cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 28   29   30   31   32 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI ( Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe ) Suhaila, Suhaila; Husni, Husni; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19959

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban penyebaran media pornorafi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Kurangnya perlindungan hukum yang efektif dialami oleh NA (22) yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe, serta penerapan sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan tersebut Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan korban, keluarga korban, pengacara, serta pihak kepolisian, serta mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Data dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kota Lhokseumawe, telah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi korban dengan cara kerjasama dengan penyedia layanan internet, penyelidikan terhadap pelaku, dan pemberian layanan psikologis bagi korban. Penerapan sistem peradilan pidana terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe adalah korban telah mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, serta ganti rugi yang setimpal. Sistem peradilan pidana memberikan dasar hukum untuk menuntut pelaku dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, yang mengatur tentang larangan penyebaran materi pornografi. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasus-kasus serupa lebih efektif.
KEDUDUKAN TANAH WAKAF YANG BELUM BERSERTIFIKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Penelitian di Kecamatan Gandapura) Zuhra, Fatma; Sulaiman, Sulaiman; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18361

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa tanah wakaf harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan AIW atau APAIW. Sedangkan realita yang terjadi di Kecamatan Gandapura, masih banyak tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan tanah wakaf yang belum bersertifikat, faktor-faktor yang menyebabkan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, dan upaya meningkatkan sertifikasi tanah wakaf. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan tanah wakaf yang belum bersetifikat adalah sah asalkan telah memenuhi syarat dan rukun wakaf. di Kecamatan Gandapura masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat karena beberapa faktor, Pertama, faktor biaya, Kedua, ketidaktahuan masyarakat mengenai mekanisme sertifikasi tanah wakaf, dan Ketiga, Ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Upaya untuk meninggkatkan kesadaran Nazhir untuk sertifikasi tanah wakaf dilakukan dengan sosialisasi dan edukasi, program PTSL. Diharapkan kepada Kepada para Nadzir diharapkan segera mengurus tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf dengan penuh kesadaran dan kepedulian sehingga terciptanya tertib hukum. Pihak yang berwenang harus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf secara lebih maksimal.
TANGGUNG JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEMINJAM YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN FINANCIAL TECHNOLOGY LENDING LEGAL (Studi Penelitian Di Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan) Tarigan, Muhammad Azmi; Sulaiman, Sulaiman; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18499

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk dengan fungsi mengatur dan mengawasi penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Permasalah penelitian ini yaitu: bagaimana tanggungjawab hukum OJK terhadap peminjam yang dirugikan akibat klausula baku dalam perjanjian pinjaman online yang berizin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggungjawab hukum OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi hubungan antara masyarakat dengan pelaku usaha jasa keuangan, serta mengetahui hambatan OJK didalam lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan dianalisis secara deskriptif. Narasumber penelitian yaitu Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Kota Medan. Sumber dan jenis bahan hukum adalah bahan hukum primer (UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, dan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan, dan peraturan terkait). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK menyediakan layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) untuk nasabah pinjaman online berizin. OJK secara berkala melakukan pengawasan tematik terhadap aplikasi pinjol berizin dan melakukan pemeriksaan khusus jika terjadi sengketa. Namun, OJK menghadapi hambatan seperti ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan serta kurangnya pengaduan masyarakat melalui APPK, yang mengakibatkan minimnya informasi mengenai praktik pinjaman online.
Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Monumen Samudera Pasai (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Praja, Tasya Wiraning; Nur, Muhammad; Bahreisy, Budi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19597

Abstract

Korupsi telah menjadi permasalahan yang meresahkan di banyak negara, termasuk Indonesia, yang salah satunya ialah kasus korupsi yang terkait dengan proyek pembangunan Monumen Samudera Pasai. Penjatuhan putusan bebas ini menimbulkan berbagai reaksi dan pertanyaan tentang sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa bentuk dakwaan jaksa pada pelaku tindak pidana korupsi dan faktor yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi Monumen Samudera Pasai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang melibatkan analisis perpustakaan serta pengkajian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bentuk dakwaan jaksa yang diajukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait pembangunan Monumen Samudera Pasai terdiri dari dakwaan primer dan subsider. Adapun faktor Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang membuat hakim yakin ialah pada saat dilaksanakan sidang lapangan, ketika dilakukan cross check dikatakan dalam dakwaan bahwa kubah pada Monumen Samudera Pasai itu kurang namun setelah dilakukan pemeriksaan kubahnya lengkap dan kualitas betonnya sudah memenuhi kualifikasi. Kesimpulan kasus tindak pidana korupsi, terutama dalam hal pembuktian pentingnya kesempurnaan dalam penyusunan dakwaan dan proses pembuktian untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di masa mendatang.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DAN PUTUSAN NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASIL PILKADA rahmadana, rahmadana; Mukhlis, Mukhlis; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18054

Abstract

Penafsiran hukum pada Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, dan putusan MK No.  85/PUU-XX/2022. Meliputi pertimbangan hukum yang digunakan MK dalam memutus perkara pengujian UU No. 97/PUU-XI/2013 dan perkara pengujian UU No. 85/PUU-XX/2022. Implikasi Putusan MK dalam Perkara setelah Putusan No. 85/PUU-XX/2022. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Normatif menggunakan pendekatan statue approach, conceptual approach, case approach. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.MK menempatkan pilkada pada satu kesatuan dengan pemilu sebagaimana tertuang dalam putusan No. 72-73/PUU-II/2004. pada tahun 2013 MK mengeluarkan Putusan No. 97/PUU-XI/2013 bahwa tidak berwenangnya MK dalam memutus perselisihan hasil pilkada, MK diperintahkan untuk membentuk lembaga khusus. kemudian diputuskan oleh MK dengan Putusan No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pilkada secara permanent.Kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada menjadi objek perkara yang dapat diselesaikan dan dilaksanakan oleh MK telah memutuskan dalam putusan MK No. 85/PUU-XX/2022, serta memberikan implikasi terhadap kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, juga memberikan jaminan terhadap kepastian hukum di Indonesia.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN BARANG DAGANGAN TIDAK SESUAI TIMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Hafas, Muhammad; Fatahillah, Fatahillah; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19928

Abstract

The rapid development of the economy has resulted in many productions of goods and services that can be easily consumed by consumers. With increasing competition in traditional markets, it is not uncommon to find dishonest traders, for example, in weighing, measuring, and calculating. This research aims to analyze consumer protection in the sale of goods that do not comply with weighing standards based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the government's efforts to overcome the sale of goods that do not comply with weighing standards. The research method used is a normative juridical approach, which is a legislative approach. The data sources in this writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the research results, consumer protection is found in Article 4 letter c of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which explains the right of consumers to obtain transparency and accurate and reliable information from business actors. The efforts made are to conduct supervision by the Metrology Agency over traders in the use of weighing instruments and their equipment. It is hoped that the government will not only supervise the use of weighing instruments and other equipment but also encompass the morals and behavior of traders. It is also hoped that the general public, especially traders, will uphold the value of honesty.
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT KETIDAKMAMPUAN AHLI WARIS DALAM MEMBAYAR UTANG PEWARIS KARENA MELEBIHI HARTA WARISAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen) Nurhaliza, Nurhaliza; Hamdani, Hamdani; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18810

Abstract

Berdasarkan hukum Islam, kewajiban melunasi utang merupakan kewajiban mendasar bagi siapa pun yang terlilit utang. Apabila terjadi musibah meninggalnya seseorang, utang yang belum lunas harus dilunasi oleh ahli waris dengan menggunakan harta warisan yang telah dipercayakan oleh almarhum. Bagi ahli waris yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman yang jelas tentang cara mengatasi keadaan di mana harta warisan mungkin tidak cukup untuk menutupi kewajiban almarhum. Pasal 175 ayat [2] KHI berbunyi: Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum Islam terkait ahli waris yang tidak mampu melunasi utang orang yang meninggal dunia jika utang tersebut melebihi nilai warisan. Lebih jauh, penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan oleh ahli waris dalam situasi yang sulit tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang dirancang untuk menarik kesimpulan dari data deskriptif yang lengkap. Lebih jauh, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang biasa disebut penelitian lapangan. Untuk memastikan temuan-temuan tersebut relevan dengan subjek yang diteliti, data dikumpulkan dengan cermat melalui penelitian kepustakaan dan kerja lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa Berdasarkan hukum Islam, ahli waris tidak berkewajiban melunasi utang almarhum yang melebihi nilai warisan. Dengan demikian, utang yang belum lunas tidak akan menjadi aset pribadi ahli waris; utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab ahli waris dan harus dilunasi dengan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Untuk mengatasi situasi ini, ahli waris dapat menempuh beberapa cara: pertama, mereka dapat bernegosiasi untuk mengurangi jumlah utang; kedua, mereka dapat memilih untuk melunasi utang dengan cicilan yang dapat dikelola; dan ketiga, mereka dapat meminta bantuan dari anggota keluarga lain untuk membantu meringankan beban keuangan. Disarankan bagi ahli waris yang terbebani utang untuk terlibat dalam dialog terbuka dengan anggota keluarga dan kreditor terkait penyelesaian kewajiban keuangan terkait warisan. Selain itu, kami merekomendasikan pelaksanaan inisiatif pendidikan dan program penjangkauan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam.Kata Kunci : Utang Pewaris, Ahli waris, dan Hukum Islam
PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN ANGGOTA KOPERASI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di Kampung Lot Bener Kelipah Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah) ana, Juli; Yulia, Yulia; Afrizal, Teuku Yudi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19590

Abstract

ABSTRACTCooperatives are associations of people who work together guided by the rules in a law mentioned in Article 44 of Law Number 25 of 1992. These rules are based on the idea of kinship, meaning they want to help each other. When people make agreements in a cooperative, they must follow certain legal rules. This research aims to find out and explain the settlement of debts and receivables between the Lentayon Bunge Senye cooperative and cooperative members and the obstacles and efforts made during the Covid-19 pandemic. This research uses empirical juridical legal research. The research results show that settlement of debts and receivables between the Lentayon Bunge Senye cooperative and cooperative members during the pandemic can be achieved through mutual cooperation Member Meetings (RA). This meeting involves the chairman of the cooperative and other relevant stakeholders. After going through tough discussions, an agreement was reached regarding the settlement of these debts, where it was agreed that 50% of the debt amount would be paid. This agreement will be stated in a written agreement signed by all parties involved. The obstacles faced are non-payment of cooperative members' debts due to the large number of unemployed, reduced harvest yields and decreased business turnover due to the impact of the Covid-19 pandemic. Efforts were made by the Lentayon Bunge Senye Cooperative to resolve this problem through deliberation with all cooperative members to reach an agreement to ease the burden on cooperative members by providing payment relief to cooperative members by paying Rp. 150,000,- (Fifty Thousand) per month. The Lentanyon Bunge Senye Cooperative is expected to carry out a comprehensive assessment of the feasibility of the business owned by its cooperative members.
PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP PRODUK AR-RAHN USAHA MIKRO (ARRUM) DI PEGADAIAN SYARIAH BIREUEN ZIKRA, MAHLIL; SULAIMAN, SULAIMAN; HERINAWATI, HERINAWATI
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20213

Abstract

ABSTRACKBased on the Fatwa of the National Sharia Council-MUI No. 43 of 2004 concerning Compensation (Ta'widh), it is stated that compensation may only be imposed on parties who intentionally or due to their negligence do something that deviates from the terms of the contract. Meanwhile, the reality that occurs with ARRUM product customers at Pawnshop Syariah, there are customers who are subject to compensation of 4% per month even though the customer does not intentionally default in the form of delays in paying loan installments due to the customer's business experiencing a setback during the loan repayment period. The purpose of this study is to determine and explain the settlement of defaults on ARRUM Products in Islamic pawnshops, inhibiting factors in resolving defaults, and efforts made against obstacles that occur in resolving defaults. The type of research that the author uses in this research is empirical research using a case approach legislation approach. In collecting data related to the object of study, the author uses library research and field research methods. Data analysis uses the data collection stage, data reduction, data presentation, and conclusion drawing stage.Based on the results of the research, the settlement of defaults on ARRUM products carried out by Pegadaian Syariah Bireuen is carried out by extending the maturity period, deliberating, giving warning letters (summons), and if there is no good faith, the collateral will be sold at auction. The obstacles that occur in resolving defaults are the first absence of buyers of auction goods, the second changing market prices, the third auction notification does not reach the public, the fourth difficulty in selling the remaining auction goods , the fifth loss of communication and the customer's residence. Efforts made against obstacles that occur, first the customer sells the collateral himself, second the sales price of marhun must be re-appraised, third increase information channels, fourth mutate between offices, fifth find out the new customer address. It is expected for customers to pay off the financing that has been given by the pawnshop so that there is no loss for both parties. To Pegadaian Syariah Evaluate the management of payments on Ar-Rahn Micro Business (ARRUM) products in a better direction and ensure that customers understand what has been agreed in the agreement.Keywords : Default Settlement, ARRUM Products, Pawnshop SyariahAbstrakBerdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Tawidh) disebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad. Sedangkan realita terjadi pada nasabah produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen terdapat nasabah yang dikenakan ganti rugi sebesar 4% perbulanya padahal nasabah tersebut tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa keterlambatan dalam membayar anggsuran pinjaman dikarenakan usaha pihak nasabah mengalami penurunan dalam masa pembayaran pelunasan pinjaman di Pegadaian Syariah Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi Produk ARRUM di pegadaian, faktor-faktor penghambat dalam menyelesaikan wanprestasi, dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi. Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan pendekatan kasus. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian wanprestasi terhadap produk ARRUM di Pegadaian Syariah dilakukan dengan cara melalui perpanjangan masa jatuh tempo, bermusyawarah, memberikan surat peringatan, dan apabila tidak ada itikad baik maka barang jaminan akan dijual secara lelang. Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi yaitu pertama tidak adanya pembeli barang lelang, kedua berubah ubah harga pasar, ketiga pemberitahuan lelang tidak sampai kepada masyarakat, keempat sulitnya menjual barang sisa lelang, kelima hilangnya komunikasi dan tempat tinggal nasabah. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi pertama pihak nasabah menjual sendiri barang jaminan, kedua harga penjualan marhun harus di taksir ulang, ketiga meningkatkan saluran informasi, keempatmelakukan mutasi antar kantor, kelima mencari tahu alamat nasabah yang baru. Diharapkan bagi nasabah untuk melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak pegadaian agar tidak terjadinya kerungian bagi kedua belah pihak. Kepada Pegadaian Syariah Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pembayaran pada produk ARRUM ke arah yang lebih baik dan memasikan nasabah sudah memahami apa yang telah disepakati dalam perjanjian.Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Produk ARRUM, Pegadaian Syariah.
ASPEK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS SMURFING Faiz, Agil; Yusrizal, Yusrizal; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18496

Abstract

The objective of this study is to explore the legal dimensions of the criminal offense of money laundering, specifically focusing on the smurfing technique. Additionally, it seeks to examine the evidentiary framework applicable to the crime of money laundering as defined by Act No. 8 of 2010 concerning the Penal Procedure for Money Laundering. The advancement of technology has introduced various innovative methods in the prosecution of money laundering, one of which is the smurfing technique. This method involves the placement of illicitly obtained funds into the financial system by dividing the money into smaller sums and depositing them into bank accounts to evade detection. The concept of smurfing gained prominence following Judgment No. 62/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, which referenced "smurfing" as a tactic employed by criminals to obscure the origins of their illicit gains, thus rendering it a significant subject of analysis under Act No. 8 of 2010. This research employs a normative jurisprudence methodology, utilizing both qualitative and legislative approaches. The findings indicate that while the smurfing technique is not explicitly defined in Act No. 8 of 2010, its operational phases”ranging from initial funding to distribution and eventual withdrawal”align with the stipulations outlined in Articles 3, Articles 4, and Articles 5 of the Penal Enforcement Act on Money Laundering.

Page 30 of 51 | Total Record : 503

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue