cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 7   8   9   10   11 
PERAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi penelitian pada koperasi simpan pinjam di kota lhokseumawe Vina Melinda Limbong; Harun h; Muhammad Nasir
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4811

Abstract

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran,hambatan dan upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan operasional koperasi simpan pinjam yang ada di kota Lhokseumawe. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dan adapun menurut pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang perizinan usaha simpan pinjam menyatakan bahwa pengawasan terhadap izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh menteri, gubenur, dan walikota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelian hukum yang di lakukan dengan cara penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak nya ditemukan di kota lhokseumawe koperasi-koperasi ilegal yang dengan bebas beroperasi, serta kurang aktif nya dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota lhokseumawe dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, serta kurang nya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan penyuluhan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kota lhokseumawe hanya melakukan tinjauan lapangan dan pembinaan. Kata kunci : Koperasi, pengawasan, pemerintah daerah.
PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP TAHANAN KOTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Nur Hidayah; Zul akli; Malahayati M
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5359

Abstract

Abstract Supervision according to Victor M. Situmorang and Jusuf Juhir is every effort and action in order to know the extent to which the implementation of tasks carried out according to the provisions and objectives to be achieved. The duties and functions of Community Guidance are regulated in several regulations including, namely the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.01-PK.04.10 of 1998 concerning Duties, Obligations, and Conditions for Community Guidance, RI Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, regarding the duties and functions of Community Guidance and adaptations carried out by Community Advisors during the Covid-19 pandemic. The research objectives in this study were to find out and explain how to monitor conditional release of city prisoners during the Covid-19 pandemic, and to find out and explain how the consequences of the parole policy on city prisoners in the community during the Covid-19 pandemic and efforts the government did in handling the conditional release of city detention during the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is: This type of juridical normative research. With a statutory approach, and a conceptual approach. The nature of the research in this thesis is descriptive research. And the form of this research research is a descriptive form. Based on the results of the study, it can be seen that in supervising convicts who get parole, the government carries out various programs to deal with convicts who get parole during the COVID-19 pandemic, namely by collaborating between community counselors and the community and involving the families concerned to anticipate when things go wrong. Keywords : Surveillance, parole, Covid-19 pandemic
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU DALAM WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Nia Fadhillah Hanim; Sofyan Jafar; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v2i3.4035

Abstract

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya di sebut UUHC). Perlindungan hak cipta lagu di atur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC yang termasuk dalam ruang lingkup Hak Cipta. Semakin canggihnya teknologi elektronik dan banyaknya pengguna lagu menggunakan website yang sebagian besar tidak diketahui domisilinya menyebabkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk melakukan perjanjian lisensi dan menarik royalti yang digunakan users. Hal tersebut yang menimbulkan pelanggaran Hak Ekonomi pencipta atau pengguna hak cipta atas karya ciptanya. UUHC telah mengatur mengenai penggunaan hak cipta, hak-hak yang terdapat dalam hak cipta, jangka waktu hak cipta, dan sanksi berupa ketentuan perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di media internet yang dilakukan oleh pengguna internet, bentuk-bentuk pelanggaran dan upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran hak cipta lagu di internet. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat di ketahui upaya pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu dan penegakan hukum yang di atur dalam Pasal 113 ayat (1) dan (4) UUHC serta bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Karena kurangnya kesadaran dari pengguna internet dalam menghargai karya cipta orang lain dan kebiasaan untuk memiliki atau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis. Disarankan kepada Pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam menanggapi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya dalam illegal downloading. Dan diharapkan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu untuk melakukan pedaftaran atas ciptaannya hal ini dapat mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan hak cipta.
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Hilal Arya Ramadhan; Yusrizal Y; Fauzah Nur Aksa
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4267

Abstract

Korupsi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat pada beberapa dekade terkahir ini, akibat dari tingginya kasus tindak pidana korupsi, menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Pemerintah telah berupaya keras dalam mengatasi permasalahan korupsi, hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang bersifat sistematis dan teratur. Selain hukum positif, Indonesia juga tidak terlepas dari ajaran agama. Secara tegas agama sangat melarang perbuatan korupsi karena korupsi termasuk sebagai tindak pengkhianatan dan kezaliman, telah banyak penjelasan tentang larangan perbuatan korupsi baik pada Al Qur’an serta Hadist. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dengan menggunakan metode berfikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam Hukum Islam Tindak Pidana Korupsi diatur melalu Al-Qur’an dan Hadist. Perbandingan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Hukum Postif untuk menentukan pemidanaan tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 20 Tahun penjara serta hukuman tambahan berupa membayar denda. Sedangkan Hukum Islam perbuatan korupsi merupakan pencurian dan hukumannya potong tangan dan hukuman mati. Saran dalam penelitian ini, Hukum di Indonesia harus memenuhi unsur keadilan tidak membuat perpecahan sesama masyarakat , serta penegak hukum harus tegas dalam menjatuhkan hukuman pidana bila perlu di dasari Al-Qur’an dan Hadist. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam
Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah (Studi Penelitian Di Dusun A Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe) Yuliani Yuliani
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 1, No 1 (2018): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v1i1.2555

Abstract

This study discusses the legal relationship between the homeowner and the tenants of the house in a lease agreement. The lease provisions are regulated in Articles 1548 to 1600 Civil Code, but specifically based on the principle of consensualism of the parties. The legal relationship that occurs is in the form of a rental agreement. That this agreement was made legally by the parties and fulfilled the subjective and objective legal requirements, but in the implementation of the party renting out the promise to not deliver the object of the lease to the lessee and entered into a sale and purchase agreement with another party, this would cause a loss for the lessee . This study specifically raised 1 (one) case of default that occurred in a lease agreement with object 1 (unit) of a house located in Hamlet A, Panggoi Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City. 3 (three) issues raised in this study are: 1). What is the legal relationship between the parties in the implementation of the rental agreement to rent a house in Hamlet A, Panggoi Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City? 2). What will be the legal consequences for the parties in the lease agreement in Dusun A, Panggoi Village, Muara Dua District, Lhokseumawe City if there is a default? 3). What is the settlement effort made by the injured party due to default in the lease agreement? The analysis in this study was carried out qualitatively with an empirical juridical approach to see how the lease contracts that have been agreed by the parties are carried out by both. The data search is carried out through documentation study activities by examining various legal provisions especially the articles related to the lease agreement in the Civil Code and juxtaposing it with the contract agreed upon by the parties. Documentation study is supported by field study activities that interview the parties, namely the tenants and the renting parties as well as other respondents. With regard to the problem in question, the parties agreed to settle the family by holding a meeting. The lessee in this case does not sue the lessee to the litigation route through a breach of tort or tort against the law. For the lessee, the payment of the full payment which has been paid in full is sufficient to resolve the problem. This is motivated by the tenant not to complicate the problem of the loss he experienced. This study advises readers in particular and all parties to apply the principles of good faith and the principle of prudence in the implementation of the agreement, even though the agreements referred to are the types of agreements that are commonly carried out by the community as well as this lease agreement.
Permohonan Penetapan Perwalian Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh) Ega Wulandari; Manfarisyah M; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4516

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui alasan ibu kandung mengajukan penetapan permohonan perwalian anak, dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak, dan akibat hukum setelah adanya penetapan perwalian. Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian hukum kualitatif, dan sumber hukum yang digunakan adalah melalui penelitian lapangan (field research). Hasil dalam penelitian ini yaitu bahwa alasan ibu kandung mengajukan permohonan yaitu untuk memenuhi syarat dalam meminjam uang kepada pihak bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili anaknya selama tidak pernah di cabut kekuasaannya. Dan akibat dari penetapan ini yaitu ada atau tidaknya penetapan dari pengadilan, ibu kandung tetap dapat mewakili anaknya dalam bertindak secara hukum.
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENGOBATAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Natasya Mauliza; Zul Akli; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5279

Abstract

Pengobatan terhadap narapidana narkotika merupakan upaya yang harus dilakukan untuk para korban penyalahgunaan narkotika agar terlepas dari pengaruh zat berbahaya tersebut. Pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan dan responden serta studi kepustakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika dengan melakukan pembinaan mental terhadap narapidana melalui kegiatan kepribadian dan kegiatan kemandirian.
IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen) PUTRI HANDAYANI
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5353

Abstract

This study aims to identify and explain the implementation of public green open space in Bireuen Regency, the obstacles experienced and efforts to resolve the arrangement of public green open space in Bireuen Regency. In Qanun Number 7 of 2013 concerning the Regional Spatial Planning of Bireuen Regency, it is mandatory that the provision of public green open space in an ideal urban area is 20% (percent) of the area. However, until now, the provision of public green open space in Bireuen Regency has only been realized 5.3% (percent) of the area. This study uses an empirical/sociological juridical method with a sociological juridical approach which is analyzed descriptively. Sources of data used are primary data in the form of interviews with respondents and informants as well as secondary data sources derived from library studies. Based on the results of the study, it is known that in implementing public green open spaces in Bireuen Regency. The local government has the authority in the form of Planning, Utilization of Space and Control of Space Utilization. Then the obstacles experienced in structuring public green open spaces in Bireuen Regency are the absence of a detailed spatial plan (RDTR) and lack of community participation. Efforts that have been made by the local government in structuring public green open spaces in Bireuen Regency are by developing a Detailed Spatial Plan (RDTR), Providing Socialization and Increasing Community Participation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DARI PENGGABUNGAN PERUSAHAAN (MERGER) PADA PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Muhammad Rizki; Ramziati R; Hamdani H
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4225

Abstract

Studi ini bertujuan untuk Untuk menjelaskan kedudukan pemegang saham minoritas sebagai pihak yang berkepentingan dan perlindungan hukum terhadapnya dari merger Perseroan Terbatas dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Merger merupakan restrukturisasi yang sering dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan oleh karenanya perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena kedudukannya dengan prinsip one share one vote pada pengambilan keputusan terhadap merger dalam RUPS lebih lemah dari pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan merger diberikan hak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar namun tidak menghentikan proses merger tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk melakukan penelitian. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dengan kedudukan pemegang saham minoritas yang lebih lemah dari pemegang saham mayoritas dalam RUPS, dikarenakan jumlah kepemilikan saham. pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap merger, diberikan hak (appraisal right), yaitu hak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar dalam Pasal 126 ayat (2). Namun proses merger tetap berjalan, yang menunjukkan bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas tidak dapat menghentikan proses merger. Sehingga UUPT belum mampu memberikan perlindungan hukum yang jelas untuk mengakomodir hak dan kepentingan pemegang saham minoritas yang di rugikan dalam proses merger sebagaimana diisyaratkan dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG). Disarankan untuk melakukan revisi atau penambahan terhadap UUPT dalam hal mergernya Perseroan untuk lebih mampu mengakomodir hak dan kepentingan pemegang saham minoritas terhadap merger dikarenakan posisi pemegang saham minoritas yang masih sulit menjalankan hak dan kepentingannya dalam merger khususnya dalam Perseroan tertutup, untuk mendorong penerapan prinsip GCG sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap pemegang saham minoritas.
Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dessy Aryanti; Husni h; Muhammad Nur
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6347

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kebijakan Formulasi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta mengetahui dan menjelaskan Pidana Pengganti Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Pidana denda merupakan kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membayar sejumlah uang yang telah ditentukan dalam KUHP. Dalam KUHP yang dianggap sebagai subjek hukum hanyalah orang saja. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman muncul korporasi yang juga dianggap sebagai subjek hukum karena korporasi juga dapat melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini yaitu normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut sistem perumusan pidana denda komulatif dan untuk sistem penjatuhan pidana maksimum khusus dan minimum khusus, sedangkan dalam KUHP menganut sistem alternatif serta sistem penjatuhan pidana nya adalah maksimum khusus. Pidana pengganti denda yang tidak dibayarkan oleh korporasi adalah perampasan aset korporasi.

Page 9 of 51 | Total Record : 503

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue