cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 26   27   28   29   30 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Penelitian pada Ritel Modern di Kota Lhokseumawe) Baziad, Raudhah Assyifa; Afrizal, Teuku Yudi; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19596

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pihak pelaku usaha juga dapat dikenai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (g) yakni memberikan kompensasi, ganti rugi, dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondiri serta jaminan yang dijanjikan. Metode dari penelitian ini ialah yuridis empiris yang menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif dalam memperoleh jawaban dari penelitian ini. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua yakni sumber primer yang berasal dari hasil observasi serta hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber beserta informan, serta terdapat data sekunder yang diambil dari kajian studi kepustakaan. Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa Lembaga pemerintah seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen. Konsumen memiliki akses untuk melaporkan pelanggaran dan mengajukan gugatan jika hak mereka tidak dipenuhi. Proses mediasi dan penyelesaian sengketa juga tersedia untuk menyelesaikan masalah secara damai. Konsumen berhak mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen atau melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa. Jika tidak ada penyelesaian, konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan menggugat pihak pelaku usaha.Disarankan kepada pelaku usaha untuk dapat menyediakan selalu uang pecahan dan tidak ada lagi kembalian mengunakan permen maupun didonasikan agar tidak ada yang merasa dirugikan dan kepada BPSK agar bisa memberikan menyuluhan hukum baik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen.
Peran Baitul Mal Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Syuhada, Furqan; Aksa, Fauzah Nur; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18943

Abstract

RINGKASANPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Mustahik yang membutuhkan bantuan dana untuk menjalankan usahanya agar bisa meningkatkan pendapatan serta perekonomian dan bisa terlepas dari kemiskinan. Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan upaya untuk meningkatkan pendapatan Mustahik pedagang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha dalam program Baitul Mal Kota Lhokseumawe yaitu pendayagunaan zakat produktif.Penelitian ini membahas tentang metode yang dilakukan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam mendistribusikan dana zakat produktif serta apakah dana zakat produktif ini mampu meningkatkan pendapatan mustahik pedagang kecil. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik Observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendayagunaan dana zakat di Baitul Mal Kota Lhokseumawe diserahkan ke program pendayagunaan zakat produktif lalu diserahkan pada mustahik yang memiliki usaha mandiri, untuk bantuan modal usaha lainnya berjumlah 500 orang pada tahap pertama di tahun 2023. Dengan adanya bantuan modal usaha yang diberikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada para mustahik pedagang kecil Melalui program Usaha Ulra Mikro (UMi), Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah berusaha untuk memberdayakan golongan masyarakat kurang mampu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki tolak ukur tersendiri untuk mengukur peningkatan pendapatan mustahik, yaitu dengan cara melihat pembayaran infaq, sedekah dan hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik pendapatan secara materi, maupun peningkatan dalam kerohanian.Kata kunci: Peran, Zakat Produktif, UMKM, Baitul Mal
PERBANDINGAN ATURAN TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Perbandingan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) Syuhraa, Syifa; Yusrizal, Yusrizal; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19220

Abstract

Penanganan korupsi memerlukan langkah-langkah khusus, termasuk perlindungan hukum bagi Justice Collaborator agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa ancaman. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 dan SEMA No. 4 Tahun 2011 mengatur perlakuan, syarat, dan hak perlindungan bagi Justice Collaborator. Meskipun ada kritik, keberadaan mereka dianggap penting untuk mengungkap kasus korupsi dan menjaga stabilitas negara. Penelitian ini bertujuan membandingkan aturan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagai Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat preskriptif, berfokus pada analisis data sekunder, terutama UU No. 31 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar seseorang dapat disebut sebagai Justice Collaborator, tindakan pidana yang diungkap harus serius dan teroganisir. Keterangan yang diberikan harus signifikan, relevan, dan dapat diandalkan, sehingga berguna bagi aparat penegak hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011. Perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang menjadi Justice Collaborator diatur oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014, yang memberikan hak perlindungan termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, dan penghapusan hukuman jika memberikan keterangan yang membantu mengungkap kasus korupsi. Saksi pelaku yang berkontribusi substansial juga dapat memperoleh keringanan hukuman. Selain itu, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengatur perlindungan bagi Justice Collaborator, yang dapat menerima keringanan hukuman jika kerjasama mereka bermanfaat untuk pengungkapan kejahatan. Disarankan agar penegak hukum lebih aktif mensosialisasikan hak dan perlindungan bagi Justice Collaborator serta memperjelas mekanisme jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas mereka.
Peran Kepolisian Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Simatupang, Muslim Arju; Harun, Harun; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20100

Abstract

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat, namun anggota Kepolisian juga seorang manusia biasa yang pada kenyataannya masih ada yang kedapatan melakukan tindakan pelanggaran hukum salah satunya adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, sehingga tindakan penegakan hukum dan pertanggungjawaban harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlakumelalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan KaKepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permberian sanksi terhadap anggota Polri Indonesia yang  menyalahgunakan Narkotika, untuk mengetahui dan pertanggungjawaban pidana oleh oknum Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui pengumpulan serta analisis data primer melalui kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sipil karena anggota polisi juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan perintah pada Pasal 29 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sanksi yang diberikan adalah berupa penjatuhan putusan hukum sanksi pidana dengan sesuai ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pendisplinan dari lembaga instansi yang bersangkutan sesuai dengan PerKapolri No 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.saran dalam penelitian ini setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ingat jati dirinya sebagai seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi kepolisian harus memberikan pembinaan, pengawasan serta menindak tegas oknum yang melakukan tindak pidana narkotika.
ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Utara) Anzela, Risna; Kalsum, Ummi; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18566

Abstract

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Aceh Utara dan bagaimana hambatan dan upaya aparat penegak hukum Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus yang bersifat deskriptif. Serta menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian atas permasalahan pertama: penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Aceh Utara adalah faktor letak geografis, faktor eksternal dan faktor internal. Hambatan aparat penegak hukum Kepolisian Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran, partisipasi dari masyarakat, dan penentangan yang dilakukan subjek hukum penyalahgunaan narkotika yang memiliki sdm lebih pada saat kepolisian memberikan edukasi, kurangnya fasilitas dalam penanggulangan dan akses informasi kurang memadai. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Aceh Utara dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu: upaya pre-emptive (pembinaan), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Selanjutnya instansi BNN yang ikut serta menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi bagi yang telah kecanduan narkotika, dan pembuatan Qanun P4GN yang akan diterapkan di desa/gampong.Saran yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah untuk lebih memahami akan apa itu narkotika dan dampak yang akan terjadi kedepannya dan untuk masing-masing keluarga untuk lebih mengawasi akan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing keluarga.
Efektivitas Persidangan Elektronik Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Penelitian Terhadap Pidana Jinayah di Mahkamah Syariyah Banda Aceh) Ardila, Saddatun; Jamaluddin, Jamaluddin; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19557

Abstract

Pelaksanaan persidangan elektronik diharapkan dapat membantu penyelenggaraan keadilan selama terjadinya pandemi, namun proses pelaksanaan persidangan secara elektronik bahkan masih dilakukan oleh Mahkamah Syariyah Banda Aceh setelah dinyatakan berakhirnya masa pandemi, sehingga evaluasi terhadap langkah-langkah pelaksanaan persidangan perlu untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan persidangan secara elektronik serta hambatan dan upaya hukum yang dilakukan dalam persidangan secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persidangan elektronik belum cukup dikatakan efektif untuk dilaksanakan, namun terdapat perbedaan pendapat dimana jika dilihat dari pemenuhan asas-asas hukum bahwa persidangan elektronik memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Adapun hambatan yang terjadi dalam proses persidangan secara elektronik yaitu masalah teknologi, kurangnya pemahaman, regulasi dan kebijakan, serta juga belum mewujudkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Kesimpulan Pelaksanaan persidangan melalui elektronik di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan persidangan elektronik dianggap belum mampu merangkul semua pencari keadilan dan memberi manfaat pada setiap subjek yang terlibat.Kata Kunci; Efektivitas, Persidangan Elektronik, PERMA Nomor 4 Tahun 2020.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG LESSOR ATAS KERUGIAN DEBITUR AKIBAT PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PDT.G.S/2021/PN PDG) Nurhaliza, Siti; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19587

Abstract

The lessor cannot arbitrarily use force and violence to withdraw the fiduciary collateral objects of debtors who are experiencing bad credit problems, as regulated in the Fiduciary Guarantee Law. Decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN Pdg regarding the execution of fiduciary guarantees carried out by force by a third party without showing a withdrawal letter issued by the High District Court. This research aims to find out and explain the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects on debtors and the basis for the judge's consideration of decision Number 35/Pdt.G.S/2021/PN.Pdg. This research uses a type of normative legal research. The research approach was carried out using a statutory approach. The research results show that the impact of forced withdrawal of fiduciary collateral objects can cause losses to the debtor, in which case the debtor does not receive compensation for the credit installment achievements that have been made and the debtor cannot obtain clear legal protection. The judge's basis for consideration is that in considering the legal basis along with the evidence presented at the trial, it is stated that the claims arguments contained in the lawsuit posita and the demands contained in the lawsuit petitum according to the panel are based on law and do not conflict with the law, so they should be granted in part with without the presence of the defendant (verstek). It is hoped that the lessor will bring in law enforcement officers when towing a motor vehicle, in this case the police.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM (Studi Putusan No : 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI) Guslihan, Riza Aldia; Subaidi, Joelman; afrizal, teuku yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19303

Abstract

Corruption is an extraordinary crime and has a very wide impact because it will damage the country's economy. In the case of Prosecutor PSM in decision Number 10/Pid.Sus-tpk/2021/PT DKI, the sentence given by the judge does not reflect a sense of justice for the community, as the punishment is too lenient considering that the perpetrator is a law enforcement officer. Therefore, this research needs to be conducted to understand the criminal accountability of the perpetrator carried out by law enforcement officers and the judge's considerations in cases of corruption committed by law enforcement officers. The research method used in this study is normative juridical, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources, with the legal material collection techniques being library study and document study. Based on the law in Indonesia, Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes aims to provide a deterrent effect to corruptors and prevent the occurrence of corruption.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Penelitian di Mahkamah Syariyah Idi) Husna, Khairul; Hatta, Muhammad; Husni, Husni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18588

Abstract

Dasar hukum Perjudian di Aceh Secara khusus diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aceh merupakan daerah istimewa yang deberikan mandat atau kebebasan untuk membuat peraturang khusus yang hanya berlaku di daerah Aceh, oleh karena itu pemerintah pun membuat peraturan di Aceh dalam bentuk Qanun. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian online di Mahkamah Syariyah Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Aceh Timur diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 dimana sistem penjatuhan pidananya secara alternatif, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara lain karena pertimbangan Yuridis (prtimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukumyang di peroleh dari proses perdidangan), pertimbangan Non Yuridis (pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta sosial terkait penyebab pelaku melakukan tindak pidana), serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan juga tergantung mafsadah (kerugian). saran yang dapat di berikan kepada hakim Mahkamah syar'iyah Idi agar kwtika memutuskan perkara tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum tapi juga harus memenuhi rasa keadilan dlam kehidupan masyarakat.
SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA DI GAMPONG ULEE MADON KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA (Studi PutusanNo. 249/Pid.B/2019/PN.Lsk) Fahrezi, Fahrezi; Saputra, Ferdy; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19129

Abstract

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, sebagaimana dalam Putusan Nomor 249/Pid.B/2019/PN.Lsk. pelaku di dakwa dengan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 KUHP, sehingga di Vonis hukuman mati Namun hukuman di indonesia melarang hukuman mati karna melanggar hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji tentang hukuman diberikan kepada orang yang merencanakan dan melakukan tindak pidana berat yang disebut pembunuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis studi kasus seperti putusan hakim, peraturan perundangan, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara tersebut secara yuridis yaitu terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum mati namun dilihat secara non yuridisnya hakim cendrung pada pertimbangan perbuatan terdakwa yang berencana dan sadis terhadap korban anak dan istrinya sendiri dengan pertimbangan perbuatan pelaku, walaupun dilihat dari perspektif hak asasi manusia seharusnya hakim tidak memutuskan hukuman mati.

Page 28 of 51 | Total Record : 503

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue