Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
802 Documents
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN BARANG BUKTI NIHIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 929/PID.B/2023/PN LBP) ]]>
<![CDATA[Sukma, Allodya]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83863
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan barang bukti nihil dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Majelis Hakim mempertimbangkan setidaknya dua alat bukti dalam menemukan kebenaran tindak pidana yang terjadi untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Tujuan artikel ini adalah untuk membuktikan apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN Lbp telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, surat berupa visum et repertum Nomor: Um.01.01/xv/4.4.9/159/2023 dan keterangan terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.]]>
<![CDATA[INKONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM IMPLEMENTASI ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Rizqiputri, Alya]]>;
<![CDATA[Sofyana, Muhamad Irfan]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.84944
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian implementasi asas kepentingan terbaik bagi terdakwa anak dalam pertimbangan Hakim sebagai dasar memutus perkara Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif preskriptif, dan menggunakan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kasus. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Bil asas kepentingan yang terbaik bagi anak belum dilaksanakan secara optimal. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut asas kepentingan terbaik bagi anak hanya diimplementasikan secara formalitas saja. Hal ini menunjukkan inkonsistensi antara pertimbangan hakim dengan putusan yang diambil oleh majelis hakim terhadap terdakwa di mana Majelis Hakim masih memprioritaskan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan terhadap anak dan tidak mempertimbangkan secara cermat keadaan pribadi anak sebagaimana laporan dari BAPAS. Sehingga, pertimbangan hukum majelis hakim terkait penerapan asas kepentingan yang terbaik bagi anak dalam putusan tersebut justru bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4) Jo. Pasal 81 ayat (5) UU SPPA. ]]>
<![CDATA[LEGAL REASONING HAKIM DALAM PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA TERHADAP PERKARA DESERSI ]]>
<![CDATA[Kafi, Muhammad Izzul]]>;
<![CDATA[Soehartono, Soehartono]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84605
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan bagaimana prosedur pelaksanaan peradilan in absentia terhadap perkara tindak pidana desersi yang merupakan sebuah jalan tengah dalam suatu persidangan ketika terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh oditur militer. Bahwa dalam pelaksanaan peradilan in absentia ini pada perkara Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 membutuhkan legal reasoning hakim atau yang biasa disebut pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian perskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan bagi terdakwa desersi pada Putusan Nomor 140-K/PM.II-09/AD/II/2021 sesuai dengan perspektif teori pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan hasil telaah Penulis terkait pembahasan mengenai tindak pidana desersi yang dilaksanakan secara in absentia sudah sesuai dengan rumusan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, sehingga ketika peradilan in absentia ini dilaksanakan oleh Majelis Hakim tidak menghilangkan hak terdakwa dalam acara persidangan sesuai rumusan pada Pasal 196 KUHAP mengenai hak-hak terdakwa dalam persidangan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI PUTUSAN RESTITUSI ]]>
<![CDATA[Harumi, Puspa Indah]]>;
<![CDATA[Santoso, Bambang]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83923
<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana eksploitasi orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi orang dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif karena mengkaji suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagai pendekatan penelitian. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku serta artikel terkait. Penelitian ini diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi sebagai upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana eksploitasi dalam putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn.Mtr telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam amar putusan nomor 771/Pid.Sus/2020/Pn. Mtr mengenai penjatuhan restitusi, para hakim belum mencantumkan dengan jelas mengenai rincian besaran restitusi masing-masing terdakwa, jangka waktu pembayaran restitusi oleh terdakwa, dan penetapan sita harta kekayaan apabila tidak sanggup membayar restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban.]]>
<![CDATA[TELAAH KEPASTIAN HUKUM TERHADAP MASA TUNGGU TERPIDANA MATI PADA PENGAJUAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA ]]>
<![CDATA[Setiawan, Frendi]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.84909
<![CDATA[This article discusses the certainty of the waiting period for death row inmates before the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) as well as the time period for submitting extraordinary legal remedies such as pardon and review of decisions that have been inkracht as a form of grant. human rights before the death penalty is executed. This type of research is normative legal research that is descriptive in nature with secondary data types including primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is carried out by literature study, then the analytical technique used is the deductive method. This research resulted in regulations regarding the waiting period for death row inmates before the enactment of the new Criminal Code which still does not provide certainty regarding the deadline for submitting a review as regulated in Article 264 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) and Decision Number 107/PUU-XIII/2015 Regarding the application for a period of clemency, this results in the lack of legal certainty regarding the execution of the death penalty because it requires an unlimited amount of time to fulfill the rights of the convict.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI DALAM MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ]]>
<![CDATA[Anggara, Naufal Zharif]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83773
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP dan mengetahui jenis-jenis pidana. alat bukti yang digunakan dalam proses persidangan sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan diterapkan dengan studi kasus. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder adalah dengan mempelajari dokumen atau bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terlihat bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di persidangan harus berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim juga dalam mengambil keputusan harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi pada saat penganiayaan terjadi, surat visum et repertum yang diberikan oleh dokter dari rumah sakit, dan terakhir keterangan terdakwa sendiri. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Annisa, Sofia]]>;
<![CDATA[Septiningsih, Ismawati]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85627
<![CDATA[Penelitian memiliki maksud untuk mengetahui alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika dalam pada suatu keputusan nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Rah dan mengkaji alasan hakim memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010 Jo. SEMA No.3 Tahun 2011 Jo. SEMA No.3 Tahun 2015. Penelitian hukum normatif bersifat preskriptif ini mengaplikasikan studi kasus, dimana hukum primer maupun sekunder menjadi bahan hukum dalam konteks ini, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan dianalisis dengan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa alasan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus adalah untuk berlaku adil, tuntutan jaksa penuntut umum dirasa terlalu tinggi ditinjau dari fakta di persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika namun tidak didakwakan oleh penuntut umum sehingga hakim mengacu pada SEMA dalam memutus perkara karena SEMA tersebut bersifat mengisi kekosongan hukum meskipun dalam Undang-Undang khusus seperti undang-undang narkotika mengatur pidana minimum khusus dan meskipun hakim terikat pada surat dakwaan, mereka diizinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih rendah demi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG PENUNTUTANNYA DILAKUKAN TERPISAH (SPLITSING) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Sianipar, Ester Natalia]]>;
<![CDATA[Aldyan, Arsyad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.84368
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dipertimbangkan oleh hakim karena telah memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus pelaku bersalah karena melakukan tindak pidana narkotika.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Saksi, Narkotika Abstract: This article describes and examines the issue of the judge's consideration of the testimony of witnesses whose prosecution is carried out separately in decision number 338/Pid.Sus/ 2021 / Fr. Yyk. This study is a normative legal research that uses a case approach (case approach). The types of legal materials used consist of primary legal materials, and secondary legal materials with data collection techniques used in this study, namely the study of documents (literature). The results of the study and discussion showed that the testimony of witnesses whose prosecution was carried out separately was considered by the judge because it had given confidence to the judge in deciding the perpetrator guilty of committing narcoticscrimes.Keywords: Judge’s Consideration; Sanctions; Narcotics]]>
<![CDATA[KAJIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN ATAS DASAR ADANYA PEMBELAAN TERPAKSA ]]>
<![CDATA[Herin Saputri, Fani Fadila]]>;
<![CDATA[Rustamaji, Muhammad]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 4: OKTOBER - DESEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i4.85155
<![CDATA[Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan lepas dalam tindak pidana penganiayaan atas dasar pembelaan terpaksa dalam ketentuan KUHAP. Majelis Hakim menetapkan putusan lepas dalam perkara ini karena Majelis Hakim yakin akan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertalian dengan adanya unsur pembelaan terpaksa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas pada putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini bersifat perskriptif dan terapan. Cara pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan putusan lepas perkara tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/Pn Dgl telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dimana di dalamnya juga terdapat unsur pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dan wajib dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP.]]>
<![CDATA[LEGALITAS KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK ]]>
<![CDATA[Wardani, Riska Putri]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Itok Dwi]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 12, No 3: JULI - SEPTEMBER 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/jv.v12i3.83916
<![CDATA[This article analyzes the value and strength of evidence in the use of testimonium de audituwitnesses in proving the crime of child molestation. Basically, in the KUHAP regulates witnesses and witnessstatements, namely that the information given by a witness in a trial must be information that he heard,saw and experienced himself. The purpose of this article is to prove whether the Pelalawan District Courtdecision Number 44/Pid.Sus/2021/Pn Plw is in accordance with the provisions of criminal procedural law.The research method used is doctrinal or normative legal research. This research is descriptive and applied.The method for collecting legal materials is by means of literature study and the legal materials used areprimary legal materials and secondary legal materials.]]>
