cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nitaria Angkasa
Contact Email
lawmuhammadiyah@gmail.com
Phone
+6281272533316
Journal Mail Official
lawmuhammadiyah@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro. 34111 Prodi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Muhammadiyah Law Review
Published by Universitas Muhammadiyah Metro
ISSN : 2549113X     EISSN : 2580166X     DOI : https://doi.org/10.24127
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The Journal of Muhammadiyah Law Review published by Faculty of Law University of Muhammadiyah Metro – Lampung. The accepted papers are the scientific papers which are the outcomes of either research or thoughts that refers to Law studies. It is published for the readers both regional and global. The Journal of Muhammadiyah Law Review is published into two volumes a year (January and July). As the peer-review of Indonesian Journal, we accept scientific works on islamic studies which are writen both in English and Indonesia. Feel free to send the papers through registering this page. The Review basically contains any novel topics concerning Indonesian laws and legal system. The range of contents covered by the review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include: constitutional and administrative law criminal law international laws concerning Indonesia various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law, and legal anthropology Specialized areas of laws including commercial and business laws technology law, and natural resources law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 144 Documents
 11   12   13   14   15 
Asas Kepastian Hukum Dalam Penetapan Status Barang Milik Negara Terhadap Tanah Yang Dikuasai Masyarakat: Studi Sengketa Kenali Asam Kota Jambi Syurpana Nofanda
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5383

Abstract

Abstrak Sengketa pertanahan antara klaim Barang Milik Negara (BMN) dan hak keperdataan masyarakat merupakan salah satu isu agraria paling kompleks di Indonesia, sebagaimana termanifestasi dalam polemik "zona merah" Kenali Asam di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan menganalisis benturan yuridis antara jaminan kepastian hukum pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan penetapan status BMN atas tanah yang dikuasai PT Pertamina EP, sekaligus mengisi kesenjangan riset yang belum mengintegrasikan perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya analisis détournement de pouvoir dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dalam studi sengketa BMN hulu migas. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif deskriptif-analitis dengan metode statute approach, case approach, dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa atas 5.506 bidang tanah ber-SHM di tujuh kelurahan Kecamatan Kota Baru bersumber dari kegagalan sinkronisasi data spasial pasca-pemekaran wilayah 1988, yang berimplikasi pada pembekuan hak keperdataan warga secara sepihak sejak 2018. Pemblokiran tersebut melanggar Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 10 jo. Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014, serta asas legitimate expectation. Preseden Putusan MA No. 981 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa penguasaan fisik aset oleh negara tanpa alas hak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Novelty penelitian ini terletak pada dirumuskannya model penyelesaian sengketa BMN berbasis audit spasial bilateral dan mekanisme pelepasan hibah kolektif berdasarkan PMK No. 140/PMK.06/2020, serta rekomendasi integrasi SIMAN-BPN sebagai mitigasi struktural.
Rekonstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Menuju Sistem Peradilan Berkeadilan Titoh Kustiah Putri; Aturkian Laia
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5395

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, membawa perubahan mendasar dengan meletakkan keadilan restorative sebagai mekanisme formal dalam Bab IV, Pasal 79-88. Sebelumnya, keadilan restoratif hanya diatur secara parsial dan diskresioner melalui Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, yang masing-masing memiliki syarat dan cakupan berbeda. Artikel ini menganalisis apakah pengaturan keadilan restoratif dalam KUHAP 2025 telah mencerminkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, mengingat ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 88 hingga kini belum diterbitkan. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, dan comparative approach, penelitian ini menemukan tiga persoalan utama: disharmoni norma antara KUHAP 2025 dan peraturan sektoral yang menurut ketentuan peralihan tetap berlaku, minimnya mekanisme pengawasan pada tahap penyelidikan, dan kekosongan pengaturan teknis pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Artikel ini menawarkan model rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif berbasis harmonisasi norma dan penguatan pengawasan yudisial, sebagai bahan masukan bagi penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif.
Corporate Environmental Crime and the Crisis of Environmental Criminal Law Enforcement Edi Sutikno; Muh Rizki; Sudirwan Sudirwan; Almi Jera
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4899

