cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 29   30   31   32   33 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks) Winanda, Dika Permata; Malahayati, Malahayati; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19551

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Namun hal tersebut dimanfaatkan beberapa orang untuk hal yang tidak menyenangkan, sehingga seseorang dapat dengan mudah menyebarkan dan memprovokasi seseorang, mencemarkan nama baik atau melakukan tindakan tercela lainnya. Salah satunya yaitu seperti kasus pencemaran nama baik di media sosial dalam putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor 1436/Pid.Sus/2021/PN.Mks Tentang Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dan akibat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan. Sifat penulisan deskriptif. Sumber data dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terpenuhinya unsur-unsur yang melanggar, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa,  sepanjang pemeriksaan  Majelis hakim  tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya. Akibat hukum yang terjadi yaitu menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah). Diharapkan kepada seluruh masyarakat selaku pengguna media sosial agar dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk berpendapat. Peran aktif dari pengguna media sosial sangat diperlukan untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan.
GANTI KERUGIAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. ADYA MEICA UTAMA DENGAN KAMADJAYA LOGSTIC (Studi Putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN) Darwin, Fathur Hady; Rahman, Arif; sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18617

Abstract

Ganti kerugian dipakai dalam bidang keperdataan, baik itu mengenai ingkar janji (wanprestasi), pelanggaran hukum maupun bidang penggantian pertanggungan kerugian diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata disebutkan bahwa faktor menentukan ganti rugi karena wanprestasi yaitu kerugian yang nyata dan keuntungan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pemberian ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajayab Logistic dalam putusan PN Medan Nomor 123/Pdt.G/2022/Pn.Mdn, untuk mengetahui pelaksanaan putusan hakim terhadap ganti kerugian antara PT. Adya Meica Utama dengan Kadmajaya Logistic. Metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif, Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan analisis data yang disusun secara deskripitf. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan menolak gugatan penggugat karena tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan menerima rekonpensi penggugat dalam rekonpensi/tergugat karena pembuktian yang diajukan mengandung unsur kebenaran yang formil berdasarkan bukti-bukti berupa surat, dokumen pembayaran, dan saksi-saksi. PT. Adya Meica sebagai pihak yang kalah wajib memberikan ganti rugi kepada PT. Kadmajaya Logistic sebab PT. Adya Meica tidak mengajukan upaya banding atau kasasi dalam tempo 14 hari putusan hakim diucapkan, maka putusan hakim menjadi final dan mengikat sebab putusan hakim mengandung kepastian hukum. Saran penulis, hendaknya meningkatkan komunikasi dan transparansi antara kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian, perusahaan-perusahaan tersebut juga perlu diversifikasi strategi manajemen risiko untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian akibat perubahan pasar, force majeure, atau pelanggaran kontrak.
TANGGUNG JAWAB HUKUM DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH TERHADAP KOPERASI TANPA LEGALITAS (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR) Marsella, Dea; Sulaiman, Sulaiman; Yulia, Yulia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19257

Abstract

AbstrakDinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertugas memantau dan mengawasi operasional perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Pasal 5 huruf g tentang Kedudukan, Struktur, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas tersebut di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab hukum Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur,mengetahui hambatan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur, mengetahui upaya penyelesaian Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum terhadap koperasi tanpa legalitas di Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara dan studi kepustakaan, serta analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum terlaksana secara optimal sebagaimana mestinya. Hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dinas yaitu sulitnya menjumpai pihak terkait saat pelaksanaan penyidakan oleh dinas serta kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku koperasi. Upaya yang dilakukan yaitu menjalin koordinasi dengan pihak-pihak lain juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan di tingkat masyarakat bertujuan untuk memberikan informasi, bimbingan mengenai pentingnya kesadaran hukum terutama dalam hal izin pendirian koperasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas mengoptimalkan Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur belum mampu menjalankan tanggung jawab hukumnya sesuai tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Pemerintah Aceh Timur dan diharapkan lebih tugas dan fungsi nya sebagai pengawas berdirinya koperasi tanpa legalitas.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Rahman, Saidfatur; Sastro, Marlia; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19700

Abstract

The crime of narcotics, regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, has increased rapidly every year. Women have also participated as perpetrators in narcotics distribution. The urgency of this research is to assess the effectiveness of the implementation of imprisonment with the number of recidivist narcotics prisoners at the Women's Penitentiary Class II A Medan as a benchmark. Additionally, it aims to understand the factors that hinder the effectiveness of imprisonment and the solutions to these issues. This research uses an empirical juridical method with a conceptual approach, is descriptive in nature, and employs data collection techniques through interviews. The results of this study indicate that the implementation of imprisonment for female narcotics offenders is ineffective. This is evidenced by the impact of imprisonment on convicts, particularly in the aspect of initial prevention. The primary factors hindering the effectiveness of imprisonment are economic factors and the suboptimal law enforcement in Indonesia, which contribute to the high number of offenders and recidivists. Externally, societal views and the negative stigma directed at former prisoners can cause them to return to their old environments. Efforts to improve the effectiveness of imprisonment include government measures to ensure the livelihood of the community.
PERJUDIAN DALAM PACUAN KUDA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGIS (Studi Penelitian Di Kabupaten Gayo Lues) Agustina, Ningsih; Subaidi, Joelman; Johari, Johari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18341

Abstract

Pacuan Kuda, dikenal sebagai "Pacu Kude" di Kabupaten Gayo Lues, merupakan bagian dari budaya lokal yang sering menjadi ajang perjudian. Perjudian ini melanggar norma sosial dan harus diberantas karena berdampak negatif, seperti ketergantungan, merusak kesejahteraan sosial, dan menghambat pembangunan. Pasal 303 KUHP mengatur hukuman bagi pelaku perjudian dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp25 juta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjudian pacuan kuda di Gayo Lues dari perspektif kriminologi serta upaya dan hambatan dalam penanggulangannya. Dengan menggunakan metode yuridis empiris melalui observasi dan wawancara, ditemukan bahwa UU No. 7 Tahun 1974 dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat mengatur penegakan hukum untuk mencegah dampak negatif perjudian, yang meliputi kecanduan, kerugian finansial, dan konflik sosial. Upaya penanggulangan mencakup operasi penggerebekan, edukasi masyarakat, penguatan hukum adat, penyediaan hiburan alternatif, serta kerja sama lintas sektor. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, budaya lokal yang mendukung perjudian, dan keterlibatan oknum masih menghambat upaya ini. Disarankan agar pihak berwenang meningkatkan koordinasi dan penerapan hukum, serta memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya perjudian dan menyediakan alternatif hiburan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ( STUDI PENELITIAN DI POLRES SIBOLGA) Afrianti Simatupang, Golan Lerian; Asmara, Romi; Kalsum, Ummi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18390

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggarisbawahi bahwa anak harus dilindungi sebagai bagian dari pembangunan nasional, dengan fokus pada kesejahteraan dan pendekatan restoratif. Kasus pencurian oleh anak di Sibolga menunjukkan perlunya penanganan hukum yang adil dan manusiawi, serta pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak di Polres Sibolga serta mengidentifikasi hambatan dan solusinya. Dengan metode yuridis empiris dan teknik wawancara, ditemukan bahwa proses penyelesaian kasus pencurian oleh anak di Polres Sibolga mengikuti prinsip UU SPPA yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Polres Sibolga bekerjasama dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk memberikan pembinaan, menghindari hukuman penjara, dan fokus pada mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, ada hambatan seperti prosedur hukum yang rumit, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan fasilitas rehabilitasi, pelatihan petugas, serta kerjasama dengan lembaga sosial dan pendidikan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Diharapkan Polres Sibolga lebih memprioritaskan pendekatan restoratif dan rehabilitatif sesuai dengan UU SPPA untuk menangani kasus anak secara lebih efektif.
KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe) Hidayatullah, Putra; Arnita, Arnita; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20005

Abstract

This study discusses the legal awareness of taxpayers in paying Land and Building Tax (PBB) at BPKD Lhokseumawe City. The UN is important for regional revenue and the development of regional autonomy, but taxpayer awareness still faces obstacles. The objectives of this study include: (1) Identifying taxpayers' legal awareness, (2) Uncovering BPKD's obstacles in increasing taxpayer awareness, and (3) Knowing BPKD's efforts in increasing legal awareness of PBB payments. The research method uses an empirical legal approach with direct interviews. This research is descriptive and analytical, referring to Law Number 12 of 1994 and Qanun Aceh Number 1 of 2024. The results of the study show that taxpayers' awareness is influenced by knowledge of regulations, the application of sanctions, and communication between taxpayers and BPKD The obstacles found include lack of education, limited resources, and ineffective communication. BPKD's efforts include counseling, socialization, and the application of administrative sanctions. The conclusion shows that collaboration between BPKD and taxpayers, effective communication, and intensive education can increase legal awareness of UN payments. With this approach, regional revenues can be managed effectively, and tax awareness can grow for the welfare of the community and regional development.
Obstruction of Justice oleh Advokat Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi bhayangkara, dzaky ilham; fatahillah, fatahillah -; bahreisy, budi -
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18926

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hak imunitas advokat yang dimana advokat melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi, serta untuk melihat apakah seorang advokat dapat dipidana jika terbukti melakukan obstruction of justice. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif yaitu dengan suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis kemudian bahan hukum dianalisis secara deskriptif yang diharapkan memberikan kesimpulan atas permasalahan. Kesimpulan yang didapat adalah etika penegakan hukum yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat ialah orang  yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Advokat sendiri yang merupakan profesi yang sangat mulia, membantu berjalannya terpidana mendapatkan keadilan sesuai dengan bukti dan fakta yang ada dalam persidangan. Akan tetapi pada kenyataannya, masih ada saja advokat yang mencoreng profesinya dengan melakukan obstruction of justice. Hak imunitas tersebut tidak berarti membuat mereka kebal akan hukum. Asas hukum equality before the law berarti bahwa kesetaraan di hadapan hukum tetap dijunjung dan dipertahankan sebagai patokan umum dalam penegakan hukum (law enforcement). Dari beberapa kasus yang ada seperti Stefanus Roy Rening pengacara dari Lukas Enambe, ia dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan karena terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 221 KUHP.
Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang Muchtahami, Catur; Johari, Johari; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18917

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pelaksanaan Pembinaan narapidana Penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Untuk mengetahui dan mengalisis apa saja kendala dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan mengumpulkan data serta informasi melalui studi lapangan. Pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang  masih belum sepenuhnya berhasil. Kendala yang pertama yaitu masih kurangnya kekuatan hukum tentang penempatan narapidana di rutan dimana hal itu hanya ada di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, namun keterangan tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai prosedur pembinaannya. sehingga Rutan sabang hanya berpedoman pada pembinaan narapidana yang di lakukan di lapas. Namun pembinaan narapidana Rutan juga masih bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan bertentangan dengan penerapan prinsip-prinsip sistem peradilan pidana seperti: kurangnya jumlah SDM petugas pemasyarakatan dan petugas khusus (Kasi Binadik), sehingga pembinaan narapidana dilakukan oleh staff atau penjaga tahanan Rutan. kurangnya Progam Pembinaan, kapasitas dan perlengkapan yang memadai, baik dari segi infrastuktur, maupun anggaran.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NO. 53/PID/2023/PT DKI DAN NO. 796/PID.B/2022/PN JKT SEL TERHADAP PENEMBAKAN BRIGADIR JHOSUA HUTABARAT Azkia, Farazila; Jamaluddin, Jamaluddin; Husni, Husni
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19409

Abstract

Pada putusan perkara No. 796/PID.B/2022/PN Jkt Sel, hakim menjatuhkan hukuman mati, meskipun jaksa menuntut hukuman seumur hidup. Setelah terdakwa mengajukan banding, hukuman berubah menjadi seumur hidup dalam putusan No. 53/PID./2023/PT DKI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam kedua putusan tersebut dan perbandingan pertimbangan hakim. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan adalah perbandingan (comparative approach) dan studi kasus (case studies), serta metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi, karena terdakwa sengaja merencanakan pembunuhan dengan membuat skenario bersama anak buahnya, dipicu oleh kekecewaan terhadap korban yang diduga melecehkan istrinya. Pertimbangan hakim mencakup motif terdakwa dan riwayat hidupnya sebagai anggota Polri selama 30 tahun. Kesimpulannya, dalam perkara pembunuhan berencana yang dijatuhkan kepada terdakwa, unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, yaitu adanya niat jahat dan perencanaan matang sebelum melakukan tindak pidana tersebut. Perbedaan hukuman antara putusan pertama dan putusan banding menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang lebih mempertimbangkan riwayat hidup terdakwa dan alasan kemanusiaan, meskipun motif pembunuhan yang dilakukan bersifat pribadi dan didorong oleh kekecewaan terdakwa. Disarankan agar jaksa lebih teliti dalam menyusun surat dakwaan, terutama dalam hal kesengajaan atau niat terdakwa. Meskipun terdakwa mengakui perbuatannya, hal ini tidak menjadi pertimbangan meringankan dalam putusan ini.

Page 31 of 51 | Total Record : 503

 29   30   31   32   33 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue