cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 98   99   100   101   102 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMINDAHAN HAK JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KOTA PONTIANAK MEILYANTI PUTRI ANZANI NIM. E01112074
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i3.1153

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan Kota Pontianak, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi mengenai proses pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan yang merupakan salah satu perolehan dari BPHTB, dikeranakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli tanah dan bangunan belum melakukan proses BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan, serta kurangnya sosialisasi atau penyampaian khusus mengenai wajibnya melakukan proses BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan. Teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan Kota Pontianak yaitu teori Charles. O. Jones yang memiliki indikator yaitu organisasi, interprestasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti menunjukkan bahwa hingga sampai saat ini pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan masih memiliki kendala, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara DISPENDA Kota Pontianak dengan aktor terkait, serta DISPENDA Kota Pontianak hanya melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai wajib pajak, namun tidak adanya sosialisasi mengenai wajibnya melakukan pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan. Saran dari peneliti adalah pihak implementor supaya meningkatkan kerjasama dengan aktor terkait, selain itu perlunya sosialisasi atau penyampaian terhadap masyarakat mengenai wajibnya melakukan pemindahan hak jual beli, serta adanya teguran bagi wajib pajak yang menunda melunasi BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan. Kata-kata Kunci :     Implementasi, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemindahan Hak Jual Beli Tanah dan Bangunan, Kota Pontianak
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERA TURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHA TAN NASIONAL Dl ECAMATANSUNGAlKAKAP KABUPATEN KUBU RAYA MAYASURYA NIM. EI012131067
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i3.2052

Abstract

Penelitian,  ini  didasari   pada fenomena   yang  sering  terjadi   dimana   sebuah  kebijakan  tidak menncapai     tujuannya dengan  baik di karenakan ketidak seriusan   aparatur  dalam melaksanakan   kebijakan   yang telah  dikeluarkan    oleh  pemerintah    untuk  meringankan beban masyarakat  khususnya masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap. Tujuan  penelitian  iri adalah  untuk  mengetahui faktor  apa  yang  menghambat implementasi prgram  Kartu Indonesia Sehat di Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menawarkan 4 faktor dalam mengimplemntasikan kebijakan   Publik, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Birokrasi.. Kata-kata kunci:  Implementasi,   Kebijakan,  Jaminan  Kesehatan
PELAKSANAAN PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SURUH TEMBAWANG KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU SUPARNO NIM. E21111021
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v4i4.819

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak transparan dan kurang pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Penelitian ini bertujuan untuk mengnspirasi dan menganalisis Pelaksanaan Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Devas, dkk, 1987:279-280). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ADD di Desa Suruh Tembawang yang tidak transparan dan merata. Terbatasnya sumber pendapatan desa dan rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa mengakibatkan motivasi kerja aparat desa dalam pengelolaan dana ADD tidak berjalan secara optimal sesuai kebutuhan Masyarakat Desa Suruh Tembawang. Dan pengelolaan dana ADD yang diwujudkan administrasi tidak efektif dan efisien dan diperlukan adanya bimbingan dan pelatihan kompetensi lebih lanjut dari tim pengendalian tingkat kabupaten dan kecamatan untuk aparatur pemerintah desa dalam Pengelolaan dana ADD. Sehingga diperlukan kebijakan dalam pengelolaan dana ADD tersebut yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan rendahnya pendapatan asli desa (PAD), dan tingkat SDM yang rendah dalam Pengelolaan dana ADD. Adapun saran dalam penelitian ini adalah Rendahnya tingkat pendidikan aparat Pemerintah Desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya bagi para pelaku kebijakan dalam pengelolaan ADD yang membuat Pemerintah Desa Suruh Tembawang tidak maksimal dalam pengelolaan dana ADD. Kata-kata kunci :      Prinsip Prinsip Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Desa Suruh                     Tembawang, Kecamatan Entikong.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SATU DESA SATU PRODUK DI SIANTAN HULU KOTA PONTIANAK MARDIANA NIM. E01109058
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i1.1797

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan satu desa satu Produk di Siantan Hulu. Adapun permasalahan penelitian ini adalah adanya hambatan dalam produk  lidah buaya, hambatan – hambatan yang dirasakan industri kecil dalam memasarkan Produk. Dalam penelitian ini  peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deksriptif untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya berdasarkan data dan fakta di lapangan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Edward III yang meliputi 4 variabel yaitu komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa hambatan usaha industri kecil lidah buaya di siantan Hulu adalah sulitnya Pemasaran hasil produk lidah buaya, dan Prosedur untuk Pemasaran daerah dipersulit.selain itu komunikasi yang berjalan belum optimal, kurangnya sumberdaya manusia (staff/ pegawai) dalam melaksanakan program tentang produk unggulan, kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha tentang lidah buaya. Saran peneliti adalah kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta untuk pengembangan, promosi produk melalui penyelenggaraan pameran dengan mengundang para pelaku bisnis, pemerintah menjadi mediator pertemuan pelaku usaha dan investor, perbaikan sistem birokrasi, usaha industri kecil dan Aloe Vera Center (AVC) melakukan inovasi hasil olahan lidah buaya dan promosi dalam bentuk iklan.Kata-Kata Kunci : Satu Desa Satu Produk,Lidah Buaya 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN ELEKTRONIK-KTP DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA Eny Rahmaningsih NIM. E21110046
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v3i4.443

Abstract

Permasalahan yang di bahas  dalam jurnal ini adalah mengenai  pembuatan e-KTP yang belum berjalan dengan efektif, dikarnakan Masih banyaknya masyarakat Kecamatan Pontianak Utara yang belum memiliki wajib e-KTP sehingga membuat program Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP ini belum berjalan dengan efektif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori Edward III (1980:1) Implementasi Kebijakan Publik, dimana teori ini  mengatakan bahwa Implemetasi Kebijakan Publik merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Dan teori ini terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembuatan e-KTP di kecamatan pontianak utara belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan masih banyak masayarakat yang wajib memiliki e-KTP namun belum memilikinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi jalannya pembuatan e-KTP tersebut diantaranya adalah:1. Komunikasi, kurangnya pemahaman masyarakat dengan kebijakan pembuatan e-KTP ini membuat masyarakat tidak memiliki e-KTP, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam wajib e-KTP ini sehingga proses pembuatan e-KTP belum berjalan dengan efektif. 2. Sumber Daya, banyaknya fasilitas yang tidak memadai juga memperhambat jalannya pembuatan e-KTP ini, seperti alat untuk perakam e-KTP hanya ada dua alat sedangkan pihak operator membutuhkan alat lebih dari dua sehingga dalam proses pembuatan e-KTP bisa berjalan dengan baik,serta mengindari terjadinya kerusakan-kerusakan alat yang membuat pembuatan e-KTP menjadi terhambat. 3. Disposisi, dapat diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplemetasi kebijkan, pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan e-KTP ini sudah berusaha melakukan yang terbaik demi kepuasan masyarakat, namun ada sebagian pihak yang mengutamakan masyarakat yang membuat e-KTP dengan memberikan tips atau uang, sehingga membuat masyarakat lain merasa di pojokkan, hal ini membuat disposisi dalam pembuatan e-KTP bisa saja menjadi tidak efektip. 4. Struktur Birokrasi, dalam struktur birokrasi di kecamatan pontianak utara, sudah sangat baik,dikarnakan petunjuk-petunjuk arah untuk pembuatan e-KTP sudah jelas, dan masyarakat juga bisa memahami apa-apa saja informasi yang ada. Dalam implementasi kebijakan pembuatan e-KTP di Kecamatan Pontianak Utara ada beberapa faktor yang memperhambat jalannya kebijakan ini yakni faktor sumber daya. Dikarnakan kurangnya fasilitas yang disedikan sehingga proses pembuatan e-KTP belum berjalan dengan efektif, dan faktor Disposisi, dimana untuk menentukan berhasilnya kebijakan pembuatan e-KTP yang efektif harus didukung dengan sikap dari pada implementor tersebut.Kata Kunci : Implementasi kebijakan, pembuatan e-KTP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIANWEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANANPENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA E1012141023 Wismoyo Ardy; Ira Patriani; Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2825

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 Tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif.Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasinya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Komunikasi:kesimpulannya adalah proses komunikasi sosialisasi implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di kecamatan Sungai Raya dalam hal mengurus SIUP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan.2) Sumber Daya: kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.3) Disposisi: kesimpulannya adalah sikap implementor, yaitu staf pelayanan dikantor Kecamatan Sungai Raya dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. 4) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Saran untuk kedepannya agar adanya penambahan jumlah pegawai dalam melakukan penerbitan SIUP, dan pegawai pemerintah Kantor Camat Sungai Raya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat .
TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB DI DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP KOTA PONTIANAK Mochamad Iqbal Firmansyah; Lina Sunyata; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i3.2845

Abstract

PenelitianinibertujuanuntukmenganalisisTransparansiPelayananIzinMendirikanBangunan IMB Di DinasPenanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Pontianak.Fokuspenelitianiniadalahuntukmengetahuisejauh mana masyarakatmerasaketerbukaan atau transparanterkaitwaktupenyelesaianpelayanansuratIzinMendirikanBangunan IMB. Adapun metode yang digunakandalampenelitianiniadalahmetodekualitatif, dengandesainpenelitiananalisisdeskriptif. PenelitianinimenggunakanteoritransparansipelayananpublikRatminto dan Atik S. Winarsih (205: 209)  ProsedurPelayanan, kesimpulannyaadalahbahwaprosedur yang diterapkan oleh pada masyarakatdianggaptelahlebihbaik dan cukupjelas. Karena masyarakat di arahkan oleh petugaspemberilayananuntukmengurus dan menjalankanprosedur yang diberikan. Jadi masyarakattidakperlukekantordinas yang berkaitandengansuratizinusahanya
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB) DI SMPN KOTA PONTIANAK E1012131100 Fitri Gunawan; Sugito Sugito; Pardi Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i1.2751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) di SMPN Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini di fokuskan pada aspek faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi menggunakan metode penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memperoleh informasi dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn Budi Winarno, 2007 Hal 155, ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN Kota Pontianak adalah 1) Ukuran dan Tujuan, dinilai belum optimal dikarenakan daya tampung sekolah tidak memadai. Secara garis besar ukuran dan tujuan dari Permendikbud No 44 Tahun 2019 sudah cukup baik namun sebelum menjalankan sistem zonasi tersebut, sebelum melakukan pemerataan pendidikan yang hanya terfokus pada siswa, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional pendidikan haruslah merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah Negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang sekolah negerinya minim
KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PONTIANAK E1011161037 Natalia; Ida Rochmawati; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i2.2772

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Pontianak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Moeheriono (2012:162) yang menjelaskan tiga indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pada organisasi publik. Ketiga indikator kinerja tersebut terdiri dari: 1)Responsivitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan misi dan tujuan yang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rasa aman yaitu pengawasan peredaran kosmetik ilegal kurang baik; 2) Responsibilitas, kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan organisasi berupa pengawasan sudah sesuai dengan kebijakan dan standar operasional  prosedur yang berlaku namun hasilnya belum maksimal; 3) Akuntabilitas, kesimpulannya adalah pertanggungjawaban atas pengawasan yang dilakukan masih kurang baik. Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti yang menjadi urgensidalam penelitian ini dari segi responsibilitas adalah memperbaharui kebijakan yang selama ini dijadikan sebagai acuandalam melakukan pengawasan terkait peredaran kosmetik ilegal. Selain itu saran-saran lainnya berupa penambahan jumlah sumber daya manusia yang memadai, memperkuat kerja sama dengan masyarakat, pembinaan pelaku usaha dan pemberian sanksi yang lebih tegas, serta lebih terbuka lagi kepada masyarakat agar Kota Pontianak terbebas dari peredaran kosmetik ilegal.
PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA TUNAS TALINO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM DI DESA PAK UTAN KECAMATAN TOHO KABUPATEN MEMPAWAH E1011161033 Dwi Guban; Zulkarnaen Zulkarnaen; Dra Kartika Ningtias
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2788

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Karang Taruna Tunas Talino dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam di Desa Pak Utan, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia hingga tata kelola Karang Taruna masih kurang diberdayakan dengan maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Ismawan (Priyono, 1996) dalam Mardikanto dan Soebiato (2019:170) yang mengatakan bahwa strategi dalam pemberdayaan terbagi menjadi 5 (lima), akan tetapi penulis hanya menggunakan 3 (tiga) strategi yang relevan dengan masalah dalam penelitian. Adapun ketiga strategi tersebut yaitu: (1) Pengembangan sumber daya manusia, upaya untuk memberikan pelatihan terhadap sumber daya manusia tersebut belum terlaksana; (2) Pengembangan kelembagaan kelompok, kurang berhasilnya pemberdayaan SDM pada tahun sebelumnya serta pengurus dari lembaga/kelompok Karang Taruna juga kurang mengerti tupoksi dari masing – masing bidangnya; dan (3) Pengembangan usaha produktif, sejauh ini usaha yang dilakukan bukan berasal dari Karang Taruna itu sendiri, melainkan bersumber dari perseorangan dan juga BUMDes Desa Pak Utan. Adapun saran berdasarkan hasil penelitian ini yaitu pengurus Karang Taruna diharapkan dapat terus mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam agar dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, kemudian pemerintah setempat juga diharapkan dapat berperan secara langsung untuk mendampingi Karang Taruna dalam hal menjaring investor, masyarakat Desa Pak Utan juga diharapkan dapat terus berpartisipasi dalam berbagai agenda yang diadakan oleh Karang Taruna agar terciptanya sinergi yang baik dari berbagai pihak terkait.

Page 100 of 132 | Total Record : 1314

 98   99   100   101   102 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue