cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Rahman
Contact Email
arif@unimal.ac.id
Phone
+6281370709010
Journal Mail Official
jimfh@unimal.ac.id
Editorial Address
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Jalan Jawa, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh 24355.
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27988457     DOI : https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6255
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a double blind peer reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Malikussaleh. JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) published three times a year, every January, April and October and has been registered as Scientific Journal on LIPI with Special ISSN Number (ISSN ONLINE 2798-8457). JURNAL ILMIAH MAHASISWA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Faculty of Law Student Scientific Journal) is a Scientific Journal of Law that has specificities in the fields of Legal Services, Community Engagement of Law Sector, Legal Aid, and Advocacy. The scope is not limited to: Economic Law, Civil law, Criminal law, Constitutional law, Environmental law, International law, Islamic law, and Information Communication and Telecommunication (ICT) Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 503 Documents
 43   44   45   46   47 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL Hermalinda, Indah; Amrizal, Amrizal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23103

Abstract

Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis dan reputasi korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU ITE, dan UU Pornografi, namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menemukan aturan dan prinsip hukum terkait isu hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih aturan pada UU ITE dan UU Pornografi menyebabkan korban sulit untuk melapor dalam mendapatkan perlindungan hukum penuh. UU TPKS sudah mengakomodir hak-hak korban seperti restitusi, konseling, bantuan medis, dan bantuan hukum, namun implementasi restiusi terkendala PP DBK yang belum mengatur secara jelas peran APH dan sumber pendanaan. Penulis merekomendasikan pemerintah perlu merevisi atau penambahan regulasi sepesifik untuk perlindungan korban pornografi agar hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah juga perluu menyediakan rehabilitasi bagi korban dan edukasi publik mengenai hak-hak korban penyebaran pornografi.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm) Miranda, Mira; Sulaiman, Sulaiman; M. Rasyid, Laila
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23130

Abstract

Terjadinya pemalsuan identitas dalam proses pernikahan menunjukkan ketidaksesuaian antara realitas sosial dengan ketentuan hukum yang ideal, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan perkawinan akibat pemalsuan identitas serta menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat sah perkawinan karena Tergugat I masih terikat pernikahan sah tanpa izin poligami, melanggar asas kejujuran dan Pasal 71 huruf a KHI serta Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah penekanan pada perlunya keterpaduan antara aspek perdata dan pidana dalam menangani kasus serupa serta pentingnya penguatan sistem verifikasi data pernikahan oleh KUA. Kesimpulannya, pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas sah secara hukum dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Disarankan agar hakim mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan mendorong integrasi sistem pencatatan nikah dengan data kependudukan untuk mencegah perkawinan yang tidak sah secara hukum sejak awal.
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON Yasmin Zahra, Nabila; Rahman, Arif; Yudi Afrizal, Teuku
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23131

Abstract

Transformasi sistem peradilan menuju peradilan modern berbasis teknologi merupakan keniscayaan dalam era globalisasi untuk mewujudkan akses keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Namun, praktik peradilan konvensional masih menghadapi kendala efisiensi dan keterjangkauan. Untuk itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2019 untuk mengimplementasikan sistem e-Court. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Lhoksukon serta mengidentifikasi kendala dan solusi penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court cukup efektif dalam administrasi perkara perdata, terutama dalam percepatan proses, penghematan biaya, dan peningkatan transparansi. Namun, kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta belum optimalnya pelaksanaan sidang daring masih menjadi tantangan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis empiris penerapan e-Court di wilayah peradilan yang minim akses digital, serta identifikasi upaya penyelesaian melalui pojok e-Court, pelatihan teknis, dan sinergi infrastruktur. Kesimpulannya, e-Court berpotensi besar mendukung peradilan modern, namun perlu perbaikan berkelanjutan. Disarankan agar Mahkamah Agung meningkatkan sosialisasi dan pelatihan teknis, serta memperkuat regulasi pembuktian elektronik dan perluasan infrastruktur digital secara merata.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE) Azhawa, Vina; Bahreisy, Budi; Yusrizal, Yusrizal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23144

Abstract

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan khusus. Anak sebagai pelaku kejahatan tidak dapat disamakan perlakuannya dengan orang dewasa, mengingat anak masih berada dalam tahap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh penyidik Polres Kota Lhokseumawe terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip restorative justice melalui upaya diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pelaksanaannya, penyidik menjalankan proses penyidikan sesuai dengan KUHAP, memperhatikan hak-hak anak, serta melibatkan pihak keluarga, BAPAS, dan lembaga terkait dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Jika diversi berhasil, kasus tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan; namun jika gagal, proses hukum akan berlanjut ke pengadilan.
ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK KARYA (KK) MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Putra, Mhd. Hanif; Yusrizal, Yusrizal; Mukhlis, Mukhlis
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23166

Abstract

Indonesia beralih dari sistem kontraktual (KK dan PKP2B) ke rezim perizinan (IUP/IUPK) untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam. Secara normatif, perubahan ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan tanggung jawab lingkungan. Namun dalam kenyataannya, proses transisi masih menghadapi hambatan, seperti resistensi perusahaan dan kendala administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hukum yang terjadi dari rezim kontrak karya (KK) ke rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum yang ditimbulkan dari perubahan tersebut, khususnya yang berkorelasi dengan kepastian hukum bagi perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Indonesia. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum normatif. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan aturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari Kontrak Karya ke IUPK dalam UU No. 3 Tahun 2020 menggeser hubungan dari hukum perdata ke hukum publik. KK sebagai kontrak bilateral tunduk pada asas pacta sunt servanda, sehingga perubahan sepihak berpotensi melanggar hak kontraktual. Sementara IUPK merupakan izin administratif satu pihak, yang memberi negara kewenangan penuh untuk mengatur dan mencabut izin secara sepihak. Peralihan dari Kontrak Karya ke IUPK mengubah hubungan hukum antara negara dan perusahaan dari kontraktual menjadi perizinan. Dalam rezim KK, berlaku asas konsensualisme dan pacta sunt servanda, sehingga perubahan harus disepakati kedua pihak. Namun dalam rezim IUPK, negara dapat mengatur secara sepihak. Akibatnya, hilangnya asas konsensualisme memicu ketidakpastian hukum bagi investor, serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak dan stabilitas kontrak.
Analisis Yuridis Penyelesaian Pembayaran Utang Kepada Kreditur Atas Pailitnya PT. Sri Rejeki Isman, TBK (SRITEX) Harahap, Fazar Siddik; Rahman, Arif; Nurarafah, Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23170

Abstract

Studi pada kasus pailitnya PT.Sritex,Tbk bertujuanuntuk menganalisis secara yuridis tahapan hukum dan tantangan serta hambatan dalam penyelesaian utang kepada kreditur setelah PT.Sritex,Tbk dinyatakan pailit. PT.Sritex,Tbk dinyatakan pailit setelah mengalami gagalbayar utang kepada para krediturnya. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatanperundang-undangan (statue approach). Hasil penelitianmenunjukan bahwa proses penyelesaian pembayaranutang kepada kreditur pada kasus pailitnya PT.Sritex,Tbkdapat melalui proses yang sangat panjang. Tahapandimulai dari proses pendaftaran piutang sampai pembagianasset yang dilakukan oleh kurator dibawah pengawasanhakim pengawas. Faktor yang menjadi penghambat bagikurator dalam menyelesaikan pembayaran utang kepadapara kreditur adalah ketidakseimbangan utang dan asetdalam pemberesan utang. Dampak yang ditimbulkan daripenghambat pembayaran utang kepada kreditur adalah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan reputasiperusahaan. Kepailitan PT. Sritex,Tbk juga berdampak pada tekanan sistematik terhadap sektor perbankan, terutama bagi bank-bank yang memiliki kredit signifikan terhadap debitur tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN PENGADILAN (Studi Penelitian di Jorong Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman) Purwasih, Ratih; Yulia, Yulia; Sastro, Marlia
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23171

Abstract

Penelitian ini membahas praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang masih berlangsung di Jorong Katimahar (Desa Katimahar), Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Masyarakat setempat melakukan pengangkatan anak secara informal melalui surat pernyataan bermaterai atau kesepakatan lisan, tanpa melalui proses hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan serta akibat hukumnya, khususnya terkait status anak, hak perdata, dan akses terhadap layanan dasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan orang tua angkat, aparat desa, hakim, panitera, dan pakar hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga anak angkat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah atas identitas, hak perdata, dan akses terhadap layanan publik. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki dokumen hukum yang sah dan mengalami hambatan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Penelitian ini merekomendasikan agar Pengadilan Agama lebih aktif memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan serta mendorong proses pengangkatan anak melalui jalur hukum formal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum anak angkat.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DAN LAGU Mayviza, Liza; Husni; Jafar, Sofyan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23175

Abstract

Perkembangan teknologi memudahkan distribusi musik secara digital, namun juga meningkatkan pelanggaran hak cipta. Secara normatif, perlindungan telah diatur melalui UU Hak Cipta, PP No. 56 Tahun 2021, UU ITE, dan konvensi internasional. Namun secara faktual, pelanggaran masih marak terjadi karena rendahnya kesadaran hukum, kurangnya edukasi, dan lemahnya pengawasan di ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pelanggaran hukum bagi pemegang hak cipta musik dan lagu atas perbuatan melawan hukum, serta mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum normatif. Pendekatan ini memfasilitasi pembuatan data deskriptif yang lengkap, yang berasal dari narasi tertulis dan aturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta musik dan lagu mencakup plagiat, pembajakan, pemalsuan, bootlegging, penggunaan tanpa izin oleh EO, dan pemanfaatan komersial tanpa membayar royalti sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Pelanggaran ini termasuk delik aduan yang menuntut adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan perlunya penguatan penegakan hukum. Perlindungan hukum pidana mencakup hak moral, hak ekonomi, sanksi pidana, serta upaya preventif, represif, alternatif penyelesaian sengketa, dan tindakan administratif. Namun, perlindungan ini masih lemah menghadapi pelanggaran digital akibat UUHC yang belum adaptif terhadap teknologi lintas batas, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan, sehingga penegakan hukum sering tidak efektif.
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENJUALAN SECARA SEPIHAK PERUMAHAN DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 10/PDT.G/2023/PN Lsm) `Iqbal, Muhammad; Herinawati; Nurarafah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.23184

Abstract

Penelitian ini berupaya mengkaji secara kritis putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe terkait gugatan perbuatan melawan hukum terkait penjualan sepihak atas sebuah hunian. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Lsm. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris dan pendekatan studi kasus deskriptif, penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta sumber-sumber sekunder dari literatur yang relevan, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kasus ini dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalihan perumahan secara sepihak dianggap tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan yang diperlukan dari pemegang hak bersama atau pihak yang berkepentingan, sehingga merupakan tindakan melawan hukum. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya prinsip-prinsip seperti transparansi, musyawarah, dan konsensus dalam pengelolaan aset bersama, yang berfungsi sebagai perlindungan penting terhadap konflik di masa mendatang. Lebih lanjut, analisis ini menganjurkan evolusi berkelanjutan penalaran hukum menuju pendekatan yang progresif dan adil dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Hani Asri, Rosi; Sari, Elidar; Akli, Zul
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23188

Abstract

Kegiatan pemilu tidak dapat dikesampingkan dengan suatu kegiatan yang umumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu ditandai dengan munculnya fenomena kampanye hitam . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam melalui media sosial dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (pendekatan patung) dan dari studi kepustakaan (penelitian perpustakaan). Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum. Sehingga diperlukan upaya optimalisasi kepada penegak hukum untuk memiliki alat yang memadai dalam mengidentifikasi pelaku dan keanggotaan dalam forensik siber.

Page 45 of 51 | Total Record : 503

 43   44   45   46   47 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus) Vol. 8 No. 2 (2025): (April) Vol. 8 No. 1 (2025): (Januari) Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober) Vol. 7 No. 3 (2024): (Agustus) Vol. 7 No. 2 (2024): (April) Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari) Vol. 6 No. 4 (2023): (Oktober) Vol 6, No 2 (2023): Maret Vol. 6 No. 2 (2023): (April) Vol 6, No 1 (2023): Januari Vol 5, No 3 (2022): Oktober Vol 5, No 2 (2022): Maret Vol 5, No 2 (2022): April Vol 5, No 1 (2022): Januari Vol 4, No 3 (2021): Oktober Vol 4, No 2 (2021): April Vol 4, No 1 (2021): Januari Vol 3, No 3 (2020): Oktober Vol 3, No 1 (2020): Januari Vol 2, No 3 (2019): Oktober Vol 2, No 2 (2019): April Vol 2, No 1 (2019): Januari Vol 1, No 1 (2018): Oktober More Issue