cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Published by Universitas Tanjungpura
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Social Sciences
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 1,314 Documents
 118   119   120   121   122 
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT Hidayat Hidayat; Sri Haryaningsih; Martinus Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2994

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat serta faktor-faktor yang menghambat kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif jenis penelitian deskriptif. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata dalam Santosa (2009: 131) Untuk mewujudkan good governance diperlukan prinsip sebagai berikut: Partisipatoris; Rule of law; Transparansi; Responsiveness; Konsensus; Persamaan hak; Efektifitas dan efisiensi; Akuntabilitas:. Adapun Kesimpulananya penelitian yaitu. 1) Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam membangunan adalah memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Kota berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan.. 2) Faktor pendukung hubungan pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak diantaranya adalah kesadaran masyarakat akan perannya dalam pembangunan serta pemahaman masyarakat akan manfaat pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, dorongan dan pendekatan dari Pemerintah kota Pontianak yang manusiawi juga menjadi faktor penting terciptanya pola kerjasama yang mutualistik antara pemerintah-masyarakat dalam pembangunan kota Pontianak.Saran untuk kedepanya agar Pemerintah kota Pontianak menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri.Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Masyarakat, Pembangunan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PONTIANAK Hana Eunike Gultom; Sukamto Sukamto; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskritif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III dengan indikator 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi dan 4. Struktur Birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kota Pontianak belum maksimal. Faktor utama dalam pelaksanaan tersebut adalah karena Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak belum maksimal dalam melakukan sosialisasi atau penyampaian kebijakan maupun informasi terkait kebijakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Selain itu minimnya Sumber Daya Manusia, fasilitas dan dana dalam melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Adapun saran bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pontianak terkait dengan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meminimalisir menurunnya tingkat pengujian berkala kendaraan bermotor dan meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas di Kota Pontianak.Kata kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SEPADANG HILL OLEH BADAN USAHA MILIK DESA PANYANGGAR DI DESA CIPTA KARYA KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG Kezia Sherli; Hardilina Hardilina; Agus Eka
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3008

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Pengembangan Objek Wisata Sepadang Hill yang dikelola Oleh Badan Usaha Milik Desa Panyanggar, dan juga bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat memberikan perhatiannya terhadap Pengembangan Objek Wisata Sepadang Hill, mengingat potensi yang dimiliki objek wisata ini sangat baik perkembangannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Zaenuri (2012: 171-172) yaitu 1) Atraksi, atraksi yang dimiliki objek wisata sepadang hill unik dan menarik sehingga bukit ini memiliki daya tarik tersendiri bila dibandingkan dengan objek wisata dataran tinggi yang ada di Kabupaten Bengkayang, namun kondisi atraksi wisata ini tidak terawat dan rusak sehingga perlu di perbaiki. 2) Amenitas, fasilitas-fasilitas yang tersedia masih minim dan perlu di perbaiki kembali baik dari segi fisik maupun dari segi pengelolaannya. 3) Akesesibilitas, akses jalan menuju objek wisata jalan rabat betonnya tidak terawat, dan masih ada jalan yang rusak dan licin terutama jalan menaiki bukit tapak jalannya sudah busuk dan lepas dari jalannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pengembangan Objek Wisata Sepadang Hill masih belum optimal. Badan Usaha Milik Desa Panyanggar sulit untuk melakukan pengembangan selama masa pandemi covid 19 saat ini dikerenakan terbatasanya dana yang dibutuhkanKata Kunci: Objek Wisata, Pengembangan, Sepadang Hill.
PENGEMBANGAN OBJEK WISATA MANGROVE MENUJU DESA EKOWISATA DI DESA SUNGAI KUPAH KECAMATAN SUNGAI KAKAP Jamilah Jamilah; Isdairi Isdairi; Rasidar Rasidar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3000

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pengembangan Objek Wisata Mangrove Desa Sungai Kupah menuju Desa Ekowisata. Masalah yang diteliti berupa kurangnya atraksi/aktivitas di Objek Wisata Mangrove, kurangnya sarana, prasarana dan kurangnya manajemen di Mangrove Sungai Kupah oleh Pemerintah serta dukungan dari Pemerintah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Swartbrooke (dalam Haryani,2007) yang terdiri dari : 1) Karakteristik Objek Wisata. Dalam mengembangkan Objek Wisata Mangrove di Desa Sungai Kupah masih kurang menarik dan perlu dikembangkan lagi agar wisatawan ketagihan untuk kembali lagi ke Objek wisata Mangrove; 2) Aksesbilitas. Akses jalan menuju Mangrove Desa Sungai Kupah menjadi hal yang sering kali dikeluhkan oleh pengunjung dikarenakan masih jelek dan dapat membahayakan pengunjung; 3) Pengelolaan Objek Wisata. Pengelolaan Objek Wisata Mangrove seperti promosi, informasi mengenai objek wisata, sarana akomodasi serta rute wisata masih tidak ada. Kurangnya penglolaan objek wisata tersebut menyebabkan Objek Wisata Mangrove Desa Sungai Kupah kurang dikenali oleh Masyarakat luas.Kata kunci: Ekowisata, Objek Wisata, Pengembangan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN HOME LEARNING BERDASARKAN SE KEMENDIKBUD NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN COVID-19 DI SMA MIFTAHUL ULUM KABUPATEN KUBU RAYA Iim Mudmainnah; Hardilina Hardilina; Deni Darmawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2995

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Home Learning berdasarkan SE Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pencegahan COVID-19 Di SMA Miftahul Ulum Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori Jones (1996:296-325) tiga proses yaitu 1) Organisasi, tidak ada jadwal khusus melainkan pedoman pelaksanaan dalam menerapkan pembelajaran Home Learning dengan sistem belajar dari Rumah berbasis Online di SMA Miftahul Ulum, 2) Interpretasi, kurang pahamnya guru dalam pelaksanaan Home Learning, dan kendala dan 3) Penerapan, hambatan kurang ketersediaannya sarana dan prasarana seperti akses jaringan internet di masing-masing daerah peserta didik. Saran untuk penelitian ini adalah dalam Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Home Learning harus sesuai dengan SOP Pedoman Penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sosialisasi dilaksanakan secara komprehensif. Penerapan dalam melakukan pelatihan IPTEK dalam rangka pembelajaran jarak jauh, peran tenaga kependidikan untuk melek di dalam upaya peningkatan kapasitas guru di masa pandemi COVID-19.Kata kunci : COVID-19, Home Learning, Implementasi, Pelaksanaan
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DIDESA SOSOK KECAMATAN TAYAN HULU KABUPATEN SANGGAU Handri Wiranata; Azrita Mardhalena; Dhidik Apriyanto
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2990

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Peraturan Bupati Sanggau Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Desa Sosok Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, adapun metode penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan jenis penelitian pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Jones (dalam subarsono 2006:46) yang membahas tiga tahapan dalam proses implementasi yaitu 1). Pengorganisasian, yaitu menyangkut pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit dan metode untuk menjadikan program. Pengorganisasian disini adalah birokrasi sebagai alat pembaharuan yang melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan sosial, ekonomi di mana pemerintah harus mempunyai pranata yang mudah menerima inovasi baru yang bermanfaat bagi pembangunan. 2). Interpretasi, yaitu menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Di samping itu interpratasi juga dapat diartikan sebagai penafsiran dalam memahami apa yang terjadi pada setiap tahapan dalam pembuatan kebijakan. 3). Aplikasi/penerapan, yaitu ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan program atau penerapan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu sebuah proses yang rumit karena berhubungan dengan kebijakan lainnya. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah pelaku-pelaku program Jamkesda harus dapat menjalankan peranannya dengan baik seperti pelayanan terhadap pasien sesuai dengan ketentuan program, seperti pelaksanaan pendataan data terhadap penduduk miskin haruslah berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan partisipatif, sehingga pelaksanaan program Jamkesda menjadi tepat sasaran. Kata Kunci: Implementasi, Program, Jamkesda
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) PADA PEMBUATAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS Kiky Wahyuni; Hardilina Hardilina; Deni Dermawan
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3009

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Permasalahan dalam proses Implementasi kebijakan SIAK pada pembuatan E-KTP diantaranya, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan SIAK sehingga manfaat dari implementasi SIAK ini belum dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat diterapkannya kebijakan SIAK sendiri terdapat dalam undang-undang No 24 tahun 2013 adalah tercapainya tertib administrasi kependudukan. Namun dalam implementasi nya masih terjadinya keterlambatan pencetakan E-KTP yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teori O.Jones (2018:90-94) yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi. Hasil penelitian ini menunjukan Implementasi SIAK pada pembuatan E-KTP di Disdukcapil Kabupaten Sambas yaitu: 1) Organisasi, kesimpulannya dari aspek pengorganisasian adalah sumber daya masih kurang efektif, 2) Interpretasi, Sosialisasi yang dilakukan masih kurang sehingga sasaran kebijakan kurang memahami SOP, 3) Aplikasi, dalam penerapan kebijakan sudah sesuai dengan SOP. Adapun saran untuk penelitian ini adalah agar para implementor dapat memaksimalkan sosialisasi mengenai E-KTP di tingkat Kecamatan dan Kelurahan secara langsung, dan menambah jumlah pegawai. Kata Kunci: E-KTP, Implementasi, Kebijakan Publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA MAKKAWING KECAMATAN BALAI KABUPATEN SANGGAU Juliana Wati; Dedi Kusnadi; Indah Sulisdiani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.3002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Desa Makkawing Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau, program ini merupakan salah satu program yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyrakat dalam pencegahan dan penemuan faktor resiko PTM. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskritif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan teori implementasi dari O. Jones (dalam Tahir 2011:122) yang di maksudkan untuk mengoprasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan yaitu 1) Organisasi; 2) Interprestasi; 3) Aplikasi. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi program Posbindu PTM di Desa Makkawing adapun kondisi setelah implementasi berdasarkan aktivitas isi kebijakan, yaitu 1) pada aktivitas organisasi sumber daya manusia sudah baik dalam segi pendidikan dan jumlah, namum sumber daya anggaran dan sarana prasaran masih kurang; 2) Pada aktivitas Interprestasi terhadap program Posbindu belum optimal disebabkan alat-alat untuk mengecek kesehatan masih kurang, masyrakat kurang dalam pemahaman tentang Posbindu PTM padahal para kader sudah memahami dengan baik hanya saja para kader kurang mengsosialisasikan kegiatan Posbindu ini; 3) pada akivitas Aplikasi sudah cukup baik para kader sudah melakukanpelayanan yang baik sesuai pedoman pelaksanaan serta pelayanan sudah lima meja dan sesuai dengan fungsinya masing-masing namun masyrakat yang datang sedikit. Saran terkait penelitian ini adalah pihak Pihak Puskesmas serta pelaksana program posbindu berkordinasi dengan masyarakat, menambah alat-alat yang dibutuhkan serta menambah anggaran program iniKata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Program Posbindu, Penyakit Tidak Menular 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN MEMPAWAH Ilham Wahyudi; Martoyo Martoyo; Hairil Anwar
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Edward III (dalam Widodo, 2011:96) ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) Komunikasi; sosialisasi tentang narkoba yang dilakukan kepada kelompok sasaran tidak terjalin dengan baik sehinga tujuan dari kebiajakan P4GN belum tercapai secara optimal. (2) Sumber daya; BNN Kabupaten Mempawah kekurangan sumber daya manusia dalam melaksanakan program-program P4GN. (3) Disposisi; Sikap kecenderungan atau karakter BNN Kabupaten Mempawah sebagai impelementor sangat kaku dan terpaku pada anggaran. (4) Struktur birokrasi; dilakukan sesuai dengan SOP di bidangnya masing-masing. Adapun saran yang direkomendasikan yaitu sebaiknya meningkatkan kembali pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan narkoba kepada masyarakat, selanjutnya membentuk relawan anti narkoba untuk mesiasati kekurangan staf dan adanya komitmen yang tinggi dan sikap yang tanggap oleh BNN Kabupaten Mempawah terhadap peningkatan kasus narkoba.Kata Kunci : Birokrasi, Disposisi, Implementasi, Komunikasi.
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA Hanisa Hanisa; Sri Haryaningsih; Elyta Elyta
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i4.2991

Abstract

Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan program kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan di daerah kelurahan Bangka Belitung Darat kecamatan Pontianak Tenggara. Pelaksanaan pengelolaan sampah ditujukan agar sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori dari Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) Mengenai proses Analisis Kebijakan Publik, dimana dalam proses-proses yang mendukung Analisis Kebijakan tersebut terdapat lima proses yaitu: 1.Formulasi Masalah Kebijakan, kesimpulannya pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2.Perumusan Tujuan dan Sasaran, kesimpulannya dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama teutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 3.Mengidentifikasi Parameter Kebijakan, kesimpulannya dari Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak namun fasilitasnya kurang, dan Kelayakan Administratif, dalam penelitaian ini baik dan mendukung. 4.Mencari Alternatif-Alternatif, kesimpulannya ada beberapa alternatif kebijakan yaitu Alternatif peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan Alternatif kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggar yang belum diterapkan. 5.Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan, kesimpulannya melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif maka dengan menambah anggaran dapat mempermudah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.Kata Kunci: Analisis kebijakan, Pengelolaan, Peraturan, Sanksi.

Page 120 of 132 | Total Record : 1314

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue