesejahteraan di wilayah pesisir, sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008. Namun, kendala terhadap eksistensi Panglima Laot dalam penanganan pengungsi meliputi ketidakpastian hukum, isu keamanan, ketidakwenangan resmi, dan keterbatasan Undang-Undang. Hal ini membuat Panglima Laot kesulitan untuk memberikan pertolongan kepada pengungsi karena tidak ada pengakuan resmi terhadap perannya. Upaya yang dilakukan oleh Panglima Laot terhadap penanganan pengungsi meliputi memberikan kebutuhan dasar, berkoordinasi dengan pemerintah, penguatan keamanan, penyadaran masyarakat, bantuan psikososial, serta advokasi dan diplomasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN) ]]>
<![CDATA[Muhammad, Zulfikar]]>;
<![CDATA[Yulia, Yulia]]>;
<![CDATA[Nasir, Muhammad]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16346
<![CDATA[Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di wilayah Provinsi Aceh khususnya di Kabupaten Bireuen berada pada tahap komplek, Keluarga sebagai benteng untuk melindungi anak dari Korban Pemerkosaan justru menjadi pelaku dalam beberapa kasus. Selain itu Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum berorientasi pada korban akan tetapi lebih menekankan perlindungan terhadap pelaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan adalah tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya. Sebagaimana yang diketahui bahwa hak-hak anak korban pemerkosaan masih belum sepenuhnya dilindungi dengan baik hingga saat ini. Adapun tantangan dalam hal ini yaitu berupa jumlah penyidik anak yang masih terbatas, kesulitan dalam membuktikan dugaan pelaku pemerkosaan terhadap anak, kurangnya efektivitas pendampingan hukum oleh advokat, serta kekurangan fasilitas dan kesadaran keluarga korban akan hukum, yang dapat mempengaruhi pelaporan ke polisi. Upaya yang dilakukan dalam menghpdi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan perlindungan hukum preventif yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan pemerintah, serta melaksanakan perlindungan represif. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi korban dan keluarga mereka, menyediakan fasilitas yang memadai sesuai dengan ketentuan perundangundangan, dan meningkatkan jumlah tenaga profesional yang terlatih dalam menangani korban tindak pidana pemerkosaan serta aspek hukum yang relevan.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERUSAHAAN INDUK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 01/PHPU-PRES/XVII/2019) ]]>
<![CDATA[Rahmiga, Rahmiga]]>;
<![CDATA[Sastro, Marlia]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16391
<![CDATA[Seiring perkembangan ekonomi yang begitu pesat, pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan nilai dan peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional dan pelaksana program pemerintah, yaitu salah satunya dengan membentuk anak perusahaan BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan mengetahui akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dalam perusahaan induk. Penelitian ini menggunakan jenis pelnellitian hulkulm normatif dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan dasar hukum hakim dalam putusan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN dan dalam pertimbangannya menyatakan karena tidak ada penyertaan negara secara langsung di dalam PT Bank BNI syariah dan PT Bank Mandiri Syariah sebagaimana definisi BUMN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN, mengakibatkan kedua bank tersebut tidak didefinisikan sebagai BUMN, melainkan sebagai anak perusahaan BUMN. Akibat hukum dari putusan tersebut terhadap kedudukan hukum induk dan anak perusahaan BUMN adalah menimbulkan perdebatan hukum kembali (ketidakpastian hukum) terhadap ketentuan yang diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016 yang mempersamakan kedudukan hukum anak perusahaan BUMN dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 7. Namun dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak perusahaan BUMN tetap dapat dipersamakan dengan BUMN dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang telah diatur di dalam PP No. 72 Tahun 2016, karena induk BUMN merupakan organ perusahaan (RUPS) yang merupakan pengendali terhadap anak perusahaannya, dan negara melalui induk BUMN tetap memiliki kontrol terhadap anak perusahaan BUMN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat 3 dan 6. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PENENTUAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENER MERIAH ]]>
<![CDATA[Aini, Quratul]]>;
<![CDATA[Mukhlis, Mukhlis]]>;
<![CDATA[Yusrizal, Yusrizal]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16794
<![CDATA[ The birth of the Regional Education Council (MPD) institution was based on the Authority of the Aceh Government as regulated in Aceh Qanun Number 03 of 2006 concerning the organizational structure and work procedures of the Aceh regional education council. The Regional Education Council in Bener Meriah Regency is an independent institution and not an implementing element of the Regional Government and DPRK, it is a forum for increasing the role of education in the development of Bener Meriah Regency. This research aims to analyze the implementation of authority to determine regional policies as well as the obstacles between the Regional Education Council and the Bener Meriah Regency Government in implementing policies in education in Bener Meriah Regency.This research uses an empirical juridical method, qualitative research type, this research is descriptive, with the research location in Bener Meriah Regency, the location is the Regional Education Council. Data collection sources consist of primary data and secondary data, observation and interview data collection tools, research results are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.Based on the research results, it shows that the Bener Meriah Regional Education Council, as a government agency, often encounters problems that can more or less affect the work system within the agency, both in carrying out programs and in other matters. However, despite all the shortcomings and limitations, several programs that have been planned have received real results in accordance with the desired expectations. This achievement will also be a stimulus for other employees to improve their performance so that all the programs that have been planned can be implemented well.It would be better for the Bener Meriah government to produce the latest Qanun, especially to regulate the MPD in the Bener Meriah Regency government so that they have more authority and can work together stronger. Also, MPD should give consideration to the government, then develop a concept for guidance and control of education implementation. ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Penelitian PT. PNM Mekaar Syariah Kecamatan Blang Mangat) ]]>
<![CDATA[Yuliana, Yuliana]]>;
<![CDATA[Herinawati, Herinawati]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.16973
<![CDATA[PNM Membina Ekonomi Rumah Sejahtera (PNM Mekar) adalah layanan permodalan kolektif bagi perempuan pengusaha mikro prasejahtera dalam rangka pengembangan usaha. Permasalahanya saat pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan ekonomi dengan modal usaha yang diberikan maka seharusnya menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak dapat diketahui ketika belum menjalankan usahanya. Namun dalam penerapan di PNM Mekaar ini, pada kenyataannya yang terjadi nasabah yang mengambil pinjaman pembiayaan untuk modal usahanya tetap wajib membayar meskipun usaha yang didirikannya mengalami kebangkrutan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat preskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Dengan lokasi PNM Mekaar Cabang Blang Mangat Kota Lhokseumawe terutama di Gampong Kumbang Punteut. Berdasarkan hasil penelitian di temukan nasabah mengambil pinjaman pembiayaan bukan untuk modal usaha melainkan kebutuhan nasabah itu sendiri sehingga dana yang di keluarkan tidak tepat sasaran. Hambatan-hambatan yang terjadi yakni nasabah telat membayar, kebutuhan nasabah yang semain tinggi dalam kehidupan sehari-hari dan nasabah mengalami kendala dalam menjalankan usahanya. Kemudian hasil penelitian ini juga ditemukan pembiayaan yang dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah karena akad yang digunakan dalam pembiayaan ini tidak sepenuhnya menggunakan sistem murabahah atau bagi hasil.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI UQUBAT TERHADAP ANAK PELAKU JARIMAH PEMERKOSAAN YANG TERJADI DALAM WILAYAH HUKUM POLRES LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Husda, Edy]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Hatta, Muhammmad]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.18015
<![CDATA[Studi ini untuk mengetahui dampak penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalam memutus perkara dan alternatif penjatuhan uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan dalam putusan Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk. Penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan memberikan efek jera. Dalam putusannya, Mahkamah Syariyah Lhoksukon menjatuhkan pidana berupa hukuman penjara selama 48 (empat delapan) bulan, sementara Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengatur Uqubat Tazir bagi orang yang sengaja melakukan pemerkosaan penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, dan paling lama 200 (dua ratus) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, dampak penerapan sanksi uqubat terhadap anak pelaku jarimah pemerkosaan menyebabkan pelaku dihukum pidana penjara empat puluh delapan bulan, diharapkan menjadi efek jera dan pencegahan dimasa yang akan datang, serta perlindungan terhadap korban. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syariyah Lhoksukon dalam memutus perkara Nomor 2/JN-Anak/2023/MS.Lsk adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta didalam persidangan, baik saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak, serta perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DAPAT MENJADI CALON LEGISLATIF DALAM PENYELENGGARAAN GOOD GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Lubis, Muhammad Ikhsan]]>;
<![CDATA[Inayah, Asti]]>;
<![CDATA[Harahap, Salman Paris]]>;
<![CDATA[Pradana, Adhitia]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.18039
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap mantan narapidana dapat menjadi calon legislatif dalam penyelenggaraan Good Governance. Penelitian menunjukan bahwa demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia berdasarkan konsep negara demokrasi yang senantiasa melibatkan rakyat, serta jaringan pembuatan suatu keputusan melibatkan banyak unit politik. Hasil Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 merupakan norma baru yaitu pemulihan kembali hak-hak dan kebebasan orang yang telah menjalani hukuman dan tidak membatasi hak konstitusional dijamin Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945, dan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Sebuah keniscayaan bahwa pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat dalam berintegritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan hak politik seseorang harus berdasarkan undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum oleh Lembaga KPU.]]>
<![CDATA[PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN TERHADAP PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Aulia, Aulia]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Sulaiman]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.19122
<![CDATA[Kejaksaan menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan penanganan kasus korupsi dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk melalui penghentian penyidikan yang mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara. Berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010: Mengatur prioritas penanganan perkara korupsi yang masuk dalam kategori big fish, serta himbauan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara menggunakan pendekatan restorative justice bagi tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil. Penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam konteks hukum pidana korupsi berfokus pada pemulihan aset negara yang hilang atau dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi keuangan negara seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Pengembalian kerugian keuangan negara dalam perspektif hukum pidana merupakan upaya penting dalam pemulihan aset negara yang dirugikan oleh tindak pidana korupsi. Penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian dapat dijadikan dasar yang efektif untuk efisiensi pengelolaan keuangan negara, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah. Implementasi dari konstruksi hukum ini memerlukan kebijakan yang tepat, koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Pendekatan Economic Analysis of Law (EAL) menawarkan kerangka kerja yang berguna dalam menganalisis kebijakan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi berdasarkan Surat Edaran JAM-Pidsus Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010. Dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas, EAL membantu mengevaluasi kebijakan penghentian penyidikan dengan syarat pengembalian kerugian, mengutamakan penggunaan pendekatan restorative justice untuk kasus-kasus dengan kerugian kecil. Implementasi yang tepat dari pendekatan ini memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan hukum dan ekonomi tercapai secara optimal.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KOMPETENSI RELATIF PADA PENGADILAN NEGERI DALAM SENGKETA WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Yasa, I Wayan]]>;
<![CDATA[Santyaningtyas, Ayu Citra]]>;
<![CDATA[Cindy Gayatri, Annisa Zerlina]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20046
<![CDATA[Penerapan kompetensi relatif pada pengadilan perlu untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kewenangan mengadili suatu perkara. apabila perkara tersebut diajukan kepada pengadilan negeri yang tidak berwenang, maka akan diputus dengan amar putusan tidak dapat diterima atau ditolak. penerapan kompetensi relatif pada pengadilan negeri diatur dalam Pasal 118 HIR. Pada Putusan Nomor 91/Pdt.G/2021/Pn. Skh dan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/Pn. Son. hakim memutus perkara wanprestasi dengan amar putusan tidak dapat diterima karena tidak berwenang secara relatif. upaya hukum yang dilakukan atas putusan tersebut yaitu banding atau mengajukan perkara kembali kepada pengadilan negeri yang berwenang secara relatif.]]>
<![CDATA[PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BATAM: SEBUAH TINJAUAN DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI ]]>
<![CDATA[Riyansyah, Muhd Wildan]]>;
<![CDATA[Febriyani, Emiliya]]>;
<![CDATA[Tantamin, Tantimin]]>
<![CDATA[ Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 1 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v13i1.20582
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji masalah-masalah penegakan hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia dan Kota Batam. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach, terkhusus terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang telah diatur dalam UUPTPPO yang berlaku sejak tahun 2007. Permasalahan yang sering terjadi dalam menanggulangi kasus TPPO adalah terkait substansi hukum atau pengaturan. Dalam konteks ini sosiologis kriminologi, ditemukan faktor penyebab terjadinya TPPO antara lain tingkat kualitas pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi yang rendah, perliaku konsumtif, faktor geografis, dan faktor lemahnya penegakan hukum. Selain masalah substansi hukum, permasalahan lainnya adalah terkait struktur hukum atau aparat penegak hukum. Bentuk upaya preemtif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam menangani kasus TPPO adalah dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Peraturan Walikota Batam Nomor Nomor 59 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA) Kota Batam. Keberapaan peraturan tersebut merupakan upaya yang jelas dilakukan oleh pemerintah, namun pelaksanaannya belum optimal dan maksimal.]]>