Abstract

Environmental crimes committed by corporations are one of the main causes of massive, systemic, and sustainable environmental damage. Although various environmental legal instruments are available, the practice of enforcing environmental criminal law shows a weak and ineffective tendency in proportionally prosecuting corporate perpetrators. This article aims to analyze the crisis in environmental criminal law enforcement in dealing with corporate environmental crimes, as well as to identify the structural and normative factors that cause legal impunity. This study uses a normative-critical legal approach supported by a green criminology perspective to examine legislation, court decisions, and environmental law enforcement policies. The results of the study show that the dominance of an administrative approach, the limitations of the application of corporate criminal liability, and the low ecological orientation of criminal policy are the main factors contributing to the weak deterrent effect of environmental criminal law. This article argues that without reconstructing environmental criminal law policies that treat corporate environmental crimes as serious crimes against the public interest and ecosystem sustainability, environmental damage will continue to recur. The findings of this study are expected to contribute theoretically and practically to strengthening the enforcement of environmental criminal law in the context of sustainable environmental protection.
Efektivitas Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Tindak Pidana Mati Pembunuhan Berencana Afrizal S.H.I M.H.I
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4924

Abstract

ABSTRAKPemberlakuan sanksi pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus menimbulkan perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan efektivitas penjeraan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pidana mati dalam perspektif yuridis normatif, dengan mengkaji ketentuan KUHP serta praktik peradilan dalam kasus pembunuhan berencana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pidana mati masih memiliki dasar legalitas yang kuat dan dipertahankan sebagai bentuk hukuman maksimal. Namun, temuan empiris dalam berbagai putusan menunjukkan bahwa keberadaan pidana mati belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku maupun menurunkan angka kejahatan pembunuhan berencana secara signifikan. Selain itu, penerapan pidana mati juga menimbulkan problem etis dan hak asasi manusia yang terus diperdebatkan, sehingga diperlukan formulasi kebijakan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pidana mati sebagai instrumen pencegahan masih bersifat relatif dan tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya solusi penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana.
Implementasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode 2020-2024 Erizal Fain; Slamet Haryadi
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4930

Abstract

 Keterbukaan informasi publik merupakan mandat konstitusi yang menjadi manifestasi tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun dinamika penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa implementasi dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), yang merupakan Hukum Acara dalam penyelesaian sengeketa informasi public  masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PERKI PPSIP dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung berdasarkan data penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Tahun 2020 tetap digunakan sebagai kerangka periode kebijakan, namun informasinya diperoleh secara retrospektif melalui uraian dalam laporan 2021. Metode Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan teknik document-based analysis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi temuan menggunakan model Miles & Huberman. Evaluasi implementasi menggunakan pendekatan compliance assessment yang menilai kesesuaian antara praktik penyelesaian sengketa dengan ketentuan prosedural yang diatur dalam PERKI PPSIP, yang mencakup tahapan registrasi, pemeriksaan awal, mediasi, adjudikasi nonlitigasi, serta pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PERKI PPSIP di Komisi Informasi Provinsi Lampung telah berjalan secara struktural maupun prosedural, namun efektivitasnya masih fluktuatif sepanjang 2021–2024. Tren data menunjukkan peningkatan jumlah permohonan sengketa informasi, terutama pada tahun 2022 dan 2024, dengan penyelesaian dominan melalui adjudikasi dibandingkan mediasi. Tantangan utama implementasi meliputi kesiapan badan publik dalam memenuhi permohonan informasi, kualitas penyusunan jawaban keberatan, serta rendahnya pemahaman hukum pemohon maupun termohon. Faktor pendukung dapat dilihat dari peningkatan kapasitas kelembagaan Komisi Informasi, penguatan regulasi pendukung, serta digitalisasi layanan. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat dari keberhasilan implementasi PERKI PPSIP tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga kapasitas institusi, kepatuhan badan publik, serta ekosistem literasi publik sebagai faktor pendukung. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas PPID, optimalisasi mekanisme mediasi, dan peningkatan literasi keterbukaan informasi publik menjadi penting untuk memperbaiki efektivitas penyelesaian sengketa di masa mendatang.
KARAKTERISTIK INTANGIBLE ASSET HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN Eka Priambodo
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4934

Abstract

Hak Cipta adalah jenis aset tak berwujud yang memiliki karakteristik mirip dengan aset fisik, dan dalam perkembangan hukum, Hak Cipta dapat berperan sebagai objek jaminan aset. Penerbitan sertifikat hak cipta secara administratif menunjukkan bahwa karya tersebut dapat dicatat dan diakui oleh negara dan mendapatkan perlindungan hukum. Studi ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan objek, mengingat perkembangan pesat karya cipta saat ini didorong oleh teknologi digital dan media sosial melalui internet. Pertanyaan penelitian yang dikaji adalah apa saja karakteristik aset tak berwujud hak cipta sebagai jaminan benda. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, kemudian digunakan untuk mengurai hubungan antara das sollen Hak Cipta sebagai aset intangible jaminan material. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat Hak Cipta sebagai aset non-fisik menjadikannya jaminan properti, memiliki kesamaan dengan kepemilikan, sehingga dapat dipakai sebagai objek jaminan menurut Undang-Undang Hak Cipta. Sebagai kesimpulan, karya yang dihasilkan oleh pencipta saat ini dapat dijadikan objek jaminan kekayaan karena memiliki karakteristik sebagai aset immateriil seperti halnya kekayaan
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Kebijakan Eksploitasi Sumber Daya Alam Daerah Khususnya Penambangan Galian Golongan-C Berbasis Kesejahteraan Rakyat di Indonesia Yulianto Pamungkas; Nanik Sutarni
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i1.4973

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis skema pengelolaan Galian C yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dimana memasuki 2026, pemerintah mendorong transformasi tambang ilegal menjadi Tambang Rakyat yang berizin untuk memeratakan ekonomi. Perlunya keterlibatan lintas sektoral baik pusat maupun daerah. serta dalam rangka pemberdayaan lokal, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dalam rantai pasok material konstruksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan.
Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Praktik Dark Pattern dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Muh Rizki; Sahril Fadli; Ruli Purwanto; Harti Winarni; Almi Jera
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5281

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah mendorong transformasi pola transaksi konsumen menjadi lebih cepat, mudah, dan berbasis teknologi digital. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul praktik manipulatif dalam desain antarmuka digital yang dikenal sebagai dark pattern, yaitu strategi desain yang secara sengaja memengaruhi keputusan konsumen melalui teknik manipulasi psikologis, pengaburan informasi, tekanan visual, maupun persetujuan yang tidak sepenuhnya disadari oleh pengguna. Praktik ini berpotensi mereduksi kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan serta menimbulkan kerugian ekonomi maupun pelanggaran terhadap hak atas informasi yang benar dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik dark pattern dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan kerangka hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif terhadap regulasi, doktrin hukum, dan perkembangan praktik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dark pattern memiliki keterkaitan erat dengan pelanggaran terhadap prinsip transparansi, itikad baik, hak atas informasi, dan keseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam rezim perlindungan konsumen dan transaksi elektronik di Indonesia. Meskipun ketentuan hukum yang berlaku telah memberikan dasar perlindungan secara umum, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur klasifikasi, indikator, serta mekanisme penegakan hukum terhadap praktik dark pattern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui pembentukan standar desain digital yang berorientasi pada perlindungan konsumen, peningkatan tanggung jawab platform e-commerce, serta integrasi pengawasan terhadap praktik manipulatif berbasis teknologi.
Adopsi Antarnegara (Intercountry Adoption) oleh Pasangan Perkawinan Campuran Filipus Adan
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5372

Abstract

Adopsi anak lintas negara oleh pasangan suami istri campuran merupakan proses hukum yang mengalihkan wewenang anak-anak Indonesia kepada orang tua angkat yang berbeda kewarganegaraan demi kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum anak-anak Indonesia dalam adopsi lintas negara di Indonesia dan implementasi prinsip kepentingan terbaik anak terhadap hak-hak sipil anak-anak Indonesia dalam konteks tersebut, dengan contoh kasus adopsi domestik anak yatim piatu di Jakarta pada tahun 2018 oleh pasangan Indonesia-Belanda dan kasus penculikan bayi Erwin Tegal pada tahun 2001. Objek penelitian meliputi status hukum anak adopsi, kewarganegaraan ganda, dan perlindungan sipil dalam dualisme adopsi plena (Pengadilan Negeri) dan minus plena (Pengadilan Agama). Metode penelitian ini bersifat normatif, dengan pendekatan hukum, berbasis kasus, dan konseptual, menggunakan bahan primer seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta Konvensi Hak Anak 1989 dan Konvensi Den Haag 1993. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak-anak warga negara Indonesia dijamin secara komprehensif melalui prosedur pra-adopsi, evaluasi subsidiaritas, proses pengadilan, dan pengawasan pasca-adopsi selama dua tahun dengan moratorium sejak tahun 2006, yang telah mengurangi kasus dari 500 menjadi kurang dari 100 per tahun. Namun, celah hukum dalam ratifikasi Konvensi Den Haag, dualisme hukum perdata-agama, dan pengawasan yang lemah telah menyebabkan risiko tanpa kewarganegaraan dan perdagangan manusia, seperti dalam kasus Erwin. Oleh karena itu, implementasi prinsip kepentingan terbaik anak efektif secara normatif tetapi rentan dalam praktik karena birokrasi yang mahal dan kurangnya koordinasi bilateral. Rekomendasi tersebut mencakup ratifikasi penuh Konvensi Den Haag, basis data terintegrasi, dan upaya penjangkauan untuk melindungi secara holistik identitas, hak waris, dan hak kewarganegaraan anak-anak warga negara Indonesia.
IMPLEMENTASI PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN MENTAL ANAK BINAAN: Indonesia Rasika Alivia; Diah Gustiniati Maulani; Emilia Susanti; Ahmad Irzal Fardiansyah; Dita Trijayanti
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v10i2.5437

Abstract

One of the problems arising from the increasing involvement of children in criminal activity is the fulfillment of mental health rights during the criminal justice process. The success of rehabilitation and social reintegration can be affected by the psychological stress that children in conflict with the law may experience as a result of social stigma, separation from family, and developmental processes. Therefore, Correctional Institutions (BAPAS) play a crucial role in guaranteeing the mental health rights of inmates. This study used a descriptive-analytical approach, an empirical-legal approach, and a normative-empirical approach. Data were collected through interviews with Community Guidance Officers, inmates, and academics, as well as through a literature review. Furthermore, a qualitative analysis was conducted. The findings indicate that BAPAS has successfully fulfilled its role in fulfilling mental health rights through the implementation of normative, ideal, and factual aspects. These aspects include mentoring, community research, counseling, religious guidance, recreational activities, facilitation of psychological services, and social reintegration programs. Legal factors, law enforcement, and facilities and infrastructure serve as supporting factors, while societal and cultural factors remain major obstacles due to social stigma, low acceptance of children in conflict with the law, and limited understanding of mental health. Therefore, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, increase the capacity of Community Guidance Officers, and develop mental health service standards to optimize the protection of the rights of foster children.

Page 14 of 15 | Total Record : 144

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2026): Muhammadiyah Law Review Vol 10 No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review Vol 10, No 1 (2026): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 9, No 1 (2025): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 2 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 8, No 1 (2024): Muhammadiyah Law Review Vol 7, No 1 (2023): Muhammadiyah Law Review Vol 6, No 2 (2022): Muhammadiyah law review Vol 6, No 1 (2022): muhamadiyah law review Vol 4, No 2 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 2 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 5, No 1 (2021): Muhammadiyah Law Review Vol 4, No 1 (2020): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 2 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 3, No 1 (2019): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 2 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 2, No 1 (2018): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 2 (2017): Muhammadiyah Law Review Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review More Issue