cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 31   32   33   34   35 
POLA PEMBINAAN TERHADAP RESIDIVIS SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) rahmati, nurul; nur aksa, fauzah; muhibuddin, muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19278

Abstract

Pembinaan residivis penting untuk membantu mantan narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dan menurunkan risiko pengulangan tindak pidana. Dengan dukungan lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat, pembinaan komprehensif diharapkan dapat mengatasi tekanan ekonomi, stigma sosial, dan keterbatasan akses kerja yang mendorong residivisme, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan produktif jauh dari kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembinaan terhadap residivis sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon, mengetahui hambatan serta upaya pola pembinaan terhadap residivis pengulangan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIB Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemsayarakatan Kelas IIB Lhoksukon yang pertama pembinaan kepribadian meliputi pengajian, sholat berjamaah, ceramah dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan islam. Hambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Lhoksukon yaitu dilihat dari segi fasilitas dan kuantitas: etnis yang berbeda, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan (penghuni) yang melebihi kapasitas, sarana fisik bangunan Lembaga Pemasyarakatan, serta masih kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Pembinaan residivis di Lapas Kelas IIB Lhoksukon mencakup aspek kepribadian melalui kegiatan religius dan edukasi, serta pembinaan kemandirian. Hambatan utama adalah keterbatasan fasilitas, kurangnya petugas, kelebihan kapasitas penghuni, dan rendahnya minat residivis. Pendekatan humanistik berbasis kekeluargaan diterapkan untuk menjembatani perbedaan etnis, menciptakan hubungan yang baik dan mendukung kelancaran pembinaan. Kata Kunci: Pola Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis.
PENYELESAIAN KASUS FARAIDH TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI (Studi Penelitian Di Desa Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen) Elawati, Rita; Basri, Hasan; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18411

Abstract

Hukum waris Islam, atau Faraidh, mengatur pembagian harta warisan bagi umat Muslim dengan ketentuan yang dianggap wajib dan mutlak. Namun, ada perdebatan mengenai ahli waris pengganti, yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an tetapi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Di Desa Uteuen Gathom, Kabupaten Bireuen, penerapan ahli waris pengganti sering ditolak karena tidak ada dasar hukum jelas dalam Al-Qur'an atau Hadits, meskipun Mahkamah Syari'ah mengacu pada KHI untuk keadilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penyelesaian kasus Faraidh terhadap ahli waris pengganti dan tinjauan hukum yang digunakan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil menunjukkan pentingnya penerapan hukum Islam dalam pembagian warisan. Kasus M.Ali yang meninggal setelah istrinya, Salamah, menunjukkan perdebatan mengenai pemberian bagian kepada cucu Muzzakir, yang diusulkan sebagai ahli waris pengganti. Meski KHI Pasal 185 mengizinkan cucu sebagai ahli waris pengganti jika orang tua mereka meninggal lebih dulu, Al-Qur'an tidak mengakui konsep ini jika terhalang ahli waris lain. Akhirnya, anak-anak M.Ali sepakat memberikan 5% dari harta warisan kepada cucu Muzzakir sebagai bentuk bantuan, bukan hak waris formal. Penyelesaian ini mencerminkan fleksibilitas hukum waris Islam dalam mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan. Disarankan agar masyarakat Desa Uteuen Gathom meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam sesuai KHI dan Al-Qur'an untuk mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Krisna, Romi; Bahreisy, Budi; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18886

Abstract

Latar belakang ini membahas kekerasan di sekolah, termasuk penggunaan hukuman fisik untuk disiplin. Meskipun tujuan pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang aman, kekerasan fisik dan verbal masih terjadi, berdampak negatif jangka panjang pada siswa. Perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang, seperti UUD 1945 dan UU No. 35 Tahun 2014, yang melarang kekerasan di lingkungan pendidikan. Pendekatan yang lebih manusiawi dan perlindungan hukum yang lebih kuat dibutuhkan untuk menciptakan pendidikan yang aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis mengenai kekerasan oleh guru terhadap siswa dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta dampak kekerasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang, dan analisis bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan mencakup hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, kekerasan fisik dilarang. Al-Qur'an dan Hadis mengajarkan kasih sayang dalam pendidikan, sementara KUHP dan UU Perlindungan Anak mengatur sanksi untuk kekerasan oleh guru. Dampak kekerasan pada siswa meliputi fisik (rasa sakit), psikologis (emosi labil), dan sosial (isolasi). Hukuman fisik tidak efektif untuk disiplin dan justru merugikan perkembangan siswa. Oleh karena itu, pendidikan seharusnya dilakukan dalam suasana ramah dan penuh cinta agar siswa merasa aman untuk belajar.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA MON GEUDONG KOTA LHOKSEUMAWE (STUDI PUTUSAN NOMOR 11/PDt.G/2020/PN LSM) Ikhwan, Muhammad Khairul; Yulia, Yulia; Herinawati, Herinawati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19316

Abstract

Tanah merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia dengan nilai ekonomi yang besar. Sebagai aset yang dapat diperjualbelikan, tanah memerlukan sertifikat hak milik yang diatur oleh hukum, terutama melalui undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertimbangan hakim terhadap penyelesaian tanah yang terjadi di Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lsm dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penyelesaian tanah yang terjadi di Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Lsm.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yaitu Sengketa tanah yang terjadi di Desa Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, berkaitan dengan kesalahan batas tanah dan pembangunan yang menghalangi akses jalan. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diakui sah, namun terdapat pihak yang membangun di atas jalan umum, yang dianggap melanggar hukum. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/PN-LSM mengakui SHM Penggugat dan perintah pembongkaran bangunan, namun Putusan Banding Nomor 13/Pdt/2021/PT BNA membatalkannya, sehingga menekan perlunya keterlibatan semua pihak terkait.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENJUALAN TANAH WARISAN YANG TELAH TERJUAL TANPA PERSETUJUAN SELURUH AHLI WARIS (Studi Penelitian di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara) Asyshura, Cheltra; Afrizal, Teuku Yudi; Nuribadah, Nuribadah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.19159

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa terkait penjualan tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris di Kecamatan Siantar Barat, dan menaganalisis kendala dan upaya yang dapat ditempuh pembeli dalam kasus semacam ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sengketa warisan kerap terjadi di kalangan ahli waris karena menyangkut kepemilikan harta yang bernilai tinggi. Apabila tidak dikelola dengan baik, situasi ini sering kali berujung pada perselisihan berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa antar ahli waris umumnya diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Lurah. Proses ini menghasilkan surat perdamaian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersengketa, disaksikan oleh tokoh masyarakat serta keluarga masing-masing, atau dengan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Kendala yang dihadapi pembeli dalam transaksi tanah warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris meliputi ketidakabsahan transaksi yang dapat menyebabkan pembatalan, potensi gugatan dari ahli waris lain, serta risiko kehilangan hak kepemilikan tanah. Upaya bagi pemebeli yaitu, dianjurkan mengambil langkah preventif dengan memastikan validitas transaksi, mengonfirmasi hak penuh penjual atas tanah, serta melakukan negosiasi dengan seluruh ahli waris demi tercapainya kesepakatan bersama.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM CASH ON DELIVERY (STUDI PENELITIAN DIKOTA MEDAN) fadil, muhammad; yulia, Yulia; kurniasari, Tri widya
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i1.19307

Abstract

Nowadays, online buying and selling transactions are an option that is very popular with the public because of its convenience and benefits. In these transactions there are also many payment methods in online buying and selling, one of which is cash on delivery (COD), however, in this cash on delivery payment method, many business actors experience losses as a result of unilateral cancellations made by consumers. Therefore, this research aims to find out the mechanism for cash on delivery as well as legal protection for business actors due to unilateral cancellations by consumers in online buying and selling through the cash on delivery system. The method in this research uses empirical juridical research which is often called sociological legal research or field research. This research links law with real human behavior. The results of this research are online buying and selling transaction mechanisms in the cash on delivery payment system. When placing an order, consumers are required to make payment first before opening and viewing the product ordered so that the consumer cannot cancel it. If the consumer feels it is not suitable for the product, the consumer can returning the product to the business actor.  Legal protection for business actors is inadequate due to the lack of good faith by consumers in canceling online buying and selling transactions using the cash on delivery payment system and there are no sanctions that have been determined if consumers are legally guilty of unilateral cancellation, therefore the need for the government to carry out a review reinstate the Consumer Protection Law or create new regulations specifically for online shopping, especially to protect business actors from consumers who do not have good intentions.
PERAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG BERDASARKAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Kasus Gampong Cot Bada Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara) Aris Munandar; Amrizal; Harun
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20340

Abstract

Aparatur Gampong merupakan suatu lembaga resmi dalam pemerintahan gampong, gampong memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya, Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 memberikan kerangka hukum bagi Gampong dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam proses pembentukan Qanun Gampong. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran pemerintahan gampong dalam pembentukan qanun gampong, memahami pentingnya pembentukan qanun gampong, serta mengetahui kendala dan upaya penyelesaian dalam pembentukan qanun gampong. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum empiris, yang pada dasarnya merupakan bentuk penelitian hukum sosiologis. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan wawancara langsung dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Gampong Cot Bada, pemerintahan gampong berperan dalam merumuskan kebijakan yang relevan. Qanun gampong memiliki peran krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat gampong. Kendala yang dihadapi dalam pembentukan qanun gampong meliputi kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat gampong tentang pentingnya qanun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tantangan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi kendala adalah meningkatkan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat dan memperkuat kapasitas aparatur gampong.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zulfikar, Zulfikar; Yusrizal, Yusrizal; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20390

Abstract

Teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Perkembangan ini menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen jasa telekomunikasi, terutama dalam hal hak atas layanan yang aman, informasi yang jelas, serta perlindungan privasi data pribadi. Regulasi yang mendukung perlindungan ini mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjamin hak atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang benar, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mewajibkan penyelenggara telekomunikasi menjaga kerahasiaan data konsumen. Selain itu, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 mempertegas kewajiban melindungi data pribadi dalam sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis untuk mengeksplorasi perlindungan hukum yang ada serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran perlindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016. Namun, hambatan seperti peretasan dan kebocoran data tetap menjadi ancaman serius yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan data pribadi, baik melalui media sosial maupun secara langsung, serta menjaga dokumen pribadi mereka, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, agar tidak disalahgunakan untuk tindakan kejahatan yang dapat merugikan mereka dan lingkungan sekitar.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU MENURUT UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Zharfan, Zata Taris; Muhammad Nur; Romi Asmara
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20475

Abstract

Pertanggungjawaban pidana merupakan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana atas suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Media sosial memungkinkan siapa saja untuk ikut memberi ide, komentar, dan informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu, hal ini memicu penyalahgunaan media sosial serta lunturnya etika dalam berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers dalam media sosial serta untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk dan kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan pers berupa penggunaan bahasa, kalimat, dan media untuk meragukan reputasi seseorang, sehingga mengurangi rasa harga diri dan martabat orang lain. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A. Pertanggungjawaban pers terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau menurut UU ITE dalam media sosial merujuk pada peran dan status penggunanya, yang secara spesifik difokuskan pada wartawan sebagai insan pers pengguna media sosial. Setiap wartawan  yang memiliki akun media sosial bertanggungjawab atas setiap informasi yang diunggah di akun pribadinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yaitu pertanggungjawaban pidana pers yang mencemarkan nama baik sudah diatur dalam beberapa produk hukum yang mengatur delik pers. Undang-Undang ITE menggunakan sistem pertanggungjawaban yang sama seperti KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP.
PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA MELALUI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI (Studi Penelitian Pemerintah Kota Jambi) Ardiyanti, Dwi; Hartati, Hartati; Nuriyatman, Eko
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.20511

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti kebijakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia. Dalam penelitian ini Provinsi Jambi melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehetan lanjut usia mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama, Pelayanan Kesehatan pada lanjut usia mengacu pada beberpa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat. Kedua, terdapat kekaburan norma pada Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3) huruf a dan d, dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Usia Lanjut dimana terjadi potensi multitafsir pada beberapa pasal tersebut terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk lanjut usia yang menyebabkan ketidakjelasan pada proses pelaksanaannya.

Page 33 of 51 | Total Record : 503

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue