cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 44   45   46   47   48 
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PELAKU PENYUAP BUPATI DALAM KASUS PROYEK PEMERINTAH (Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn) Narayana, Suwandi; Bahreisy, Budi; Abidin, Zainal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23204

Abstract

suap menyuap menjadi permasalahan yang hingga saat ini masih terus ada, yang bahkan dianggap seperti budaya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Apabila ditarik ke masa yang lalu, fakta menunjukan bahwasannya terjadi banyak kasus penyuapan yang dilakukan oleh pejabat negara, pada prakteknya yang menjadi bahan suap yaitu berupa uang. Sanksi bagi orang yang melakukan tindak pidana suap menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyuapan terhadap bupati dalam kasus proyek pemerintah berdasarkan putusan .nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn dan Untuk menganalisis dan mengetahui apa saja pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku penyuap bupati dalam kasus proyek pemerintah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn masih terdapat kekurangan dan pertimbangan hakim terhadap terdakwa dan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana yang tegas dan mempertimbangkan dari segala aspek. Termasuk mempertimbangkan terdakwa pernah dihukum dengan kasus tindak pidana suap terhadap bupati sebelumnya. Saran dari penulis diperlukan adanya penguatan penegakkan hukum oleh lembaga penegak hukum, khususnya dalam hal mempersiapkan hakim yang memiliki integritas moral dalam memutus suatu perkara Tidak dapat dipungkiri bahwa aturan yang tegas dapat mempengaruhi penerapan hukum yang lebih maksimal.
TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MEMATUHI KETENTUAN BERHENTI DAN PARKIR (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe) Yusriyana, Yusriyana; Sumiadi, Sumiadi; Nur, Muhammad
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23305

Abstract

Pelanggaran lalu lintas terkait ketentuan berhenti dan parkir merupakan permasalahan yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. Permasalahan ini tidak hanya menyebabkan kemacetan lalu lintas, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran serta menelaah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas parkir, budaya berkendara yang kurang tertib, serta lemahnya pengawasan. Lokasi pelanggaran umumnya berada di area strategis seperti pasar, rumah sakit, dan pusat kota. Satlantas Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, patroli, peneguran, penilangan, dan operasi gabungan, baik secara persuasif maupun represif. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan personel pengawasan.
URGENSI PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG) Afrijal, Baston Hikam; Husni, Husni; Rahman, Arif
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23321

Abstract

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia menjadi perhatian serius, salah satunya perkara Herry Wirawan yang melibatkan 13 santriwati. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG serta efektivitas perlindungan hak anak dalam kerangka hukum nasional. Dengan metode yuridis normatif dan analisis yurisprudensi, ditemukan bahwa hakim menjatuhkan hukuman mati dengan mempertimbangkan faktor pemberat, termasuk jumlah dan usia korban, posisi terdakwa sebagai pendidik, serta dampak kehamilan dan kelahiran. Restitusi sebesar Rp331.527.168,00 juga ditetapkan meski terdakwa tidak mampu membayar, yang dipandang sebagai bentuk pengakuan negara atas hak korban dan simbol keadilan pemulihan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis restitusi sebagai instrumen perlindungan HAM yang tidak hanya bernilai kompensasi finansial, tetapi juga moral dan simbolis. Disarankan agar sistem perlindungan anak diperkuat melalui integrasi dukungan psikososial dan pendanaan restitusi oleh negara.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA OLEH MEDIATOR NON-HAKIM DALAM SENGKETA KEWARISAN (Studi Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) Rhamadani Herda, Novaldi; Nur Aksa, Fauzah; Jumadiah, Jumadiah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23336

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran mediator non-hakim dalam menyelesaikan sengketa warisan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Sengketa warisan sering kali memicu konflik antar ahli waris dan merusak hubungan keluarga. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian karena lebih damai dan tidak membutuhkan proses sidang yang panjang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan mediator non-hakim dan pihak-pihak terkait, serta dari buku dan dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator non-hakim sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Mereka menggunakan pendekatan yang lebih kekeluargaan dan mudah dipahami. Namun, proses mediasi sering mengalami kendala, seperti emosi yang tinggi dari para pihak, kurangnya pemahaman hukum waris, keterlibatan pihak luar yang tidak berkepentingan, dan dokumen yang belum lengkap. Untuk mengatasi hambatan ini, mediator memberikan penjelasan hukum secara sederhana, mengajak pihak bersengketa berdialog dengan tenang, serta mendorong terciptanya perdamaian. Mahkamah Syar’iyah juga mendukung melalui penyediaan ruang mediasi dan penunjukan mediator yang sudah bersertifikat. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah. Pertama, hambatan utama dalam proses mediasi adalah tingginya emosi, kurangnya pemahaman hukum, campur tangan pihak lain dan dokumen yang tidak lengkap. Kedua, upaya yang dilakukan meliputi pendekatan kekeluargaan, edukasi hukum dengan bahasa sederhana, penyediaan fasilitas mediasi, dan penyuluhan hukum. Hasil ini menunjukkan bahwa mediator non-hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil, cepat, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe) Shabira, Afra; Muhibuddin, Muhibuddin; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23338

Abstract

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga panti asuhan harus memahami standar dalam melakukan kegiatan panti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak sebagai seorang anak seutuhnya. Hak anak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dengan merumuskan permasalahan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yaitu: jenis penelitian kualitatif, Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak‑haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermakna suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti terpenuhi hak hak anak di panti asuhan Muhammadiyah Dari hasil penelitian Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam mengatur tentang hak-hak anak, Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, Dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya. Panti asuhan Muhammadiyah sudah memenuhi standar dalam hal pemenuhan hak-hak anak namun untuk kebersihan kamar mandi kurang memadai. Ruang makan kurang memadai dan tempat buat beribadah kurang memadai.
PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PEMBELI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR BEKAS (SHOWROOM RAKAN MOTOR CUNDA KOTA LHOKSEUMAWE) Br Sagala, Nurul Fadilah; Sulaiman, Sulaiman; Ramziati, Ramziati
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23345

Abstract

Permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas di Showroom Rakan Motor Cunda Kota Lhokseumawe kerap terjadi, terutama akibat lemahnya dasar hukum perjanjian, seperti tidak adanya kontrak tertulis bermaterai dan sanksi tegas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui observasi dan wawancara dengan pihak showroom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi hanya didasarkan pada kepercayaan dan kwitansi, dengan jaminan berupa dokumen kendaraan. Penyelesaian wanprestasi umumnya dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Namun, pendekatan ini kurang efektif bagi pembeli yang ingkar berulang kali. Disarankan agar showroom menggunakan perjanjian bermaterai, pencatatan tertib, dan mempertimbangkan penyelesaian hukum melalui somasi atau mediasi.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS DAN PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn.) Nabila, Adinda; Jamaluddin, Jamaluddin; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23372

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap putusan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam kompilasi hukum Islam, dan bagaimana akibat hukum yang terjadi jika pembatalan perkawinan itu terjadi. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan, dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi, karena pembatalan tersebut maka terjadilah akibat  hukum yang berdampak pada para pihak yang terkait, dan juga harta beda dalam perkawinan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini betujuan untuk menganalisi bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 3109/Pdt.G/2023/PA.Mdn terkait pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus hukum (judicial case study). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 jenis yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan cara pengumpulan bahan hukum atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh Berdasarkan penelitian ini Pertimbangan Hakim, Hakim mengacu pada Pasal 71 huruf (a) KHI yang menyatakan perkawinan dapat dibatalkan jika suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Perkawinan Tergugat I dan II dianggap melanggar ketentuan ini karena dilakukan tanpa izin isteri pertama dan Pengadilan Agama. Hakim juga mempertimbangkan Pasal 4, 5, 22, dan 23 UU Perkawinan, Pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 71 dan 73 KHI. Perkawinan Tergugat I dan II dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat Hukum Pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami-isteri putus, akta nikah tidak berkekuatan hukum. Pasal 28 UU Perkawinan mengatur pengecualian, yaitu pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak, pihak yang beritikad baik, dan pihak ketiga yang beritikad baik. Anak tetap sah dan berhak mewarisi dari kedua orang tuanya. Pencegahan peningkatan kewaspadaan masyarakat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan, serta menekankan pentingnya memahami prosedur poligami yang sah sesuai UU dan KHI.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA FARMASI ATAS KELALAIAN DALAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN OBAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Putusan : MA Nomor 590 K/ Pid/2012) Syarbaniati, Syarbaniati; Hidayat, Hidayat; Kalsum, Ummi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23399

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga farmasi atas kelalaian dalam pelayanan dan pengelolaan obat yang mengakibatkan kematian, Permasalahan hukum yang diangkat adalah pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap kelalaian tenaga farmasi, serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga farmasi atas perbuatannya tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yurisprudensi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelalaian oleh tenaga farmasi dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 359 KUHP dan Pasal 440 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kasus yang dianalisis, terbukti bahwa terdakwa melanggar kewajiban verifikasi resep dan pelabelan obat, sehingga menyebabkan kematian pasien. Mahkamah Agung menetapkan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP WANPRESTASI (Studi Putusan Pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2021/PN.Mrt) Hrp, Ninda Iklimah; Yulia, Yulia; Gani PG, Eko
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23402

Abstract

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian lisan sah dan mengikat para pihak jika sudah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pengadilan No. 18/Pdt.G.S/2012/PN.Mrt dan untuk menganalisis kekuatan hukum perjanjian lisan pada perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan perjanjian lisan. Penelitian ini memberikan saran agar hakim pengadilan lebih objektif dalam menilai suatu perjanjian lisan dikarenakan sulitnya pembuktian, agar tercapainya suatu keadilan bagi para pihak. Serta kepada masyarakat diharapkan dalam melakukan perjanjian lisan membawa setidaknya satu atau dua orang saksi dikarenakan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti saat terjadinya wanprestasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA DI PT. BLANG KETUMBA KABUPATEN BIREUEN Surya Bidari; Malahayati; Arnita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.23472

Abstract

Jaminan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia, khususnya dalam sektor perkebunan kelapa sawit, masih dijumpai berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak tenaga kerja, pelaksanaannya seringkali tidak optimal. Penelitian ini berupaya mengkaji berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja di PT. Blang Ketumba, Kabupaten Bireuen, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris, termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum di perusahaan tersebut belum berjalan maksimal. Beberapa bentuk perlindungan seperti penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), sosialisasi keselamatan kerja, dan pelaksanaan K3 telah dilakukan, namun belum menyeluruh dan konsisten. Kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas, rendahnya kesadaran tenaga kerja terhadap hak-haknya, serta lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Masalah lain seperti pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan ketidakadilan dalam pengupasan juga menjadi perhatian penting. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, diperlukan peningkatan edukasi mengenai hak-hak pekerja, menyediakan fasilitas kerja yang layak, serta memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Selain itu, penting juga untuk menjamin jaminan sosial melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh tenaga kerja di sektor perkebunan.

Page 46 of 51 | Total Record : 503

 44   45   46   47   48 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue