cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 25   26   27   28   29 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perbedaan Harga Pada Label Rak Barang Degan Nota Pembayaran (Studi Penelitian di Suzuya Lhokseumawe) Mutoi, Amrisyah; Sastro, Marlia; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16899

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi dari perlindungan hukum dan pertanggungjawaban yang dilakukan pihak Suzuya Lhokseumawe sebagai pelaku usaha mengenai perbedaan harga pada label rak barang dengan nota pembayaran berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kesalahan pada label rak barang (dispalay) dengan daftar harga yang ada pada mesin di kasir pada saat pembayaran sudah sangat sering terjadi, dimana harga yang tercantum dan saat pembayaran terdapat perbedaan yang disebabkan karena proses administrasi yang kurang teliti. Mengacu pada Pasal 4 huruf (b) UUPK, tentang hak konsumen, bahwa suatu hak konsumen adalah kebebasan dalam mendapat dan memilih produk jasa, tergantung pada nilai tukar, mata uang dan syarat serta jaminan yang berlaku. Kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai syarat serta jumlah barang atau jasa, dan memberikan pengertian tentang kegunaan, dan pemeliharaannya telah dibuat sangat transparan, jujur mengenai suatu kondisi jaminan barang dan atau jasa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 UUPK. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan kepustakaar dilakukan guna memperoleh data sekunder yang teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara, Hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah suzuya lhokseumawe memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan) sebagaimana kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7 UUPK adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberkan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunanan, pernaikan dan pemeliharaan hal tersebut. Dalam penerapan pertanggungjawabannya pihak suzuya lhokseumawe memberikan ganti rugi baik pengembalian uang sesuai dengan jumlah selisih tersebut maupun tanggung jawab yang lainya di nilai dapat membentu konsumen dalam mendapatkan haknya dan pihak suzuya memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan apa yang dia lihat di rak barang sebelumnya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA syahrul, syahrul syahrulramadhan; nur, muhammad; husna, cut asmaul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.17165

Abstract

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan.Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan Pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Sumber hukum yang di gunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan perlindungan korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus di kantor kepolisian, penyediaan tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan. Selain bersifat fisik, korban KDRT juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat psikis. Salah satu bentuk perlindungan psikis korban KDRT adalah menghukum pelaku sesuai dengan bentuk kekerasan, serta akibatnya terhadap korban. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan yang diberikan kepada korban KDRT iyalah memenuhi segala hak-hak korban. Prinsip keadilan yaitu dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.Memastikan adanya kepastian hukum dengan menindak tegas pelaku KDRT sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak-hak korban KDRT dan layanan yang tersedia. Perlindungan hak-hak korban KDRT harus diperkuat. Pemerintah harus meningkatkan pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan sosial, bantuan hukum, dan pelayanan bimbingan rohani untuk korban KDRT. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemberantasan KDRT untuk mencegah kejadian serupa.
Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging tumangger, silfia; Arnita, Arnita; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13774

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kabupaten Pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menangulangi tindak pidana illegal logging tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutananan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pakpak Bharat.  Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Diperdagangkan Melalui Platform E-Commerce (Studi Penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan) Ramadhan, Rizki; Rahman, Arif; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16875

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan terhadap produk makanan dan minuman yang diperdagangkan melalui platform e-commerce. Hadirnya e-commerce saat ini memunculkan banyaknya produk produk makanan dan minuman yang sangat mudah beredar di kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Pasal 3 huruf D Perpres No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Dalam pelaksanaan analisis ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan verifkasi atau kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa BPOM Kota Medan melaksanakan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di berbagai platform e-commerce dengan menggunakan sistem Pre Market Evaluation dan Post Market Control Namun dengan luasnya wilayah cakupan kerja Balai Besar POM dan sumber daya yang tidak memadai akan menjadi masalah dalam pengawasan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan kinerja Tiga SisPOM dan menerapkan program strategis pemberdayaan masyarakat yaitu KIE atau Komunikasi. Informasi, dan Edukasi.
PENINGKATAN KASUS CERAI GUGAT DENGAN KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian di Mahkamah Syariyah Sinabang) gustina, gustina; Herinawati, Herinawati; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16966

Abstract

Pernikahan sama sekali tidak terkait dengan segala bentuk pemaksaan, karena pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip persetujuan, rasa hormat, dan pemahaman bersama. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak, maka para pihak berhak untuk dapat mengajukan gugatan, sepanjang terdapat dasar-dasar yang sah yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dalam islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses kasus cerai gugat dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga di Mahkamah Syariyah Sinabang, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariyah Sinabang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariyah Sinabang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), metode pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling dan dianalisa secara kualitatif. Peningkatan kasus cerai gugat di mahkamah syariyah sinabang dikarenakan kurangnya pemahaman kedua pasangan daripada konsep pernikahan, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga merosotnya perekonomian, karena banyaknya pengangguran,  serta menimbulkan ketidakharnonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Mahkamah Syariyah Sinabang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi disetiap desa, selain itu Mahkamah Syariyah selalu menerapkan asas-asas mempersulit perceraian, guna mencegah peningkatan kasus cerai gugat. Saran dalam penelitian ini, kepada Pemerintah dapat melakukan peningkatan pendidikan dan konseling pra-nikah, peningkatan peran lembaga keagamaan, dan penguatan program keluarga berencana. Dengan pendekatan terpadu yang melibat kan pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan individu yang dapat membantu mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi pernikahan.
PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSUKON Fazira, Inda; Manfarisyah, Manfarisyah; Husna, Cut Asmaul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.12991

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian di Mahkamah Syariyah Lhoksukon, Hambatan yang dialami oleh hakim mediator serta upaya hakim mediator dalam memproses hambatan yang dialami dalam Memediasi sengketa perceraian di Mahkamah Syar,iyah Lhoksukon Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Mahkamah Syariyah Lhoksukon telah menerapkan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.01 Tahun 2016, dapat diketahui sebagai landasan dilaksanakannya perdamaian dalam proses mediasi. Mulai dari tahap mediasi yaitu pra mediasi dan proses mediasi itu sendiri, tugas, peran dan fungsi Hakim mediator. Hakim  Mediator sudah menunaikan peran sebagai Hakim mediator dengan baik dalam proses mediasi. Hakim Mediator berperan membantu para pihak menemukan alternatif pemecahan masalah dan bertugas memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak. Implikasi dalam penelitian ini, sebaiknya mediator lebih memahami kondisi psikologis dari pasangan yang akan becerai dan lebih memperkaya ilmu-ilmu tentang mediasi agar pada saat melakukan mediasi mereka lebih mudah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan, selanjutnya Mahkamah Syariyah Lhoksukon harus menyesuaikan mediatornya, jika jumlah kasus yang ditangani oleh mediator melebihi mediator yang ada di Mahkamah Syariyah Lhoksukon maka pihak Mahkamah Syariyah Lhoksukon dapat menyesuaikan kembali para mediatornya agar terjadinya keseimbangan jumlah mediator dengan keseimbangan kasus yang ditangani.
KEPUTUSAN MENIKAH DENGAN PILIHAN TANPA MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Chairani Hasibuan, Annisa; Aksa, Fauzah Nur; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.15914

Abstract

Marriage is the union of two individuals, a man and a woman, in a strong bond to follow the Islamic Shariah commanded by Allah Subhanahu Wa Ta'ala and to follow the natural order, and whoever does so, it is considered an act of worship. In a valid marriage according to Islamic law and civil law, it will result in offspring and a good succession. One of the purposes of marriage is also to have and sustain offspring, in contrast to the concept of being childfree. This research analyzes the phenomenon of childfree marriage. Essentially, the purpose of marriage in Islam is to have legitimate offspring. As stated in Article 10 of Law Number 39 of 1999, "everyone has the right to form a family and continue offspring through valid marriage." The main issue in this thesis is regarding the legality of childfree marriage from the perspective of Islamic law and the views of scholars of different schools of thought on childfree marriage. This research uses a qualitative method with a Normative legal research approach. This study is descriptive with data collection techniques through literature studies and relevant references. The results of this research show that in verses such as QS. Äli-Imrān [3]: 14, QS. Ali ˜Imran [3]: 38-39, QS. Al-RÅ«m [30]: 21, QS. Al-Nisā [4]: 1, QS. Al-Nahl [16]: 72, and QS. Al-SyÅ«rā [42]: 11 along with hadiths, the purpose of marriage is to have offspring. From the perspectives of scholars of different schools of thought, permanent sterilization is originally considered forbidden unless there is a compelling reason (hifzh al-nafs). Couples who agree to choose to be childfree through sterilization are considered forbidden unless there is a dire necessity. However, if there is a justified reason, then it is permissible.
SANKSI TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) Maulana, T M Aldi; Akli, Zul; Husna, Cut Asmaul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16282

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang sanksi yang didapatkan dan faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor serta upaya dari pihak kepolisian dalam mencegah penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor adalah dengan memberikan teguran berupa surat tilang, namun untuk memberikan efek jera terhadap anak maka pihak satlantas tetap membawa kendaraan anak ke polsek terdekat yang kemudian meminta orangtua anak untuk mengambil kendaraannya. Adapun faktor yang mempengaruhi anak anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor yaitu berupa faktor internal dan eksternal, seperti keinginan sendiri, keluarga, lingkungan pergaulan, kurangnya angkutan khusus anak sekolah, memudahkan kepentingan luar dan kurangnya ketegasan dari aparat kepolisian. Kemudian upaya dari pihak kepolisian dalam meminimalisir pengendara bermotor anak dibawah umur di kota Lhokseumawe yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin.
PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DALAM LAPAS (Studi Penelitian di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe) Hasibuan, Beni Saputra; Amrizal, Amrizal; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe serta menganalisis hambatan dalam penerapan hukuman disiplin tersebut. Penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada ketentuannya harus dihukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017). Namun, di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe terdapat pelanggaran disiplin tingkat berat yang dihukum dengan sanksi ringan dan tidak sesuai dengan Perkemenkumhan Nomor 29 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam menyelesaian penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriftif yang bertujuan menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4) Perkemenkumham Nomor 29 Tahun 2017, hal tersebut terjadi karena beberapa hambatan yang ada di dalam Lapas. Adapun hambatan penerapan hukuman disiplin yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, pemberian sanksi tidak maksimal, personel petugas pengamanan Lapas yang kurang, hukuman disiplin maupun kualitas pembinaan yang tidak sesuai, kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan, serta watak diri narapidana yang buruk.
Tinjauan yuridis perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Wizaldi, Ivanda; Kalsum, Ummi; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i4.13703

Abstract

Berangkat dari banyaknya korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang tidak berani melapor bahkan ada yang pernah melapor akan tetapi korban merasa kurangnya keadilan yang didapatkan oleh korban, maka penelitian dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah maksimal mengatur tentang perlindungan bagi korban KDRT, dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, telah diatur dalam berbagai aturan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga di atur dalam KUHP yang bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Namun UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak mempertimbangkan hak korban untuk menerima ganti rugi materiil atas penderitaan yang dideritanya dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi; Hal ini terlihat dari sejumlah putusan pengadilan yang hakim mendasarkan putusannya hanya pada apa yang tertulis dalam undang-undang dan tidak memasukkan hak-hak korban sebagai pengganti penderitaan yang dialami. Upaya hukum untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Page 27 of 51 | Total Record : 503

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue