cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 30   31   32   33   34 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IBU PENGIDAP BABY BLUES SYNDROME YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK Savina, Savina; Saputra, Ferdy; Subaidi, Joelman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19927

Abstract

Baby blues syndrome adalah suatu ganguan psilogis yang di alami oleh seorang ibu pasca melahirkan. Gangguan ini akan meninbulkan perubahan emosi yang tidak stabil, kecemasan berlebihan dan mudah marah bahkan hilang pengendalian diri. Dalam kondisi gangguan ini ibu dapat melakukan perbuatan pidana, salah satumya adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Adapun tujun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiyaan anak dan bagaimana kemampuan bertanggungjawab serta bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang- undangan dan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ibu pengidap baby blues syndrome yang melakukan tindak pidana penganiayaann terhadap anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena baby blues syndrome masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa orang yang cacat jiwanya tidak dapat mempertanggungjwabakan atas Tindakan nya karna tidak sehat akal nya. Saran dari penelitian ini pertanggungjawaban pidana ibu yang mengalami gangguan kejiwaan yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak nya memiliki pengananganan khusus dalam memberikan penanganan seperti merehabilitasi terdakwa kedalam rumah sakit jiwa sampai keadaanya kembali pulih seperti semula dan tidak berlanjut ke hal yang lebih serius.
KEKUATAN SURAT ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA (STUDI ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 300K/PDT/2010) Khalidah, Khalidah; Rahman, Arif; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18512

Abstract

Pembuktian dan alat bukti di dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran dan kepastian hukum atas suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat di temukan dan/ atau di kukemukakannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. sehingga pada penelitian ini akan melihat Bagaimanakah kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010 serta untuk mengetahui Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam kasus sengketa perdata dalam Putusan Mahkamah Agung No. 300K/PDT/2010.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bersifat deskriptif, sumber data dari data sekunder berupa bahan hukum primer berupa KUHPer, UU ITE, Putusan Mahkamah Agung  Nomor 300K/PDT/2010. bahan hukum sekunder berupa semua  publikasi tentang hukum tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dan bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan yang berupa pengertian terhadap data primer maupun data sekunder. Semua data di analisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kekuatan alat bukti e-mail sebagai proses pembuktian dalam persidangan bila dikaitkan dengan  Pasal 164 HIR mengenai alat bukti yang sah, maka kekuatan e-mail bila dicetak dianggap sama dengan surat asli dan mempunyai kekuatan yang sama pula dengan akta otentik. Persyaratan utama agar dokumen elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah mendapatkan sertifikasi elektronik dari pemerintah (Pasal 13-16 UU ITE). (2) Pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menyatakan Prita Mulyasari telah bersalah dan melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada putusan Mahkamah Agung berpendapat mengenai alasan-alasan dalam eksepsi 1,2,3 dalam pokok perkara sampai dengan 23 dan dalam reskonpensi bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh Pengadilan Tinggi judec facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut salah satunya bahwa pengungkapan suatu perasaan tentang apa yang dialami tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, karena ungkapan tersebut hanya berupa keluhan.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA LHOKSEUMAWE Husaini, Muhammad; Sumiadi, Sumiadi; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19211

Abstract

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kota Lhokseumawe marak terjadi. Jenis kenakalan ini termasuk dalam tindak pidana yang diatur pada pasal 351 hingga 358 KUHP, yang mencakup tindakan kekerasan yang dapat merugikan fisik hingga menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui penyebab dan upaya penanggulangan penganiayaan oleh anak di kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan data utama dari hasil observasi di lapangan dan data pendukung dari jurnal serta buku. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu mengkaji fenomena saat ini secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan oleh anak mencerminkan masalah sosial yang kompleks. Penyebabnya meliputi faktor emosional, dendam, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol emosi, dan desensitisasi terhadap kekerasan. Untuk menangani masalah ini, diperlukan pendekatan menyeluruh, seperti meningkatkan pengawasan dan komunikasi dalam keluarga, memberikan pendidikan karakter dan kontrol emosi di sekolah, serta melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi anak. Peneliti menyarankan agar kepolisian dan pemerintah menangani kasus penganiayaan oleh anak dengan perhatian khusus sesuai aturan hukum. Hal ini penting agar kejadian serupa dapat dicegah dan masyarakat tidak merasa takut atau terganggu.
Tanggung Jawab Pengguna Shoope Tunda Bayar (Paylater) Yang Melakukan Wanprestasi (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe) Murdavutri, Beby; Yulia, Yulia; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19633

Abstract

Pengguna SPaylater dapat melakukan pembelian barang terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Jika tidak membayar pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% perbulan dari total tagihan. Ini merupakan wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1238 KUHP Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengguna Shopee Paylater dalam wanprestasi di Kota Lhokseumawe. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab bagi pengguna SPaylater harus membayar biaya keterlambatan sebesar 5% perbulan dari seluruh total tagihan hingga selesai. Jika tidak pengguna akan mendapatkan pembatasan akses fungsi di aplikasi shoope tersebut. Kesimpulan terhadap hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik diantara kedua belah pihak. Tanggung jawab hukum bagi pengguna SPaylater di Kota Lhokseumawe yang melakukan wanprestasi dapat melakukan upaya menuntut tanggung jawab pemenuhan prestasi kepada pengguna SPaylater , dimana pihak Shopee melakukan somasi terhadap pengguna dana sejak 5 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Kata Kunci; Tanggung jawab, Shopee Paylater (Spaylater), Wanprestasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AHLI WARIS ATAS TANAH SENGKETA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 3/Pdt.G/2022/Pn.Mdl Lubis, Rizky AnandaPutri; Jamaluddin, Jamaluddin; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19480

Abstract

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun permasalahan sengketa tanah masih terus terjadi sebagaimana perkara sengketa tanah dalam Putusan Nomor.3/Pdt.G/2022/PN.Mdl. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa.Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori praktik hukum. Sumber data terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim memutuskan pokok perkara dengan memutuskan gugatan tidak dapat diterima, karena pertimbangan hakim bahwa barang bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pemeriksaan dilapangan, namun adanya pendapat hakim yang berbeda (dissenting opinion), pendapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa putusan tersebut dibatalkan, sehingga dalam putusan ini tidak adanya kepastian hukum, berdampak pada implikasi dalam putusan di masa depan.Disarankan agar dapat mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi saksi, agar dalam sengketa ini dapat diputuskan hak dari masing masing penguggat sebab, putusan tersebut dapat berinplikasi terhadap putusan di masa depan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PEMERKOSAAN OLEH AYAH TIRI Haviza Ananda, Cut; Johari, Johari; Malahayati, Malahayati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban pemerkosaan oleh ayah tiri serta pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri pada Putusan Hakim No. 15/JN/2022/MS.Ksg. Suatu kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang seorang ayah memperkosa anak tirinya yang berusia 12 tahun pada mula tahun 2020 sampai tahun 2022. Penyebab terjadinya timbul karena kesengajaan dan adanya keadaan memaksa. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normative dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Sifat penulisan deskripsi analisis yaitu menganalisis putusan hakim dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan oleh ayah tiri. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam putusannya yang mengabulkan tuntutan kuasa hukum penggugat, dan dalam pokok perkara menyatakan bahwa tergugat terbukti secara sah bersalah dan tergugat  mengakui kesalahannya, serta menghukum tergugat pidana penjara 12 tahun 6 bulan dan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).  Diharapkan kepada tergugat dengan adanya hukuman pidana penjara untuk tidak menggulangi perbuatannya kembali dan menyesali perbuatannya.
Kekuatan Hukum Akta di Bawah Tangan Tentang Pengangkatan Anak (Studi Penelitian di Kecamatan Seuruway Aceh Tamiang) Geubrina, Dara; Afrizal, Teuku Yudi; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19976

Abstract

Abstrak Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum serta akibat hukum yang ditimbulkan terhadap praktik pengangkatan anak dengan akta dibawah tangan dan tanpa penetapan pengadilan di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Beberapa masyarakat di Kecamatan Seruway melakukan pengangkatan anak tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya ataupun dengan surat perjanjian bermaterai dan sebagian masyarakat Kecamatan Seruway juga ada yang melakukan pengangkatan anak tidak membuat akta notaris dan tidak mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal tersebut tidak dapat menjamin kekuatan hukum yang otentik bila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris atau disebut juga yuridis sosiologis, yaitu mengkaji dan memahami ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Kekuatan hukum akta dibawah tangan tentang pengangkatan anak tidak memiliki legalitas dan keabsahan yang mutlak sehingga dapat menjadi permasalahan di kemudian hari yang mana pasti ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum pengadopsian anak tanpa penetapan pengadilan adalah tidak ada jaminan hukum dari pemerintah terhadap keluarga yang melakukan pengadopsian anak.
EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2021 TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELEBIHI BATAS IZIN TINGGAL (STUDI PENELITIAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II KOTA LHOKSEUMAWE) Wizdhani, Thalitha; Nasir, Muhammad; Sari, Elidar
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.20132

Abstract

Masalah warga negara asing (WNA) yang melebihi batas izin tinggal menjadi tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 sebagai pedoman untuk menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan peraturan tersebut di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 terhadap penanganan WNA yang melebihi batas izin tinggal serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen dari petugas imigrasi serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 di Kantor Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe telah berjalan sesuai prosedur, mencakup pemberian sanksi administratif, deportasi, dan pencegahan masuk kembali. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya kesadaran hukum WNA. Kesimpulannya, meskipun peraturan tersebut cukup efektif dalam menangani pelanggaran izin tinggal, peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas petugas diperlukan untuk optimalisasi penerapannya. Kata Kunci: Efektifitas, izin tinggal, warga negara asing, imigrasi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBELIAN RUKO YANG MERUPAKAN OBJEK JAMINAN YANG TELAH JATUH TEMPO ( Studi Penelitian di PT Bank Aceh Syariah Blangpidie ) Abdullah, Rafla Karnaini; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18801

Abstract

Sistem jaminan kredit perbankan di Indonesia, khususnya menggunakan tanah sebagai agunan, diatur oleh UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 4 Tahun 1996. Jika debitur gagal membayar, kreditor dapat melelang tanah untuk melunasi utang, dengan hak didahulukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pembelian ruko yang dijadikan jaminan di PT Bank Aceh Syariah Blangpidie, hambatan yang dihadapi, dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan  Proses penyelesaian pembelian ruko dengan status objek jaminan bank di PT Bank Aceh Syariah Blangpidie melibatkan beberapa langkah. Pertama, pemeriksaan status jaminan diperlukan untuk memastikan ruko tersebut terdaftar dengan benar dan bebas dari beban hukum. Selanjutnya, persetujuan bank diperlukan untuk memastikan hak jaminan atas ruko dibebaskan atau dialihkan dengan sah. Proses ini melibatkan notaris untuk membuat akta jual beli dan pendaftaran di kantor pertanahan atau pendaftaran fidusia. Seluruh proses harus mematuhi ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Faktor penghambat termasuk ketidakpastian hukum dan proses administratif yang rumit. Saran kepada PT. Bank Aceh Syariah Blangpidie menerapkan langkah strategis untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan proses berjalan sesuai ketentuan, sehingga hak dan kewajiban semua pihak terpenuhi. 
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DI DESA MARIHAT BANDAR KECAMATAN BANDAR KABUPATEN SIMALUNGUN Ahsani, Ichsan Aulia; Sulaiman, Sulaiman; Basri, Hasan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19114

Abstract

Land issues in the community continue to increase and become more complex. In Marihat Bandar village, land disputes often occur, usually caused by disputes related to the transfer or seizure of land and the distribution of inheritance, especially land, is also a source of conflict. This land dispute requires a complete and fair resolution for the parties involved. The Village Head has an important role as a mediator in resolving land disputes in his village, in accordance with applicable laws. Based on Article 26 paragraph 4 letter k of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Village Head is obliged to resolve disputes in his village. This confirms that non-litigation dispute resolution, such as mediation, can be carried out by the Village Head as part of carrying out his obligations. With three (3) aspects being studied including dispute resolution mechanisms, obstacles to mediation by the Village Head, and solutions to overcome them. The purpose of this study is to analyze in depth and examine how the mechanisms, obstacles, and solutions faced in the implementation of mediation carried out by the Village Head in resolving land disputes in Marihat Bandar Village. In addition, through this study, it is expected to find patterns that can be applied to improve the efficiency and success of mediation at the village level. This study uses an empirical legal research method. The empirical legal research method is a study conducted by means of field surveys and conducting interviews as a means of main data. This research is descriptive. observation and interviews. The results of the study showed that in Marihat Bandar village two land disputes were successfully resolved through mediation, while one dispute remained unresolved. Mediation was carried out in several stages, namely: Pre-mediation, Mediation, and Agreement Results. However, the peace agreement reached did not have permanent legal force because it was only made in the form of a Mediation Report (BAM) by the Village Head, without a peace deed registered with the District Court. The obstacles to mediation include a lack of legal understanding by both parties, interference from outside parties, and limited human resources (HR) in the village office who have legal and negotiation expertise. The solution is to improve community legal literacy and create a peace deed. The village government is expected to hold regular legal counseling programs involving legal practitioners to improve residents' understanding of land law. In addition, training and workshops for village officials are very important to improve their ability in negotiation and legal understanding, so that they are more effective in mediating disputes.

Page 32 of 51 | Total Record : 503

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue