cover
Contact Name
Deni Darmawan
Contact Email
dendar@untan.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
labkom@fisip.untan.ac.id
Editorial Address
Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
ISSN : 2442546X     EISSN : 2442546X     DOI : http://dx.doi.org/10.26418%2Fpublika.v10i2
Core Subject : Social,
Publika adalah jurnal akses terbuka, dan peer-review. Tujuan utama kami adalah untuk menyebarluaskan artikel terkini dan asli dari para peneliti dan praktisi tentang berbagai masalah sosial dan politik kontemporer: kebijakan publik, administrasi pembangunan, manajemen publik.
Articles 1,314 Documents
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK CRYSTI, MONICA SANTA; Isdairi, Isdairi; Sulisdiani, Indah
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pontianak Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Gibson (dalam Indrawijaya, 2009:112) ada empat unsur efektifitas yaitu sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan PKH di Kecamatan Pontianak Utara belum terlaksana secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari kondisi pendidikan setelah adanya PKH, yaitu adanya pengembangan akses dan taraf pendidikan melalui bantuan tunai bersyarat tidak ada perubahan yang signifikan. 2. Ketepatan waktu dalam menerapkan PKH di Kecamatan Pontianak Utara, terlihat Peserta PKH tidak memenuhi komitmen pelayanan pendidikan dan  kesehatan. 3. Pemanfaatan fasilitas pendidikan dan kesehatan oleh RTSM sebagai peserta PKH di Kecamatan Pontianak Utara pada kenyataannya sudah dimanfaatkan tetapi belum maksimal. 4. Hasil pelaksanaan PKH di Kecamatan Pontianak Utara belum tercapai secara maksimal sesuai dengan target. Karena petugas kecamatan sebagai pendamping PKH kecamatan belum berperan dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas ketepatan sasaran dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Pontianak Utara, maka diharapkan  RTSM sebagai penerima bantuan PKH untuk kegiatan pelayanan kesehatan yang sudah tersedia dapat dialokasikan, sesuai dengan kebutuhan RTSM di bidang pendidikan dan kesehatan. Kemudian perlu adanya pemenuhan komitmen peserta PKH, dengan melakukan sosialisasi
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BUPATI KUBU RAYA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL DI KANTOR CAMAT KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA ARDY, WISMOYO; Patriani, Ira; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3101

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 Tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati Kubu Raya Kabupaten Kubu Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif jenis penelitian deskriptif.Menurut George C. Edward III (Dalam Agustino 2007:149) bahwa variabel terpenting guna berhasinya proses implementasi kebijakan adalah: 1) Komunikasi:kesimpulannya adalah proses komunikasi sosialisasi implementasi Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 30 Tahun 2016 di Kecamatan Sungai Raya telah dilaksanakan, yaitu sosialisasi mengenai Prosedur pelayanan di kecamatan Sungai Raya dalam hal mengurus SIUP harus melalui tingkat terendah yaitu RT sampai tingkat kelurahan.2) Sumber Daya: kesimpulannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.3) Disposisi: kesimpulannya adalah sikap implementor, yaitu staf pelayanan dikantor Kecamatan Sungai Raya dalam memberikan pelayanan sampai saat ini belum maksimal dan belum memenuhi standar pelayanan umum yang ada. 4) Struktur Birokrasi: kesimpulannya adalah salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam hal ini menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab. Saran untuk kedepannya agar adanya penambahan jumlah pegawai dalam melakukan penerbitan SIUP, dan pegawai pemerintah Kantor Camat Sungai Raya diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat teknis maupun non teknis dengan harapan terciptanya tenaga kerja yang terampil dan selanjutnya akan menciptakan kepuasan pelayanan bagi masyarakat .
IMPLEMENTATINGTHE SANGGAU REGENCY REGIONAL REGULATION POLICY NO5 OF 2013 ONTHE IMPLEMENTATIONOF CHILD PROTECTION YELSIE, DHENIE; Zulkarnaen, Zulkarnaen; Hutomo, Tri
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3125

Abstract

This study aims to describe the process of implementing the Sanggau Regency Regional Regulation Policy No. 5 of 2013 on the Implementation of Child Protection. This study used a qualitative research approach. The research location was in the Department of Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The researcher used the theory of Jones, Charles O (Agustino, 2017:154) which explains three indicators of program implementation or policy implementation and there are three kinds of activities that need to be considered carefully. The three implementation indicators consist of: 1) Organization, it can be concluded that in order to facilitate the implementation of child protection policies and gather all OPDs in protecting and realizing children's rights and making Sanggau Regency a Child Friendly City; 2) Interpretation, it can be concluded that the Implementor at the Office of Social Affairs, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning has understood the objectives of the child protection policy well; 3) Application, the child protection policy program in Sanggau Regency can be concluded to be quite good and has received support from the community.
MPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG Sakinah, Kiki; Hardilina, Hardilina; Eka, Agus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3163

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai proses pembuatan akta kelahiran yang terjadi ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih banyak penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki akta kelahiran. Proses pelaksanaan kebijakan ini di analisis dengan menggunakan teori Charles O. Jones, yaitu: Pengorganisasian, Interpretasi, dan Aplikasi dengan demikian dapat diketahui dengan jelas hambatan yang menyebabkan belum terlaksananya dengan baik kebijakan ini. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Peratran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalah pembentukan atau penataan sumber daya masih kurang efektif; 2) Interpretasi, kesimpulannya adalah sosialisasi yang dilakukan masih kurang; 3) Aplikasi, kesimpulannya adalah pengaplikasian belum optimal dilakukan. Adapun saran untuk penelitian ini adalah menambah jumlah pegawai, serta sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan intensif dengan memanfaatkan media sosial dan dilakukan ke seluruh Kabupaten Sintang. Kata kunci: Akta Kelahiran, Pengorganisasian, Interpretasi, Aplikasi
DIRI DI DESA TELUK PAKEDAI 1 KECAMATAN TELUK PAKEDAI KPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANABUPATEN KUBU RAYA Pitrianti, Pitrianti; Sukamto, Sukamto; Erdi, Erdi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v13i1.3204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana upaya penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan desa mandiri di Desa Teluk Pakedai 1 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya yang berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan desa mandiri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan menuju desa mandiri di Desa Teluk Pakedai 1 Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Caventa dan Valderama (dalam Suhirman 2003: 61) yang terdiri dari: 1) Sumber Daya Manusia, kesimpulannya adalah kurangnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum maksimal; 2) Sumber Daya Alam, kesimpulannya adalah pengelolaan potensi desa yang ada di Desa Teluk Pakedai 1 selama ini hanya menjadi wacana sehingga potensi sumber daya alam yang ada di desa belum dapat dikelola dengan maksimal; 3) Finansial, kesimpulannya adalah untuk pelaksanaan suatu kegiatan terutama dalam mengelola potensi yang ada di desa anggaran biayanya masih kurang atau terbatas; 4) Fisik, kesimpulannya adalah infrastruktur jalan yang masih belum memadai sebagai akses untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat maupun pendidikan masyarakat desa; 5) Sosial, kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum efektif dilihat dengan masih rendahnya antusias masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah Kepala Desa dan masyarakat desa Teluk Pakedai 1 harus bekerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengelola potensi desa yang akan meningkatkan pendapatan asli desa, dan secara aktif ikut serta dalam pembangunan desa.
KUALITAS PELAYANAN KANTOR AREA PEGADAIAN KOTA PONTIANAK Yudhistira, Dendra; Sugito, Sugito; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3090

Abstract

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari Moenir, 2010: 88-119 yang mengungkapkan bahwa ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan, yaitu: (1) faktor kesadaran (2) faktor aturan (3) faktor organisasi (4) faktor kemampuan dan keterampilan (6) faktor fasilitas pelayanan. Setelah melakukan penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah (1) kesadaran akan tanggung jawab yang diemban petugas sudah baik, (2) petugas belum sepenuhnya menyadari kewenangan yang dimilikinya sehingga dapat menghambat pekerjaannya (3) divisi yang tersedia hanya divisi operasional (4) petugas telah diberikan upah yang cukup (5) latar belakang pendidikan yang diambil petugas tidak sesuai dengan jabatan yang dijabatnya saat ini (6) petugas tetap diwajibkan membawa alat kerja pribadi untuk menyelesaikan tugasnya. Rekomendasi yang diberikan peneliti kepada Kantor Wilayah Pegadaian Pontianak berupa saran dari kesimpulan yaitu hasil olah peneliti melalui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan pada Kantor Wilayah Pegadaian Pontianak kepada Pegadaian pelanggan. Saran yang diberikan adalah: (1) Mempertahankan faktor kesadaran yang sudah ada karena kesadaran yang dimiliki petugas sudah baik (2) mengetahui dan memahami kewenangan yang dimiliki karena menyelesaikan tugas menuntut setiap kewenangan yang telah diberikan (3) meningkatkan kemampuan dari petugas (4) mempertahankan faktor pendapatan yang ada (5) memperketat rekrutmen agar mendapatkan petugas yang sesuai dengan departemen terkait (6) menyediakan alat kerja yang menunjang pekerjaan Kata kunci :Kualitas Pelayanan, Pegadaian; Kantor Wilayah; VampirAbstrak
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA RIYANI1, RESTI; Kusnadi, Dedi; Pardi, Pardi
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i2.3116

Abstract

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk keberhasilan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang pencepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori Edward III (dalam Winarno (2016 : 156) ada empat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan kebijakan adalah variabel yaitu, Komnikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokras. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara komprehensif melalui pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan dalam Implemntasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya. Komunikasi kepada masyarakat masih kurang jelas yang diberikan oleh pihak kantor BPN kepada masyarakat masih menggalami miss komunikasi, Sumber Daya pelaksana terkait program PTSL belum optimal staf (operator pelaksana) masih kurang dalam implementasi, serta kewenangan dan fasilitas, disposisi tidak terdapat kendala apapun, Birokrasi tentang persyaratan-persyaratan untuk memdapatkan program PTSL masih kurang jelas lebih harus meningkatkan komunikasi dalam sosialisasi sehingga tidak terjadi miss komunikasi. Pihak kantor harus lebih meningkatkan lagi dalam hal Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, serta Struktur Birokrasi.Kata kunci: Implementasi, Pendaftaran Tanah, Sistematis Lengkap, BPN Kubu Raya.
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI Kusuma, Yulita Pincesia; Hardilina, Hardilina; Martinus, Martinus
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i3.3154

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengungkapkan tentang kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2015:44) untuk mengukur kinerja organisasi publik yang terdiri dari : 1) Produktivitas, kesimpulannya kinerja pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi belum optimal karena faktor kenyamanan dan faktor kemudahan bagi masyarakat kurang diperhatikan. 2) Kualitas layanan, kesimpulannya respon aparatur terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus tetapi jaringan yang lambat dan verifikasi data yang lama oleh pusat membuat terhambatnya proses pembuatan E-KTP. 3) Responsivitas, kesimpulannya respon aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi terhadap kebutuhan pelayanan sejauh ini sudah bagus. Adapun saran yang direkomendasikan aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi dalam meningkatkan kinerja pelayanan E-KTP harus mampu menciptakan suasana kerja yang merangsang produktivitas kerja yang lebih tinggi lagi dan perlu ditingkatkan lagi kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan terutama dalam menjalankan alat teknologi. Kata kunci : Kinerja, Aparatur Sipil Negara, Pelayanan E-KTP
IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEGARAU PARIT KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS Lestar, Desi; Haryaningsih, Sri; Ningtias, Kartika
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i4.3194

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil implementasi program BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa Segarau Parit. Permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi program BUMDes belum memberikan hasil yang optimal disebabkan karena pelaksananaan program BUMDes di desa Segarau Parit belum sesuai dalam Peraturan Desa Segarau Parit Nomor 6 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edaward III (dalam Nugroho 2017, 747-748) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah desa maupun pengurus BUMDes kepada masyarakat Segarau Parit terkait tujuan keberadaan BUMDes serta program didalamnya; 2). Sumberdaya. Sumber daya manusia yang tersedia tidak bisa memanfaatkan peluang usaha dengan optimal dan unit yang dipilih terlalu banyak sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi; 3). Disposisi. Kurangnya tanggung jawab antar bagian sehingga menyebabkan pelimpahan wewenang, Tidak transparan kepada masyarakat Desa Segarau Parit mengenai program yang dijalankan dan laporan keuangan; 4). Struktur Birokrasi. Pergantian pengurus, rangkap jabatan dan rangkap tugas yang menyebabkan pengurus bingung dan kerepotan dalam menjalankan wewenangnya, tidak adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengatur pelaksanaan BUMDes. Adapun saran peneliti ini adalah sosialiasi bukan hanya dilakukan pemerintah desa namun pengurus BUMDes juga ikut serta memberikan infromasi, memilih orang yang berkompeten dan memanajemen keuangan dengan baik, bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sesuai bidangnya dan transparan kepada masyarakat mengenai program serta laporan keuangan, konsisten dalam menjalankan tugas yang diberikan dan membuat peraturan pelaksanaan BUMDes yakni SOP (Standar Operasional Prosedur) agar bisa mewujudkan keberhasilan program BUMDes di Desa Segarau Parit.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT wanday, tegar Oktavianus; Rusdiono, Rusdiono; RAHIM, ABDUL
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v12i1.3079

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Implementasi Kebijakan Pembudayaan Gemar Membaca Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu capaian kinerja dan target yang telah direncanakan tidak sesuai harapan dalam memenuhi tujuan kebijakan yang ingin meningkatkan minat baca di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif melalui pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi melalui pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari van Meter & van Horn dalam Leo Agustino (2016:133) yang didasarkan pada variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, kesimpulanya masih belum mencapai tujuan meningkatan minat baca di kalimantan Barat, 2) Sumber Daya, kesimpulannya penggunaaan sumber daya yang belum berhasil mencapai tujuan kebijakan, 3) Karakteristik Agen Pelaksana, kesimpulannya pelaksana sudah melaksanakan tugas fungsi dan sesuai standar prosedur sebagaimana mestinya, 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana, kesimpulannya sangat antusias dan menjalankan kebijakan dengan cukup baik, 5) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, kesimpulannya sudah menjalankan komunikasi dengan baik antar pelaksana , 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, Politik kesimpulannya keadaan ekonomi yang sulit mempengaruhi minat baca masyarakat. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah meningkatkan kinerja dengan baik dengan maksimalkan potensi sumber-sumber daya dengan baik.

Filter by Year

2012 2024


Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2024): PUBLIKA EDISI JUNI 2024 Vol 13, No 1 (2024): PUBLIKA EDISI MARET 2024 Vol 12, No 4 (2023): PUBLIKA EDISI DESEMBER 2023 Vol 12, No 3 (2023): PUBLIKA EDISI SEPTEMBER 2023 Vol 12, No 2 (2023): PUBLIKA EDISI JUNI 2023 Vol 12, No 1 (2023): PUBLIKA EDISI MARET 2023 Vol 11, No 4 (2022): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2022 Vol 11, No 3 (2022): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2022 Vol 11, No 2 (2022): PUBLIKA, EDISI JUNI 2022 Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022 Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021 Vol 10, No 3 (2021): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2021 Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021 Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021 Vol 9, No 4 (2020): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2020 Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020 Vol 9, No 2 (2020): PUBLIKA, EDISI JUNI 2020 Vol 9, No 1 (2020): PUBLIKA, EDISI MARET 2020 Vol 8, No 4 (2019): PublikA, Edisi Desember 2019 Vol 8, No 3 (2019): PublikA, Edisi September 2019 Vol 8, No 2 (2019): PublikA, Edisi Juni 2019 Vol 8, No 1 (2019): PublikA, Edisi Maret 2019 Vol 7, No 4 (2018): PublikA, Edisi Desember 2018 Vol 7, No 3 (2018): PublikA, Edisi September 2018 Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018 Vol 7, No 1 (2018): PublikA, Edisi Maret 2018 Vol 6, No 4 (2017): PublikA, Edisi Desember 2017 Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017 Vol 6, No 2 (2017): PublikA, Edisi Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): PublikA, Edisi Maret 2017 Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016 Vol 5, No 3 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016 Vol 5, No 1 (2016): PublikA, Edisi Maret 2016 Vol 4, No 4 (2015): Publika, Edisi Desember 2015 Vol 4, No 3 (2015): Publika, Edisi September 2015 Vol 4, No 2 (2015): Publika, Edisi Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): PublikA, edisi Maret 2015 Vol 3, No 4 (2014): Publika, Edisi Desember 2014 Vol 3, No 3 (2014): Publika, Edisi September 2014 Vol 3, No 2 (2014): Publika, Edisi Juni 2014 Vol 3, No 1 (2014): PublikA, Edisi Maret 2014 Vol 2, No 3 (2013): PublikA, Edisi Desember 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi Agustus 2013 Vol 2, No 2 (2013): PublikA, Edisi September 2013 Vol 2, No 1 (2013): PublikA, Edisi April 2013 Vol 1, No 1 (2012): PublikA, Edisi Perdana 2012 More Issue