cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 27   28   29   30   31 
PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Penelitian di Lapas Kelas II-B Lhoksukon) yurnalisu, yurnalisu; Nur, Muhammad; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19937

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana dalam pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas IIB Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas Il-B Lhoksukon.Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan kelas II-B LhoksukonMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dan responden. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang terjadi di Desa Paya Bili, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan sumber data terdiri data primer, sukunder dan bahan hukum tersier.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa program pembinaan yang diterapkan meliputi pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, dan program religius. Namun, terdapat berbagai kendala, seperti fasilitas yang terbatas, dan lemahnya pengawasan setelah narapidana bebas. Meskipun demikian, program pembinaan yang dijalankan memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana, terutama melalui pendekatan religius dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pembinaan narapidana menjadi solusi efektif mencegah residivisme, didukung oleh penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan prasarana dan monitoring yang berkelanjutan setelah masa bebas.Keyword: Narapidana, Residivisme, Pengedar Narkotika, Pembinaan
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA (Studi Perbandingan KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak) Riana, Ade; yusrizal, yusrizal; akli, zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19938

Abstract

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia serta pengaturan hukum terkait pedofilia dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia, serta mengkaji pengaturan hukum pedofilia dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif, dan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. (1) pertanggungjawaban pidana Pelaku pedofilia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 KUHP, yang memungkinkan pelaku dijatuhi hukuman. Namun, dalam menentukan hukuman, kondisi psikologis pelaku harus dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 44 KUHP, yang mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan hakim. (2) Pengaturan Hukum Pedofilia Dalam KUHP, pelaku pedofilia dikenai sanksi terkait kejahatan kesusilaan, khususnya melalui Pasal 289-295 yang mengatur tindak pencabulan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, terdapat pengaturan sanksi yang lebih komprehensif melalui Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 82, dan Pasal 82A. 
PERAN POLISI RESORT LHOKSEUMAWE DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN Prayogi, Aldi; Sari, Elidar; Saputra, Ferdy
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18995

Abstract

Tindakan menerima uang yang diperoleh melalui cara yang tidak sah merupakan pelanggaran hukum yang berat. Tulisan ini berupaya untuk mengeksplorasi peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam mengungkap kejahatan keuangan semacam itu di Kota Lhokseumawe, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menangani masalah ini secara efektif. Penelitian penulis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji peran penting Kepolisian Resor Lhokseumawe dalam menanggulangi tindak pidana transaksi keuangan ilegal di Kota Lhokseumawe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum ini dalam menangani kegiatan kriminal tersebut secara efektif. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Kajian penulis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di Resor Lhokseumawe menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana tersebut dapat dibenarkan, karena perbuatan terdakwa semata-mata hanya berkaitan dengan perbuatan menerima uang. Perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP. Penulis menganjurkan agar Kepolisian Resor Lhokseumawe memberikan sanksi yang lebih berat kepada oknum yang terbukti menerima uang, karena perbuatannya mengganggu kerukunan masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Rahmatillah, Rahmatillah; Arnita, Arnita; Kurniasari, Tri Widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19521

Abstract

Penyandang disabilitas menurut Udang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ,dan/sensorik dalam jangka waktu  lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tujuan Penelitian untuk mengetahui perlindungan hukum,sanksi dan penegakan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUPD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis kualitatif dan pendekatan hukum normatif (normative law research), kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan lalu dianalisis. Hasil penelitian ini adalah hukum perlindungan terhadap penyandang disabilitas negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang  mempunyai  kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam menanggapi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas merasakan hak yang sama dengan warga negara indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 363K/MIL/2017) Br Lumban Gaol, Devinta Kristi; Asmara, Romi; Hamdani, Hamdani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18490

Abstract

Korupsi adalah masalah serius, terutama jika melibatkan pejabat militer seperti Brigjen TNI Teddy Hernayadi. Brigjen TNI Teddy Hernayadi terbukti bersalah atas korupsi dalam pengadaan alutsista yang menyebabkan kerugian negara besar. Meskipun hukum pidana bertujuan melindungi kepentingan publik, kasus ini menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang merusak hukum dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim pada pelaku korupsi pengadaan alat utama sistem senjata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017 dan apa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pada pelaku korupsi dalam Putusan Agung Nomor 363/K/MIL/2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian ini yaitu deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, kemudian dianalisis melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 363/K/MIL/2017 menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Brigjen TNI Teddy Hernayadi atas tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Hakim menekankan pentingnya hukuman berat sebagai efek jera dan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi militer. Analisis menunjukkan penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kewajiban membayar uang pengganti dan perampasan aset. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 363 K/MIL/2017, Teddy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Putusan ini juga menegaskan pentingnya penegakan hukum tegas terhadap korupsi oleh pejabat militer. Untuk mencegah korupsi di lingkungan militer, diperlukan pengawasan internal yang lebih ketat, program integritas dan etika profesi, serta perampasan aset korupsi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA) khaira, Safwatul; Afrizal, Teuku Yudi; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19298

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya, dan juga guna mengetahui dan menganalisis tanggungjawab pelaku usaha terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya masih menjadi isu yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang komposisi obat tradisional, termasuk bahan-bahan yang digunakan dan potensi efek samping membuat masyarakat mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari efek samping dan bahaya yang ditimbulkan oleh obat tradisional yang tidak aman serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang telah mengkonsumsi obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya adalah dengan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang merugikan hak konsumen juga pemberian ganti rugi kepada konsumen berupa pengembalian uang sejenis atau setara nilainya. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap korban adalah dengan cara melakukan ganti rugi terhadap korban yang sudah terlanjur membeli obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya tersebut dengan cara pengembalian uang.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN siagian, samsir; kalsum, ummi; nuribadah, nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19241

Abstract

Over dimension Over loading (ODOL) merupakan salah satu tindak pidana yang signifikan mempengaruhi tatanan jalan dan keselamatan lalu lintas.fenomena ODOL telah menjadi permasalahan serius di Indonesia tekhusus di aceh lhoukseumawe banyak dalam penindakannya tidak sesuai dengan praturan yang berlaku, mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas Diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengatur mengenai batasan dimensi dan muatan kendaraan serta sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut.Jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti norma-norma hukum atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, Sifat penelitian deskriptif, sumber bahan hukum digunakan data skunder di peroleh dari bahan pustaka berupa keterangan secara tidak langsung melaluikepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang terkait dengan penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No 22 Tahun 2009 mengatur tentang dimensi dan muatan kendaraan tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit tidak ditemukan satu pasal pun yang melarang atau mewajibkan secara tegas tentang ODOL , peraturan ini seringkali tidak cukup ketat dan implementasinya kurang efektif. Beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut belum mencakup semua aspek praktis dari pelanggaran ODOL, dan sanksi yang diterapkan tidak selalu memberikan efek jera yang diharapkan. Kekurangan dalam ketelitian peraturan dan kurangnya mekanisme pengawasan yang memadai mengakibatkan banyak kendaraan ODOL yang tidak tertindak secara konsisten.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORIENTASI SEKSUAL LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERDASARKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Dahranawati, Rina; Jumadiah, Jumadiah; Amrizal, Amrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19936

Abstract

Provinsi Aceh memiliki hak istimewa dalam menyusun tatanan kehidupan lingkungannya berdasarkan aturan hukum agama Islam, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Qanun Aceh, seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, mengatur hukuman bagi perilaku menyimpang seperti homoseksualitas, yang menjadi masalah dalam kontek modernisasi dan perubahan sosial di Aceh. Hukum Islam tegas melarang homoseksualitas berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap orientasi seksual LGBT berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan menyoroti penerapan hukum, penyebab perilaku homoseksual, dan upaya penyadaran hukum melalui sanksi atau sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui analisis bahan hukum primer seperti Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang terkait, dan hasil penelitian terdahulu. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat terkait hukum Jinayat dan sanksi yang diberlakukan terhadap homoseksualitas, Qanun No. 6 Tahun 2014 efektif dalam memberikan hukuman fisik seperti cambuk yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hukum ini tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai pembinaan dan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penyadaran lebih lanjut dalam masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap hukum Jinayat dan konsekuensinya, serta upaya untuk mereduksi stigma terhadap kelompok LGBT dalam konteks sosial dan agama di Aceh.
MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Penelitian Di Gampong Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil ) Lauser Melayu, Ahmad Fadil; Muklis, Mukhlis; Hidayat, Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18953

Abstract

Konflik antar umat beragama merupakan fenomena yang kompleks dan sensitif dalam konteks masyarakat yang heterogen secara agama. Di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang, konflik semacam itu dapat memunculkan ketegangan, perpecahan, bahkan kekerasan antar kelompok. Namun dalam hal ini Aceh merupakan otonomi khusus berdasarkan peraturan perundang undangan No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal tersebut terbentuklah peraturan Qanun Aceh No 04 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mediasi penal berperan dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan makar ruang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar- benar berlaku di dalam dan afektif dalam kehidupan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian yaitu konflik antar umat beragama di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil terjadi karena adanya beberapa rumah ibadah yang tidak memiliki izin resmi sesuai  dengan Qanun Aceh No 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat ibadah.Disarankan kepada seluruh masyarakat terkhusnya Aceh Singkil untuk selalu menjaga keharmonisan antar umat beragama dan juga selalu menaati Qanun Aceh yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Konflik ini menjadi pelajaran untuk masyarakat non muslim yang berada di Aceh singkil untuk selalu menghargai apapun itu aturan yang diterbitkan oleh pemerintahan Aceh.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn) Tika, Tika; Hasbi, Yusrizal; Thani, Shira
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19233

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang sering di alami perempuan, kekerasan fisik dan psikis. Hukum KDRT bertujuan melindungi korban, termasuk memberikan sanksi kepada pelaku dan menegakkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Salah satu Putusan Pengadilan Negeri Tapak Tuan No 97/Pid.Sus/2021/Pn Ttn, seorang suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yang kemudian berujung pada laporan polisi dan hukuman penjara bagi pelaku. Namun kenyataanya hukuman tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan digunakan adalah pendekatan undang-undang yang relevan dengan isu hukum dan Sifat Penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari primer dan tersier. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus KDRT ini lebih dominan memberikan pertimbangan yuridis dari pada non-yuridisnya, pertimbangan hakim secara yuridisnya mengacu pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan hukuman penjara enam bulan sedangkan secara non yuridisnya hakim menimbang bahwa pelaku menyesali perbuatannya dan pertama kali melakukan tindakan tersebut atau baru di pidananya namun perbedaan tuntutan jaksa hukuman 8 bulan sedangkan hakim menuntut 6 bulan hukuman dan denda 5 ribu rupiah. Penerapan yang diberikan belum terlalu efektif, karena tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan semestinya Undang-Undang perlu diperhatikan kembali ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana KDRT.

Page 29 of 51 | Total Record : 503

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue